Ditemukan 1094 data
67 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi dibidang eksekutif diterapkan aturan yang lain (simak Pasal 11dan Pasal 7 tersebut). Menurut Pemohon/Penggugat, hal itu seharusnya sama,sebab prinsip pemilihan ini harus diberlakukan sama di Indonesia.
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Sutrisno
2.Akhmad Zusa
63 — 32
Bahwa sesuai surat perintah Komandan Lantamal XIVTerdakwa menjabat sebagai operator (SAS) system aplikasisatker) Akun Lantamal XIV yang bertugas membuat produkinput data administrasi kKeuangan per satker, membuatproduk admin PPK (pejabat pembuat komitmen), membuatSPM (surat perintah membayar), merekord SPM kedalamSAIBA (system akutansi berbasis akrual) selanjutnyadicocokkan dengan data Simak BNN selanjutnya dilaporkanke KPKN melalui aplikasi erekon.3.
51 — 2
Sebagaimana telah kita simak alasanalasan Pemohonmengajukan cerai adalah merupakan alasan yang dibuatbuat yangseharusnya tidak perlu terjadi perceraian antara Pemohon denganTermohon;Sebagai Majelis Hakim yang mulia ketahui, dengan adanya pihak ketigadalam rumah tangga Peohon dengan Termohon yaitu dengan adanyawanita idaman lain Pemohon, seharusnya Termohon lah yang mengajukangugatan cerai, bukan Pemohon, karena kesalahan yang sebenarnya terjadiadalah disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri;Gugatan Rekonvensi1
116 — 21
KecamatanMalili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018Nomor: 180/0655/BUP dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum padaPengadilan Negeri Malili tanggal 10 April 2018 # Register Nomor38/SK/Pdt/2018/PN.MIl;Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN MIlTergugat Ill memberikan kuasa kepada PUTRANTA SETYANUGRAHA,SH, MSiKepala Bahagian Hukum dan Komunikasi Publik Dirjen Sumber Daya Air KementrianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir KRISTIAN SIMAK
15 — 4
Bahwa setahu Pemohon tidak ada dalam permohonan Cerai TalakPemohon ada menyinggung kalau Termohon melakukan KDRT atauPemohon melakukan KDRT, yang ada kata atau kalimatnya adalahPemohon mengambil inisiatif untuk tidak satu rumah lagi atau pisahranjang agar Pemohon terhindar dari melakukan perbuatan yang menjurusdan tergolong KDRT atas diri Termohon (Lihat, baca dan simak denganbenar posita Cerai Talak Pemohon);Menyangkut disinggungnya masa depan anak, dalam perkara ini Pemohontegaskan kewajiban Pemohon
Terbanding/Pembanding/Tergugat : JOHN PARLYN HALOMOAN SINAGA Diwakili Oleh : Ade Irfan S. Matondang, S.H.,
86 — 70
sebutkan di muka, bahwa upaya yang seharusnya danrelevant dilakukan Pelawan adalah mengajukan keberatankepada Ketua Pengadilan Negeri agar secara ambtsalvemelakukan koreksi atau melaporkan ke Pengadilan Tinggi selakuvoorpost Mahkamah Agung R.I. agar Pengadilan Negerimelakukan koreksi, dan bukan mengajukan gugatan perlawanankarena usaha usaha Pelawan seperti termaksud di atasadalah bukan merupakan alasan yang dibenarkan hukum acaraperdata dalam mengajukan partij verzet terhadap sita eksekusi(Mohon simak
103 — 7
acara memberikan tanggapan atas pelaksanaan acara danmemberikan saran yaitu adanya keluhan dari peserta acara yang menemukanadanya nasi atau konsumsi yang sudah basi, maka saksi Langkaumemberikan saran dan nasehat yang intinya agar ke depan kalau ada acarakembali agar memperhatikan masalah konsumsi agar segar dan baik,kemudian terdakwa (isteri pak Esay) langsung marah atau emosi tidak terimadengan perkataan saksi Langkau, karena terdakwa marahmarah maka saksitenangkan, saksi bilang "tenang dulu, simak
102 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah kami simak dari buktibukti surat yang disodorkan oleh kuasahukum Tergugat menanyakan izin prinsip maupun izin lokasi PT THEP(Tata Hamparan Eka Persada) tersebut dikarenakan dalam gugatan,kami sebagai Pemohon Kasasi Pemda Bangka ikut dalam para pihak didalam gugatan dikarenakan izin prinsip maupun izin lokasi yangmengeluarkannya adalah Pemda Kabupaten Bangka;Kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi dalam hal izin prinsip danizin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Bangka dalamPerkara
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
298 — 77
- SK.KPA No.01/KPA/LITBANG-BMKG/I-2014 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, ULP/ Panitia Pengadaan Brg/ Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa, Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Petugas System Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengerluaran dan Staf Pengelola Kegiatan.
- SK.KPA No.16/KPA/LITBANG-BMKG/VII-2014 1 Juli 2014 Perubahan SK No.01/KPA/ LITBANG-BMKG/I-2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, ULP/ Panitia Pengadaan Brg/ Jasa, Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa, Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Petugas System Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan.
- 1 (satu) bundle copy Ceklis Simak Evaluasi Dokumen Penawaran PT Multi Persada Utama, CV. Finiti Mandiri, CVBonansa Naga Jaya dan CVHerdina Prima.
- 1 (satu) bundle copy Ceklis Simak Pembuktian Kualifikasi PT Multi Persada Utama, CVFiniti Mandiri dan CV Bonansa Naga Jaya.
- 1 (satu) bundle dokumen penawaran CV FINITI MANDIRI.
Ud.01/ULP/Litbang/BMKG/2014,tanggal 23 April 2014, perihal : Permintaan Pembuktian Kualifikasi,tertanda ULP/Panitia puslitobang BMKG.1 (satu) bundle copy Summary Report pelelangan pengadaanPeralatan system monitoring precursor monitoring gempabumi,peralatan penelitian Geofisika Terpasang.1 (Satu) bundle copy Ceklis Simak Evaluasi Dokumen Penawaran PTMulti Persada Utama, CV.
Finiti Mandiri, CVBonansa Naga Jaya danCVHerdina Prima.1 (satu) bundle copy Ceklis Simak Pembuktian Kualifikasi PT MultiPersada Utama, CVFiniti Mandiri dan CV Bonansa Naga Jaya.1 (Satu) bundle dokumen penawaran CV FINITI MANDIRI.1 (Satu) bundle dokumen pengajuan pembayaran tahap PengadaanPeralatan Sistem Monitoring Prekursor Gempabumi, PeralatanPenelitian Geofisika Terpasang di 2 Lokasi pada Pusat Penelitian danpengembangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika TA 2014(fotocopy telah dilegalisir
O1/KPA/LITBANGBMKG/IBMKG tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, ULP/ Panitia PengadaanBarang/ jasa, Pejabat pengadaan Barang/ Jasa, Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/ jasa, Petugas system Akuntasi Instansi (SAI),Petugas Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara(SIMAK BMN), Pejabat Penandatangan SPM, BendaharaPengeluaran dan Staf pengelola kegiatan di Lingkungan PuslitbangBMKG Tahun Anggaran 2014.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabatpenandatangan SPM ~ sesuai SK
Ud.01/ULP/Litbang/BMKG/2014, tanggal23 April 2014, perihal : Permintaan Pembuktian Kualifikasi, tertandaULP/Panitia puslitbang BMKG.1 (satu) bundle copy Summary Report pelelangan pengadaan Peralatansystem monitoring precursor monitoring gempabumi, peralatan penelitianGeofisika Terpasang.1 (satu) bundle copy Ceklis Simak Evaluasi Dokumen Penawaran PTMulti Persada Utama, CV.
Ud.01/ULP/Litbang/BMKG/2014,tanggal 23 April 2014, perihal : Permintaan Pembuktian Kualifikasi,tertanda ULP/Panitia puslitoang BMKG.1 (satu) bundle copy Summary Report pelelangan pengadaanPeralatan system monitoring precursor monitoring gempabumi,peralatan penelitian Geofisika Terpasang.1 (Satu) bundle copy Ceklis Simak Evaluasi Dokumen Penawaran PTMulti Persada Utama, CV.
139 — 81
Reg. 31604049) dan tercatat dalam SIMAK BMNNomor : 2.01.01.04.001.45.Kronologis perolehannya :1. Bahwa pada hari kamis tanggal 19 September 1996atas nama Hendrikus Menbait umur 46 Tahun pekerjaanTani alamat Oeenaimuli Cs 9 Orang telah membuatpernyataan pelepasan Hak dengan Nomor640/P.93/RPH/96 untuk melepaskan sebidang tanahseluas 2.000 Ha (Dua Ribu Hektar) Kepada Negaratanpa ganti rugi apapun dan tanah tersebut akandiperuntukkan Brigif Kupang Korem 161/WS;2.
Reg. 31604049 dan Simak BMN (BarangMilik Negara) dengan No. Reg. 2.01.01.04.001.45.Sehingga dengan demikian status tanah tersebut sudahmenjadi Barang Milik Negara.Halaman 65 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN OlmAtas uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aqguo berkenan untuk menolak dalilgugatan PenggugatDALAM REKONPENSI1.
72 — 11
pula sebaliknyaapabila ada pihak lain yang ada kaitan hukum dengan gugatan namun tidakdijadikan pihak berperkara maka tidak terikat dan tidak dapat tunduk terhadapputusan pengadilan karena tidak masuk sebagai pihak yang berperkara dalamputusan tesebut, oleh karena itu apa yang didalilkan tergugat dalam keberatannyatentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan menurut hukum,sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consotium)harus dikabulkan;Bahwa bila kita simak
Mayor Chk Magdial, S.H.
Terdakwa:
KOPDA ABDUL RAHIM KELDOR
103 — 34
meninggalkanSatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baikTerdakwa maupun pihak Satgas Apter KodimHal 7 dari 36 Hal Putusan Nomor : 75K/PM III18/AD/X/2020Persiapan Seram Bagian Timur Kodim1502/Masohi tidak sedang melaksanakan tugasOperasi Militer atau perang dan kondisi NKRIdalam keadaan damai.Atas keterangan Saksi1 tersebut di atas,Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkalsebagian yaitu Terdakwa tidak pernah ditelepon olehSaksi1.Saksi2 :Nama lengkap : SUNARYANTOPangkat/NRP : Sertu/31000287801 180Jabatan : Ba Simak
131 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
., 1995, halaman79);Bahwa kemudian yurisprudensi constant pada pokoknyamenegaskan, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakantidak dapat diterima, karena tidak dirinci kerugian yang dituntutPenggugat (mohon simak: putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1970 tanggal 31 Mei1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970; masingmasing termuat dalam: Yurisprudensi Hukum Acara PerdataIndonesia, Jilid 3, Chidir Ali, S.H., Penerbit Armico Bandung
33 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.234 K/Pid/2008182 Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang ;3Perbuatan itu. harus dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukanperbuatan tersebut.Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, suatu perbuatan manusia tidakberarti satu elemen perbuatan saja sebagaimana yang diartikan oleh Hakimdan dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusannya ;Suatu perbuatan dapat merupakan beberapa
19 — 6
didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankantugas dan profesi masingmasing dengan sebaikbaiknya yang berpedoman pada etikadan norma hukum yang ahirnya dimana kesemuanya itu berpulang kepada tanggungjawab kita masingmasing kepada Tuhan Yang Maha Esa ;Majelis Hakim Yang MuliaSaudara Jaksa Penuntut Umum Yang Kami HormatiSekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan (Pledoi) ini, pada suatukesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada faktafakta persidangan, alatalat buktiyang sah yang kami simak
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Tentang Obscuur Libels (kabur)Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita,setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat,serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis ;Bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat, padahalaman tiga (3) poin empat belas (14) yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara adalah warisan dariOrang Tua Penggugat yang telah terjadi Akta
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal Keputusan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 28 Juli 2011 No. 72/PDT/2010/PT.PR. berpendapat bahwa terjadi Perbuatan Melawan Hukum padahal kalaukita simak dari Judex Facti Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan TengahPalangka Raya seolaholah ada pemisah antara pemilik tanah dan pemilikbangunan tersebut;212Bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan TengahPalangka Raya tersebut telah salah menerapkan UUPA 1960 dalam perkaraini seolaholah secara khusus
Terbanding/Penggugat : LITAD
42 — 29
Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena salah satu syarat dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah adanya kerugianyang dialami oleh pihak Penggugat yang disebabkan oleh perbuatanTergugat artinya kerugian tersebut harus dirinci dan bisa dibuktikanoleh Penggugat, namun apabila kita simak dalil Penggugat pada point 9(sembilan) maka Jelas dalil ini asbun (asal bunyi) saja, tidak mempunyaidasar bagaimana mungkin Penggugat yang
155 — 40
TNG.dan apabila kita teliti lebin lanjut kKapan pengakutan itu terjadi (simak rumusanhuruf a sampai dengan h).Menimbang demikian juga Ahli DR.ALI PURWITO SH.MH yang adalahmantan hakim peradilan pajak yang juga banyak menulis buku tentangkepabeanan berpendapat bahwa pasal 102 UU RI No.17 tahun 2006 di tujukanuntuk PENGANGKUT dijelaskan dengan adanya kalimat di luar manifest danHP bukan sebagai barang terlarang jadi penyelesaian atas pelanggarannyadilakukan dengan cara di bayar pajaknya.Menimbang terlepas
74 — 22
berpangkal tolak pada perumusan strafbaar feitsebagai diberikan oleh Simons yang didukung oleh Van Hamel;dan VOS, serta sifat melawan hukum baik dari aspek teorimaupun yang berkembang dalam praktek peradilan di Indonesiayang sudah menjadi yurisprudensi tetap, dimana unsurunsurcardinal/konstitutif suatu strabaar feit adalah :Pertama, wederrechtelijk danKedua, adalah unsur adanya NIAT/adanya suatu kemauan/adanya suatu). maksud/adanya suatu kesadaran untukmelakukan kejahatan (mens rea).Bahwa apabila kita simak