dikategorikan telahmelakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGATsehingga mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian yangsangat besar nilainya ;19.Bahwa TERGUGAT X telah melakukan kegiatan diatasnya dengan usahasewa villa dan restoran sejak tahun 2011 s/d tahun 2019 , maka dapatdiperoleh penghasilan sebagai berikut :Untuk usaha sewa villaDalam 1 (satu) hari dikalikan dengan 7 (tujuh) Villa perhitungan sebagaiberikut :Sewa Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) X 7 = Rp.2.450.000,( dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;Sewa villa dalam sebulan maka diperoleh penghasilan sebagai berikut :Rp. 2.450.000,( dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah ) x 30 hari =Rp. 73.500.000, ( tujuh puluh tiga juta rupiah )Sewa villa dalam setahun maka dapat diperoleh penghasilan sebagaiberikut :Rp. 73.500.000, ( tujuh puluh tiga juta rupiah ) X 12 bulan=Rp. 882.000.000,(delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah).Jadi total sewa villa dalam kurun waktu 8 tahun = Rp.882.000.000,(delapan

Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pemohon Kasasi mengenai penjatuhan hukuman terhadap TerdakwaYASIN NAUE, SE, MM. alias YASIN hanya mengenai uang pengganti sejumlahRp42.450.000,00 (empat puluh dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);Penjatuhan Uang Pengganti sebesar itu adalah belum mencerminkan rasakeadilan masyarakat dan belum membuat jera pelaku tindak pidana serta belummenjadikan daya tangkal bagi orang yang akan melakukan kejahatan itu, karena MajelisHakim di dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan filosofi pembuatanketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1399, dimana dijelaskan didalam Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam rangkamencapai

Bahwa Bantuan Sosial bidang Kemasyarakatan yang dikelola oleh Biro BinaSosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah disalurkansebesar Rp. 26.892.450.000, (dua puluh enam miliar delapan ratussembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkankepada 4.492 Penerima Bantuan sosial kKemasyarakatan baik peroranganmaupun lembaga.

sebesar Rp 26.908.600.000,00 (dua puluh enammiliar sembilan ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) sesuai denganHalaman 33 dari 227 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgDokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) kode rekening1.20.03.5.1.5.01.18 tanggal 29 September 2011.Bahwa Bantuan Sosial bidang Kemasyarakatan yang dikelola oleh Biro BinaSosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut telah disalurkansebesar Rp. 26.892.450.000, (dua puluh enam miliar delapan ratussembilan puluh dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkankepada 4.492 Penerima Bantuan sosial kemasyarakatan baik peroranganmaupun lembaga.Bahwa sebagai pedoman teknis dalam Pengelolaan Bantuan SosialKemasyarakatan tahun 2011, diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor 6 Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011.Bahwa dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 6 Tahun 2011sebagaimana diubah dengan Peraturan

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disalurkankepada 4.491 Penerima Bantuan sosial kemasyarakatan baik peroranganmaupun lembaga.Bahwa proses pemberian bantuan sosial kemasyarakatan tersebut didahuluidengan adanya surat permohonan dan proposal dari masyarakat, kemudiandilakukan proses pengkajian, sebagaimana diatur dalam PeraturanGubernur Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman PenatausahaanAPBD Provinsi Jawa Tengah TA 2010 pada:Pasal 30 ayat (6) menyebutkan : Pengkajian Bantuan Sosial sebagaimana

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)kepada 4.491 Penerima Bantuan sosial kemasyarakatan baik peroranganmaupun lembaga;Menimbang, bahwa proses pemberian bantuan sosial kemasyarakatantersebut didahului dengan adanya surat permohonan dan proposal darimasyarakat, kKemudian dilakukan proses pengkajian, sebagaimana diatur dalamPeraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman PenatausahaanAPBD Provinsi Jawa Tengah TA 2010 ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pencairan dana bantuan dilakukandengan

Pasal35 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, sebagai orang yangmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan negara atauPerekonomian Negara, sebesar Rp.202.072.450.000,00 (dua ratus dua miliartujuh puluh dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah itu dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perouatantersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2009 LEO CHANDRA telah mendirikan PT SunprimaNusantara Pembiayaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PemegangSaham Nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 dihadapan Notaris Dr.

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaktidaknya sejumlahitu dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatantersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa MAULANA AKHYAR LUBIS pada tahun 2014 diangkatselaku Pemimpin Divisi Treasuri pada PT Bank Sumut berdasarkan SuratKeputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDMTK/SK/2014tanggal 21 Juni 2014, dengan tugas dan kewenangan

HERNOLD F.MAKAWIMBANG, MSi.M.H dari Kantor Akuntan Publik(KAP) TARMIZI ACHMAD dimana pembelian Medium Term Note olehPT Bank Sumut yang diterbitkan oleh PT Sunprima NusantaraPembiayaan tersebut telah mengakibatkan kerugian KeuanganNegara yaitu sebesar Rp.202.072.450.000,00 (dua ratus dua milyartujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) denganrincian sebagai berikut :Kerugian Keuangan Negara MTN dan HakPenerimaan Bunga Pembelian MTN(6 November 2017)52.000.000.000,00 Bunga/Kupon: 12.50

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)3.

CressandyBandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00 (dua puluh duajuta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani di Bontang14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak / Penyetor Sumarlan, dan diterimaoleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 21 Agustus 2001 olehMarta;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Setoran Tunai Bank Rakyat Indonesiadengan Nama PPh Pasal 21 dengan Nomor Rekening 32.01.0121.9 yangditandatangani di Bontang pada tanggal 21 Agustus 2001 dengan jumlahRp22.450.000,00 (dua puluh dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan RutinSekretariat DPRD Kota Bontang, Uraian Pembayaran PPh Pasal 22 1.5%dari Pembelian Alat Elektronik dan Perlengkapan Kerja (Sepatu) AnggotaDPRD pada CV.

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan RutinHal. 80 dari 96 hal.

Fotokopi Slip Gaji periode bulan Maret sampai Juni 2009 dengannominal Rp. 2. 450.000, (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)atas nama Jopi Dharmadi, yang dikeluarkan oleh YayasanKesetiakawanan dan Kepedulian Sosial Jakarta. Bukti Surat tersebuttelah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yangternyata sesuail, lalu oleh Majelis diberi tanda P. 6 ;.

Fina Nurhayati(Saksi4) dengan sewa sebesar Rp.2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) danlangsung dibayar lunas oleh Saksi2.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00Wib, Saksi1 mengantar mobil Inova Reborn MatikNopol D 1437 VBY tahun 2019 ke rumah Saksi4 diJI. Jember Il No.20 RT.0OO5 RW.003 Kel.

269.325.000,-

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 42.450.000,-(Empat puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara

WAN sehingga masingmasing mendapatkansebesar Rp 2.450.000, (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr.IWAN memberikan lagi kepada Terdakwa II sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah) sehingga total uang yang ada pada Terdakwa II adalah sebesar Rp 3.950.000,(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

YUSRI;1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:03038841722, dengan nama Wajid Pajak Bendaharawan RutinSekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang,dengan Uraian Pembayaran PPNDN 10% dari Pembelian AlatElektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CVCRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00(Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yangditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/PenyetorSUMARLAN, dan diterima

YUSRI;1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP:03038841722, dengan nama Wajib Pajak Bendaharawan RutinSekretariat DPRD dengan Alamat di Kantor DPRD Kota Bontang,dengan Uraian Pembayaran PPNDN 10% dari Pembelian AlatElektronik dan Perlengkapan Kerja Anggota Dewan (Sepatu) pada CVCRESSANDY Bandung dengan Jumlah Pembayaran Rp22.450.000,00(dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yangditandatangani di Bontang 14 Agustus 2001 oleh Wajib Pajak/PenyetorSUMARLAN, dan diterima

Sekitar akhir bulan April tahun 2013 senjata api yang saksi jualberjenis FN sebanyak 4 pucuk berikut peluru sebanyak 2 dus jenisFN, dan peluru caliber Revolver 1 dus seharga Rp. 22.450.000(dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),penyerahannya bertempat di rumah yang saksi kontrak bersamasama dengan BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGAyang beralamat di Kp. Baturengat.

penipuan yang dilakukan secara berlanjut;

Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu Kas Daerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihan pencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) Tahun Anggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). 55. Asli Rekening Koran Bendahara Prov.

tabungan Bank Lampung tanggal 4 Juli 2008kepada nomor rekening 388030402549 atas nama KM.Ridwan,SEsejumlah Rp. 329.017.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuhbelas ribu rupiah).Foto copy Surat Tanda Setoran Bank Lampung kepada Pembantu KasDaerah Tulang Bawang di Menggala tanggal 2009 untuk kelebihanpencairan dana DAK dan Sharing DAK beban tetap (BT) TahunAnggaran 2008 Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangandan Energi dengan rincian atas nama CV terlampir sebesar Rp.2.450.000,00 (dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).Asli Rekening Koran Bendahara Prov.

rekanan yang telahmengerjakan 9 (sembilan) paket kegiatan tersebut.Bahwa benar dalam kegiatan tersebut telah terjadi mark up dan pelaksanaanfiktif yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi LampungNomor : LHAI269/ PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 telah ditemukankerugian negara sebesar Rp. 642.837.500,00 (enam ratus empat puluh dua jutadelapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Bahwa benar pada tanggal 23 April 2009 telah dikembalikan uang sebesarRp. 2.450.000,00 (dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke kasPemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan selisihkelebihan bayar dari nilai yang tercantum dalam kontrak (sesuai hasilpemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI269/ PW.08/5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan surat tanda setoran tanggal 23 April 2009oleh saksi EVI DARYANTI ).Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2009 telah dikembalikan uang sebesarRp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ke kas Pemerintah DaerahKabupaten

Bahwa pada tanggal 23 April 2009 telah dikembalikan uang sebesarRp. 2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke kasPemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan selisihkelebihan bayar dari nilai yang tercantum dalam kontrak (sesuai hasilpemeriksaan BPKP Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : LHAI269/PW.08/ 5/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dan surat tanda setoran tanggal23 April 2009 oleh saksi EVI DARYANTI ).Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, maka nilai kerugian

dikabulkan;Menimbang, bahwa di dalam adat batak, pembayaran sinamot diberikan olehcalon mempelai lakilaki kepada orang tua calon mempelai perempuan, selanjutnyauntuk biayabiaya yang timbul pada saat pelaksanaan acara perkawinan sepenuhnyamerupakan kewenangan dari calon mempelai lakilaki untuk menentukannya bukanberdasarkan kesepakatan dengan keluarga calon mempelai perempuan, sehinggatidak beralasan hukum apabila Penggugat menuntut biaya ganti rugi immateriil sebesarRp72.450.000,00 (tujuh puluh dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ParaTergugat dengan alasan biaya tersebut adalah total pengeluaran Penggugat untukacara perkawinan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke3 Penggugat tidakberalasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa menurut Hakim, kerugian dari Penggugat harus dinilai daribesarnya mahar (sinamot) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat IIdan Tergugat III, sehingga berdasarkan hal tersebut, total kerugian materiil yang wajarHalaman

Biaya Proses : Rp75.000,00Biaya Panggilan : Rp395.000,00SPNBP Panggilan : Rp40.000,00Biasa Pemeriksaan Rp1.900.000,00SetempatBiaya Redaksi : Rp10.000,00Biaya Meterai : Rp10.000,00 Jumlah : Rp2.460.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 65 dari 65 halamanPutusan Nomor 198Pdt.G/2021/PA Skh

Menjatuhnkan pidana tambahan kepada Terdakwa untukmembayar uang pengganti sejumlah Rp. 42,450.000, (empatpuluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) paling lamadalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukumtetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dandilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebutdengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebutmaka dipidana dengan pidana penjara selama 5

perjanjian kerjaNo.006/MASJ/SPK/IV/2011 tertanggal 1 Januari 2011 dengan gaji perbulansebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana sampai dengan sekaranggugatan ini diajukan Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi dariTERGUGAT semenjak bulan september 2017 tanpa adanya kejelasan statusPENGGUGAT selaku karyawan di Perusahaan Tergugat;Bahwa Penggugat II telah mengikatkan diri sebagaimana surat perjanjian kerjaNo:006/MASJ/SPK/IV/2010 tertanggal 01 Maret 2010 dengan gaji perbulansebesar Rp.2.450.000,(dua

juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang manasampai dengan sekarang gugatan ini diajukan Penggugat sudah tidakmenerima gaji lagi dari Tergugat semenjak bulan september 2017 tanpa adanyakejelasan status Penggugat II selaku karyawan di perusahaan Tergugat.Bahwa Penggugat III telah mengikatkan diri sebagaimana surat perjanjian kerjaNo:006/MASJ/SPK/IV/2013 tertanggal 23 Maret 2013 dengan total gaji perbulansebesar Rp.2.294.670, yang mana gaji tersebut dibayar per2 (dua) minggusekali, namun sampai