Ditemukan 770 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iqbal ikbal imban imbalo isbat imbar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
172 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PI.18, dan bukti T59, yaitu surat dari PT Antaboga DeltaSekuritas/Turut Tergugat kepada nasabah reksadana discretionary fund ParaPenggugat tanggal 9 Oktober 2008 berisi tentang jaminan sepenuhnya dari PTAntaboga Delta Sekuritas atas seluruh dana pokok dan imbal hasil bunga darireksadana maupun discretionary fund yang ditempatkan dan dikelola oleh PTAntaboga Delta Sekuritas Indonesia.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2010 — Putus : 16-12-2010 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.B/2010/PN.Pl.R
Tanggal 16 Desember 2010 — Drs. Huber Doyom
76 — 14
  • Selanjutnya tentang ongkosangkutnya untuk bibit buah buahan Rp.1300/batang dan ongkos angkut pupukRp.700.000/ton.Bahwa selanjutnya bibit dan Pupuk tersebut telah diangkut dandiantar oleh sdr.IIham dari Banjar Baru sampai kepelabuhan Banjar Masin denganmemepergunakan truk dan dari Banjar Masin ke Penampungan (Gunung Mas)dengan mempergunakan Kelotok Imbal;Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatasdapat ditarik kesimpulan,bahwa ada selisih harga yang tertuang dalam kontrakdengan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
404 — 261
  • ., Hukum Korupsi di Indonesia, (Edisi Revisi), PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016)Menimbang, bahwa pengertian hadiah secara bahasa adalahpemberian (kenangkenangan, penghargaan, penghormatan (http://kbbi.web.id/hadiah), sedangkan secara istilah pengertian hadiah adalahpemberian (uang, barang, jasa dan lainnya) yang dilakukan tanpa adakompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupundimungkinkan pemberi hadiah mengharapkan adanya imbal balik, ataupundalam bentuk nama baik (prestise
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Pemerasan
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — ROSMAWATI BINTI H. RAZALI (ALM)
172 — 88
  • Dalam kasus a quo, Kepala Sekolah dengan menggunakankekuasaannya selaku Kepala Sekolah menyuruh orang lain melaksanakanapa yang ada dalam pikirannya; Bahwa yang diuntungkan dalam hal ini adalah Kepala Sekolah karena iamengambil uang jahit di luar yang memang diperuntukkan bagi penjahit.Jadi dalam hal Kepala Sekolah selaku pelaku, maka dirinya sendiri lahyang menikmati keuntungan, sedangkan tukang jahit menerimakeuntungan yang patut dan wajar sebagai imbal jasa ia menjahit.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata Agama
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2008
5137 — 28323
  • Tentang : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  • kewajiban manajer investasi dan Bank Kustodian adalah:a.manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Prospektus;bank kustodian berkewajban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung niaibersih per unit penyertaan dalam reksadana syari'ah untuk setiap hari bursa;atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajerinvestasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 20-11-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 9 Oktober 2013 — DAVID EFFENDI
88 — 38
  • merupakangabungan Lump Sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu)pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerjakonstruksi;Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatuharga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahuiataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biayatambah imbal
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-12-2011 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 154_PID.B_2011_PN.KBJ
Tanggal 20 Desember 2011 — -RIADI TARIGAN, SE
132 — 18
  • pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakandengan baik ; Menimbang, bahwa adapun pekerjaan pembangunan tersebuthakikatnya adalah merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakanoleh pemerintah Kabupaten Karo, hanya saja dalam teknispengerjaannya, pemerintah Kabupaten Karo melalui instansi yangberwenang mengurusinya, dapat mendelegasikan tugas pengerjaanpembangunan tersebut kepada pihak ketiga dengan kompensasiberupa pembayaran atas imbal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 14-04-2008 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN
371 — 169
  • tanparesiko ;e Bahwa yang pertama kali tertarik ikut Reksadana setelah dijelaskan darimarketing adalah Ayah saksi juga saksi sendiri ; Bahwa bukti saksi sebagai nasabah Reksadana adalah Bilyet Reksadanadan dapat kartu prioritas dari Bank Century ;e Bahwa yang menjadi nasabah sejak tahun 2005 adalah ayah saksi dansaksi hanya mendampinginya ;26 Bahwa yang membuat saksi tertarik membeli Reksadana adalahdiantaranya yaitu Bank Century merupakan Bank yang besar, pelayanan diBank Century bagus dan memuaskan, imbal
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ZULKIFLI EDDY Als PAK ITAM Bin M. YUNUS ALI. Alm
139 — 43
  • Jadidalam hal Kepala Sekolah selaku pelaku, maka dirinya sendiri lah yangmenikmati keuntungan, sedangkan tukang jahit menerima keuntungan yangpatut dan wajar sebagai imbal jasa ia menjahit.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2019 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Januari 1970 — I. ELVIYANTO II. MIRAWATI
584 — 1094
  • Pertani memenuhi kewajiban tanam CSA dan Pertanimendapatkan imbal jasa Rp1000/kg RIPH atas penanaman yangdilakukan oleh PT. Pertani untuk PT. Cahaya Sakti Agro (CSA);Bahwa untuk mendapatkan izin impor bawang putih PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 145/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
623 — 2767
  • Sekalipun kemudian,hubungan kerja diawali dengan adanya perjanjian kerja antara pekerjadengan pengusaha, memiliki unsur perintah, upah, dan pekerjaan ;Bahwa Upah menjadi salah satu unsur mutlak dalam hubungan kerja,menjadi pertanda bahwa pekerja memiliki hak atas imbal kerjanya, yangpantas dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
160 — 87
  • Pertamina (Persero)Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 kepada Menteri BUMNperihal Program Bensin Tanpa Tmbal Tahun 2005. 40.3 (tiga) lembar fotokopi egalsir Surat Dijen Migas ESDM No.3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihalPenyediaan Bensin Tanpa T imbal. 41.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan(Dwi Kushartoyo) No. 206/E10000/2004S2, tanggal 9 Juni 2004 kepada DirekturUtama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline
    Pertamina (Persero)Nomor 197/C00000/2005, tanggal 23 Pebruari 2005 kepada Menteri BUMNperihal Program Bensin Tanpa Tmbal Tahun 2005. 39.3 (tiga) lembar fotokopi legalsir Surat Dijen Migas ESDM No.3020/24/DJM.O/2005, tanggal 21 Maret 2005 kepada Menteri ESDM perihalPenyediaan Bensin Tanpa T imbal. 40.4 (empat) lembar fotokopi legalisir Memorandum Deputi Direktur Pengolahan(Dwi Kushartoyo) No. 206/E10000/2004S2, tanggal 9 Juni 2004 kepada DirekturUtama (Ariffi Nawawi) perihal Pengadaan TEL untuk Gasoline
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-09-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ANDI ALFIAH PUTRI IRIYANTO
Tergugat:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Intervensi:
PT. RAUDAH EKSAKTI UTAMA, diwakili oleh H. Asrul Azis Taba (dkk).
315 — 223
  • denganmenyediakan layanan administrasi, bimbingan lbadah Umrah,akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan danhalhal lain yang diperlukan dan oleh karena besarnya animomasyarakat Indonesia untuk melaksanakan Ibadah Umrah,yang tidak bisa seluruhnya dilaksanakan oleh Pemerintahselaku operator penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah, makaUndangundang melimpahkan sebagian kewajiban Pemerintahselaku operator penyelenggara perjalanan lbadah Umrahkepada biro perjalanan wisata yang berorientasi imbal
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2017 — Penuntut Umum:
ZULKHAIDIR, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin RASIDI
110 — 29
  • pasal 11 ini, Majelishakim mencari berdasar teori dan atau yurisprudensi tentang ketentuan pasal418 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa pengertian hadiah secara bahasa adalahpemberian (kenangkenangan, penghargaan, penghormatan (http://kbbi.web.id/hadiah) , sedangkan secara istilah pengertian hadiah adalah pemberian (uang,barang, jasa dan lainnya) yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik sepertiyang terjadi dalam perdagangan, walaupun dimungkinkan pemberi hadiahmengharapkan adanya imbal
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN KABANJAHE Nomor 152/Pid.B/2011/PN-KBJ
Tanggal 10 Januari 2012 — - Drs. KAMPUNG SITEPU
115 — 135
  • tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agartugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa adapun pekerjaan pembangunan tersebut hakikatnya adalahmerupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karo, hanya sajadalam teknis pengerjaannya, pemerintah Kabupaten Karo melalui instansi yang berwenangmengurusinya, dapat mendelegasikan tugas pengerjaan pembangunan tersebut kepada pihakketiga dengan kompensasi berupa pembayaran atas imbal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
294 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, apabila Para Penggugat diizinkan untukberhasil dalam gugatan mereka dan Fasilitas Kredit SIIP dinyatakan batal,tidak berlaku, dan tidak dapat dilaksanakan, maka Tergugat I/SIIP akansecara tidak adil bertambah kaya dengan menerima imbal hasil transaksitersebut tanpa kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 3-K/PM.II-09/AD/I/2021
Tanggal 20 April 2021 — Oditur:
Ismiyanto
Terdakwa:
Arifin
120 — 57
  • Garut yang prosedurpenggunaannya harus seijin dari Komandan satuan, tetapikenyataannya pernah diambil dana tanggap satuan ataspetunjuk Saksi4 tanpa seijin dari Komandan satuan yangdigunakan untuk menutupi pinjaman anggota yang kurangsetelah mengambil uang potongan dari juru bayarlangsung dikembalikan.Bahwa pengurus koperasi mendapat honor imbal karyadari koperasi setiap Triwulan dengan besaran uang sesuaidengan hasil rapat anggota tahunan pertama kali sejumlahRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
165 — 33
  • pembiayaan.Halaman 102 dari 139Putusan No. 161/Pi.SusPK/2015/PN.BdgBahwa dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepadaBank Pelaksana makahak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadihak subrogasi yang dibagisecara proporsional antara Perusahaan Penjamindan Bank Pelaksana.Bahwa benar ahli menerangkan bahwa Pelaksanaan pembayaran klaimadalah dalam hal terjadi tuntutan klaim dari bank pelaksana danpersyaratan klaim telahterpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjaminbelum menerima Imbal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-10-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 24 Oktober 2011 — HARTONO DJAHJADJAJA
92 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PemohonPK Hartono Tjahjadjaja yang menerangkan di bawah sumpah bahwa danayang diambil dari total penerimaan pinjaman dana sebesar Rp 10 miliarsetelah mengalami blok bunga selama 1 tahun untuk didiskontokan sebesar15% dan membayar pinjaman pokoknya selama 12 bulan kepada Soar.Ferdinand Dumais (Arranger) ;Bahwa, dengan demikian permasalahan perkara ini diawali dari Perjanjiantersebut di atas, yang mana ketiga orang Arranger tersebut berjanji untukmenempatkan dana kepada perusahaan Pemohon PK dengan imbal
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
I Putu Eka Suyantha
Terdakwa:
DAVID YULIADI Bin DASRIL
100 — 39
  • operasionalnyamengikuti peraturan UU Perseroan Terbatas.Ahli menerangkan bahwaapabila suatu prosedur dalam penyaluran kredittidak mengikuti Standar Operasional Prosedur, kemudian terjadi kerugianmaka disebut kerugian BUMN, akan tetapi apabila terjadi penyimpanganyang disengaja dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur makayang dapat menjelaskan adalah ahli keuangan Negara.Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriKeuangan No.190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal