Bireuen.Kemudian seperti biasa terdakwa melaksanakan / mengambil pengutipanuang restribusi bersama Anggota Dinas Perhubungan (LLAJ) yang lainnyayang bernama Sdr. IKHSAN (Dpo) di Simpang Arjun tepat di depan pos LaluLintas Simpang Arjun Bireuen sedangkan terdakwa melaksanakan /mengambil pengutipan uang resiribusi di dalam Pos TPR LLAg, lalu sekirapukul 23.30 Wib saat Sdr. IKHSAN (Dpo) menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Kemudian terdakwamenghubungi Sdr.

Bireuen.Kemudian seperti biasa terdakwa melaksanakan / mengambil pengutipanuang restribusi bersama Anggota Dinas Perhubungan (LLAJ) yang lainnyayang bernama Sdr. IKHSAN (Dpo) di Simpang Arjun tepat di depan pos LaluLintas Simpang Arjun Bireuen sedangkan terdakwa melaksanakan /mengambil pengutipan uang resiribusi di dalam Pos TPR LLAu, lalu sekirapukul 23.30 Wib saat Sdr. KHSAN (Dpo) menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Kemudian terdakwamenghubungi Sdr.

Bireuen.Kemudian seperti biasa terdakwa melaksanakan / mengambil pengutipanuang restribusi bersama Anggota Dinas Perhubungan (LLAJ) yang lainnyayang bernama Sdr. IKHSAN (Dpo) di Simpang Arjun tepat di depan pos LaluLintas Simpang Arjun Bireuen sedangkan terdakwa melaksanakan /Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Birmengambil pengutipan uang restribusi di dalam Pos TPR LLAg, lalu sekirapukul 23.30 Wib saat Sdr.

Bireuen,sesampainya saksi beserta FAKHRURRAZI di pos tersebut, saksi melihatseorang lakilaki yang bernama BOY CHANDRA Bin MARZUKI sedangmengambil pengutipan uang restribusi dan langsung menghampiri lakilaki tersebut, kemudian saksi langsung menangkap terdakwa BOYCHANDRA Bin MARZUKI dan membawa terdakwa tersebut ke dalamruangan Pos TPR LLAJ dan kemudian saksi melakukan penggeledahandi dalam ruangan pos tersebut, pada saat saksi beserta FAKHRURRAZImelakukan penggeledahan mereka menemukan dan menyita

IKHSAN (DPO) melaksanakanpekerjaan seperti biasa mengambil pengutipan uang restribusi DinasPerhubungan (LLAJ);Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Sdr. KHSAN (DPO) menyerahkan uangsebanyak Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, Kemudianterdakwa menghubungi Sdr. MURSALIN Als HALIM (DPO) via handphoneuntuk memesan narkotika jenis shabu dan Sdr. MURSALIN Als HALIM(DPO) langsung mengatakan melalui via handphone Berapa ?

;Seri B No : 0008217;Seri B No : 0008218;Seri B No : 0008219;Seri B No : 0008220;Seri B No : 0008221.Restribusi yaitu :Seri B No : 0008222;Seri B No : 0008223;Seri B No : 0008224;Seri B No : 0008225;Seri B No : 0008226;Seri B No : 0008227;Seri B No : 0008228;Seri B No : 0009229;Seri B No : 0002230;Seri B No: 0002231;Seri B No : 0002232;Seri B No : 0002233.Rincian Pembelian sapi tanggal 08012013 dengan 9 (Sembilan) lembarRincian Pembelian sapi tanggal 15082013 dengan 112 (dua belas) lembar10 Rincian

;Restribusi yaitu :Seri A NoSeri A NoSeri A No: 003867;: 003868;: 003869;18 Daftar Pembelian Sapi tanggal 04092013 dengan 11 (sebelas) lembarHal. 21 dari 46 hal.

Seri B No: 0002231;k Seri B No : 0002232;1 Seri B No : 0002233.9 Rincian Pembelian sapi tanggal 26082013 dengan 12 (dua belas)lembar Restribusi yaitu :a Seri B No: 000234;b Seri B No : 000235;c Seri B No: 000236;d Seri B No: 000237;e Seri B No: 000238;f Seri B No : 000239;g Seri B No: 000240;Seri B No : 000241;i Seri BNo: 000242;j.

Seri B No : 0008256;k Seri B No : 0008257.=> ga11 Rincian Pembelian Sapi tanggal 28082013 dengan 22 (duapuluh dua)lembar Restribusi yaitu :a Seri B No: 0008257;b Seri B No : 0008258;c Seri B No: 0008259;d Seri B No : 0008360;e Seri B No: 0008261;f Seri B No: 0008262;g Seri B No: 0008263;Seri B No : 0008264;i Seri B No : 0008265;j.

Putusan No. 107/Pid/2016/PT.DKIaw Ee 698meuvSeri B NoSeri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No: 003824;003825;003826;003827;003828;003829;003830;003831 ;003832;003833;003834;003835;003836;003837;: 003838;Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:Seri A No:16 Daftar Pembelian Sapi tanggal 03092013 dengan 22 (dua puluh dua)003839;003840;003841;003842.003843;003844.lembar Restribusi yaitu :Seri

Daerah (SKRD) menerbitkan izin mendirikan Bangunan(IMB) ;Bahwa benar syarat syarat untuk menerbitkan restribusi IMB sehingga SKRDbisa ditertibkan adalah harus ada permohonan, ada blok plane dari DinasTatakota ada gambar dari Arsitek ;Bahwa benar Reklame yang saksi ketahui untuk Terdakwa yaitu titik U8b didaerah Kelapa Gading Boulevard Jakarta Utara ;63Bahwa benar yang saksi masih ingat IMB tahun 2006 berlaku selama 2 tahun ;Bahwa benar Restribusi yang saksi ingat jumlahnya ada sekitar Rp.4.000.000

menjadi Rp. 8.000.000.sekianBahwa benar untuk permohonan tahun 2010 dendanya untuk pembayaran tahun2008 tidak ditarik ;Bahwa benar kita tarik dengan permohonan restribusi tahun 2010 kedepandengan restribusi ditambah bangunan sudah berdiri 100% ;Bahwa benar untuk Restribusi tahun 2008 sampai tahuan 2010 tidak adaIMBnya karena tidak ada permohonan ;Bahwa benar ntuk permohonan ke Dispenda saksi tidak tahu karena baru adapermohonan dikantor saksi tahun 2010 ;Bahwa benar mengenai duplikasi ada dititik

daerahdibayar setiap tahun ;Bahwa benar berdasarkan data yang ada dikami ;Bahwa benar tigas pokok saksi selaku Kepala Suku Dinas Perizinan Bangunanadalah memeriksa Restribusi Perizinan da Ketetapan Restribusi daerah (SKRD)menertibkan izin mendirikan Bangunan (IMB)11.

Bukti T.2.25 : Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) no. 308/SKPD/P/TV/2009 tanggal 16 April 2009 ;26.

BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiT.4. 11T.4. 12T. 4. 136Surat Ketetapan Restribusi daerah (SKRD) nomor :407/DTK/RTLBBR/VII/2005 tanggal 14 Juni 2005 ;Surat Tanda Setoran nomor : 9401.752.11 tanggal 28Juni 2005 ;Surat Ketetapan Restribusi daerah (SKRD) nomor 57/SKRD/P/TX/2005 tanggal 26 Agustus 2005 ;: Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) Pajak Reklame danJaminan Bongkar nomor 3.00700.01.1000/2005.546.3.06.07.01.94552 tanggal 18 Oktober 2005 ;Surat Ketetapan Pajak Daerah(SKPD) Pajak Reklame danJaminan

dikarenakan Pemohon Banding tidak menyampaikan Surat Pendaftarandan Pendataan Bermotor Tahun 20102011 sesuai ketentuan Pasal 12 huruf a PerdaNomor: 21 Tahun 2008 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Banding baikmelalui Surat Bantahan maupun dalam persidangan, sehingga pengenaan sanksiadministrasi kenaikan sebesar 25% oleh Terbanding sudah sesuai ketentuan yang berlaku;bahwa menurut Majelis sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undangundang Nomor: 28MemperhatikanTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

diatur:Pasal 16 ayat (1):PKB harus dilunasi sekaligus pembayaran dimuka untuk masa 12 bulanPasal 16 ayat (2):PKB dilunasi selambatlambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKPD,SKPDKBT,STPD,Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yangmenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambahbahwa menurut Majelis, Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 20102011diterbitkan oleh Terbanding tanggal 10 Juli 2010, sehingga sesuai ketentuan Undangundang Pajak Daerah dan Restribusi

dalam persidangan, Majelisberkesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;MengingatMemutuskanUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000, Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga

dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalamFaktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Resiribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakanunsur harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sedangkanbiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor diluar Bea BalikNama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakanbahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotoryang meliputi:> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor (STNKB);> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untukSTNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam FakturPajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotoryang dibayarkan

kepada Negara yaitu Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa sedangkan biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor diluar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotormerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.19.2.

Putusan Nomor 254/B/PK/PJK/201 719.3.19.4.19.5.Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak bukan seluruh pembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan oleh Termohon PeninjauanKembali kepada Biro Jasa yang tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa berdasarkan bukti, fakta, dan keterangan dalampersidangan untuk biaya pengurusan

dengan: Jalan Cenderwasih;Selanjutnya di sebut: Obyek Sengketa;Bahwa ayahanda Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menempatiobyek sengketa belum setahun yaltu 26 Nopember 1987 meninggal dunia,maka obyek sengketa saat itu masih berstatus Rumah Dinas di tempati olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Yanwarti Rumakat sertaTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kemudian pada tahun 1988Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat Il Fakfak mengeluarkan PeraturanDaerah (PERDA) Nomor12 Thn 1988, tentang Restribusi

Il);Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dan sejalan dengan (PERDA) Nomor12 Thn 1988,tentang Restribusi Sewa Rumah Pemerintah Daerah Tingkat II Fakfak,mengajukan permohonan ijin penghunian obyek sengketa sehingga diberikan surat ijin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah Nomor: 012/159 Tahun 1990, tanggal 10Desember 1990 dengan membayar restribusi di potong dari gaji sebesarRp2.300,00 (Bukti P.rek.III);Bahwa

Kabupaten Fakfak serta obyek sengketaadalah milik Pemerintah Kabupaten Fakfak dan tidak ada sepucuksuratpun berupa Hibah atau penghargaan yang dimiliki TergugatRekovensi/Penggugat Konvensi dari Pemerintah Kabupaten Fakfak diperikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan tidakmelalui prosedur yang benar adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan telah menimbulkan kerugian materiil yaitu hiiangnya obyeksengketa dan biayabiaya rehab obyek sengketa sebesarRp150.000.000,00 di tambah dengan biaya restribusi

sewa rumah dinasdari tahun 1990, 4 bulan menjadi Rp2.300,00 x 4 bulan = Rp9.200,00kemudian tahun 1991, 12 bulan x Rp2.300,00 = Rp27.600,00 sehingqga15.16.17.rupiah), kKemudian pada tahun 1999 s/d tahun 2002 restribusi dinaikanmenjadi Rp6.100,00 sehingga dikalkulasikan tahun 1999 hanya 4 bulahjadi Rp6100,00 x 4 bulan = Rp24.000,00 sehingga 24 bulan (thn 2000 s/dthn 2002) Rp146.400,00 + Rp24.000,00 = Rp170.400,00 (seratus tujuhribu empat ratus rupiah, sehingga total restribusi yang di keluarkan olehPenggugat

Satu dan lain hal bahwa upaya pentertibansebagai upaya UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Cilegon, selainupaya pembinaan terhadap Para Jukir (Juru Parkir) yang kemudian akan ditempatkan sebagai karyawan petugas parkir secara tetap juga sebagaiupaya peningkatan APBD Kota Cilegon yang terukur dan transparan.Bahwa tentu apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan Tergugat IItelan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon No 1 tahun2012 Tentang Restribusi Bidang perparkiran.Tergugat perlu

jelaskan bahwa berkaitan dengan upaya pengelolaan parkirkhusus telah diatur dalam BAB IV Restribusi Tempat Khusus Parkir BagianKe satu Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon No 1 tahun 2012Tentang Restribusi Bidang perparkiran .(1) Obyek resitribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan TempatKhusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintahdaerah, meliputi :a.

dari 41 Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT BTNTergugat II perlu jelaskan bahwa berkaitan dengan upaya pengelolaanparkir khusus telah diatur dalam BAB IV Restribusi Tempat Khusus ParkirBagian Kesatu Pasal 13 Peraturan Daerah ( Perda ) Kota Cilegon No 1tahun 2012 Tentang Restribusi Bidang perparkiran .(1) Obyek resiribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan TempatKhusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola olehpemerintah daerah, meliputi :a.

Tempat insidentiale Tempat parkir berlanggananTermasuk pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimilikidan/atau dikelola Pemerintah Daerah adalah penyedia juru parkirPasal 14Subyek restribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang prinadi atau badanhokum yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkiryang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Telah sesuai pula denganPeraturan walikota Cilegon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan daerah Kota Cilegon Nomor 9 tahun

Dipungut restribusi tempat khusus parkir jika pengoperasiandilakukan oleh UPTD ;b.

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga

Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 713.14.15.16.Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti Pemilikan KendaraanBermotor merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penjualan sepedamotor dengan On The Road telah menentukan biaya pengurusansuratsurat kepada pelanggan/ customer sesuai dengan price list,yang dalam pengurusan suratsurat tersebut Termohon PeninjauanKembali bekerja sama dengan Biro

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakanbahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotoryang meliputi:> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor (STNKB);> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untukSTNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam FakturPajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotoryang dibayarkan

kepada Negara yaitu Bea Balik NamaKendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa sedangkan biaya pengurusan suratsurat kendaraanbermotor diluar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,Halaman 39 dari 44 halaman.

Putusan Nomor 255/B/PK/PJK/201 719,2.19.3.19.4.dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotormerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakanbahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan yaitupembayaran untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak bukan seluruh pembayaran

Pemerintahan Desamempunyai fungsi : Pengumpulan dan pengolah data serta menyiapkan bahanpembinaan tata pemerintahan desa; Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknispembinaan pengembangan desa / kelurahan; Pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjukteknis pembinaan sumber daya desa/kelurahan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten administrasipemerintahan maupun Sekretaris Daerah sesuai dengankewenangan dan tanggung jawabnya;Setelah anggaran Belanja Bagi Hasil Restribusi

No. 56 K/Pid.Sus/2011Pemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 %dari realisasi PBB Tahun Anggaran 2006 diserahkan kepada dirinya(EPY FRANKY Alias FANJUNG) tidak diserahkan kepada Desa /Kelurahan dengan alasan nantinya EPY FRANKY Alias FANJUNG yangmengadakan semen tersebut, atas permintaan EPY FRANKY AliasFANJUNG tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyetujuinya ;Kemudian untuk mencairkan dana Belanja Bagi Hasil Restribusi DaerahKepada Pemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak

No. 56 K/Pid.Sus/2011 BulanNovember2007 menyerahkan uang sebesarbantuanTeknologi Tepat Guna sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus jutarupiah) kepada Titin Sumarni; Tanggalmencairkan uang bantuan keuangan dalamadministrasi desa sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta15 Januari 2008 memerintahkan saksirupiah) diserahkan kepada Terdakwa;Bahwa dariHamdan untukrangka penataandana Belanja Bagi Hasil Restribusi Daerah KepadaPemerintahan Desa, Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 %dari realisiasi

Jumlah Kerugian Keuangan Negara(14.727 x Rp 50.0000,) ...... 0.00. ee Rp 736.350.000,Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bentuk penerimaanBelanja Bagi Hasil Restribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa,Penyisihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBBTahun Anggaran 2006 khususnya bantuan keuangan yang diarahkankepada Desa/Kelurahan sebesar Rp 1.660.000.000, (satu milyar enamratus enam puluh juta rupiah) dari bentuk uang ke bentuk semenbertentangan dengan petunjuk Teknis Nomor 140

No. 56 K/Pid.Sus/2011 28 Agustus 2007 Perihal Penyaluran, Penggunaan sertaPertanggungjawaban Dana Penyisihan PBB Tahun 2007 kepada Desa/Kelurahan Tahun 2007;Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menunjuk langsung secara lisan EpyFranky alias Fanjung untuk mengadakan semen dari dana Belanja BagiHasil Restribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa, Penyisihan PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) 10 % dari realisasi PBB Tahun Anggaran2006 khususnya bantuan keuangan yang diarahkan kepadaDesa/Kelurahan sebesar Rp 1.660.000.000

sebagai para Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2006 antara Tergugat danPenggugat dengan kata sepakat telah membuat perjanjian Kerja sebagaimanadituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja No. 970/042/DP/2006 tanggal 09Januari 2006, di mana dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja tersebut Penggugatditunjuk oleh Tergugat sebagai Pelaksana Lapangan untuk mengelola danmempertanggungjawabkan hasil kutipan restribusi

Il PematangSiantar No. 12 Tahun 1998 bahwa pemungutan restribusi tidak dapatdiborongkan; Bahwa Tergugat yang membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian KerjaNo. 970/042/DP/V2006 tanggal 09 Januari 2006 dengan alasan karenapemungutan restribusi tidak dapat diborongkan adalah alasan yang tidakberdasarkan hukum dan telah menyimpang dari isi Surat Perjanjian Kerja,sebab dalam Surat Perjanjian Kerja No. 970/042/DP//2006 tanggal 09Januari 2006 disebutkan bahwa pihak Kedua (Penggugat) adalah sebagaiPelaksana

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;10. 1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2014;11. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas triwulan 1 Tahun Anggaran 2014.12. 1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentif pemungutan restribusi deerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumas

SMG10.11.12.13.1 (satu) bendel Berkas pencairan insentif pemungutan retribusi daerahKabupaten Banyumas pada Dinas Kesehatan Kabupaten BanyumasTahun anggaran 2014;1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentifpemungutan restribusi daerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumastriwulan 1 Tahun Anggaran 2014.1 (satu) bendel Surat Perintah pencairan dana tentang kegiatan insentifpemungutan restribusi deerah pada Dinas Kesehatan Kab.Banyumastriwlan Il Tahun Anggaran 2014.Nomor urut

SMGKeputusan Kepala SKPD pelaksana Pemungut Restribusi, sedangkanSKPD pelaksana Pemungut Restribusi bertanggung jawab atas teknispemberian insentif.Bahwa juga benar pada tahun 2014 Dinas Kesehatan yang mengelolaRestribusi Pelayanan Kesehatan untuk Triwulan Il telah memenuhi targetdari Rp. 36.861.900.007, Target kinerja sebesar Rp. 14.744.760.002,80.

Sekretaris Daerah 3 % (sebagai kordinator pengelolaan KeuanganDaerah).Sedangkan rincian penerimaan dan besarnya insentif yang dibayarkankepada Pejabat dan pegawai pemungut Restribusi di tetapkan denganKeputusan Kepala SKPD pelaksana Pemungut Restribusi.

Pemungut Restribusi, sedangkanSKPD pelaksana Pemungut Restribusi bertanggung jawab atas teknispemberian insentif.Bahwa Dinas Kesehatan yang mengelola Restribusi Pelayanan Kesehatanuntuk Triwulan Il telah memenuhi target dari Rp. 936.861.900.007, Targetkinerja sebesar Rp. 14.744.760.002,80., sedangkan realisasinya adalahsebesar Rp. 22.283.047.589.00 atau sebesar 60,45 % dan mendapatkaninsentif sebesar Rp. 460.773.750.09. dan ditetapbkan dengan KeputusanBupati Banyumas Nomor: 900/935/2014 tanggal

Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Restribusi sebesar85% ,b. Bupati Banyumas sebesar 7,5 % (sebagai Penanggung JawabPengelolaan Keuangan Daerah) .c. Wakil Bupati 4,5 % (sebagai Penaggung Jawab pengelolaan KeuanganDaerah)d. Sekretaris Daerah 3 % (sebagai kordinator pengelolaan KeuanganDaerah).Sedangkan rincian penerimaan dan besarnya insentif yang dibayarkankepada Pejabat dan pegawai pemungut Restribusi di tetapkan denganKeputusan Kepala SKPD pelaksana Pemungut Restribusi.

Yanto sekira tahun 2003 yangdikenalkan oleh Kopda Fery Kastono di pos restribusi kawasan industri LSIdaerah Balaraja Tangerang, dalam hubungan teman biasa, tidak adahubungan keluarga.c.

Yantokembali ke pos restribusi kKawasan industri LSI daerah Balaraja Tangerangkemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa kembali ke Asrama YonifMekanis 203/AK dan tiba di Asrama Yonif Mekanis 203/AK sekira pukul05.30 WIB namun tidak melewati pintu pos jaga Provost melainkan lewatpos Masjid dengan cara melompati pagar lalu Terdakwa bertemu denganSaksi4 kemudian Saksi4 menyampaikan pesan Lettu Cpl.

Yanto yang berada dekat pos restribusi parkir kKawasan industriLSI Balaraja.Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis habusabu agar tidak mudah capek dan ngantuk saat melaksanakan dinas.Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu dengan caraNarkotika jenis sabusabu dimasukkan ke dalam bong yang terbuat darikaca kemudian bagian bong dibakar dengan menggunakan korek api lalupipa bong dihisap hingga mengeluarkan asap seperti merokok.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Pelalawan, berlaku dari tanggal 4 Februari 2013 s/dFebruari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Restribusi Nomor :5528/SKR/1V2013 Reff: 5528/SKR/1V2013, dari Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab.

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy surat Ketetapan Resitribusi Derah (SKRD)Nomor 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013 s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013yang tela dilegalisir ;1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 Nomor SKRD 2051, jenisRestriobusi daerah Persampahan Kebersihan Periode

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013 s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013yang tela dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 Nomor SKRD 2051, jenisRestriobusi daerah Persampahan Kebersihan Periode

04022013 s/d04022014, tanggal 8 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2.050, jenis retribusi Daerah Izin Gangguan periode 04022013s/d 04022014, tanggal 4 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)Nomor 2050, jenis retribusi Daerah Izin Gangguan periode 04022013s/d 04022014, tanggal 08 Februari 2013 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar fotocopy SITU (Surat jin Tempat

Pelalawan untukpembayaran restribusi tahun 20013 periode 4 Februari 2013 s/d 14Februari 2014 yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy surat Ketetapan Restribusi Derah (SKRD)No. 2.051, jenis retribusi persampahan/kebersihan periode 04022013s/d 04022014, masa Februari 2013, tanggal 4 Februari 2013 yang teladilegalisir ;1 (satu) lembar Foto copy Surat Setoran Restribusi Derah (SSRD)Koperasi Petani Sejahtera tahun 2013 No.

Putusan Nomor 256/B/PK/PJK/201711.12.13.14.15.Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur

Putusan Nomor 256/B/PK/PJK/201718.19.Bahwa buktibukti perhitungan biaya pengurusan surat kendaraanbermotor telah jelas dan terinci berapa besar sesungghnya benarbenar pembayaran kepada Negara untuk Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,dan Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor serta berapabesar pembayaran kepada Biro Jasa untuk pengurusan suratkendaraan bermotor.Bahwa pedoman yang diterbitkan Pemohon Peninjauan Kembali(dalam hal ini Direktur

Jenderal Pajak) berupa SE21 harus dipatuhidan dilaksanakan secara benar dan konsisten oleh seluruh WajibPajak dan Petugas Pajak (Fiskus) yang terlibat dalam tata niagapenjualan kendaraan bermotor.Bahwa dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak PPN, dinyatakanbiaya pengurusan kendaraan bermotor tidak merupakan unsur hargajual yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor yang dibayarkan ke Negara bukansebesar

Putusan Nomor 256/B/PK/PJK/2017> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor (STNKB);> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor(BPKB);Tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNKdan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan kepada Negara yaitu Bea Balik Nama KendaraanBermotor, Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor, dan Restribusi

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan yaitu pembayaranuntuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur hargajual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruhpembayaran biaya pengurusan suratsurat kendaraan yangdibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada BiroJasa yang tidak merupakan unsur harga jual yang menjadiDasar

Tambun BungaiGg.5 No.9 Kel.Selat Tengah Kec.Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, AgamaIslam, Pekerjaan Swasta.Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor :3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dan Undangundang lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

SyarifMarhaban, SAP) selaku petugas penetapan DTKP Kota Ternate, melakukanpenghitungan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik Tergugat (PT Jatiluhur Gemilang), sehingga jumlah biaya retribusi yang harusdibayar oleh Tergugat , sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuhratus lima puluh juta rupiah);Bahwa kemudian Tergugat IIl, mendatangi Tergugat I, Johnny Litan selakuDirektur PT Jati Luhur Gemilang di Kantornya Jalan Pahlawan Revolusi,Nomor 295, Kota Ternate, dan menyampaikan secara

Nomor 2012 K/Pdt/2016mengenai pembayaran retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PTJatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah) tanpa sepegetahuan Penggugat atau atas dasar perintahPenggugat selaku kepala DIKP Kota Ternate pada tahun 2010;Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)atas Bangunan Milik PT Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisandan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpoa menggunakan SuratKetetapan

Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat kesepakatan tanpadasar hukum dengan menerima alasan keberatan yang disampaikanTergugat secara lisan juga, merupakan perbuatan yang bertentangandengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubahdengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah danRestribusi Daerah dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: Restribusidipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD)atau dokumen lain yang dipersamakan dan Pasal 6 dan

(dua belas ribu lima ratusmeter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) adalah sah menurut hukum;Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan terlibat dalamkesepakatan lisan yang dibuat antara Tergugat dan Tergugat III yang tidakmempunyai dasar hukum mengenai pembayaran Retribusinya IzinMendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraanbermotor (STNKB) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga Jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak;Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yang meliputi:7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)7 Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB)7 Restribusi

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKBtersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat sepeda motor yang benarbenarterjadi, sebesar jumlah yang dibayarkan dan dikeluarkan untukpembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi UntukSurat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi BuktiPemilikan Kendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga

bekerja sama dengan Biro Jasa.Bahwa pada praktek dan kenyataannya biaya pengurusan suratsuratyang telah ditentukan pada price list dan dibebankan kepadapelanggan/customer tidak sama dengan realisasi pembayaransesungguhnya kepada Biro Jasa sehingga terdapat selisih, selisihlebih maupun kurang.Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk Surat TandaNomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

Bahwa sesuai ketentuan SE21, dengan jelas dinyatakan bahwabiaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangmeliputi:> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)> Retribusi Untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB)> Restribusi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)tidak merupakan unsur harga jual yang menjadi DasarPengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNKdan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.Bahwa biaya pengurusan suratsurat kendaraan bermotor yangdibayarkan

Sederhana yang secara eksplisit tidak mencantumkandiskon penjualan maupun biayabiaya pengurusan suratsuratkendaraan bermotor, namun besarnya diskon penjualan danbiaya pengurusan surat kendaraan bermotor telah dicantumkandalam buktibukti perhitungannya.Bahwabuktibukti perhitungan biaya pengurusan suratkendaraan bermotor telah jelas dan terinci berapa besarsesungguhnya benarbenar pembayaran kepada Negara untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi

Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanTahun 2011Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 31 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No. Jenis Penerimaan Bukan Pajak Satuan Tarif (Rp.)1.

Syamsurijal menggunakan uang hasil retribusi tersebutdiatas yang benarbenar disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sejumlahRp.63.890.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).Terhadap sisa uang restribusi tersebut sejumlah Rp.267.868.000, ( dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa Drh.Syamsurijal menggunakannya bertentangan dengan peraturan perundangundangansebagai berikut : Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Syamsurijal menggunakan uang hasil retribusi tersebutdiatas yang benarbenar disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat sejumlahRp.63.890.000, (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).Terhadap sisa uang restribusi tersebut sejumlah Rp.267.868.000, (dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdakwa Drh.Syamsurijal menggunakannya karena kewenangannya atau kedudukannya sebagaiKasi Klinik Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH

Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan PemungutanResitribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan terakhir PeraturanGubernur Nomor 6 Tahun 2015 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian KekayaanHalaman 26 dari 43 Putusan Nomor 13/TIPIKOR/2018/PT PDGDaerah atas Laboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan danKlinik Hewan, dengan perincian seharusnya sebagai berikut : No.

Pemakaian KekayaanDaerah dengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 LampiranIll Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Laboratorium Nomor 9 TarifPelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan sebesar Rp.25.000, kemudiansaksi Fajri Ramadan membayar biaya pengobatan kucing sebesar Rp.50.0000, kepadasaksi Drh.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,5d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e.

Bagi hasil Restribusi daerah Rp.200.444.586,d. Bantuan keuangan provinsi Rp.60.000.000,e. Sumbangan pihak ke tiga Rp. 30.000.000,Menimbang bahwa terhadap APBDes Desa Pilang tahun 2015 tersebut saksi H.

KelurahanPenawakan Kecamatan Haur GadingKabupaten Hulu Sungai Utara, PropinsiKalimantan Selatan atau Desa Sumber AlaskaG1 Kecamatan Dadahup Kabupaten kapuasPropinsi Kalimantan Tengah.Agama : Islam.Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan seterusnya ;Mendengar dan seterusnya;Menimbang dan seterusnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dalam WilayahKabupaten