Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Syafrizal ST
Tergugat:
1.Syamsul Bahri
2.Kepala Desa Tanah Merah
3.Camat Siak Hulu
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
128 — 102
  • Reg. 66/SH/2018 tanggal 12 Juli 2018 bertindak sebagai Camat Siak Hulu yangdiangkat berdasarkan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (2) yaitu :Halaman 7 dari 56Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Pat.G/2020/PN BknBupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipilyang mengusai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhipersyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.> Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 08-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
116 — 35
  • Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal13 September 2018, secara prosedur dan subtansi adalah sesuai ketentua@nperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terbitnya objek sengketa aquo telah sesuai dengan ketentuan peraturan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 02-10-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 08-04-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 6 Maret 2013 — HAMIDA, S. Farm. Apt.; VS 1. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. KOMANDAN PANGKALAN UTAMA TNI ANGKATAN LAUT X JAYAPURA
116 — 54
  • olehTergugat (in casu Menteri Pertahanan RI), terhadap hal tersebut tidakdibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perluuntuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objeksengketa kesatu a quo dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknyamenyebutkan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 17-10-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 60/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
233 — 255
  • pihakyang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketakepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya PenggugatHalaman 27 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 29 September 2014 — COKORDA GEDE DHARMA PUTRA, S.T, DKK
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 197/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
88 — 72
  • Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
79 — 42
  • 1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 14-11-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 177-K/PM.II-09/AU/XI/2019
Tanggal 23 Desember 2019 — Oditur:
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Totok Herlambang
98 — 54
  • Hari, dan tiga orang warga sipilyang tanahnya bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milikTerdakwa.Bahwa ketika musyawarah kekeluargaan tersebut yang hadirTerdakwa, Saksi3, Sdr. Saksi4 Wawan Saksi1, Saksi sendiri,Saksi10, dan Sdr. Hari dan dua orang perempuan yang tidakSaksi kenal selanjutnya ketika musyawarah sedang berlangsungdatang Saksi2 Sdri. Rose Rosmawati bersama Saksi9 Sdri.
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 02-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 1546/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 26
  • ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isidan pasalnya tidak diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 592/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PURWO EKO UTOMO Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
133 — 71
  • dapat ikut menghuni rumah dinas karenamengikuti orang tua/suami yang bertugas dan mempunyai jjinpenghunian rumah dinas selama yang bersangkutanbekerja/bertugas Dinas di Panti Sosial Kumuda Putra PutriMagelang.Bahwa orang tua Para Penggugat mulai menghuni sejak diberikaniin oleh Kepala Panti dahulu, tidak secara serta merta langsungmenempati Rumah Dinas di lingkungan Objek sengketa.Bahwa Kepala panti memberikan ijin penghunian kepada orang tuapara penggugat dikarenakan mereka adalah pegawai negeri sipilyang
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 126/Pdt.G/2011/Ms.Lsk
Tanggal 28 Februari 2012 — Penggugat lawan Tergugat
74 — 12
  • sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat(1) huruf a PP No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan izin bagai Pegawai Negeri Sipil Wanita untukmenjadi isrei kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila ada persetujuan tertulis dari isteri bakalsuami* jo Poin V.3 huruf b SURAT EDARAN KEPALA BAKN tanggal 26 April1983 No.08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 108/PID/2019/PT JAP
Tanggal 22 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : JHON W. R, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUL KUSUMA WARDHANI
114 — 30
  • 1.450.000 1.450.000 PPH 21 4.750.0004.205.205 4.205.205 PPh 22118.070.000 4.750.000 122.820.000 Kerugian Keuangan Negara Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.DAN :KEDUA (Khusus Terdakwa II LINA SULU, S.Sos) :Bahwa Terdakwa Il LINA SULU, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 487/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 17 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : Branch Manager PT Taspen Pesero, Kantor Cabang Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Elvi Frida Purba
Terbanding/Turut Tergugat : Walikota Pematangsiantar Cq. Kepala Badan Kepegawai Daerah BKD Kota Pematangsiantar
76 — 88
  • yang tidak berdasar, karena BKN berwenangmelaksanakan perundangan di bidang kepegawaian sehingga harusmenjadi rujukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSIdalam melaksanakan pembayaran Pensiun.11.Bahwa hakhak lainnya atas meninggalnya Jon Kendi Saragih sepertiTabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian dapat diajukan oleh ahliwaris apabila telah mendapatlan Penetapan Ahli Waris oleh PengadilanNegeri dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSIsebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 294/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2020 — Penggugat:
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
235 — 152
  • Panitia SeleksiBadan Pengawas Perusahaan daerah dengan tidakmengumumkan perubahan batas usia calon dewanpengawas secara resmi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.Bahwa Pasal 3 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53tahun 2010 tentang Displin PNS berbunyi Setiap PNSwajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakankepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dantanggungjawab.Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
    berbunyI :Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri dari :1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3(tiga) tahun;2) Pemindahan dalam rangka penurunan = jabatansetingkat lebih rendah;3) Pembebasan dari jabatan;4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri sebagai PNS.Bahwa dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi Hukuman disiplin berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
172 — 114
  • TentangPengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah tidak ada prosedurpemberhentian CPNS, akan tetapi dalam pemberhentian umpamanyakepada si X tidak serta merta terbit SK pemberhentian akan tetapi harusada prosedur prosedur yang dilakukan karena menyangkut perlindunganhak azasi manusia dalam hal pekerjaan ;Bahwa benar, dalam pengadaan PNS menggunakan PP No. 11 tahun2002 akan tetapi jika melakukan pemberhentian PNS harus menggunakanPP No. 53 tahun 2010 ;Bahwa masa percobaan secara contrario bagi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
    Akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa a quo berbunyi:Calon pegawai negeri sipil diberhentikan:a. mengajukan permohonan berhenti;b. ...dstnya;c. ...dstnya;d. ...dstnya;e. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 18 ayat
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1187/Pid.B/2010/PN.BWI.
Tanggal 4 April 2011 — ARIS FATMA ARIYUDA,ST
102 — 15
  • atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
    atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
Pengadilan PA KOTA BANJAR Perdata Agama
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 432/Pdt.G/2019/PA.Bjr
Tanggal 11 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 18
  • Hukum Perdata) jo.Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), harus dinyatakan terbuktibahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sahdan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 35/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat:
BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MAMBERAMO RAYA
203 — 83
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaanpegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipilyang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dariintervensi politik, bersin dari praktik korupsi, kolusi, dannepotismeiv.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT- II /AD/III /2020
Tanggal 11 Juni 2020 — SYAFRIL BAHRI.SH
265 — 113
  • Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib datang anggotaGartap/1 Jakarta lalau membawa Saksi dan anggota TNIlainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan orang sipilyang diamankan dibawa oleh petugas BNNP Jakarta.Him 16 dari him 53 Putusan Nomor : 10K/PM T II/AD/III/2020Menimbang,Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya yang juga merupakanTerdakwa sipil dalam Berkas Perkara lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kepala Rumah TahananKelas Jakarta
Pengadilan PN BALIGE Pidana Umum
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 209/Pid.B/2021/PN Blg
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
Pantas Gultom Als. Pantas
146 — 99
  • alternatif sehingga salah satu sajaterpenuhi Ssudah cukup membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwaTerdakwa dipandang terbukti dengan sengaja memberi sarana menyuruh untukmemasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan meninggal dunia dariDesa Janji Matogu No: 109/079/2009/ VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 sehinggamenyebabkan terbitnya Akta Kematian Nomor 1217KM26072019004 atasnama Saksi Roida Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang