Ditemukan 6228 data
93 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembuatan DED tersebut benarbenartelah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; PermenPU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SistemPenyediaan air Minum; dan Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentangPendirian PDAM;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi dan para Terdakwadiperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa nomenklatur DED (Detail Engenering Design)diterjemahkan dengan istilah rencana tekhnis
145 — 63
SOULISSA ;Bahwa saksi juga tidak pernah menerima dana operasional panitia tender/panitialelang, karena menurut bendahara tidak ada dana operasional untuk panitia lelang/tender, dan saat itu saksi pernah mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakandana APBD saja tetapi terdakwa tidak melaksanakan apa yang diperintahkansaksi ;Bahwa saksi tidak pernah menerima SK Nomor 275 selaku Tim Tekhnis dariBupati ;Bahwa kapasitas saksi dalam membuat kontrak adalah selaku Ketua PanitiaTender/Panitia lelang ;Bahwa
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
PRATOMO DIYANTO BIN AMIRUDIN
104 — 18
Bahwa secara tekhnis apabila berat kendaraan melebihi JBI akanberpengaruh kepada sistem pengeremanBahwa sudah pernah ada sosialiasi mengenai JBI kepadaAPTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) dan yang terakhirpada tanggal 05 September 2018 yang dihadiri oleh KakorlantasMabes Polri, Dishub, Balai Bina Keselamatan Transportasi danAPTRINDOSATRIA BAYU AJI BIN SALIMBahwa ahli mengerti di mintai keterangan oleh pemeriksa sehubungansebagai ahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas antara Kom MitsubishiTruck
212 — 75
Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform. bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi Haji Tahun2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis dalam penerbitanpenetapan lokasi tanah Embarkasi Haji tersebut dan saksi jugatermasuk kedalam Tim Peneliti dari Pemberian hak Pakai pengadaantanah tersebut
TPK/2016/PN.Pbrmenerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan berikut peta bidangNomor 221/Kep.14.71/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa walaupun Pengadaan Tanah Embarkasi Haji tersebutdapat dilakukan dengan jual beli secara langsung namun, demi untuk kehatihatian Saksi Drs.
76 — 11
Perencanaan, penyiapan penyusunan tata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secara menyeluruh, lengkap danlegitimate (dapat dioperasionalkan),d. Penyusunan programprogram penataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan,e.
Perencanaan, penyiapan penyusunantata ruang detail/ tekhnis, tatabangunan dan permukiman secaramenyeluruh, lengkap dan legitimate(dapat dioperasionalkan) ;d. Penyusunan programprogrampenataan ruang, permukiman dankebersihan serta pelaksanaan evaluasidan pembuatan laporan ;e. Pengelolaan penataan ruang,permukiman = dan kebersihan, f.Pengelolaan adminsitrasi umum,meliputi urusan umum, urusankeuangan, urusan kepegawaian danperlengkapan dinas.Coba saudara ceritakan apa yang saudara ketahui ?
124 — 34
Bahwa saksi menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sejak tanggal 20 April 2012 yang mana dasarnya yaitu Surat KeputusanKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Nomor : 800/DKPSET/373, tanggal 20 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK).. Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) yaitu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhilyaitu saksi H.
Bahwa yang menjadi acuan atau pedoman saksi dalam melaksanakantugas sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dalamkegiatan tersebut diatas adalah:a) Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor : 904 / DKPKP / P4/ 1X / 2012/ SPK66, tanggal 7 September 2012.b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
347 — 134
ada kodekode anggaran dan menurutAhli setiap lembaga bedabeda kode anggarannya; Bahwa sebagai ilustrasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan adapenyerahan barang milik negara dalam program kegiatan budidayatambak udang yang tentunya berdasarkan adanya surat keputusan dariinstansi terkait yang kemudian dihibahkan atau dipindah tangankan kepihak lain, kejadian demikian menurut Ahli penyerahan barang miliknegara harus mengacu kepada Kementerian Keuangan dan mengenaikejadian tersebut adalah bersifat tekhnis
oleh karenanya Ahli sebagaiAhli tidak akan menjawab karena itu sifatnya tekhnis; Bahwa menurut Ahli tidak boleh barang milik negara dihibahkan dengancara memberikan kepada masyarakat; Bahwa mengenai adanya kegiatan program budidaya tambak udangbarangbarang diberikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkantentunya harus dimanfaatkan sesuai kepemanfaatannya dan kalaubarang tersebut rusak setelah dimanfaatkan maka harus dilaporkankepada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dan barangbarangtersebut tetap
195 — 115
BCA Finance Cabang Jambiada dilakukan pengecekan terhadap kondisi dan keberadaan kendaraantersebut karena tugas saksi hanya memverifikasi atau memvalidasipersyaratan adminstrasi, sedangkan untuk tekhnis pengecekan ada padaMarketing yaitu saksi HADIYANTO SAPUTRA. Bahwa untuk kedua Kontrak tersebut telah lunas sejak bulan Desember2014, sedangkan untuk Kontrak lainnya dengan jaminan BPKB an.
Bahwa saksi tidak tahu terkait proses penandatanganan Kontraktersebut, yang lebin mengetahui tekhnis penandatanganan Kontraktersebut adalah Marketing saksi HADIYANTO SAPUTRA.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. THIRTA MASSAGUNI, SH
838 — 715
550.000.000,13 Puskesmas Ujung Loe Rp. 600.000.000,14 Puskesmas Tana Toa Rp. 450.000.000,15 Puskesmas Ponre Rp. 527.120.000,16 Puskesmas Rp. 550.000.000, Hal 120 dari 157 Hal Putusan Nomor 2/Pid.Tpk/2022/PT Mks Bantonyelleng17 Puskesmas Kajang Rp. 500.000.000,18 Puskesmas Manyampa Rp. 550.000.000,19 Puskesmas Batang Rp. 500.000.000,20 Puskesmas Bonto Rp. 600.000.000,BahariTOTAL ANGGARAN Rp. 10.528.996.000, =" Bahwa penyampaian pagu anggaran tidak secaratransparan kepada Puskesmas oleh karena Tim Tekhnis
165 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
), Badan/Instansi lainnya dan mediacetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;Harga/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agentunggal atau Lembaga Independent;Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansiyang berwenang;Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahwa kemudian HPS tersebut tetap disahkan dan ditetapkan oleh Ir.Charles Marpaung selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;Bahwa dalam proses pelelangan Panitia Pengadaan dalammengevaluasi administrasi dan tekhnis
44 — 10
Saat itu saksi masih ingat bahwa Bupati WIN HENDRARSO mengatakan bahwahal tersebut sifatnya sudah tekhnis, sehingga menyerahkan masalah tersebut kepadaKepala Bagian Keuangan, selanjutnya Kabag Keuangan Terdakwa Dra. NUNIKARIYANI.
126 — 31
AJID (PPTK) di Bidang Pendas, dan sdr DIDI SURYADI, S.Pd,M.Pd meminta dibantu untuk pengadaan seragam dan sepatu dariawal sampai akhir yaitu pembuatan HPS dan dokumen teknis untukdimasukan ke ULP.Pada akhir bulan Mei di ruangan sdr AJID (PPTK), saksi dengan sar.DIDI SURYADI, S.Pd,MM membicarakan tentang pembuatan HPSdan tekhnis pembuatan spek serta dokumen tekhnis untukpelelangan, dimana pertama yang dibahas adalah harga seragamdan sepatu yang ada dalam DPA Pendidikan Dasar, yaitu :a.
Untuk penghapusan nilaikontruksi karena pada saat lelang pertama para peserta lelang gugurpada tahap evaluasi tekhnis karena persyaratan spek yangditawarkan gugur pada nilai kontruksi, dan untuk nilai toleransikomposisi dirubah dari + 38% menjadi maksimum dan minimum.
85 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial;Co Oo YN DWN10Transfer dana bantuan sosial;Pencairan dana bantuan sosial;Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial;Pelaksanaan pekeryjaan fisik ;Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan ;Pertanggung jawaban keuangan ;Bahwa Terdakwa DWI ATMADIJI adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiKepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 165 Tahun 2009 telah memiliki tugas :merumuskan kebijakan tekhnis
74 — 20
sampai sekarang masihmelakukan penagihan ;Bahwa dana KUR tidak dapat digunakan untuk yang lain, hal ituberdasarkan dari Perjanjian kredit, akan tetapi dana KUR olehTerdakwa digunakan untuk usaha air minur ;Bahwa saksi tidak tahu, alasan asuransi belum dicairkan ;Bahwa pada saat dilakukan Sosialisasi dihadiri oleh Pak Atok, PakDidi, Pak rahmad, saksi sendiri, Terdakwa, Pak Endang dan ParaKetua Kelompok yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang dan padasaat sosialisasi yang memberikan penerangan secara tekhnis
266 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
selambatlambatnya mulai hari ke 14, dihitung setelahlewainya hari ke 30 tersebut di atas ;Bahwa Tim atau Panel bertanggung jawab kepada para prinsipalmasingmasing dalam perkara ini, pada akhir tugasnya Tim atauPanel wajid membuat laporan pertanggungjawaban dandisampaikan kepada masingmasing para prinsipalnya dan kepadaKetua Pengadilan Negeri Sorong selaku Pengawas Tim/Panel ;Bahwa pengawasan kerja Tim atau Panel berada di bawah KetuaPengadilan Negeri Sorong, dimana Ketua Pengadilan Negeridalam melaksanakan tekhnis
886 — 317
Santana itu yang diperiksa oleh Petugas P2,Surveyor adalah Segel karena segel dari pelabuhan muat yang disegeloleh Suplayer, di Pelabuhan bongkar yang membukanya juga Suplayer ;Bahwa tekhnis menghitung ambang batas itu dengan cara mengecek segelitu secara bersamasama tidak ada rusak lalu dilakukan pengukuran,setelah kapal dibongkar tidak ditemukan losses di atas batas toleransidilakukan pengecekkan pompa sudah kering tidak bisa dipompa lagidibuatkan Dry Sertificate ;Bahwa SQR itu dibuat adalah untuk
105 — 74
untukmenjalankan sistem informasi manajemen dan laborbahasa sebagai teknologi informasiBahwa ter dakwa presentasikan di depan pejabat yangberwenang di UMMY Koto Baru sekitar tanggal 20Februari 2007 dan pihak UMMY menyetujui perubahanSpeck tersebut dengan dasar spesifikasi tersebutlebih tinggi dari spesifikasi minimum tetapi kamitidak melakukan adendum kontrak dikarenakan sesuaidengan pemahaman kami terhadap pengadaan barang yangdibiayai oleh Pemerintah bahwa speck minimum danlebih tinggi dari spesifikasi tekhnis
72 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaliigus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.
Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaligus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukkan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.
159 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syahrul.Bahwa benar pengaturan Pembukaan Program studi diDepartemen Agama diatur melalui Petunjuk PelaksanaanPembukaan Prodi pada PTAI melalui Keputusan MenteriAgama No.387 tahun 2004 pada Pasal 4 yang menyebutkanpersyaratan dan prosedur pengajuan program studi ditetapkandengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam.Kemudian secara operasional diatur melalui Surat EdaranDirjen Nomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/Dt.I.V/PP.00.11/04/2008yang secara tekhnis
Kemudiansecara operasional diatur melalui Surat Edaran DirjenNomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.J/Dt.L.1V/PP.00.11/04/2008 yang secara tekhnis menyebutkanmelarang PTAI menerima mahasiswa baru bagi programstudi yang belum memperoleh izin penyelenggaraan dariDirjen Pendidikan Islam, apa sebabnya pihak STAIN SjechM.
82 — 48
.-60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;62) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 februari 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;63) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte
pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp.52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis
pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis