terdakwa menyatakan tetap tidakakan mengajukan saksi yang meringan bagi terdakwa tersebut; annnnnone Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan keterangan Ahli di Persidangan yang memberikan keterangandibawah sumpah menurut agamanya masingmasing yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : "Ahli : REDHO AKBAR Bin FAHRUL ROZIE, pada pokoknya menerangkansebagai berikut : won nnn nnn nnn rn nnn nnn nnn nen nn cnn nen nnn nnennn nnnBahwa ahli adalah PNS aktif pada UPTD BPKH

Bandar lampung denganjabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan di BPKH Propinsi lampungsejak tahun 2015 5 22222 nnn non nnn on nnn nnn nn ne nnn nnn ne Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah Pengendali EkositemHutan pelaksana pada BPKH XX Bandar lampung; Bahwa ahli mengerti ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan adatindak pidana penebangan kayu tanpa izin dari pihak yang berwenangHutan Kawasan Taman Bukit Barisan selatan (TNBBS) Reg 46 B sekitardi Dusun Palang Merah Pekon Bandar Agung

BAMBANG SURAJI(Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Kementrian KehutananDirektorat Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah V dan menjabat sebagai Penganalisis DataPengukuhan Kawasan Hutan;Bahwa ahli selaku petugas yang telah melakukan pengambilan titikkoordinat dan pemetaan pada lokasi tempat kejadian, berdasarkan hasilpengambilan titik koordinat dan pemetaan yang telah dilakukan diketahuibahwa lokasi

Kalimantan Selatan sejak tahun 2000 danmenjabat sebagai Kepala Seksi Produksi dan Pungutan sejak tahun2003 hingga sekarang;e Bahwa ahli menerangkan setiap kegiatan untuk menebang ataumengeksploitasi hutan wajib memiliki izin dari pejabat yangberwenang yaitu Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai denganwilayah kewenangannya;e Bahwa untuk kawasan hutan lindung tidak dapat diberikan izin untukpemanfaatan hasil hutan berupa kayu;e Bahwa beradasarkan pengambilan titik koordinat yang sudahdilakukan oleh ahli di BPKH

Saksi PARUHUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa benar saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksitersebut sudah benar;Bahwa benar saksi memiliki kwalifikasi sebagai staf seksi ukur peta padakantor Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan berupasertifikat yang saksi peroleh yaitu sertifikat pemetaan digital yaittu ilmu yangmempelajari bagian pemetaan secara digital;Bahwa benar saksi mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahwa dalamrangka identifikasi fungsi

Bahwa benar saksi diminta diminta oleh penyidik untuk memploting titikkoordinat N 03 52 43, 7E 098 10 01, 04 apakah masuk dalam kawasanTaman Nasional Gunung Lauser atau tida;Bahwa benar saksi diminta untuk memploting titik koordinat tersebut karenadiduga adanya pengambilan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arealtersebut;1212Bahwa benar setelah dilakukan ploting terhadap titik koordinat N 03 52 43,7E 098 10 01, 04 dengan cara memasukkan data koordinat ke prangkatGlobal Information System (GIS) BPKH

Saksi PARUHUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;e Bahwa saksi telah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebutsudah benar;e Bahwa saksi memiliki kwalifikasi sebagai staf seksi ukur peta pada kantorBalai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Medan berupasertifikat yang saksi peroleh yaitu sertifikat pemetaan digital yaittu ilmu yangmempelajari bagian pemetaan secara digital;e Bahwa saksi mengkaji data, menelaah dan menyiapkan bahwa dalamrangka identifikasi fungsi dan pnggunaan

Sumatera Barat;e Bahwa saksi diminta diminta oleh penyidik untuk memploting titik koordinatN03 52 48, 7E 098 10 01, 04 apakah masuk dalam kawasan TamanNasional Gunung Lauser atau tida;e Bahwa saksi diminta untuk memploting titik koordinat tersebut karenadiduga adanya pengambilan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa dari arealtersebut;e Bahwa setelah dilakukan ploting terhadap titik koordinat N 03 52 43, 7E098 10 01, 04 dengan cara memasukkan data koordinat ke prangkatGlobal Information System (GIS) BPKH

Maggie, S.H. selaku Kepala Seksi Hak AtasTanah yang membidangi penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanahsemestinya tidak menerbitkan surat keputusan hak atas tanah yang dijadikandasar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dalampenerbitan sertifikat hak milik; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim BPKH(Badan Pemantapan Kawasan Hutan) untuk penentuan lokasi hutan sesuaititik koordinat yang dijadikan dasar penentuan lokasi kawasan hutan adalahsebagai berikut:TABEL

I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gorontalo Citra Lestari diKabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala1:100.000 dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.261/ MenhutI/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan petadengan Surat Nomor S345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 48 dari 67 hal.

I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

penambangan pasir timah berada pada koordinat:N x Y KETERANGANO1 682888 9704311 Titik Koordinat Lokasi Tambang2 682952 9704324 Titik Koordinat Lokasi Tambang3 682952 9704289 Titik Koordinat Lokasi Tambang4 683006 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang5 682998 9704232 Titik Koordinat Lokasi Tambang6 682875 9704272 Titik Koordinat Lokasi Tambang7 682945 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yangtertimbun Kemudian titik koordinat tersebut di plotingkan pada peta tata batas kawasanhutan oleh pihak BPKH

dilakukan oleh terdakwa berada pada koordinat: N Xx Y KETERANGANO1 682888 9704311 Titik Koordinat Lokasi Tambang2 682952 9704324 Titik Koordinat Lokasi Tambang3 682952 9704289 Titik Koordinat Lokasi Tambang4 683006 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang5 682998 9704232 Titik Koordinat Lokasi Tambang6 682875 9704272 Titik Koordinat Lokasi Tambang7 682945 9704260 Titik Koordinat Lokasi Tambang / PC yangtertimbun Kemudian titik koordinat tersebut diplotingkan pada peta tata batas kawasan hutanoleh pihak BPKH

itu MenteriKehutanan ;Bahwa lokasi PS kemarin Saksi tidak tahu termasuk dalam Desa mana, tanahtersebut dalam koordinat di daerah Bintialo, tapi titik koordinat tersebut termasukDesa mana Saksi tidak tahu, tapi kalau Kecamatan lokasi tersebut termasuk dalamKecamatan Batang Hari Leko ;Bahwa Saksi jadi PNS Tahun 2000 tidak pernah ributribut masalah tanah disana;Bahwa pada saat PS kemarin ada titik atau ada patok tidak tahu siapa yangmerebutnya kalau dari Kehutanan ada yang membuat patok disana dari BPKH

yangbuat patok disana, yang membuat patok dan pasang patok dari BPKH mereka pasangpatok Saksi tidak tahu, tapi kalau patok Kawasan Hutan ada identitasnya;Bahwa jumlah patok disana Saksi tidak tahu, pada saat PS lokasi termasuk dalamKawasan Hutan ;Bahwa pada tahun 2000 kondisinya tidak jauh berbeda dengan sekarang belum adapatok masih palang tidak ada Desa ;Bahwa Saksi tugas disana masalah Reboisasi, masalah kalau kebakaran hutan danpasang papan larangan buka hutan ;Bahwa disekitar jembatan pada

dengan jelasberdasarkan usulanusulan dari daerah seperti Gubernur, Bupati, Camat dansebagainya, Menteri akan membuat Tim untuk itu, Tim dari Pusat apabila usulan itudari Kabupaten dulu diterima oleh Provinsi dan Kementerian Kehutanan makaterjadilah Team Terpadu, surat dari Kepala Dinas Kehutanan pada PS Tanggal 20Desember 2013 yang membuat gambar peta hasil PS tersebut dari Kepala Balaiditerbitkanlah hasil PTKH;Bahwa bukti P.24 melalui surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatankepada BPKH

tidakdilakukan hutan produksi, kesimpulan semua titik koordinat sebagai berikut lihatP.26, semua titik koordinat ada pada peta kawasan hutan dulu diterbitkan olehmenteri Pertanian tanggal 27 Desember 1982 hutan kesepakatan dituang dalam petaPTKGH kemudian P.27 hasil peta batas kelompok hutan meranti sungai merah yangdibuat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian P.28 antara HPdan HL masih dalam Kawasan hutan produksi meranti sungai merah, kemudian P.29SK terbaru tahun 2013 lampiran SK BPKH

II Palembang No: S.20/BPKH II.2/2014,Tanggal 16 Januari 2014, masih dalam kawasan tapi akan dikeluarkan dalamkawasan usulan dari Kabupaten, belum dilaksanakan menunggu usulan dana untukitu tapi harus ada usulan dari Bupati / Kabupaten setelah itu akan diterjun Timkelapangan tergantung Menhut apa bisa di kabul atau tidak dikabul, masalah timtimenclave pemetaan tetap dikeluarkan dalam kawasan dan prosesnya cukup panjangsemua titik koordinat berada dalam kawasan hutan, pemetakan dalam kawasansebagian

Sumur Pandanwangi kepada Kepala BPKH Wilayah V Banjarbaru Nomor : 051.IX.2010/Dir/SP.Spt tanggal 27 September 2010 perihal Analisa Fungsi Kawasan Hutan Budidaya perkebunan kelapa sawit ;- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Dirut PT.Sumur Pandanwangi kepada Menhut Nomor : 045.VII.2011/Dir/SP/Spt tanggal 2 Juli 2011 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 5.620 ha ;- 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Dirut PT.Sumur Pandanwangi kepada Menhut Nomor : 035.IX.2012/Dir/

Seruyan, danberdasarkan pengukuran yang dilakukan Ahli Wahyudin dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH Wil V) pada jinLokasi seluas 950 Ha, bahwa areal tersebut telah ditanami/dikerjakan seluas + 299 Ha, yang tersebar pada 3 (tiga) tempatseluas + 142 Ha, + 12 Ha, dan seluas + 145 Ha.

Seruyan sesuai surat permohonan Direktur PT SumurPandanwangi Nomor 003/DIR/SPW/JKT/III2013 tanggal 18 Maret2013.e Bahwa setelah dilakukan pengukuran oleh WAHYUDIN (ahli) dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH Wil V) terhadapareal perkebunan kelapa sawit milik PT. Sumur Pandanwangi,ternyata luas perkebunan kelapa sawit PT. Sumur Pandawangiadalah + 5.520 Hadan yang berada dalam kawasan hutan, yaitu :a.

Bahwa Penyidik telah meminta Ahli Pemetaan dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH Wil V)Banjarbaru. untuk mengambil titik koordinat di arealperkebunan PT. Sumur Pandanwangi dan memetakannya,dengan hasil digitasi antara lain :1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati Kalteng/TGHK(Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor :759/Kpts/Um/10/1982tanggal 12 Oktober 1982) :a. Areal PT.

Penyidik telah meminta Ahli Pemetaan dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH Wilayah V)Banjarbaru untuk mengambil titik koordinat di arealperkebunan PT. Sumur Pandanwangi dan memetakannya,dengan hasil digitasi antara lain :1. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Dati Kalteng/TGHK(Lampiran Kep. Mentan Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12Oktober 1982) :a. Areal PT.

Sumur Pandanwangi dan hasil digitasi AbhliPemetaan dari BPKH Wil V Banjarbaru, juga terdapatpenanaman seluas + 2.959 Ha berada pada areal yangmasuk dalam kawasan Hutan sesuai RIRWP ProvinsiKalteng ;e Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan,kegiatan penanaman kelapa sawit yangdilakukan oleh PT.

persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Saksi SUROTO bin SENIN SUWITO ; Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita AcaraPemeriksaan di tingkat Penyidikan ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012, ketika saksi bersama MUJIONO,KARMANI dan KUMARA SETYA HANDANA bin SAMSUN (kesemuanyaanggota Polhutmob KPH Mantingan Rembang) sedang melakukan patroli di dalamhutan petak 123 F RPH Pamotan BPKH

Namun ternyata sesudahdisurvey oleh pihak BPKH pada tahun 2012 (8 tahun kemudian),ada sebahagian yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi (HP)yang sebelumnya tidak pernah disebutkan masuk dalam kawasanhutan; Bahwa benar ketika melakukan pengukuran di areal PT ArchipelagoTimur Abadi, pihak BPKH tidak dan belum pernah diperlihatkansuratsurat keputusan dari Bupati Gunung Mas yang terkaitdengan Arahan dan Izin Lokasi PT Archipelago Timur Abadi.Pihak BPKH juga tidak mengetahui bahwa penetapan arealterhadap

Suratsurat keputusan dimaksud barudiketahui pihak BPKH setelah diperlihatkan di ruang sidang ini;e Bahwa dalam wmelakukan pemetaan/pengukuran areal PTArchipelago Timur Abadi, pihak BPKH tidak berkoordinasidengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)10.

Tahun tanam 2012 seluas 480 HaTOTAL 10.246 Ha299Bahwa benar berdasarkan Hasil Digitasi Ahli BPKH wilayah V Banjarbaru,setidaktidaknya dari luas areal ijin perkebunan kelapa sawit PT.

Surat perintah tugas dari kepala BPKH Wil V Banjarbaru No.PT.480/VU/ BPKH V1/2012 , Tanggal 3 Oktober 2012.Bahwa ahli menerangkan Ahli pernah melakukan pemeriksaan padaareal perkebunan kelapa sawit PT. Archipelago Timur Abadi yaitupada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012, bersama sama dengan timdari Polri yaitu:1. Budi Haryanto, SIK, Msi : Kanit III Subdit Ill Tipidter BareskrimPolri2. Juanda Bona : Penyidik pembantu Subdit III TipiterBareskrim.3.

Tahun tanam 2012 seluas 480 HaTOTAL 10.246 HaBahwa benar berdasarkan Hasil Digitasi Ahli BPKH wilayah V Banjarbaru,setidaktidaknya dari luas areal ijin perkebunan kKelapa sawit PT.

kayu hasil hutan dan saksi mengetahui hal tersebut setelah saksidiberitahu oleh rekannnya dan pada saat petugas dari Polres Pekalongan bersama denganpetugas dari Perhutani termasuk saksi melakukan pengecekan asal kayu tersebut ;e Bahwa saksi awalnya pengecekan dilakukan di tanah milik DIMIN pada tanggal 8 Januari2014 saksi cek akan tetapi pohon yang saat itu diminta untuk di cek masih utuh belum ada yangditebang dan saksi menemukan bekas penebangan pohon yang berada di petak 16 A RPHTambaksari BPKH

kayu hasil hutan dan saksi mengetahui hal tersebut setelahsaksi diberitahu oleh rekannnya dan pada saat petugas dari Polres Pekalongan bersamadengan petugas dari Perhutani termasuk saksi melakukan pengecekan asal kayutersebut ;e Bahwa saksi awalnya pengecekan dilakukan di tanah milik DIMIN pada tanggal 8 Januari2014 saksi cek akan tetapi pohon yang saat itu diminta untuk di cek masih utuh belumada yang ditebang dan saksi menemukan bekas penebangan pohon yang berada di petak1316 A RPH Tambaksari BPKH

Saksi PRAYITNO bin KARYOTOe Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluargae Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danmembenarkan keterangan serta tanda tangannya yangterdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;e Bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama teamtelah menangkap terdakwa karena terdakwa telahmengambil/membawa kayu jati yang diambil secaratidak sah dari kawasan hutan di petak 90 RPHKenyere BPKH Cipero KPH Pemalang ikut Desa GongsengKec. Randudongkal, kab.

Saksi TOHIR bin SUWARDIBahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakada hubungan keluargaBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danmembenarkan keterangan serta tanda tangannya yangterdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;Bahwa pada kejadian tersebut saksi bersama teamtelah menangkap terdakwa karena terdakwa telahmengambil/membawa kayu jati yang diambil secaratidak sah dari kawasan hutan di petak 90 RPHKenyere BPKH Cipero KPH Pemalang ikut Desa GongsengKec. Randudongkal, kab.

Usmanmenduduki kawasan hutan tanpa izin;Bahwa saksi pernah melihat saudara Usman pada saat pengintaian danmelihat terdakwa membawa sembako;Bahwa yang menangkap terdakwa adalah penyidik;Bahwa dari keterangan penyidik bahwa terdakwa dipanggil tetapi tidakpernah mau hadir, dan berdasarkan keterangan penyidik tersebut terdakwaberhasil ditangkap di Aceh Timur;Bahwa lahan tersebut dijadikan lahan TNGL ditetapbkan berdasarkanpenetapan dan pengukuhan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan SKnomor 4309;Bahwa BPKH

tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada tergabung ke dalam suatukelompok, dikarenakan saksi bertugas di bukit lawang dan saksi datang kelahan tersebut dikarenakan adanya surat perintah;Bahwa saksi mengetahui lahan terdakwa tersebut termasuk ke dalam kawasanTNGL berdasarkan peta dan titik koordinat;Bahwa ada batas yang jelas antara lahan masyarakat di luar kawasan denganareal kawasan taman nasional;Bahwa PAL berbentuk segi empat dan terouat dari semen;Bahwa yang membuat PAL tersebut adalah BPKH

;Bahwa saksi mengetahui bahwa PAL itu sudah ada sejak zaman Belandamenjajiah Indonesia, PAL ada 2 (dua) jenis yaitu PAL buatan BPKH danbuatan Belanda dimana bentuk kedua PAL tersebut berbeda;Bahwa yang menentukan suatu batas di perbatasan suatu kawasan hutan bukanbagian saksi;Bahwa saksi pernah mendapatkan dokumen atau data sebelum melakukanpenangkapan terhadap saudara Usman, saksi mendapatkan datadata berupadokumen dari petugas wilayah VI;Bahwa setelah menangkap saudara Usman yang isinya itu kegiatan

., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum,berkantor di Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jateng, jalan HOS Cokroaminoto No. 23,Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Januari201 5 jennannnnnnnnnenn nen e cnet nae ne nee neeSelanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III:IV. MARIA YOSEFA DENI, S.H.Beralamat di Jl.

Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu.Bahwa atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2020,Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasi penebanganyang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang dan mengolah kayu diDesa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Provinsi SulawesiSelatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Tim kemudian di Plotingke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindungsesuai keterangan dari BPKH

Pengolahan Hasil Hutan Kayu.Bahwa benar atas kejadian tersebut sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Oktober2020, Tim BPPHLHK melakukan Lacak Balak dengan mendatangi lokasipenebangan yang di tunjukkan oleh Pemilik kayu dan yang menebang danmengolah kayu di Desa Mayoa Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten PosoProvinsi Sulawesi Selatan dan sesuai hasil pengambilan titik koordinat oleh Timkemudian di Ploting ke dalam Peta ternyata lokasi tersebut masuk kedalamKawasan Hutan Lindung sesuai keterangan dari BPKH

Selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah XI Jogjakarta , diperoleh hasil pengukuran bahwa tambakudang yang dikelola oleh terdakwa bersamasama saksi SUKRI Bin.Alm. KASIR terletak di dalam kawasan hutan petak 95k blok CengkrongRPH Watulimo BKPH Bandung KPH Kediri masuk Dusun CengkrongDesa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli KerusakanTanah dan Lingkungan di Tambak Udang Vanname Desa Prigi Kec.Watulimo Kab. Trenggalek Prop.

Sosial Di Wilayah KerjaPerum Perhutani berbunyi :(1) Permohonan IPHPS (Izin Pemanfaatan HutanPerhutanan Sosial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diajukan kepadaMenteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderalyang membidangi planologi kehutanan, Kepala Dinas Provinsi dan DirekturUtama Perum Perhutani ; Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 05Nopember 2020 yang dilakukan oleh Ahli YANUAR WISNU PRIBADI, Amd.Selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah XI Jogjakarta , diperoleh hasil pengukuran bahwa tambakudang yang dikelola oleh terdakwa terletak di dalam kawasan hutanpetak 95k blok Cengkrong RPH Watulimo BKPH Bandung KPH Kedirimasuk Dusun Cengkrong Desa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli KerusakanTanah dan Lingkungan di Tambak Udang Vanname Desa Prigi Kec.Watulimo Kab. Trenggalek Prop.

Selaku Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)Wilayah XI Jogjakarta , diperoleh hasil pengukuran bahwa tambakudang yang dikelola oleh terdakwa dibantu saksi SUKRI terletak didalam kawasan hutan petak 95k blok Cengkrong RPH Watulimo BKPHBandung KPH Kediri masuk Dusun Cengkrong Desa Prigi Kec.Watulimo Kab. Trenggalek ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan atau Resume Ahli KerusakanTanah dan Lingkungan di Tambak Udang Vanname Desa Prigi Kec.Watulimo Kab. Trenggalek Prop.

Apakah benar lokasitambak udang yang masuk dalam kawasan hutan petak 95 K KPH Kediri 2 201 S3 BPKH Bandung RPH Watulimo yang ditunjukkan tersebut adalahbenar foto tambak udang vannamei yang saya kelola; Bahwa Saya sebagai pengelola tambak udang vanmei tersebut; Bahwa Awalnya pada sekira bulan Juni 2020 saya datang ke kantorPMPTSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab.Trenggalek untuk mengurus perijinan terkait kegiatan usaha Tambak UdangVaname tersebut, namun dari pihak PMPTSP (Penanaman

Jepara,dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaMuharsuko Wirono, SH.MH, AhmadMuthohar, SH, Anggoro Sunutomo, SH,Ahmad Rudi Firdaus, SH dan Samurti SuaraFajar, SH, Advokat pada kantor Advokatbadan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH) MKGR Jawa Tengah, JI.

,Ahmad Muthohar, S.H., Anggoro Sunutomo, S.H., Ahmad RudiFirdaus, S.H., dan Samurti Suara Fajar, S.H adalah Advokat yangberkantor pada Kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jawa Tengah, tidak berhak menggugat Tergugat oleh karenatidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) yangjelas. Di dalam surat gugatan No. 289/Pdt.G/2009/PN.SMG tidakdijelaskan para Advokat tersebut sebagai Kuasa Hukum dari pihakSiapa. Apakah Kuasa Hukum Penggugat ataukah Kuasa Hukum10Tergugat?

Maret 1998dihadapan Notaris Mohamad Dhlan Kosim,SH, selanjutnya diberi tanda buktiTFoto copy dari foto copy Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 43/Pid.B/2006/PN.Jpr,tertanggal 20 April 2006 .selanjutnya diberi tanda bukti T54 ;Foto copy dari foto copy Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor.40/Pid.B/2009/PN.Jpr Tertanggal 18 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti T ;foto copy Jawaban Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat/ Tergugat RekonpensiNo. 25/Sekr..............No.25/Sekr/BPKH

/JT/III/2010 tertanggal 04 Maret 2010,selanjutnya diberi tandabukti T 56;57535455565758596061Foto Copy Jawaban Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat/Tergugat RekonpensiNo. 26/Sekr/BPKH/JT/II/2010 tertanggal 04 Maret 2010,selanjutnya diberi tandabukti T ;Foto copy Nomor pokok wajib Pajak (NPWP) PT.Pesona Tirta Jepara, selanjutnyadiberi tanda bukti T ;Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT.

,Anggoro Sunutomo, S.H., Ahmad Rudi Firdaus, S.H., Samurti Suara Fajar, S.H.adalah Advokat pada kantor advokat Badan Pembelaan dan Konsultasi Hukum(BPKH)MKGR Jawa Tengah, tidak berhak menggugat Tergugat oleh karenatidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang jelas. Dalam suratgugatan tidak dijelaskan para advokat tersebut sebagai kuasa hukum siapa;2. Bahwa dasar hukum yang menjadi dalil gugatan sudah dianggap batal demihukum dan tidak berlaku lagi;3.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapatdiperbaiki lagi, sebagai mana telah ditempuh dan adanya rekomendasidari instansi Kementrian Kehutanan dan instansi Kementrian AgamaKhususnya BP.4 Kota Surakarta, sebagaimana proses di bawah ini:13.1.13.2.13.3.13.4.13.5.Bahwa tanggal 12 April 2011 sebagai PNS Penggugat dan Tergugatsecara sendirisendiri mengajukan ijin untuk bercerai kepadaatasannya di Balai BPKH Wilayah X Jayapura (terlampir1).Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat mengajukan

Riau Abadi Lestari ( Bahwa lahan milik era)2n KM 53 Kecamatan Pinggir Kabupatendi Desa Beringin KM(5Bengkalis yang te Tian sebagai areal perkebunan sawit dan karet,telah diambil ti Wr berdasarkan keterangan ahli Ade Offerin dan, 9,Si dari Dinas Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)as lebih kurang 600 hektar yang terletak pada i Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah IXl, cara ahlim Geaser titik koordinat dengan mempergunakan alat GPS (Globalmoshating System) yang berhubungan dengan satelitsatelit , dariQo

Pohuwato Nomor : 522/HUTAM/237/IV/2012 tanggal 25 April 2012, perihal Teguran kepada KUD Dharma Tani Marisa tentang kegiatan pembuatan/renovasi jalan yang dilakukan KUD Dharma Tani Marisa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;- 1 (satu) lembar Surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Nomor : S.169/BPKH XV-2/2012 perihal Pembukaan jalan pada Kawasan Hutan diluar areal yang dipinjam;- Surat perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Nomor : 002/ASP1/DOZER/III/2012 tanggal