Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 14 Maret 2013 — 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
108 — 18
  • HUSNIE INselaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. CITRA MANDIRI PRATAMA (ARBAYAN, ST) /Proyek pendamping.Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor:559/161/FisikPel.KB/VIII/2009tanggal 5 Agustus 2009 dengan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan KotaBangun dengan nilai Rp. 28.416.032.000, yang diperiksa MUHD.
    HUSNIEIN selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. KEMBAR JAYA ABADI (H. IMAMMUSTOFA) / Proyek Dermaga.e Bahwa untuk Proyek Jasa Konsultansi Perencanaan PembangunanPelabuhan Terpadu Kota Bangun oleh PT.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-04-2016 — Putus : 05-05-2016 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID. SUS TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 5 Mei 2016 — Izwandi Husaini bin Husaini Nurdin
50 — 33
  • Penerima lis NowvatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revsi Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Penerima lis NowatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 6 Nopember 2013 — IRVAN LATIEF, ST, MT
104 — 66
  • Sulbar mengetahui proyek tersebut dan selaku Ketua Pokjapelelangan juga selaku pengelola tehnis pada pelaksanaan kegiatan proyek DITandung di Polman tersebut yang ditujuk oleh Kadis;Bahwa saksi tahu pekerjaan paket perencanaan tekhnis Peningkatan DI Tandung diPolman dari awal sudah disiapkan orang khusus guna melaksanakan proyektersebut yakni saksi Prof. DR. Ir. Lawalenna Samang, M.Eng dan DR. Ir.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 08-02-2021 — Putus : 05-05-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 1/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 5 Mei 2021 — Penggugat:
PT Agrindo Panca Tunggal Perkasa
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun
587 — 308
  • Sehingga Penggugatmenganggap Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telahmelanggar kesepakatan yang tertuang didalam berita acara tersebutdi atas;Bahwa adalah tidak benar Tergugat menganggap Penggugat tidakmelibatkan Dinas Tekhnis terkait (Dinas Tanaman PanganKholtikultura dan Perkebunan Kab.Sarolangun) dalam kesepakatanantara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam memfasilitasipembangunan kebun masyarakat sesuai Pasal 15 Ayat (3) huruf cdan peserta kemitraan tidak ditetapbkan oleh Bupati Sarolangun
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-10-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN SAMBAS Nomor 179/Pid.Sus/2015/PN Sbs
Tanggal 4 Februari 2016 — Lim Cun Cun alias Acun anak Lim Cin Kui
71 — 48
  • untukmencegah semakin berkembangnya peredaran Narkotika khususnya diwilayahKabupaten Sambas yang sudah mengkhawatirkan, karena tindak pidanaNarkotika adalah termasuk kejahatan EXTRA ORDINARY CRIME ataukejahatan yang luar biasa dan dapat merusak mental dari generasi mudaIndonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanyapemberantasannya pun diperlukan peran serta dari semua pihak, sertapenanganan secara Extra Ordinary Punishment dari pihak berwenang yangsalah satunya adalah dengan menggunakan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-08-2013 — Putus : 30-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 347 K/TUN/2013
Tanggal 30 Mei 2014 — PT. FAIRCO AGRO MANDIRI vs BUPATI KUTAI TIMUR;
155 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak;Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dandibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 16 April 2015 — - dr. GUNAWAN, M.Kes (TERDAKWA 1) - SUNARTO, SE, MM (TERDAKWA 2) - SELAMAT J (TERDAKWA 3) -
111 — 33
  • Bahwa untuk menjamin semua ituberjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuatlah pedomanJamkesmas dan Petunjuk Tekhnis Jampersal sebagaimana ahli sebutkan.Pedoman dan Juknis ini wajiod hukumnya dipatuhi oleh setiap pengelolaJamkesmas/Jampersal.Bahwa ahli menjelaskan untuk Jamkesmas yang dibiayai adalah : 1) PelayananKesehatan Dasar yaitu : a) Rawat Jalan dan; b) Rawat Inap dan 2) PelayananTingkat Lanjutan yaitu : a) Yan Rawat Jalan Lanjutan (spelialistik); b) Yan RawatJalan Lanjutan (dalam gedung
    Bahwa untuk menjamin semua ituberjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuatlah pedomanJamkesmas dan Petunjuk Tekhnis Jampersal sebagaimana ahli sebutkan.Halaman 56, Putusan Nomor : 106 /Pid. Sus. K/ 2014 /PN. MdnPedoman dan Juknis ini wajiod hukumnya dipatuhi oleh setiap pengelolaJamkesmas/Jampersal.Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut1)Dr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2012 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 03/Pid.Sus/2012/PN.PBR
Tanggal 6 Nopember 2012 — IRWANSYAH LINTANG
59 — 0
  • Primaboss Mobilindo ; 13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ; 14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-03-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — UNGGUL, S.Sos, M.Si.
82 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00);Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008sebesar Rp 117.099.129,00.
    Dirjen Anggaran Nomor: SE132/A/63/1096 sebesar Rp 50.577.550,00).Atas kerugian keuangan Negara berupa kelebihan pembayaranhonorarium panitia pengadaan tanah telah ditindak lanjuti olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dengan menarikkembali seluruh honor panitia pengadaan tanah yang telahdibayarkan sebesar Rp 117.099.128,30 dan menyetorkankembali ke rekening Kas Daerah pada tanggal 19 Mei 2008Hal. 58 dari 12 hal. Put. Nomor 173 PK/Pid.Sus/2015sebesar Rp 117.099.129,00.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
101 — 83
  • Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
    Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :28 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Hj.WAHIDAH MASLIANOOR,S.Sos Binti MASKUR.
72 — 13
  • Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3.
    Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
SAMSUL
168 — 13
  • Evaluasi tekhnis ;C.
    Evaluasi tekhnis ;c.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
138 — 98
  • Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
    Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2015 — I. NASRUM HEMETO als RUM, II. WISNA BILATULA als YUSNA, III. NASIR ARIF UTIA, SE
112 — 32
  • Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana
    penggunaan dana (RPD) yangdibuat oleh TPK tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 09-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN BENGKALIS Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Bls
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
GUSRI EKA PUTRA
Termohon:
Kapolres Bengkalis
53 — 12
  • menanda tanganpemberitahuan hak tersangka dalam penunjukan PH, bukti T 26; Fotocopy suratpemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka GUSRI EKAPUTRA sudah Lengkap ( P21 ) dari kejaksaan dengan nomor : B 2841 /N/4.14.3/Epp.1/ 09 / 2019 tanggal 27 September 2019, bukti T 27);Menimbang, selanjutnya lebih jauh terhadap penentuan perbuatanpidana kepada Pemohon maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa didalamAturan didalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka POLRI memilikipetunjuk tekhnis
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 178/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Hj. JURMIAH Binti MARWAN
2.FATHUL MARDENY Bin H.IMIS ARDI
3.AGUS SOPIAN Bin H.IMIS ARDI
4.SALAMAH Binti H.IMIS ARDI
5.ACHMAD NABAWI Bin H.IMIS ARDI
6.HENDRA IRAWAN Bin H.IMIS ARDI
7.RATNA JUWITA Binti H.IMIS ARDI
Tergugat:
1.PT. AGUS BERSAUDARA PRIMA
2.HAN
3.LOREN
4.WAZIR
5.MANGATAS SIMANJUNTAK
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
121 — 41
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyatakan BPN Kotahal 42 dari 58 hal Putusan No.178/Pdt.G/2017/PN SmrSamarinda selaku Tergugat VI adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakantidak ada alasan tekhnis dan yuridis yang salah telah dilakukan TergugatVi;4.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 29-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Bau
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
MUSTARI BIN MUSRIFU
382 — 27
  • KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;e Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Baue Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf Balai PengawasanPemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) Wilayah Daratan DinasKehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf Balai PenataanKawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 27-06-2016 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 20 Oktober 2016 — ANDREY PURWANA VS GUBERNUR PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
114 — 56
  • 31/G/2016/PTUNPLGBahwa Penggugat mulai bekerja di Jakarta tanggal 2 Desember 2011 ;Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan kurang lebih satu tahun; Bahwa Penggugat mulanya rajin bekerja namun kemudian hanya bekerja jika adapencairan dana ; Bahwa Penggugat mulai bermasalah semenjak menjadi PPTK dan berdasarkanAudit dari Inspektorat ; Bahwasaksi pernah memberikan surat dari Inspektorat kepada Penggugat ;Bahwa waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 2/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Terdakwa : INDRA GUNAWAN, S.Sos
Terbanding/Penuntut Umum : AMALIA SARI, SH
112 — 48
  • .> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatandengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00Selisih Rp. 50.672.500,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :No.
    Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan 9.950.000,00Dinas Luar Daerah2 5.2.2.22.01 Belanja Transportasi 4.750.000,00JUMLAH 14.700.000,00 Selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaituterdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumenpertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — MOH. DALLE SUTOMO, S.T., M.T
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan No. 1007 K/Pid.Sus/2017pekerjaan atau volume pekerjaan, melainkan hanya terkait denganPekerjaan Direksi Keet dan pekerjaan Mobilisasi serta pekerjaanDemobilisasi yang menimbulkan kerugian yang besarannya mencapaiRp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua riburupiah), dimana ketiga item pekerjaan tersebut, selain merupakanpekerjaan yang berada dilapangan, juga merupakan pekerjaan yangberada dalam ruang lingkup tanggung jawab seorang PejabatPengendali Tekhnis kegiatan (PPTK
    Bahwa oleh karena peristiwa yang terjadi di lapangan atau pekerjaanyang ada di lapangan adalah merupakan tanggung jawab penuh bagiseorang Pejabat Pengendali Tehknis Kegiatan (PPTK) makaseharusnya yang bertanggungjawab penuh atas sejumlah kerugianyang timbul atas pekerjaan yang ada di lapangan adalah mutlakmenjadi tanggung jawab pejabat pengendali Tekhnis kegiatan (PP TK),sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat dibebankanatas atas sejumlah kerugian yang bukan merupakan tanggungjawabanya