menerangkanbahwa ia telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada pihak Pembandingsemula Tergugat, dan berdasarkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkarayang telah dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari Senintanggal 17 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersebutdiatas telah memberitahuan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbandingsemula Penggugat untuk mempelajari berkas sebelum dikirm ke Pengadilan tingkatbanding ;TENTANG PERT IMBANGAN

Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah teruraidalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah atashalaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 1988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.kehendak Pemohon dan apabila dilihat dari kenyataan sejak menikah padatanggal 23 Maret 2018, telah berlangsung selama 2(dua) tahun dan menjalanimasamasa rukun dan harmonis selama minimal 1 (Satu) tahun adalah suatukewajaran yang menjadi imbangan

Jika utangutang itu samasifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yangpaling lama, tetapi jika utangutang itu dalam segalagalanya sama,maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk masingmasing utangmenurut imbangan jumlah masingmasing. Jika tidak ada satu pun yangsudah dapat ditagih, maka penentuan pelunasan harus dilakukan sepertidalam hal utangutang yang sudah dapat ditagih.23.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan TugasOperasi Imbangan pada Tahun 2004 sampai dengan Tahun2005 di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.20. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 April 2019mulai meninggalkan Kesatuan Kodim 0201/BS tanpa terlebihdahulu. meminta izin yang sah kepada pejabat yangberwenang yaitu Dandim 0201/BS.21.

dan Bangunan (PBB) untuk wajibpajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan;Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) menjelaskan :Pasal 1 : yang dimaksud Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutanPajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajakdan Daerah;Pasal 2 ayat (1) : imbangan

pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan padabesar kecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB));Pasal 2 ayat (2) : besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikutPObyek pajak sektor pedesaan 10 % (sepuluh per seratus) bagian DirektoratJenderal Pajak dan 90 % (sembilan puluh per seratus

pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besarkecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB));Pasal 2 ayat (2) : besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaiberikut :a.

sbb : a. 10% untuk Pemerintah Pusat ; 90 % untuk Daerah :% bagian pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagikankepada seluruh daerah Kab.Kota yang didasarkan atas realisasi Penerimaan PBBtahun anggaran berjalan dengan imbangan sbb.: a. 65 %dibagikan secara merata kepada seluruh Kab.Kota dan b. 35 %dibagikan secara insentif kepada Daerah Kab.Kota yang realisasi tahun sebelumnyamencapai melampaui rencana penerimaan sektor tertentu ; ( 3) jumlah90 % bagian daerah sebagaimanadimaksud

No.83/KMK.04 /2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB dalamPasal 2(2) disebutkan besarnya imbangan pembagian biaya Pemungutan PBBadalah 10% untuk pemerintah pusat, 90% untuk pemerintah daerah.

kontrak adalahsebesar Rp. 193.815.000, (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratuslima belas ribu rupiah) namun harga satuan berdasarkan Faktur Penjualanhanya sebesar Rp. 70.525.000, (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh limaribu rupiah) sehingga total harga berdasarkan Faktur Penjualan adalahsebesar Rp. 70.525.000, (tujuh puluh juta lima ratus dua puluh lima riburupiah) sehingga terdapat selisin harga sebesar Rp.123.290.000, (Sseratusdua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). imbangan

Rp. 4.703.000, (empat juta tujuh ratus tiga riburupiah) sehingga total harga sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 23.515.000,(dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah) namun harga satuanberdasarkan Faktur Penjualan hanya sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah) sehingga total harga berdasarkan Faktur Penjualan adalahsebesar Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehinggaterdapat selisih harga sebesar Rp.11.015.000, (sebelas juta lima belas riburupiah). imbangan

Bdg. imbangan Bayi imbangan Dewasa eja Gyn acuum Assisted Delivery SystemBahwa itemitem tersebut sesuai yang diminta oleh PT. JamughaBahwa penawaran harga dari PT. Beta Medica untuk harga keseluruhan dari 8item tersebut adalah Rp. 776.940.000..Bahwa apabila sudah menjadi pemenang lelang biasanya muncul Po yaitupesanan atau order kepada PT.Beta Medica dan selanjut nya ada transaksiatau negosiasi dari PT.

edicin Cabinet sebanyak 2 Unit 11.V room Stelizator 1 Unit12. tetoskop Adult sebanyak 5 Unit13. ensimeter 10 unit 14.mergency Trolley sebanyak 2 Unit15. ilm Viewer sebanyak 5 Unit16. et ganti verban sebanyak 4 Set17. ekting Set sebanyak 3 Set 18.aringoskop Adult sebanyak 2 Unit19. uction Pump Mobile sebanyak 2 Unit20. team Stelizer sebanyak 1 Unit 21.ayo Stand sebanyak 2 Unit22.O Water Treatment sebanyak 1 Unit23.etal Monitor sebanyak 1 Unit24.oppler sebanyak 3 Unit25.lectro Couter sebanyak 1 Unit26.imbangan

Bayi sebanyak 5 Unit27.imbangan Dewasa sebanyak 10 Unit28.uction Pump sebanyak 1 Unit29.eja Gyn sebanyak 2 Unit30.acuum Assisted Delivery System sebanyak 1 Unit.

Direktorat Jenderal Perkebunan Depertemen Pertanian;Bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian telahmengeluarkan Surat Nomor 285/HK.300/E5.1/09/2005 tangggal 5 September2005, Perihal Penyesuaian luas areal dan imbangan kebun inti dan PlasmaPIRTRANS PT. Mintra Intisejati Plantation II;Bahwa intinya surat ini menyatakan PERSETUJUAN Penyesuaian luas arealdan imbangan kebun inti dan Plasma PIRTRANS PT. MintraIntisejatiPlantation II;10.

Fotokopi Surat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal PerkebunanNomor: 285/HK.300/E5.1/09/2005, tanggal O5 September 2005 PerihalPenyesuaian Luas Areal dan Imbangan Kebun Inti dan Plasma PIRTRANS PT.Mitra Inti Sejati Plantation II, diberi tanda T.7;8. Fotokopi Surat Bupati Sambas Nomor: 500/1034/EKON, tanggal 21Desember 2006, Perihal Rekomendasi Pengelolaan Kebun Plasma oleh Inti PT.MISP II Sambas, diberi tanda T.8;9.

Nomor 2993 K/Pdt/2015dengan ketentuan jika pembagian tidak dapat dilakukan berupa tanah,maka tanahtanah itu) harus' dijual dimuka umum dan uangpendapatannya dibagi menurut imbangan tersebut di atas;Bahwa ternyata sampai dengan saat ini setelah dilakukan eksekusiberdasarkan Berita Acara Eksekusi, tanggal 24 Januari 2007, Nomor06/Pen.Pdt.Eks/2003/PN STB., tidak ada pembagian atas objek sengketaatau objek eksekusi, yaitu di bagi 2 (dua) kepada para pihak denganpembagian separuh untuk Penggugat/Pembanding

membenarkan foto barang bukti tersebutyang berupa:1. 1 (Satu) jerigen penuh berisi tuak ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;2. 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi 4% (Setengah)minuman tuak;3. 8 (delapan) bungkus plastik ukuran 1 (Satu) kilogram gula berisituak;Bahwa Saksi mengenali foto tempat kejadian perkara yaitu warungyang digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan tuak;Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin untukberjualan tuak;Bahwa setelah pelaksanaan operasi imbangan

Saksi3 Letkol Inf Taufan Akridal sebenarnya terjadipada tahun 2005 pada waktu Letkol Inf Taufan Akridal bersama personelnyasedang melaksanakan tugas operasi Imbangan di Provinsi NAD, namun perkaratersebut terungkap pada awal tahun 2006 setelah selesai menjalankan tugasoperasi dan kembali ke induk pasukan yang bermarkas di Bangkinang, Riau,kemudian setelah melaksanakan tugas operasi Letkol Inf Taufan Akridal pindahtugas dan menjabat sebagai Dansecaba Rindam IM sehingga Denpom /3 PkuPomdam /BB meminta

digolongkanmenjadi dua yaitu surat pribadi dan surat resmi.Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksidi bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militerdiperoleh fakta hukum sebagai berikut :1.Bahwa benar Saksi3 Letkol Inf Taufan Akridal pernah menjabat sebagaiDanyonif132/BS yang berkedudukan di Bangkinang, Pekanbaru pada tahun2004 sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Saksi3 bersamapersonilnya sedang melaksanakan tugas operasi Imbangan

mengetahul secara pastlluas tanah yang telah dipertukarkan, apabila terdapat tanahkel ebihan harus dikembali kan kepada yang berhak ataudikompensasikan dengan nilai uang sesuai dengan hargapasaran tanah tersebut ", menurut Majelis Hakim tidakdapat dikabulkan, karena dalam Pasal Pasal pada PerjanjianAkta No. 16 dan Addendum Perjanjian No. 15 tidak terdapat dasaruntuk memerintahkan terhadap Tergugat dibantu oleh Penggugatmelakukan pengukuran dengan dibantu Kantor PertanahanKabupaten Tangerang" ;Bahwa pert imbangan

Bangunan(PBB) untuk wajib pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan;Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000Tanggal 21 Maret 2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan (PBB), menyebutkan:e Pasal 1: Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yangdigunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah;e Pasal2 ayat (1) : Imbangan

pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan padabesar kecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);17e Pasal 2 ayat (2) : Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah :a.

Bangunan(PBB) untuk wajib pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan;Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000Tanggal 21 Maret 2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PajakBumi dan Bangunan (PBB), menyebutkan:e Pasal 1: Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah dana yangdigunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah;e Pasal 2 ayat (1) : Imbangan

pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi danBangunan (PBB) antara Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah didasarkan padabesar kecilnya peranan masingmasing dalam melakukan kegiatan operasionalpemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);e Pasal 2 ayat (2) : Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumidan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:a.

AgusSalim serta 1 (satu) unit imbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) HP merk Nokia typeRM 969 warna hitam, 1 (Satu) unit HP type RH112 wama hitam ; Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, meyimpan,menguasai ataupun menyediakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut danbukan dipergunakan untuk pengobatan atau kepentingan pelayanan kesehatan maupunpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan

Direktorat Jenderal Perkebunan Depertemen Pertanian;Bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian telahmengeluarkan Surat Nomor 285/HK.300/E5.1/09/2005 tangggal 5 September2005, Perihal Penyesuaian luas areal dan imbangan kebun inti dan PlasmaPIRTRANS PT. Mintra Intisejati Plantation II;Bahwa intinya surat ini menyatakan PERSETUJUAN Penyesuaian luas arealdan imbangan kebun inti dan Plasma PIRTRANS PT. MintraIntisejatiPlantation II;10.

Fotokopi Surat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal PerkebunanNomor: 285/HK.300/E5.1/09/2005, tanggal O5 September 2005 PerihalPenyesuaian Luas Areal dan Imbangan Kebun Inti dan Plasma PIRTRANS PT.Mitra Inti Sejati Plantation II, diberi tanda T.7;8. Fotokopi Surat Bupati Sambas Nomor: 500/1034/EKON, tanggal 21Desember 2006, Perihal Rekomendasi Pengelolaan Kebun Plasma oleh Inti PT.MISP II Sambas, diberi tanda T.8;9.

bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Pokok Perkara Konvensitersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah atas kehendak TergugatRekonvensi dan apabila dilihat dari kKenyataan sejak menikah pada tanggal 16Januari 2016, telah berlangsung selama 2 (Dua) tahun 8 bulan dan menjalanimasamasa rukun dan harmonis selama minimal 2 tahun (Dua) tahun adalahSuatu. kewajaran yang menjadi imbangan

juta rupiah), maka akan diberikan pertimbangannya;Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkanperceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan apabila dilihatdari kenyataan sejak menikah pada tanggal O09 Oktober 2008, telahberlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dan menjalani masamasa rukun danharmonis adalah suatu kewajaran yang menjadi imbangan

ini;Menimbang, bahwa segala sesuatu) yang tertuang dalamberita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuandengan putusan ini;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan, maka segalasesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimanatercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telahdipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua pihakmenyatakan tidak akan mengajukan sesuatu' lagi dan memohonagar Majelis Hakim memberikan putusannya;TENTANG PERT IMBANGAN

., Penerbit GhaliaIndonesia, hal 198)Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai melampaui batasmembela diri terjadi apabila:1 Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawansudah dihentikan;2 Tidak ada imbangan antara kepentingan yang mulamuladiserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali;24( Asasasas Hukum Pidana Indonesia, Prof. DR.

BaseTransceiver Station), dalam bukunya:Asasasas Hukum Perjanjian, hal.187, CV.Mandar Maju, 2000 menguraikanmengenai kepatutan dalam pelaksanaan persetujuan berada daripadakejujuran, sekedar kejujuran ini mempunyai unsur subjektif, terletak terutamapada hati sanubari orangorang berkepentingan, sedang kepatutanmempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitarpersetujuan, syarat kepatutan ini sebetulnya berakar pada suatu sifatperaturan hukum pada umumnya yaitu usaha mengadakan imbangan

bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan Pokok Perkara Konvensitersebut di atas, sedangkan perceraian ini adalah atas kehendak TergugatRekonvensi dan apabila dilihat dari Kenyataan sejak menikah pada tanggal 16Januari 2016, telah berlangsung selama 2 (Dua) tahun 8 bulan dan menjalanimasamasa rukun dan harmonis selama minimal 2 tahun (Dua) tahun adalahsuatu. kewajaran yang menjadi imbangan