Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 63/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
IR. YOSEPH MARSEL BOLI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
105 — 37
  • ALASANALASAN GUGATAN : 202202200220===LL.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur NusaTenggara Timur Nomor : 813.3.4/II/09/12ND tanggal 3 Januari2001 dengan NIP. awal No. 620029477, Golongan/Ruang Gaji Ill/adan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah UtaraBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah UtaraNomor : Up.821.3/25/2002 tanggal 1 April 2002 dengan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 219/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Desman Hulu,SE
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
183 — 60
  • yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan,sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantahkebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukumyang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara serta sesuai ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 24/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 21 Desember 2016 — Hj. IDA RIANIE, S.Pt., MP., Melawan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
142 — 60
  • Apabila seorang PegawaiNegeri Sipil dipenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatutindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karenamenyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Paragraf 12 tentang Pemberhentian
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
  • Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
203 — 83
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotismeiv.
Pengadilan PN PRAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PRAYA Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRA
Tanggal 10 September 2014 — - NURINAH ALIAS INAQ RUMISAH, DKK. - JUMIDAH, DKK.
110 — 93
  • tanggal5 September 1957;Menimbang, bahwa terhadap keaslian bukti surat tersebut, ahli ABDULKARIM dari pihak Para Tergugat di persidangan memberikan pendapat secara lisan dantertulis (bukti surat TK/PR24);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pendapat ahlitersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi ahli tersebut dalamkeahliannya mengenai menilai keaslian dari Surat Tanda Pendaftaran Sementara TanahMilik Indonesia;Menimbang, bahwa ahli ABDUL KARIM adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 216/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Masale Gulo
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
163 — 1334
  • menggunakan peraturan yang berlaku pada saat keputusan tersebutditerbitkan;Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilkarena Penggugat telah dijatuhi 2 (dua) kali hukuman disiplin berat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Ayat (3) dan ayat (4) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
152 — 89
  • tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian.5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian.6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
    penerbitan keputusan objeksengketa tersebut tidak merubah substansi yang diatur dalam pasal tersebut yaituPemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dan lagi pula salah satu dasar penerbitan obyeksengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-09-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 02-01-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 114-K /PM III-16/AD/IX/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — Terdakwa : Agus, Sertu NRP.3910307640871, Oditur Militer : Muhaeimin, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11970003240568.
134 — 36
  • Bahwa sepengetahuan Saksi dari ke 4 (empat) orang sipilyang ditangkap tersebut hasil pemeriksaan uriene adalah negative() sedangkan 1 (satu) orang atas nama Azwar Anas bin H.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-04-2015 — Upload : 18-05-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 15-K/PM II-08/AD/I/2015
Tanggal 27 April 2015 — Kapten Cpn Denny Setiawan, Cs 1 Org
53 — 40
  • Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa1 menerima atau mendapat imbalan dari penumpang sipilyang dibawa penerbangan Test Fight pesawat terbang Cassa 212 TNI AD Noreg A9035 tanggal 14 September2013 dari Ambon ke Namlea sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa barang bukti yang diajungkan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupasurat, yaitu:a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Terbang (SPT) Nomor SPT/67/IX/2013 tanggal 12 September 2013tentang Perintah untuk melaksanakan tugas terbang
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 18-10-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 21-12-2019
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 93-K/PM.I-01/AD/X/2019
Tanggal 8 Nopember 2019 — Oditur:
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Leo Candra
97 — 150
  • AcehBesar.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejakbulan Oktober 2013 di Yonif Raider 112/DJdalam hubungan atasan dengan bawahan,tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi mengetahul Terdakwa di dugamelakukan tindak pidana pencurian sepedamotor dari Pasi Intel Yonif Raider 112/DJ yangmendapat informasi dari Polresta Banda Acehyang menerangkan ada 2 (dua) orang sipilyang sudah ditangkap dalam hal pencuriansepeda motor namun dalam melakukanpencurian sepeda motor
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 01-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 16-01-2019
Putusan PTUN PALU Nomor 19/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
NURSIA S.Pd., MM
Tergugat:
BUPATI SIGI
178 — 94
  • Dengan demikian, dapat dimaknai bahwapenerbitan objek sengketa yang berisi pemberhentian tidak dengan hormatkepada Penggugat bukanlah karena alasan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diatur tersendiri dalam Paragraf 7 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur mengenai Pemberhentian Karena Pelanggaran Disiplin;Bahwa selanjutnya, mengenai upaya administrasi diatur pula dalamPasal 129 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Branch Manager PT Taspen Pesero, Kantor Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
76 — 88
  • yang tidak berdasar, karena BKN berwenangmelaksanakan perundangan di bidang kepegawaian sehingga harusmenjadi rujukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIdalam melaksanakan pembayaran Pensiun.11.Bahwa hakhak lainnya atas meninggalnya Jon Kendi Saragih sepertiTabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian dapat diajukan oleh ahliwaris apabila telah mendapatlan Penetapan Ahli Waris oleh PengadilanNegeri dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIsebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-02-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MANADO Nomor 38/Pid.B/2018/PN Mnd
Tanggal 8 Agustus 2018 — - TERDAKWA Drs. MUSA HANSJE TINANGON, MSc.
216 — 82
  • MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
798 — 788 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 17-06-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 15-11-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 3 Juli 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Muhammad Setyawan
Terbanding/Terdakwa : Drs. Edy Raya, M.Si
Terbanding/Terdakwa : Lina Sulu, S.Sos
118 — 94
  • 4.750.000 1.450.000Pengurang: 4.205.205 4.205.205PPH 21 118.070.0000 4.750.000 122.820.000 PPh 22Kerugian Keuangan 32 Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa II LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 11-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 14 Januari 2015 — HENDRI DARNADI, S.E;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
125 — 97
  • Soft competency pejabatstruktural/fungsional merupakan sikap perilaku Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan untuk masingmasing jabatan, yang diperoleh melaluiAssessment Center sebagaimana dimaksud dalam Peraturan MenteriKeuangan yang mengatur mengenai Assessment Center DepartemenKeuangan.Halaman 12 dari 71 halaman.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 34/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
ISAK PINIHAS SUWENI, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
190 — 89
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotisme;Bahwa jelas Tergugat dapat memutuskan dan/atau mengambilsuatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya selaku KepalaDaerah Otonom Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipildiantaranya berisi ketentuan mengenai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 55/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
Drs. YULIUS GUN, MM
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
181 — 92
  • POSITAIALASAN GUGATANiL,Bahwa Pihak PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat Kalimantan Timur (SK 80%) nomor: 813/5329.SI/PEGII/86 tanggal15 April 1986 dan saat ini pemegang NIP. 19590701 1986031021,Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c dan telahmengabdi selama lebih dari 30 tahun. PENGGUGAT pernahditugaskan pada:a. Dinas Sospol Propinsi Dati Kaltim tahun 1986;b. Biro Kepegawaian Tk. Kaltim tahun 19871990;c.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 93/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : ANWAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Pembanding/Tergugat I : IBRAHIM Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
Terbanding/Penggugat : H. MUHTAR H. AHMAD Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : BURHANUDIN UMAR Diwakili Oleh : YUDI DWI YUDHAYANA, SH
78 — 33
  • Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT MITRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula