Sitorus adalah bukti adanyapengakuan yang sah/resmi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional bahwalokasi tanah sengketa yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk diterbitkan sertipikat, tidak tumpang tindin dengan lokasi SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 1/ Pondok Kacang yang diakui TermohonPeninjauan Kembali;Bahwa adanya fakta hukum hasil penelitian Tim/Panitia A yang bertugasmemproses permohonan hak atas nama M.Sitorus adalah sesuai denganperaturan perundangundangan, maka dengan demikian dapat

Nomor 3235 K/Pdt/2017karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa tidak tumpang tindin dengan objek sengketa milikTergugat I, karena sesuai Ijin Usaha Perkebunan (IUP) vide Surat Bupati KutaiTimur Nomor 500/605/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 juncto Pelepasan HakPenguasaan Lahan Milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor B.307/MEN/P4Trans/VIII/2009 perihal Izin PelaksanaanTransmigrasi (IPT

No 380 PK/Pdt/2013bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal hak Barat yang telahmenjadi perkampungan atau diduduki rakyat akan diberikan prioritaskepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratanpersyaratan yang menyangkut kepentingan pemegang hak; Bahwa oleh karena telah terbukti berdasarkan BuktiBukti Baru yangdiajukan oleh Pemohon PK tersebut telah nyata bahwa diatas tanahobjek sengketa telah ada tumpang tindin hak kepemilikan berupaSertifikat Hak Milik Nomor 529 tanggal 08 Juni

Sebelah utara > Milik Lawi bin Solo Sebelah timur : Lorong Sebelah selatan : Bagian milik penggugat 1 dan Tergugat Sebelah barat : Milik Lawi bin soloAdalah bagian/milik Penggugat Il, Orang Tua Penggugat Ill danOrang Tua Penggugat IV.Bahwa putusan ini mengandung suatu kontroversi yang bersifattumpang tindin karena berdasarkan pertimbangan hukum yangdilakukan oleh Putusan Judex facti/ Pengadilan Tingkat Pertamamenyebutkan : ...... bahwa berdasarkan bukti surat mMaupun saksiyang telah diajukan oleh

persidanganPenggugat tidak mengajukan bukti yang cukup maupun suatu putusan yangtelah memiliki kKekuatan hukum yang pasti mengenai penghukuman serta tidakpula mengajukan suatu jaminan, sehingga telah ditegaskan dalam SEMAHal. 22 dari 25 Hal..Putusan No. 7/Pdt.G/2017/PN MpwNomor 4 tahun 2001 tersebut Majelis untuk bersikap hatihati dalammenjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 2tahun 2000, disamping itu Majelis Hakim berpandangan bahwa agar tidakterjadinya suatu tumpang tindin

. , maka untukmenghindari adanya tumpang tindin keputusan (overlapping ) atas duagugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat!

,atas namaPerseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yang tumpangtindih dengan Sertifikat Hak milik No.1973/ Kelurahan Landasan UlinTengah tanah seluas 9.996 M2 atas nama Tjoa Tjitra Bintoro.Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak GunaBangunan No.46/Landasan Ulin Tengah tanggal 17 Januari 2000, SuratUkur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999 luas 149.872 M2, atasnama Perseroan Terbatas Banjar Gawi Makmur, sepanjang yangtumpang tindin dengan Sertifikat Hak milik No.1973/

, tercatat atasnama TJOA TJITRA BINTORO, yang diterbitkan tanggal 21 Mei 1990;Menimbang, bahwa karena penerbitan objek sengketa a quo terbuktimenumpangi atau tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1973/Landasan Ulin Tengah atas nama TJOA TJITRA BINTORO (Penggugat),maka hal tersebut membuktikan pula jika Tergugat dalam menetapkan batasbatas bidang tanah pada objek sengketa a quo sebagaimana terurai dalamSurat Ukur No: 25/LUTh/1999 tanggal 12 Agustus 1999, nyatanyata tidakmemperhatikan batasbatas

Bahwa ternyata penerbitan Sertipikat sertipikat tersebut pada angka 1(satu) tersebut di atas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor884/Kalisuren, Gambar Situasi tanggal 20041984 Nomor 2616/1983seluas 11.930 M2 atas nama Tan Kim Yok terbit tanggal 21041983,sehingga di atas tanah objek sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan;Bahwa, terhadap permasalahan tumpang tindin kepemilikan tersebut telahdiupayakan penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian data fisik dan datayuridis serta dilakukan

masalah keperdataan antara Para Penggugat dengan pihakHalaman 55 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGpemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 884/Kalisuren atau dengan para pihak yangmenjual tanah kepada para Penggugat, Karena yang menjadi pokok masalahadalah sengketa keperdataan dan bukan karena Keputusan TUN yang menjadiobjek gugatan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenangmengadili perkara a quo, selain itu apabilagugatan Penggugat dikabulkan justru akan terjadi tumpang tindin

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionalsesuail kewenangannya menerbitkan keputusan pembatan sertipikat yangtumpang tindih, sehingga diatas tanah tersebut hanya ada satu sertipikatHalaman 58 dari 73 halaman Perkara Nomor 82/G/2019/PTUN.BDGhak atas tanah yang sah yang kewenangan pembatalannya berada padaKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap pemberianhak yang keputusannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 2 dinyatakan bahwatumpang tindin

TENTANG PERBUATAN TERGUGAT DAN TERGUGAT II YANGMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;1.Bahwa suatu hal terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat datanguntuk menengok tanah tersebut alangkah terkejutnya ternyata diatastanah tersebut telah berdiri bangunan diatas tanah Penggugat , laluPenggugat mendatangi Tergugat Kepala Kantor PertanahanNasional Palangkaraya untuk meminta penjelasan tentang bangunanyang berdiri diatas tanahnya, namun setelah ditelusuri ternyata telahterjadi tumpang tindin karena Tergugat

Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah RegisterPerkara Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaikipada tanggal 5 Maret 2013.Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugatdibawah nomor register :37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18Maret 2015 terhadap soal yang sama yaitu tentang penerbitan4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHMNo. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No.11505/2012 yang menurut Penggugat keempat SHM tersebuttumpang tindin

kemudian hasil pengecekan lapangan tersebutdiperoleh data computer dan peta bidang telah ternyata bahwa lokasitanah yang akan diterbitkan sertifikatnya AN Tergugat II berdasarkanpermohonan Tergugat II tersebut tidak ditemui adanya Sertifikat atasnama orang lain termasuk Penggugat;Bahwa jika dilinat dari peta bidang yang ada pada Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang sangat valid diketahuibahwa diatas tanah milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak MilikNo.11502 tidak ada tumpang tindin

Putusan Nomor 56/G/2016/PTUN.BDG tanggal 27 Oktober2016.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi , PemohonKasasi Il tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah benar dan tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sertifikat objek sengketa tumpang tindin

Penerbitan sertifikathak atas tanah yang tumpang tindin merupakan salah satu bentuk cacatadministratif sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2) huruf e PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan,sehingga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untukmembatalkannya; Bahwa penerbitan sertifikat objek sengketa akibat ketidakcermatanPemohon Kasasi II/Tergugat, sehingga harus dibatalkan;Menimbang,

tetap terkait PEMBATALAN NIKAH antara Tergugat II dan TurutTergugat yang dilaksanakan secara Islam oleh karenanya jika dilihat dariKewenangan Mengadili (attributie van rechtsmacht) atas perkara a quo makaPengadilan Negeri Manado TIDAKLAH BERWENANG MENGADILI perkara in litisa quo melainkan kewenangan dari PERADILAN AGAMA untuk memeriksa sertamengadilinya; yang apabila Pengadilan Negeri Manado meneruskan untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo maka hanya akan menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

Nomor 960k/Pdt/2016dengan GS Nomor 1576/1991, pada saat dilakukan pengukuran ulangtanggal 14 Agustus 2012 oleh petugas ukur bernama Arif Permana tidakbertumpang tindin dengan SHM Nomor 793/Kelurahan Demang LebarDaun dengan Surat Ukur Nomor 148/DL.Daun/2008 milik Termohon KasasiI/Terbanding /Tergugat , namun kondisi pada saat Pemeriksaan Setempattanggal 16 Desember 2014 telah membuktikan bahwa tanah milik PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tersebut telah dikuasai oleh TermohonKasasi I/Terbanding I

kemudian di tahun yang samaPenggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu TimurProvinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakansebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.0010299.0 sampai saat ini;Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, makaPenggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebutsehingga mengakibatkan tumpang tindin

Utara : Ramli S , Pandero (A.Makkaraka) Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Sebelah Selatan: Jalan Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian danpenetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalamSurat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telahditerbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah KabupatenLuwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindin

Sangat jelas posita tersebut hanyalah merupakanpengulangan belaka yang sama sekali tidak didasari oleh buktibukti hukumdan karenanya harus ditolak;Bahwa oleh karenanya untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukumdan menghindari tumpang tindin putusan perkara di Pengadilan NegeriJakarta Pusat ini yang pokok perkaranya ternyata sama, yang mana atasperkara tersebut telah terlebih dahulu diputus di Pengadilan Negeri JakartaPusat ini juga serta telah berkekuatan hukum yang tetap dan telahdimohonkan

Bahwa perbuatan Tergugat di dalam menerbitkan Surat keputusan yangmenjadi objek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin dengantanah Hak milik Para Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik ( AAUPB), dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat di dalammenerbitkan Surat kKeputusan yang menjadi Objek sengketa tersebuttelah

Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr: 76/Pdt.G/2017/PN.MTR dan telah diputus oleh Majelis Hakim Agung denganregister perkara Nomor : 1155 K/PDT/2018 tanggal 27 September 2018 yangsampai sekarang perkara tersebut masih menempuh upaya hukum luar biasayaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Terlawan ( Gede Gunanta ),hal ini sesuai dengan bukti Surat bertanda T.21, T.22, T.23 dan T.25 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untukmenghindari produk putusan yang tumpang tindin

PDT/2021/PT KDIdengan Kelanjutan Pembangunan Perumahan Baruga Griya Ashri, dan olehPemerintah Kota Kendari masih tetap memberikan KRK sesuai RencanaPembangunan/Site Plan semula terhadap luas tanah milik Penggugat yangdimaksud tersebut, yakni seluas 29.107 m2 (dua puluh sembilan ribuseratus tujun meter persegi) sesuai Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 653/134/KRK/14/2019 tanggal 30 April 2019, dan karenanya tetap sesualdengan Site Plan semula atas tanah seluas 29.107 m2 serta tidak adatumpang tindin

Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Bppquo wajib periksa, diadili dan di putus oleh lembaga peradilan yangmemiliki kewenangan tersebut.i) Oleh karena gugatan aquo ditujukan kepada lembaga peradilanyang tidak memiliki Kewenangan, maka secara yuridis Yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo memiliki alasan hukum vang kuat untuk MENOLAK gugatan aquo.j) Jika Pengadilan Neaeri Balikpapan tetao memeriksa mengadilidan memutus perkara aquo. maka telah teriadi overlaoina atautumpang tindin

No. 558 K/Pid/2015Gunawan, dan pernah pula dilakukan mediasi untuk menyelesaikanmasalah tersebut, artinya Terdakwa mengetahui tanah yangdikuasainya tersebut sebagian memang tumpang tindin dengan tanahmilik saksi GUnawan, namun Terdakwa tetap menguasai tanah tersebutdengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 130 Tahun 1999 yangdiagunkan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang Terdakwa di BankBRI Cabang Muaro Bulian, fakta tersebut membuktikan bahwaTerdakwa secara sadar mengetahui tanah yang dikuasainya

Olehsebab itu PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkaraini untuk mengeluarkan penetapan Schorsing/penundaan atau penyetopanbangunan Perumahan yang sedang dibangun di atas tanahn PENGGUGATyang telah tumpang tindin (Overlapping) dengan objek sengketa, sesuaidengan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara sampai ada putusan Pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum yang tetap.