adalah masuk dalam sertifikat HakMilik Nomor 45/Ahusen seluas bidang tanah 62 * (enam puluh meterpersegi) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.10.Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun bangunan parmanen diatas11.sebagian tanah milik penggugat tersebut masuk dalam objek sengketa halini merupakan suatu prouatan melawan hukum.Bahwa dengan demikian perbuatan Turut Tergugat Il dalam menerbitkansertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen Tahun 1995, Badan Urusan Logistik(Tergugat) dimana terjadi tumpang tindin

Tanggal 08September 2015 telah terjadi tumpang tindih sebagian Sertipikat Hak PakaiNo. 15/Ahusen Milik Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik No. 45/AhusenMilik Penggugat.Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen telah diterbitkansecara tumpang tindin sebagian atau yang masuk kedalam Sertipikat HakMilik No. 45/Ahusen seluas 62 M?

dandilepaskan haknya sesuai Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Juli 1971 danberdasarkan Keptusan Kakanwil Provinsi Maluku tanggal 2 Nopember 1995didaftarkan Hak pakai atas nama Tergugat, oleh karena itu Tergugatmembangun sudah sesuai dengan Sertfikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen1995 karena Tergugat membangun bangunan tersebut sesuai dengan SuratIzin Mendirikan Bangunan (IMB) jadi tidak ada tumpang tindin dengan SertikatHak Milik Nomor 45/Ahusen.

telah ditemukan sesuai dengan hasilpengembalian batas sebagimana batasbatas sesuai dengan Sertifikat HakMilik Nomor 45/Ahusen dan sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen, adasebagian tanah dan bangunan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen masukdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil pengembalian batasyang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon membuktikan kalauantara Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen tanggal 08 Mei 2015 telah terjaditumpang tindin

., maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, makapatut dan berdasar hukum jika gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);B.

dan lengkap mengenai subyek hukum dalam perkara aquo, haltersebut dapat di lihat dari pertimbangan hukum Judex Facti PengadilanTata Usaha Negara Denpasar dalam Putusan Nomor04/G/2015/PTUN.Dps, tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 43 (empat puluhtiga) sampai dengan halaman 46 (empat puluh enam),yaitu sebagai berikut :Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 30 PK/TUN/2017Menimbang, bahwa berdasarkan fakatafakta hukum diatas, MajelisHakim Berkesimpulan bahwa memang telah terjadi overleving atautumpang tindin

C&C) dari Kementerian ESDMsebagaimana Sertifikat C&C Nomor : 113/Bb/03/2013, Tanggal 30Oktober 2013, tentunya sudah menjamin bahwa Wilayah arealpertambangan Penggugat dengan luas 2.434 HA (dua ribu empatratus tiga puluh empat Hektar), tidak tumpang tindih dengan IUP lain;Bahwa, berdasarkan surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan TengahNomor: 540 /02.05/IV.1/DESDM, Tanggal 22 Januan 2020, disebutkanbahwa pada areal IUP Penggugat seluas 2.434 HA (dua ribu empatratus tiga puluh empat Hektar), tumpang tindin

Clear (C&C) dari Kementerian ESDMsebagaimana Sertifikat C&C Nomor : 113/Bb/03/2013, Tanggal 30Oktober 2013, tentunya sudah menjamin bahwa Wilayah arealpertambangan Penggugat dengan luas 2.4834 HA (dua ribu empatratus tiga puluh empat Hektar), tidak tumpang tindih dengan IUP lain;Bahwa, berdasarkan Surat Dinas ESDM Provinsi KalimantanTengahNomor: 540/02.05/IV.1/DESDM, Tanggal 22 Januari 2020, disebutkanpada areal IUP Penggugat seluas 2.434 HA (dua ribu empat ratus tigapuluh empat Hektar), tumpang tindin

PLK540/1426/IV.1/DESDM, Tanggal 6 Agustus 2020, PerihalPenyampaian Data (Plotting Areal IUP PT.Padang Mulia) yangtumpang tindin dengan IUP OP Batubara An. PT. Anugerah KreasiKarya, padahal pada kenyataanya dalam luasan areal 2.434 HA (duaribu empat ratus tiga puluh empat Hektar) yang dimiliki Penggugattidak terdapat adanya kegiatan dan aktifitas lain selain Penggugat ;Bahwa, dengan dikeluarkannya IUP OP Batubara An. PT.

Akan tetapihal demikian tidak berjalan sebagaimana mestinya, terkesan seolaholahLurah tidak tahu menahu perihal adanya sengketa tumpang tindin Hakmilik Atas Tanah masyarakat khususnya Hak milik Atas Tanah ParaPenggugat;Bahwa pemasangan Papan Nama oleh TERGUGAT; V PT.TIARA PUTRIMANUNGGAL yang beralamat jalan A Yani Km.15.200 Komplek WargaIndah 8 Jalur 2 .Gambut .Kab Banjar , yang bertuliskan segera dibukaKomplek Tiara Il, perumahan 36 bersubsidi, bebas biaya apapun, Cukupbayar1 JT untuk 30 pendaftarpertama

diatur dalam ketentuanPasal 11 Peraturan Bupati Banjar Nomor 104 Tahun 2017 tentang UraianTugas Kecamatan dan Kelurahan yang diantaranya adalah bertugasmenyelenggarakan pelayanan masyarakat dan ketentraman danketertiban umum di wilayah kerjanya dan melaksanakan pembinaan dibidang pertanahan/keagrarian,sehingga tidak benar apa yang termuatdalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 12 yang menyatakan TurutTergugat II dan Turut Tergugat III seolaholah tidak tahu menahu perihaladanya sengketa tumpang tindin

hak milik atas tanah masyarakat danmembiarkan Para Tergugat dengan bebasnya memasuki/menggarap lahanTanah milik Para Penggugat, karena sesuai kewenangan dan tugasKelurahan Gambut (Turut Tergugat II) dan Kecamatan Gambut (TurutTergugat Ill), kami tidak berwenang untuk menyelesaikan masalahtumpang tindin hak milik atas tanah milik Para Penggugat denganmemutuskan pihak yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebutkarena masingmasing pihak yang bersengketa menyatakan memiliki alashak atas tanah

Karnaen/ PPATSCamat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Baru kemudian setelahtanah Penggugat disatukan /diperluas jadi dibangun tambak udang barulahmuncul klaim pengakuan dari Erwin Solihin yang mengakui tanah Penggugatbertumpang tindin dengan Sertifikat nomor.141/Muara Blok Pandan PanjangKecamatan Malingping Kabupaten Lebak atas nama Erwin Solihin Hartanasehingga permohonan penerbitan Sertifikat Penggugat seluas 2500 M2 tidakdikabulkan oleh Tergugat dengan dalih tumpang tindih, padahal keduasertifikat

tersebut beralasan dan dapatdibuktikan oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quountuk mengesampingkan dan menolak dalildalil PENGGUGAT,karena sesungguhnya PENGGUGAT tidak pemah menderitakerugian apa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata UsahaNegara;Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalilPENGGUGATpada point 3 posita Gugatan, karena secara faktaPENGGUGAT telah mengetahui jauh sebelumnya secara nyataadanya persoalan tumpang tindin

Johan Rosedengan No. 60/2016; bahwa sebagaimana buktibukti tersebutmaka dalil PENGUGAT yang menyatakan baru mengetahui sejakDesember 2018 adanya tumpang tindin (overlap) denganSertifikat 141 milik TERGUGAT II INTERVENSI telah terbantahkan,dan patut untuk di tolak;Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas rnaka TERGUGATIl INTERVENSI telah membuktikan bahwasanya PEGGUGATmengetahui perkara a quo sudah sejak lama tidak sebagaimanaHalaman 29 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUNSRGPENGGUGAT katakan

Putusan Nomor 521 K/TUN/2016Objek sengketa yang sejatinya menumpang tindin dengan Sertipikat HakMilik Penggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu:e Asas Kepastian Hukum;Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam

berkesesuaian dengan hasil cek plot pengembalian batasyang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi/Tergugat terdapat tumpangtindih antara sebagian Sertipikat Hak Milik Nomor 10875/LR atas nama Drs.Robert Eka Putra dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 11008/LR atas namaEndy Mardeny, S.H. tidak berdasarkan hukum dikarenakan alasanalasanhukum yaitu:14.18.16.Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013 Termohon Kasasi/Penggugattelan melakukan permohonan pengembalian batas dan telah dinyatakantidak terdapat tumpah tindin

Dalam surat tersebut antara lain disebutkankeberadaan SK. 378 Objek Sengketa yang mengatur objek yangtumpang tindin dengan kawasan usaha Perkebunan atau hutan yangtelah dilepaskan untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan SuratKeputusan Tergugat No. SK. 151/KptsI/1998 tanggal 27 Februari1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan S.Akar S.

No. 281/K/TUN/2010pengurusannya dengan sengaja dan permohonannya tidakdengan itikad baik adalah bukan karena kesalahan dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding Il, apalagi jika dikaitkandengan tumpang tindin areal dari Pemohon Il Kasasidahulu Tergugat Il Intervensi/Pembanding adalah tidak benardan tidak berdasar ;c.

Bjbtindin dengan tanah milik Penggugat yang sah diatas, sehingga SuratKeterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 05 Nopember 2001 Tergugat Iluga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat IIdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat telah membuat dan menerbitkanSurat Keterangan Tanah Nomor : 253 / AGR / KLU / XI / 2001 tanggal 05Nopember 2001 atas nama Tergugat Il (SUDNONO) yang letak fisik lokasitanahnya melapisi atau tumpang tindin

dengan tanah milik Penggugat yang sahdiatas, sehingga Surat Keterangan Tanah tersebut mengandung cacat hukum;Bahwa, ternyata pada tanggal 10 Nopember 2001 Tergugat Ill juga melakukanperbuatan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat, sebab Tergugat Illdengan tanpa setahu dan seizin Penggugat juga telah membuat danmenerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 273 / AGR / KLU / XI / 2001tanggal 10 Nopember 2001 atas nama Tergugat Ill (NELLY YANA) yang letakfisik lokasi tanahnya melapisi atau tumpang tindin

Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan dengan diterbitkannya Obyek sengketatersebut oleh Tergugat, maka terjadi tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikPara Penggugat ; Halaman 18 dari 37 halaman/Putusan Nomor 57/G/2020/PTUN.

Bahwa dari peta bidang tanah tersebut, terdapat tumpang tindin sebagian SertipikatHak Milik atas nama Penggugat dan Penggugat 2 dengan Sertipikat Hak Milik atasnama Tergugat Il Intervensi (vide bukti T11=bukti P3), yang mana selamapersidangan berlangsung Para Pihak tidak pernah membantah tentang adanyatumpang tindih sertipikat tersebut: 7. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tersebut (vide bukti T1dan bukti T. Il.

tersebut diatas, ternyata terdapatsanggahar/keberatan dari PT Gunung Subur Sentosa yang jugamengklaim bahwa diatas tanah aquo terdapat tanah milik PT GunungSUDUS SENLOSA janm eens reer cement nenmeneninBahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.217 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugatsesuai berkas permohonan nomor : 7239/2013 tanggal 04 April 2013 tidakdapat diproses lebih lanjut dengan dalih/alasan bidang tanah yangdimohonkan oleh Penggugat tumpang tindin

No. 39/B/2014/PT.TUN.JKTmemiliki sertifikat yang tumpang tindin dengan Penggugat / Terbandingsehingga tidak tepat penggunaan Pasal 71 Peraturan Kepala BPN Nomor3 Tahun 2011 untuk membatalkan sertifikat Penggugat / Terbanding; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalamkontra. memori bandingnya, Penggugat / Terbanding mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :1.

untukmemeriksanya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena JudexFacti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Keputusan TataUsaha Negara objek sengketa yang sebelumnya telah terbit Keputusan TataUsaha Negara yang lain dan berdasarkan pemeriksaan setempat terjaditumpang tindin

pemerintah sebagaimanadimaksud pasal 1 angka 3 UU No. 41 tahun 1999 jugabukan izin kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimanadimaksud pasal 11 ayat 2 PP No. 7 tahun 1990;e Propensi Riau belum memiliki RTRW untuk penentuankawasan hutan karena RTRW yang terdahulu sudahdaluwarsa, kalaupun RTRW yang terdahulu masih berlaku,RTRW yang terdahulu tersebut tidak pernah dijadikanacuan untuk membuktikan bahwa areal yang dikelolaKoperasi Serimpi Jaya tersebut adalah kawasan hutan ;e Areal HPHTI cendrung tumpang tindin

Demikian pula amat tidakjelas apakah Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tahun 1964 tersebut telahbertumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh ParaTergugat Intervensi ;b. Pada dalil gugatan disebutkan luas tanah yang telah dikuasai dandipegang haknya atau yang ternyata dalam ,Sertifikat Hak Pakai No.1/Tahun 1964 sebagai 6.852 M2 (6.713 M2). Sedangkan luas tanah yangdimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III Intervensi ialah masingmasingseluas 822 M2 dan 1.178 M2.

mengenai perbedaan luas tanah dalam akta jual belidan sertifikat hak milik yang disebabkan oleh Kadir kota tidak terbukti;Menimbang bahwa setelah mencermati bukti suratsurat, Saksisaksi baikyang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, dan memperhatikanHalaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2021/PN Thnsegala sesuatu dalam persidangan serta pemeriksaan setempat Majelis Hakimberkesimpulan inti permasalahan dalam perkara a quo adalah keberadaan ataprumah milik Tergugat Il tumpang tindin

Dan Pasal653 KUH Perdata menyatakan Tidak seorang pun diperbolehkan mengalirkanair atau kotoran melalui selokanselokan di pekarangan tetangganya, kecuali iamempunyai hak untuk itu.Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 652 KUH Perdata, makaTergugat maupun Tergugat II yang tidak mengatur atap rumah sebagaimanamestinya sehingga atap tersebut tumpang tindin dengan atap rumah Penggugatyang menyebabkan talang air milik Penggugat tidak mampu untuk menampungair hujan yang berlebih;Menimbang berdasarkan keterangan

Kompetensi Absolut ;Bahwa apabila diteliti secara cermat dalildalil Penggugat baik secara tersiratmaupun secara tersurat sebagaimana dalil Penggugat antara lain dalamsurat gugatannya halaman 4 alinea 5 yang menyatakan akibat diterbitkannyaSertipikat Hak Milik atas nama Herbin Hutabarat oleh Tergugat, berimplikasitelah terjadi tumpang tindin hak atas obyek tanah dimaksud yang sangatmerugikan kepentingan hukum Penggugat, maka sengketa yang sebenarnyaterjadi adalah sengketa kepemilikan tanah yang menjadi

(Duamilyar tiga ratus em pat puluh juta rupiah) dan hal tersebut sudah sesuaidengan pertimbangan hukum majelis hakim sesuai yang terurai dalamputusan tersebut dalam halaman 14 paragraf 2.Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2019/PT.DPS.10.Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam halaman 14 paragraf 7menganulir bahwa hutang Pembanding Rp. 2.340.000.000, (Dua milyartiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan fakta tersebut pertimbanganhukum tersebut adalah kontradiktif dan timbang tindin

Hasbiallah tidak mempunyai Hak dan kapasitas sebagaiPenggugat, hal ini dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudah ada tigapihak : Pertarna pihak sdri Marharnah pada sekitar bulan Juli 2010 yangmengakui bahwa tanah miliknya dengan surat pengoperan hak atastanah Usaha No.227/SKRIIN/2007 tanggal 11 April 2007 seluas 3.500 M2turnpang tindin dengan sertifikat Hak Milik No.9514 milik Tergugat IlIntervensi, selanjutnya pihak Kedua : sdr Siddik

beralasan pula jika sertifikat tersebut dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Bahwa turut Tergugat IlI/Kantor Pertanahan Kota Manado bedasarkanperintah dari Kantor Pertanahan Propinsi dan Pusat, bersamasamadengan petugas dari Kantor Wilayah dan Kecarnatan serta, Kelurahantelah pula melakukan pendataan dan pemelitian lokasi SHM No.259/PaalDua atas nama Albert Bernard Sumual tersebut, hasilnya membuktikanbahwa SHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual tersebuttelah tumpang tindin

tanah SHMNo.1883/Ranomuut dimana sertifikat tersebut diterbitkan oleh turutTergugat Ill Kantor Pertanahan Kota Manado berdasarkan keputusan turutTergugat III sesuai SK No.128.520.118.12004 tanggal 24 Nopember 2004sangat jauh + 15 tahun setelah terbit surat turut Tergugat Ill No.570751tanggal 24 Oktober 1991 dan surat Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.730.33II20.DV tanggal 4 oktober 1994, kedua surat mana menyatakanSHM No.259/Paal Dua atas nama Albert Bernard Sumual/ Tergugat telah17.18.tumpang tindin