Ditemukan 620 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : imbalan imbang indangan imbauwan imbawan imannan imbaran imdengan iarangan isbangun isbangin
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bon
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
1.SITI FATIMAH
2.JUDIN D SIMANJUNTAK
Tergugat:
H. Muhammad Alwi
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BONTANG
107 — 46
  • Bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanahdan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bahwa penerimaaHalaman 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Bonn negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% (untuk Pemerintah
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 05-10-2011
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID/TPK/2011/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2011 — DR. (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE
145 — 471
  • selaku DirekturBSAV untuk membahas perintah Terdakwa kepada SRIKUSBIYANT , dimana disepakati untuk mempe ro lehpinjaman dana UKS tanpa pert imbangan TeamPertimbangan Dana UKS, maka kemudian Direktur BSFMVmenbuat surat permohonan sehingga MULYONO MUCHAS!
    selaku DirekturBSAVM untuk membahas perintah Terdakwa kepada SRIKUSBIYANT , dimana disepakati untuk mempe ro lehpinjaman dana UKS tanpa pert imbangan TeamPertimbangan Dana UKS, maka kemudian Direktur BSFMmenbuat surat permohonan sehingga MULYONO MUCHAS!
    quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangansaksi maupun keterangan/pendapat ahli, keteranganterdakwa, suratsurat dan barang bukti, salinan resmiPutusan.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT .PSTtanggal 22 Maret 2011, memori banding dari PenuntutUmum.. tanggal 27 April 2011, kontra memori banding dariPenasihat Hukum Terdakwa, dan suratsurat lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyatabahwa alasan dan pert imbangan
Pengadilan PN BANDUNG
Putus : 10-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANDUNG Nomor 182/PDT/G/2009/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2010 —
360 — 158
  • masalah wanprestasi danperbuatan melawan hukum (PMH), namun bukan berarti gugatantersebut menjadi kabur (obscuur libel) karena secaraSubstansial gugatan Para Penggugat dengan jelas menyangkuttentang tuntutan sejumlah uang ganti rugi sebagai akibatadanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehpihak Tergugat (vide P8 : putusan Pengadilan Negeri BaleBandung No. 1270/Pid.B/2007/PN.BB), sehingga dengan demikianeksepsi pada point 5 tersebut harus pula ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pert imbangan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 24-06-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3462/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 7
  • rupiah) makaakan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkanperceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan apabila dilihatdari kenyataan sejak menikah pada tanggal 22 Desember 2002, telahberlangsung selama 17 (tujuhbelas) tahun dan menjalani masamasa rukun danharmonis adalah suatu kewajaran yang menjadi imbangan
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-07-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3056/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Oktober 2017 — Pemohon Lawan Termohon
49 — 18
  • diucapkan oleh Tergugat rekonpensi makaakan diberikan pertimbangannya;Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensisebagaimana telah terurai dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkanperceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonpensi dan apabila dilihatdari kKenyataan sejak menikah pada tanggal 13 Nopember 2016, TergugatRekonpensi langsung pergi meninggalkan Penggugat rekonpensi adalah suatukewajaran yang menjadi imbangan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 11-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 666/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Tamyiz, SE
Tergugat:
1.PT. Bank Pan Indonesia, Tbk KCU Surabaya, Cendana
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
58 — 16
  • Jika utangutang itu samaHal 32 dari 43 Putusan No 666/Pdt.G/2019/PN.Sbysifatnya, maka pelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama,tetapi jika utangutang itu dalam segalagalanya sama, maka pelunasan harusdianggap berlaku untuk masingmasing utang menurut imbangan jumlahmasingmasing.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-11-2010 — Putus : 08-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 46/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 8 Februari 2011 — THOMAS IMBIRI; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA; HESKIEL MANSI, SE.,; FRANSISKUS ANTONIUS LETSOIN; MAX FREDIK WARINUSA, SH.; FERDINAND FRANSISCUS YAWAN, SE.; DAN IMAN H. KELIWAR
89 — 39
  • Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkanpertimbangan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikandibawah ini ;ween eee ee eee eee eee TENTANG PERT IMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Provinsi Papua Nomor : 55 Tahun 2010 TentangPemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Komisi PemilihanUmum (
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 308/Pdt.Plw/2019/PN SDA
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
Muchamad Hadi Khustanto
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk, Kantor Cabang Waru
2.Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang KPKNL Sidoarjo
87 — 27
  • Jika utangutang itu sama sifatnya, maka pelunasan harus dianggapberlaku untuk utang yang paling lama, tetapi jika utangutang itu dalamsegalagalanya sama, maka pelunasan harus dianggap berlaku untukmasingmasing utang menurut imbangan jumlah masingmasing.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 26-10-2016 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 13-04-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5969/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
  • Rekonpensi agar membayar Mutah kepadaPenggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) maka akan diberikan pertimbangannya ;Menimbang, bahwa karena dimungkinkan sekali untuk terjadinyaperceraian antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensisebagaimana dalam perkara Konpensi, sedangkan perceraian ini adalah ataskehendak Tergugat Rekonpensi dan apabila dilihat pengabdian PenggugatRekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sejak tahun 1996 adalah suatukewajaran yang menjadi imbangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-12-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/Pdt/2009
Tanggal 23 Desember 2009 —
147 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUMKARENA PERT IMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSANPENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG DIKUATKANPENGADILAN TINGKAT BANDING BERTENTANGAN' SATUDENGAN YANG LAIN DAN CACAT HUKUM1.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 18-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 171-K/PM.I-02/AD/XII/2018
Tanggal 12 Maret 2019 — Oditur:
Lucia Rita Eko Lestari SH
Terdakwa:
Joko Purwanto
184 — 88
  • Bahwa selama dinas Terdakwa pernah melaksanakan tugasOperasi yaitu operasi Imbangan perbatasan SumutAceh padatahun 2002.3.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 539/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat:
Herman
Tergugat:
1.P.T. Bank Central Asia Tbk, Kantor Pusat BCA, Menara BCA Grand Indonesia Cq. P.T. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Cikarang, Madison Square Business Park Lippo Cikarang
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
65 — 6
  • Jika utangutang itu sama sifatnya, makapelunasan harus dianggap berlaku untuk utang yang paling lama, tetapijika utangutang itu dalam segalagalanya sama, maka pelunasan harusdianggap berlaku untuk masingmasing utang menurut imbangan jumlahmasingmasing. Jika tidak ada satu pun yang sudah dapat ditagih, makapenentuan pelunasan harus dilakukan seperti dalam hal utangutangyang sudah dapat ditagih.27.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-03-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — JAMES THEN, SE., MM VS PRESIDEN RI;
74 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain dari pada itu, terkait kemanfaatan PNBP,berdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:1) Penerimaan Perikanan yang diterima secara Nasional dibagidengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintahdan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruhKabupaten/Kota (Pasal 14 huruf d);2) Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 huruf d terdiri atas:a) Penerimaan Pungutan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PT MANADO Nomor 62/PDT/2017/PT MND
Tanggal 12 Juni 2017 — Drs. ROCHAYATI DAMOPOLII dkk lawan ROSNANI MASSIE, SH dkk
52 — 52
  • Tergugat XXXVI,Turut Terbanding XXXVII/Turut Tergugat XXXVII, Turut Terbanding XXIX/TurutTergugat XXIX, Turut Terbanding XXX/Turut Tergugat XXX, Turut TerbandingXXXI/Turut Tergugat XXXI, Turut Terbanding XXXII/Turut Tergugat XXXII, TurutTerbanding XXXIII/Turut Tergugat XXXIII, Turut Terbanding XXXV/Turut TergugatXXXV, Turut Terbanding XXXVI/Turut Tergugat XXXVI, Turut TerbandingXXXVII/Turut Tergugat XXXVII;untuk memeriksa berkas dalam waktu 14 hari sebelum dikirimkan kePengadilan Tinggi;TENTANG PERT IMBANGAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ir. HARIADI SADONO, M.M
212 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2009berikut lampirannya ;FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 November 2006 NamaRekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 ;Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 107742, FA 366475 sampaidengan 366480 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;Surat Penugasan Nomor : 010 STg/432/DistJatim/2004 tanggal 4 Juli2004 yang ditandatangani oleh Hariadi Sado Nomor :Keputusan General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor :006.K/GMDISTJATIM/2005 tanggal 01 Januari 2005 TentangPembentukan TIM Imbangan
    PLN DISTRIBUSIJAWA TIMUR Nomor : 006.K/GM DISTJATIM/2005 Tentang PembentukanTim Imbangan Outsourcing Pengelolaan Costumer Mnagement SystemHARDIV H.
    2009berikut lampirannya ;31FORMULIR SETORAN HSBC tertanggal 10 November 2006 NamaRekening DIANA ULFAH Nomor Rekening 004.139135.086 ;32Mandiri Traveller Cheque Nomor : FA 107742, FA 366475 sampai dengan366480 @ Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;33Surat Penugasan Nomor : 010 STg/432/DistJatim/2004 tanggal 4 Juli 2004yang ditandatangani oleh Hariadi Sado Nomor :34Keputusan General Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor :006.K/GMDISTJATIM/2005 tanggal O01 Januari 2005 TentangPembentukan TIM Imbangan
    PLNDISTRIBUSI JAWA TIMUR Nomor : 006.K/GM DISTJATIM/2005Tentang Pembentukan Tim Imbangan Outsourcing Pengelolaan CostumerMnagement System HARDIV H.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
580 — 604
  • Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • Sebagai salah satu upayadalam meningkatkan penerimaan Daerah Tingkat II tersebut, diperkenalkan adanya jenispajak baru, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dibagihasilkan denganDaerah Tingkat I dengan imbangan sebagian besar untuk Daerah Tingkat I. Pajak inidinggap sangat baik ditinjau dari segi potensinya karena komsumsi bahan bakarkeandaraan bermotor cukup besar dan setiap tahun selalu meningkat.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Terdakwa : MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
153 — 79
  • :(1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerahdengan imbangan sebagai berikut :a. 10% untuk Pemerintah Pusat;b. 90% untuk Daerah.(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagal berikut :Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT MDNa. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    :(1) Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan antara DIRJEN PAJAK dan Daerah didasarkan padaBESAR KECILNYA PERANAN masingmasing di dalammelakukan kegiatan operasional pemungutan PBB.Peranan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (lc.Terbanding/Terdakwa) ialan mendistribusikan tas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Non HGU/Non IUP (TA. 2013/2014/2015) berdasarkanBerita Acara Penyerahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Rantau Prapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1965 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Desember 2013 — PT BT MINING SERVICES vs PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA
72 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sekarang bertalian dengan jaminan ini mengenai hubunganantara crediteur dan debiteur itu jaminan umumnya diaturdalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.Pasal 1131 KUH Perdata:Semua barang bergerak dan tak bergerak dari debitur baikyang sudah ada maupun yang masih akan ada, semuanyamenjadi tanggungan bagi perutanganperutangan pribadi daridebitur itu;Pasal 1132 KUH Perdata:Barangbarang itu tadi merupakan jaminan bersama bagicrediteurcrediteumya; hasil penjualan itu dibagibagi antaramereka sama rata menurut imbangan
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 12-04-2011 — Putus : 07-02-2011 — Upload : 29-06-2011
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 822/Pdt.G/2010/PA.JT
Tanggal 7 Februari 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
118 — 39
  • Desember 2010, pada intinya,bahwa Tergugat tetap keberatan dengan maksud gugatanPenggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan Penggugat,maka Tergugat meolak permohonan Penggugat untuk seluruhnyaMenimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidakmenambahkan keterangan sesuatu) apapun lagi dan mohonputusan.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini,maka segala sesuatu) yang tercatat dalam berita acarapersidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak38terpisahkan dengan putusan ini.TENTANG PERT IMBANGAN
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
165 — 70
  • :(1) Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimanadimaksud Pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerahdengan imbangan sebagai berikut :a. 10% untuk Pemerintah Pusat;b. 90% untuk Daerah.(2) Jumlah 90% (sembilan puluh per seratus) yang merupakanbagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diperinci sebagal berikut :Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT MDNa. 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
    :(1) Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi danBangunan antara DIRJEN PAJAK dan Daerah didasarkan padaBESAR KECILNYA PERANAN masingmasing di dalammelakukan kegiatan operasional pemungutan PBB.Peranan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu) Selatan (lc.Terbanding/Terdakwa) ialan mendistribusikan tas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SektorPerkebunan Non HGU/Non IUP (TA. 2013/2014/2015) berdasarkanBerita Acara Penyerahan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Pratama Rantau Prapat