Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-08-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1366/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Tanggal 14 April 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
29 — 1
29 — 1
DALAM POKOK PERKARA:A DALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukbercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ataspanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri termasuk Pegawai Negeri Sipilyang belum melampirkan surat izin
Register : 06-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BINJAI Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnj Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
LIDYA RUTH PANJAITAN, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL ALS RIZAL
31 — 8
Sdr.DEDIBODANG pada sebuah kios Ponsel yang beralamat di Pasar kecil Sunggaltepatnya NAGA PONSEL dan kemudian Sdr.DEDI BODANG mengatakanuntuk Sdr.HENDRY datang kekios ponsel tersebut untuk mengambil uangHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bnjhasil penjualanan kartu kartu Voucer tersebut dan kemudian Sdr.HENDRYpergi meninghgalkan terdakwa dan Sdr.YUS AMRI didepan rumahSdr.HENDRY dan tidak berapa lama kemudian tiba tiba datang tiga orangPolisi bersama dengan Sdr.HENDRY dengan mengenakan pakaian sipilyang
Register : 01-10-2010 — Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor PUT / 78 -K / PM III-17 / AD / X / 2010 Tanggal 31 Mei 2011 — Serma Yamsilma Pombu
65 — 38
65 — 38
Yuten koleba, ME bahwa putusan pengadilanyang sah harus ada tercantum atau di tuliskantelah berkekuatan hukum yang ttap baru biasMenimbangMenimbangMenimbangdiproses akte cerai oleh Disduk Catatan sipilyang bersangkutan tapi ternyata putusan tersebutbelum berkekuatan hukum tetap sehingga AkterCerainya dianggap batal.9. Bahwa perkawinan = antara Terdakwa denganSaksi 2 adalah sah karena dilakukan secara Agamapada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 di GerejaGKLB Imanuel Luwuk Kab.
Register : 03-10-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 348/Pid.B/2019/PN Tjb Tanggal 28 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
ARI ADE BRAM MANALU,S.H
Terdakwa:
1.RIYAN ALIAS EDI
2.AGUS SALIM ALIAS AGUS
82 — 9
Kepala Lingkungansetempat;Bahwa pada saat Saksi masuk pertama kali ke ruangan kondisi asbesdiatas meja Saksi sudah jebol atau rusak dan meja sudah hancur dimanaposisi dari laci yang besar dan kecil sudah terbuka dan dari laci palingbawah diambil keempat proyektor tersebut;Bahwa Saksi meninggalkan kantor pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2019sekira pukul 18.00 W.I.B dalam keadaan ruangan terkunci;Halaman 8 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN TjbBahwa penjaga sekolah dulunya memang ada yaitu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-06-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA ANDOOLO Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Adl Tanggal 23 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 30
43 — 30
juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karena itu Tergugat rekonvensimempunyai kemampuan untuk nafkah 2 orang anak sebesar sepertiga darigaji setiap bulan;Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Xenia warna biru, bernomor polisi DT. 7502AH benar pernah memilikinya namun sudah lama terjual kepada orang lain;Bahwa biaya nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensijumlahnya sangat tidak wajar dan jumlah tersebut diluar kKemampuanTergugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi hanya Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 02/G/2014/PTUN.PLK Tanggal 12 Mei 2014 — Ir. AMIN SUBAGIO, MP
MELAWAN
BUPATI BARITO SELATAN
225 — 164
225 — 164
AMINSUBAGIO, MP tersebut diatas selaku PNS dan juga yang diberikanamanat dan tanggung jawab selaku PPK, jelas sangatbertentangan atau melanggar ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun2010 tanggal 06 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menegasakan bahwa Setiap PNS wajib menaati segalaketentuan peraturan perundangundangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Vide Bukti P30 ) ; sence nennennnn= Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, Penjelasan Pasal 23 Ayat (4 ) menyebutkan bahwa : Diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantungkepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
111 — 73
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
111 — 73
No. 182/6579/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018) ;Bahwa pemberlakuan terhadap diri Penggugat yang diberhentikantidak dengan hormat karena melakukan kejahatan dalam jabatan,perlu Penggugat ketahui sejak berlakunya Keputusan BersamaMenteri (SKB3) menteri adalah merupakan Pengecualian dariketentuan yang terdapat dalam aturanaturan tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan dalam jabatan dan telah diputus olehPengadilan dan telah berkekuatan hukum
danmempertimbangkan permasalahan pertama mengenai Prosedur dalampenerbitan objek sengketa a quo berdasarkan atas dalildalil dari Penggugat;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakanbahwa Tergugat telah melanggar Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 karena pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harusmelalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PA BUOL Nomor 0177/Pdt.G/2015/PA.Buol Tanggal 20 Januari 2016 —
24 — 16
24 — 16
50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 23 September 2013 — R. RIDHO;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
98 — 45
98 — 45
terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-12-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 42/G/2018/PTUN.PL Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
170 — 75
GUSLAND TOMBOELO, S.Sos., M.AP
Tergugat:
BUPATI MOROWALI UTARA
170 — 75
P7 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor153/KEP/2018 Tentang : Penegakan Hukum Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018
Register : 31-08-2009 — Putus : 10-02-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2009/PTUN-SMD Tanggal 10 Februari 2010 — -H. TUKIMO, SKM
-GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
109 — 46
109 — 46
Tukimo, SKM ;foto copy sesuai asli Putusan PidanaPengadilan Negeri Samarinda Nomor773/Pid.B/2008/PN.Smd tanggal O05 Pebruari2009foto copy sesuai asli Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 887/IV.26293/TUUA/BKD perihal Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan (Sdr.
Register : 17-07-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA TENGGARONG Nomor 811/Pdt.G/2019/PA.Tgr Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 9
14 — 9
bukti tersebutmemuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatanPenggugat dan Penggugat mempunyai kedudukan/legal standing dalamperkara a qou;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2 dan P.3) yang diajukanPenggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut membuktikanbahwa Penggugat telah berupaya secara maksimal sesuai prosedur sebagaiyang dikehendaki oleh peraturan perundangundangan tentang adanyakewajiban mendapatkan izin bercerai dari atasannya bagi pegawai negeri sipilyang
Register : 26-04-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 30/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 8 Maret 2016 — RITA JAYANTI,S.H.;
BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).;
62 — 59
62 — 59
dengan P7 telah membuktikan bahwaPenggugat semula adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berlaku sebagai aturan kepegawaian bagi Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) terutama pada Pasal 3huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BAPEK memiliki tugas memeriksadan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-03-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PA KLATEN Nomor 0447/Pdt.G/2020/PA.Klt Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
124 — 20
124 — 20
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 01 Tahun 2016, tentang mediasi bahwa Pemohon danTermohon telah mengikuti proses mediasi, akan tetapi gagal / menemui jalanbuntu / tidak berhasil damali;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya, telah diperintahkan untuk melapor kepadaatasannya sejak bulan April 2020, namun yang bersangkutan tidak
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 38/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2013 — HADI SOENYOTO melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
63 — 44
63 — 44
Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-10-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 25 April 2019 — Drs. SIGIT ASMARA SANTA ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
123 — 89
123 — 89
;Bahwa Pasal 90 UU 5/2014 menentukan: Batas usia pensiunsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c yaitu: a. 58(lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enampuluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan bagi Pejabat Fungsional ;Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan amanah Pasal 90 UU 5/2014,pada 19 Maret 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Mencapai
yang berstatus PNS dengan Jabatan FungsionalPeneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian dilembaga/unit litbang Kementerian dan NonKementerian yangmenurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Batas UsiaPensiunnya adalah 65 tahun;Dalil Penggugat di atas tidak berdasarkan hukum (onrechtmatig),karena batas usia pensiun 65 tahun bagi Jabatan Fungsional PenelitiMadya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah RINomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
mengatur mengenaiKewenangan Pemberhentian, yaitu : Presiden dapat mendelegasikankewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama kepada pimpinan lembaga di lembagapemerintah nonkementerian, dalam hal ini yaitu Kepala BKN,sehingga tindakan Tergugat yang memberikan kuasa kepada KepalaBKN melalui Surat Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 tanggal 18Desember 2014, untuk menandatangani surat keputusan penetapanPemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-03-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 13-04-2021
Putusan PTA SEMARANG Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Smg Tanggal 13 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
36 — 23
36 — 23
sebenarnya Pembanding sendirilah yang telah berselingkuhdengan wanita lain; Bahwa permohonan Cerai Talak Pembanding belum memenuhi ketentuanberdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Cerai TalakPembanding seharusnya ditolak;Dalam Rekonvensi Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara sepanjang ada kaitanyadalam rekonpensi mohon dimasukan juga didalamnya; Bahwa Pembanding memiliki perkerjaan tetap yakni Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-11-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 727/Pid.B/2021/PN Srh Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, SH
Terdakwa:
JAMALUDDIN Alias JAMAL
72 — 29
Terdakwa jugameneruskan angka / nomor tebakan Jenis Togel kepada Saksi dan perjanjianyang disepakati sama dengan permainan judi Jenis KIM; Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permaianan jenis KIM untukmemperoleh keuntungan; Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Kamis tanggal 23 September2021 sekira pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yangterletak di Pasar 3 Desa Sei Sejenggi, Kecamatan Perbaungan, KabupatenSerdang Bedagai, selanjutnya Saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang berpakaian sipilyang
Register : 28-02-2011 — Putus : 13-07-2011 — Upload : 03-03-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 4/Pdt.G/2011/PN.Kbm Tanggal 13 Juli 2011 — SUNARJO, S.Pd vs RITA ASRI PRATIWI
92 — 11
92 — 11
bertindak sebagai penggugat menuntut perceraianberdasarkan pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat yang menjadi penyebab timbulnya perselisinandan pertengkaran oleh karena itu Penggugat tidak berhak atau tidak dapatbertindak untuk mengajukan gugatan cerai kepada istrinya yaitu Tergugat;Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim memperolehfakta hukum Penggugat saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 05-10-2012
Putusan PA MALANG Nomor 599/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 24 Juli 2012 — TERGUGAT VS PENGGUGAT
10 — 3
10 — 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan