Ditemukan 3919 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksana
Penelusuran terkait : Pelaksanaan sita jaminan Jaminan. Jaminan Kepailitan Hutang Jasa konsultan Pelaksanaan keputusan Pelaksanaan arbitrase nasional
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 8/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Januari 2017 — Anton Setyawan alias Antonius Anton Setiawan alias Anton
72 — 34
  • Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanahatau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya ataumungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lainsecara tidak sah atau ternyata tidak bisa diuangkan;3.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2015 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN SERANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 10 Desember 2015 — BAYU WIJOKONGKO
170 — 11
  • PL.104/I/2/STPI-2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pembayaran Jaminan Pelaksanaan ;Dikembalikan kepada STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) ;Dokumen berupa : - 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator beserta lampirannya ;Dikembalikan kepada STPI (Sekolah Tinggi Pererbangan Indonesia) ;Benda berupa : ITEM DESCRIPTION SATUAN JLH1 BAN 2 (600X6) 122 BAN 1 (500X5) 123 TAIL CONE 1 SET 124 KURSI DEPAN 2 125 KURSI
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
467 — 341
  • SPK sebagai penggantiKontrak/PJB (perjanjian Jual Beli) ;Bahwa atas dasar permohonan MKP, Kasub Divre menerbitkan Kontrak yangditandatangani Pihak Sub Divre dan Pihak Mitra Kerja, serta menerbitkan SPTB(Surat Perintah Terima Barang) SPPB/DO Karung dan Benang kepada KepalaGudang dan menerbitkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas) kepadaPetugas Pemeriksa Kualitas, untuk Mitra Kerja Pengadaan, Kontrak/PJB dibuatsetelah Mitra Kerja Pengadaan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Kontrak danJaminan DO
    Karung dan untuk Unit Bisnis Penggilingan Gabah Beras (UBPGB)dan Satgas Sub Divre Kasub Divre menerbitkan SPK dan SPTB (Surat PerintahTerima Barang) SPPB/DO Karung dan Benang dan menerbitkan SPPK (SuratPerintah Pemeriksaan Kualitas) kepada Petugas Pemeriksa Kualitas, dalamKontrak/PJB memuat sanksi, apabila sampai batas waktu yang diperjanjikan samasekali tidak menyerahkan barang dan dinyatakan wanprestasi, maka PihakPertama (Sub Divre) berhak mencairkan jaminan pelaksanaan, namun apabilaterjadi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 136/Pid.sus/2013/PN.Sby
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. AKHMAD FAQIH
91 — 36
  • Cipta Inti Parmindo mengajukan permohonan penarikan fasilitas kredit bisadilakukan sementara dengan menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) dilampiri jaminan pelaksanaan tanpa menunggu SPK/Kontrak seperti yangdisyaratkan bank BJB Review suku bunga dalam 2 bulan kedepan.Bahwa benar surat dari BJB Cabang Surabaya tersebut kemudian Divisi Komersilmengajukan Memo kepada Direksi Nomor : 0731/KOMPKM/M/2012 tanggal 19Januari 2012 perihal permohonan perubahan syarat an. PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
156 — 46
  • ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalamjangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yakni sejak tanggal 11Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Deseber 2014;Bahwa dalam penandatanganan kontrak dimaksud tidak salingberhadaphadapan, dimana saksi selaku PPK yang terlebih dahulumenandatangani kontrak tersebut, kemudian dibawa oleh sdr.Rory keSurabaya untuk ditandatangani oleh Siwi Restu Handayani selaku DireksiPT.Dian Sentosa sekaligus untuk pengurusan jaminan uang muka 20%dan jaminan
    pelaksanaan pekerjaan 5%.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
581 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat ini adalah bukti Kontrak Jaminan Pelaksanaan yangmenunjukkan hakhak dan kewajiban PT Sweet Indolampung(PENGGUGAT 1) dalam hubungannya dengan Marubeni Corporation(TERGUGAT 1) sehubungan dengan hutang PT Sweet Indolampung(PENGGUGAT 1) sebesar USD 27,500,000 (dua puluh tujuh juta limaratus ribu US Dollar).Bahwa paragraph 2 dari Kontrak Jaminan Pelaksanaan untuk Hutangsebesar USD 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dolarAmerika) menunjukkan 1.
    Berdasarkan Akta Bukti dalam Jawaban dan Rekonpensi TERGUGAT 1,dengan nomor T.1.4A/PR.1.40A, TERGUGAT 1 memperlihatkankepada persidangan, Surat tanggal 17 Juli 1993 dari PT SweetIndolampung (PENGGUGAT 1) kepada Marubeni Corporation(TERGUGAT 1), perihal Contract For Undertaking Guarantee(Indemnity) (In Respect of Loan of USD 50,000,000 tanggal 17 Juli1993). bukti Kontrak Jaminan Pelaksanaan ini menunjukkan hakhak dankewajiban PT Sweet Indolampung (PENGUGAT 1) dalam hubungannyadengan Marubeni Corporation
    Pembayaran penuh setiap jumlah uang tersebut akandilakukan oleh kami atas permintaan pertama anda dalam Dolar AmerikaSerikat.Bahwa paragraph 2 dari Kontrak Jaminan Pelaksanaan untuk Hutang sebesarUSD 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika) menunjukkan 1.
    No. 2446 K/Pdt/2009untuk jumlah aktual hari yang telah terlewati, hingga jumlah tersebut dibayarsecara aktual.Bahwa paragraph 4 dari Kontrak Jaminan Pelaksanaan untuk Hutangsebesar USD 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika) menunjukkankewajiban PT Sweet Indolampung (PENGGUGAT 1) kepada MarubeniCorporation (TERGUGAT 1) seandainya PT Sweet Indolampung(PENGGUGAT 1) wanprestasi terhadap kewajiban pembayaranhutangnya sebesar USD 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika)terhadap Marubeni Europe PLC
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
124 — 26
  • Sl,Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.039017110191, Tgl.17 Okt2011.174. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisi/Asli dikembalikan ke PT.
    SIBank Garansi Jaminan Pelaksanaan No.039017110191, Tgl.17 Okt2011;196. 31 (tiga puluh satu) lembar Asli Perjanjian Pendataan danPemetaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2011 No.106141/TU/PDSP/2011, No.Perj001/DROIISP/JDPII/X/2011, Tgl.20 Okt 2011;197. 1 (satu) lembar Asli Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) No.10253/TU/PDSP/2011, Tgl.11 Okt 2011;198. 10 (sepuluh) lembar Asli Berita Acara Klarifikasi dan NegosiasiTeknis dan Biaya No.10183/TU/PDSP/2011, Tg.10 Okt 2011;199. 5 (lima) lembar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
120 — 53
  • Perpres No. 54 Tahun 2010.Bahwa HPS Tentang HPS diatur pada Pasal 66 Ayat (5) Perrpes No. 54 Tahun2010.o Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;o Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untukpengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan PengadaanJasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dano Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagipenawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.Bahwa Pihak yang menetapkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SITI OMBUN PURBA
103 — 27
  • HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kKewajaran hargapenawaran termasuk frinciannya dan untuk menetapkanbesaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaranPage 87Putusan Pengadilan TIPIKORNo.31/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdnyang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasaruntuk menggugurkan penawaran.4. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :1.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
174 — 56
  • Pid.SusTPK/2020/PN Mdndemikian melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 95 ayat(3) Perpres No.54 Tahun 2010 serta pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesualdengan kontrak maka hasil pekerjaan penyedia dimaksud belum dapatdilakukan serah terima pekerjaaan dan selanjutnya untuk tidak diprosespembayaran prestasi pekerjaannya itu, kemudian apabila ada dendaketerlambatan maka penyedia wajib untuk menyelesaikannya, disampingitu PPK juga menyita jaminan
    pelaksanaan dan memasukkan penyediadimaksud ke dalam daftar hitam penyedia;Bahwa Denda keterlambatan merupakan bentuk sanksi atau funismentterhadap penyedia yang terlambat atau wanprestasi dalam penyelesaianpekerjaan.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
154 — 45
  • MapnaIndonesia, jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan masa pemeliharaan.2.Amandemen Il (Kedua) :Nomor Pihak Pertama : 207.Amd/61/KITSBU/2012, Nomor Pihak Kedua :GW9101/03, tanggal 16 Agustus 2012.Didasarkan atas adanya Nota Dinas dari Plt. Manager Bidang ProduksiNomor : 745.1/611/MPROD/2012, tanggal 04 Desember 2012, perihal usulanperpanjangan waktu pekerjaan LTE GT 2.1selambatlambatnya tanggal 31Desember 2012.Bahwa Muhammad Ali, ST, menjabat sebagai Plt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-09-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Adrian Herbowo
297 — 127
  • Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2013 ;
  • Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal 03/08/2012, nomor : 422171000054
  • Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal 09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU
  • Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 12-05-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Rachdityo Pandu, W, SH
Terdakwa:
Perdana Putra Mohede
447 — 171
  • Mega Persada Prima, Tanggal 16/01/2013 ;
  • Foto copy Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Tanggal 03/08/2012, nomor : 422171000054
  • Foto copy Kontrak Jual Beli (Purchase Contract), Tanggal 09/08/2012, nomor : 0447/1056/DA/DP/2012/AU
  • Foto copy CONTRACT antara Celer Resources Limited dan PT.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-03-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.TPK/2024/PT BDG
Tanggal 17 April 2024 — Pembanding/Terdakwa : CATUR PRABOWO
Terbanding/Penuntut Umum I : Moh. Helmi Syarif
Terbanding/Penuntut Umum II : Putra Iskandar
Terbanding/Penuntut Umum III : Achmad Husin Madya
Terbanding/Penuntut Umum IV : Ramaditya Virgiyansyah
Terbanding/Penuntut Umum V : Ni Nengah Gina Saraswati
Terbanding/Penuntut Umum VI : Ahmad Ali Fikri Pandela
Terbanding/Penuntut Umum VII : Rudi Dwi Prastyono
Terbanding/Penuntut Umum VIII : Mochamad Irmansyah
510 — 247
292 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) No. MBG774024364418N Tanggal 13 Maret 2018.
293 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Purchase Order dengan vendor : PT AMARTA KARYA dan Pemesan : PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin-UPG Tanggal 16 Maret 2018.
294 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Nomor : PBJUPG-18002830 Tanggal 16 Maret 2018.
S18LL1038A;
402 1 (satu) bundel copy Pokok Pokok Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kerusakan (Overhaul) Tanki 71T-16 dan 71T-18 Area 70 di Kilang PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap No. 180051 bulan Desember tahun 2018 beserta lampirannya;
403 1 (satu) bundel copy dokumen Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
204 — 59
  • Saksi sudahkenal sebelumnya sama pegawai bank Jatim karena sebelumnyaberurusan masalah Jaminan Pelaksanaan Proyek.Bahwa sewaktu survey Saksi tahu lahan tebu atau jaminan difoto fotopetugas bank Jatim hanya Saksi tidak tahu itu benar milik debitur ataubukan.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
179 — 78
  • Surat Permohonan JAminan Pelaksanaan Nomor17.7.CV.BT.VII.2018 tanggal 17 Juli 2018;3. Surat Pemberitahuan Penandatanganan Kontrak nomor640/04/PPK/PPWUP.PK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018. Bahwa Bank Garansi Uang Muka Nomor : G1793715 tanggal 24 Juli 2018syaratnya :1. Permohonan Jaminan Uang Muka Nomor : 23.07/CV.BT/VII/2018tanggl 23 Juli 2018;2. Dokumen Kontrak Nomor 640/05/PPK/PPWUP.PK/VII 2018 tanggal20 Juli 2018.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
110 — 44
  • atauPejabat Pembuat Komitmene Sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003 Bagian KeempatPenyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 13 menyatakan :1621)Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS)yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yangdapat dipertangungjawabkan.HP disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan olehpengguna barang/jasa.HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran hargapenawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besarantambahan nilai jaminan
    pelaksanaan bagi penawaran yang dinilaiterlalu. rendah, tetapi tidakdapat dijadikan dasar untukmenggugurkan penawaran.4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahannilai jaminan.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :a) Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi olehBadan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
160 — 47
  • Perbuatan yangdemikian melanggar ketentuan pasal 6 dan pasal 95 ayat(3) Perpres No.54 Tahun 2010 serta pasal 89 ayat (4) Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan kontrak maka hasil pekerjaan penyedia dimaksud belum dapatdilakukan serah terima pekerjaaan dan selanjutnya untuk tidak diprosespembayaran prestasi pekerjaannya itu, kemudian apabila ada dendaketerlambatan maka penyedia wajib untuk menyelesaikannya, disampingitu PPK juga menyita jaminan
    pelaksanaan dan memasukkan penyediadimaksud ke dalam daftar hitam penyedia;Bahwa Denda keterlambatan merupakan bentuk sanksi atau funismentterhadap penyedia yang terlambat atau wanprestasi dalam penyelesaianpekerjaan.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 14-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.TPK/2016/PT BTN
Tanggal 29 Februari 2016 — /Jaksa Penuntut : IMMANUEL RICHENDRY HOT, SH. Diwakili Oleh : LINA MAHANI HARAHAP, SH.
/Terdakwa : Drs. ARWAN ARUCHYAT
90 — 0
  • PL.104/I/2/STPI-2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pembayaran Jaminan Pelaksanaan;

    • Dokumen berupa :

    • 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator beserta lampirannya ;

    Benda berupa :

    ITEM

    DESCRIPTION

    Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
    Register : 14-01-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-09-2021
    Putusan PT BANTEN Nomor 3/PID.TPK/2016/PT BTN
    Tanggal 29 Februari 2016 — /Terdakwa : BAYU WIJOKONGKO
    /Jaksa Penuntut : FATONI HATAM, SH. Diwakili Oleh : AKHMAD, SH.
    80 — 0
    • PL.104/I/2/STPI-2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pembayaran Jaminan Pelaksanaan ;

      • Dikembalikan kepada STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) ;

      Dokumen berupa :

      • 1 (satu) bundle Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Pesawat Latih Sayap Tetap (Fixed Wing) dan Link Simulator beserta lampirannya ;

      Dikembalikan kepada STPI (Sekolah Tinggi Pererbangan Indonesia) ;

      Benda berupa :