Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).

Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.

Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.

Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.

Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.

Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.

Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.

Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.

MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.

Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.

ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

setelah tersambung dengansaudara PAW Terdakwa mengatakan BANG PESAN PAKET Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) ANTAR KEDALAM BAE DI SIMPANG 4 RT.07 dan dijawaboleh saudara PAW YO LAH, JANGAN SIRU NIAN selanjutnya sekira pukul23.00 wib saudara PAW datang menemui Terdakwa dan saudara PANDI diSimpang 4 Rt.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor setelahitu saudara PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan

dan selanjutnyaTerdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawan Abang laluTerdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBI dan langsungmenelephon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwa mengatakanBang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antar ke dalamsaja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah, jangan sirunian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphone Terdakwamatikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemui Terdakwadan Saksi di Simpang 4 RT.07 Desa Tebing

Tinggi denganmenggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motorselanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Terdakwa menerima Narkotika Jenis shabutersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Saksi menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Saksi dan setelah tersambungselanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan mengatakanCepatlah Bi

PAW (DPO) dengan cara menghubungiSdr.

danselanjutnya Terdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawanAbang lalu Terdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBIdan langsung menelepon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwamengatakan Bang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)antar ke dalam saja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah,jangan siru nian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphoneTerdakwa matikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemuiTerdakwa dan Saksi PANDI di Simpang 4 RT.07 Desa

SANI ISHAK telah melaksanakan fungsi,tugas, hak dan kewajibannya dengan baik menghadiripersidanganpersidangan sesuai dengan perintah UndangUndangmaka tidak ada alasan apapun untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan, lagi pula jabatan akan segera memasuki masa enambulan terakhir maka kalau di PAW kan tidak sesuai dan melanggarPasal 4 ayat ( 1 ), Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia ( PKPURI) Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diUndangkan tanggal 28 Agustus 2017.2.

Bahwa apabila dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA dan dengandikeluarkannya Surat Keputusan tentang PAW terhadap M.

Menghukum TERLAWAN V BUPATI ACEH UTARA tidakmeresmikan Penggantian Antar Waktu ( PAW ) bagi PELAWAN M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.15.

Sani Ishak, dalam hal tersebut Terlawan III menindaklanjutipergantian antar waktu (PAW) setelah menerima salinan surat dari DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secera tertulis yang ditujukankepada DPRK Aceh Utara Perihal Pengajuan Pemberhentian danPenetapan PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atasnama sdr. M. Sani Ishak danmenunjuk sdr. Marwan Yahya sebagaiPergantian Antar Waktu;2.

Bahwa Turut Terlawan bukan mengabaikan permohonan Pelawanakan tetapi sejauh permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) telahmemenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturanPerundangUndangan maka tidak beralasan bagi Turut Terlawan untuktidak Menandatangani/Menerbitkan Surat Keputusan PAW yang diajukanoleh Terlawan V.4.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris , yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXxx, diberi kode: P.4 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDDalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. HENDRONUGROHO, S.H., M.HUM., dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI2. HENDRO NUGROHO, S.H., M.HUM.,3.

Oleh sebab itu suratusulan pencabutan dan pembatalan PAW Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukankepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;12.T12 :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Pemilihan Umum KotaBalikpapan Nomor 315/KPUBPP/021.436208/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan a.n. HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., yangditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;13.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDmeskipun putusan MK dibacakan setelah tahapantahapan PAW tersebut, namunkarena surat Keputusan Tergugat yang merupakan tahapan akhir dan finalterhadap keseluruhan tahapan PAW dinyatakan tidak memiliki kKekuatan kekuatanhukum mengikat maka seluruh tahapan PAW yang terbit sebelumnya juga tidakmemiliki akibat hukum apapun;nenoeeoe Menimbang bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013 TentangPeresmian Pemberhentian

Ketua DPRDProvinsi Sumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari PartaiGerindra atas nama Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut masih berjalansesuai bunyi surat Pl KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Plt.

. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Usulan PAW AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Eveready Sitorus, yang saat ini proses Pengganti AntarWaktu (PAW) tersebut masih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015;Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan:a Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat

Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.

Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar

(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.

Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.

DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan HI dapat dinyatakansecara hukum bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehinggapersoalan

BuktiP7> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No:01/PanMP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkanDPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menangguhkanpelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli AkmaL S.Sossebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.............

Sos (Penggugat) adalah AnggotaDPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilihberdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembalisebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 2014. Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di HotelLabersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagaiKetua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20112016 dan saksi dipercayasebagai bendahara.

Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dariDPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat). Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupuntulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).g.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IID)Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II)Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/X1/2011 tanggal 10 November 2011 PerihalPAW Yuli Akmal, S.

Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMSURI alias MANG SAM Bin (Alm) PAYAMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

tanggal lahir Sengkang, 30 Desember 1963, agamaIslam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon IV.Darnawati binti Ramalan, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1972,agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada,bertempat kediaman di Jalan Sungai Cenranae, KelurahanPadduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnyadisebut Pemohon V.Hal. 1 dari 10 PAW

Bahwa istri almarhum Ramalan yang bernama Jemma telah meninggal duniapada hari Sabtu 25 Mei 1985, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No:Hal. 2 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg472.12/01/PDP tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh LurahPadduppa, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama IslamBahwa ayah dan ibu almarhum Ramalan telah mininggal dunia demikian pulaseterusnya ke atas;Bahwa almarhum Ramalan dan almarhum Jemma telah meninggalkan abhliwaris yaitu:1 Gamba Ramalan bin Ramalan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutus sebagai berikut :Primer :Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan almarhum Ramalan telah meninggal dunia pada hari Rabutanggal 10 Maret 1982 dan almarhum Jemma telah meninggal dunia padahari Sabtu tanggal 25 Mei 1985;Menetapkan Pemohon Gamba Ramalan bin Ramalan Pemohon IlAlimuddin bin Ramalan, Pemohon III Labaru bin Ramalan, Pemohon IV DarwisHal. 3 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgbin Ramalan, Pemohon V Darnawati binti Ramalan

bYHadrah R binti Ramalan (anak kandung);Hal. 9 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Ramalan.3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, bertepatandengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp 166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 87/Pdt.P/2019/PA Skg

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

strong>AGUNG Als DENGGOL Bin MARGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan;