., MH danAHMAD SYAIROZI, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa,tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RAMZI, SE.Ak., SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh TEDDY LAZUARDISYAHPUTRA, SH., YUNASRUL. SH,.

., MH FADHLI, S.H.AHMAD SYAIROZI, S.H.Panitera Pengganti,RAMZI, SE.Ak., SHHalaman 86 dari 86 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN Ksp

Membangun kepedulian bersama dan gerakanmasyarakat untuk penataan lingkungan perumahan dan permukimanyang lestari, sehat dan terpadu, dan menjalin kKemitraan dengan pihakpihak lain yang mendukung program lingkungan UPL, maka BKMmembentuk UPL dan mengangkat UPL.Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RUKAESIH,SE.Ak selaku auditordari BPKP Provinsi Jawa Barat tentang Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni(RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat 2014 Kelurahan Mekarsari

Selain daripada kedua Anggota DewanPertimbangan tersebut, hadir juga anggota Dewan Pertimbangan Sdr.Pdm.S.Simatupang dan Pdt.SH.Siburian,S.Th, R.D.Siburian, SH danEdwin R.E.Siburian, SE.AK (Bukti Kasasi4). Jelas ini menunjukkanKeterangan Saksi ini tidak benar dan Palsu.

Libert Pardomuan Sirait, LeorenciusHoras Sirait, Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak, Leonardo Hendriko Sirait,selanjutnya diberi tanda bukti P6;7.

LibertPardomuan Sirait, Leorencius Horas Sirait, Lindung Saut Maruli Sirait, SE.Ak,Leonardo Hendriko Sirait.

., IPTU Habib Candra D, SE.AK, dan Sri Sundari,SH.

kegiatan maupun pertanggung jawabankeuangan kegiatan;Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April 2013 tentang laporan hasilperhitungan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan SistemInformasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerahdan Diklat Kabupaten Lahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh TimAudit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (PengendaliTeknis, Yulius Sebrang Lor, SE.Ak

PigAudit Ichsan Fuady, SE (Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (PengendaliTeknis, Yulius Sebrang Lor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE (anggota Tim)dan diketahui oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Drs.

Keterangan ahli TUTI SUSILAWATI, SE.AK.: Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik KejaksaanTinggi Jawa Barat sehubungan dengan adanya dugaankorupsi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;e Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan di Pemerintah Kota Bandung tentangDana Bantuan Sosial ;e Bahwa dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 ahli pernahmelakukan audit Dana Bantuan Sosial ; e Bahwa ahli melakukan audit sebanyak 1 (satu) Tim yang terdiri dari : e Ketua Tim; e Koordinator Bidang Investigasi

diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.6 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

Terdakwa menandatangani kwitansi dansurat kuasa yang ditujukan kepada saksi Firman Himawan untuk pencairan danaBantuan Sosial Kota Bandung yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.9.916.325 000, (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluhlima ribu rupiah), berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 /PW10 / 5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli TutiSusilawati, SE.Ak

Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 27Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagai Pihak Pertama danDarman Mappangara sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Cek No.

Lenggogeni, SE.AK,MM.CMA sebagai Pihak Kedua;1 (satu) lembar Salinan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 27Maret 2018 antara Hendrik Leonardus sebagai Pihak Pertama danDarman Mappangara sebagai Pihak Kedua;Hal. 72 Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2020/PT.DKI.gg.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.1 (satu) lembar Salinan Cek No.

yang telah dipertimbangkan dalamdakwaan primer dan subsider diambil alih dalam pertimbangan berikut inisehingga unsur pertama yaitu seorang Direksi telah terpenuhi yaitu terdakwasendiri ;56Ad.2 unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bankterhadap ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuanperundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank ;Menimbang , bahwa sebagaimana fakta fakta di persidangan yaitusesuai keterangan saksi Siti Aminah SE.Ak

bukanlah ditujukan untukmengalinkan anggaran biaya Perjalanan dinas, melainkan hanyalahmelaksanakan APBD yang telah dengan jelas dan tegas diatur pada mataPasal 2.2.1.1009 a huruf e dan sebagai pelaksanaan perintah Tata TertibDPRD Kabupaten Musi Banyuasin.Diterbitkannya SK Pimpinan DPRD tersebut di atas, bukanlah merupakanperbuatan melawan hukum formil, dan sama sekali tidak dimaksudkan untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi.Berdasarkan keterangan saksi ahli Zulfikri, SE.AK

Idrus, SE.Ak.

PT.MENARABAJA SARANA SAKTI.Berkedudukan pusat di Pontianak dalam hal ini diwakili, Rahmattullah, SE.Ak,Jenis Kelamin : Lakilaki, Umur 40 Tahun, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatJalan Merpati 19 No. 20 A Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu KotaBengkulu dalam Jabatannya selaku Kepala Cabang Bengkulu berdasarkan AktaNotaris No.37 tertanggal 12 Juni 2012, bertindak untuk mewakili dan atas namaPerseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II.3.

MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000, (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No Keterangan Jumlah (Rp.) 1.

MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi

Penolakan (SKP) Bilyet GiroNomor 038887 tanggal 23 Mei 2012 dengan alasan penolakanCek/Bilyet Giro di blokir pembayarannya oleh penarik karenahilang (harus dilampirkan dengan surat keterangan hilang darikepolisian );1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet GiroNomor 038885 tanggal 25 Mei 2012 dengan alasan penolakanCek/Bilyet Giro di blokir pembayarannya oleh penarik karenahilang (harus dilampirkan dengan surat keterangan hilang darikepolisian );Dikembalikan kepada saksi Mochammad Reza, SE.AK

,SE.Ak.,M.Kn., dan JANUARIUS LEGA BOLITOBI, SH., berdasarkanSurat Kuasa Subtitusi Nomor : SKSubs/85/11/2021 tanggal 8 November2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negri Kupang padatanggal 10 November 2021 di bawah~ register Nomor741/LGS/SK/Pdt/2021/ PN.Kpg, selanjutnya disebut sebagaiwn nena nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nner TERGUGAT Il;3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Dr.

61) KPR 127.000.00062. 6 2008 SG E17 36/207 M2 RIKA FEBRIANTI 62) KPR 169.050.00063. 6 2008 SG L27 36/105 M2 SALAKHUDDIN 63) KPR 105.600.00064.) 6 2008 VG 1,2 K25 45/153 M2 BERURI HELMI,ST 64) KPR 169.800.00065 6 2008 VG3 B17 54/180 M2 ASPAHANI,SE.AK 65) ~KPR 184,800.00066 6 2008 VG4 L16 54/135 M2 AHMAD ZAIRIL 66) KPR 155.000.00067. 6 2008 VG4 F05 36/120 M2 JERWIN JAYA 67 KPR 128.000.00068 6 2008 VG4 C15 45/179 M2 JOKO KUNCORO 68) KPR 164.000.00069 6 2008 VG4 G11 36/120 M2 ROSMALINDA PERMATASARI

kegiatan maupun pertanggung jawaban keuangan kegiatan.e Bahwa berdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak

MurfaSurya Mahardika.Bahwaberdasarkan surat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera SelatanNomor:SR143/PW07/5/2013 tanggal 29 April tentang laporan hasil perhitungankerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembuatan Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat KabupatenLahat TA 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Ichsan Fuady, SE(Pembantu Penanggung Jawab), Iri Suhaery, SE (Pengendali Teknis, Yulius SebrangLor, SE.Ak (Ketua Tim), Andi Irawan, SE

Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. keterangan dan pendapat di BAP TahapPenyidikan di bawah janji dibacakan di depan persidangan, memberikan keterangan danpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22disebutkan Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai;Dalam PP 58 Tahun 2005 Tentang

,John Wiclif Aufa dan Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA., maka sesuai dengan ketentuan Pasal162 ayat (2) Jo. pasal 179 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana keterangannyadisamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehinggaketerangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo. pasal 184 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 184 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yangdinilai sebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atas sumpahjabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. sertasetelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua BaratTahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audittersebut menyatakan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tigamilyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah),kerugian keuangan Negara terjadi menurut keterangan/pendapat ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audit tersebut menyatakan bahwa terdapatKerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuhratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian keuangan Negara terjadimenurut keterangan/pendapat ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

11.30 WIB atau setidaktidaknya pada sekira bulanJanuari tahun 2018, bertempat di Ruang Closing Pemeriksa Pajak pada KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaCengkareng, Jakarta Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan SOFIA HARTATIRINGORINGO, SE.Ak

Cherng Tay Indonesia dengan susunan tim, yaitu Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, SE.AK., MM., sebagai Supervisor dan Terdakwa Widhiantoro BinMaskan sebagai Ketua Tim. Dalam proses pemeriksaan pajak PT. Cherng TayIndonesia tersebut didapatkan koreksi restitusi pajak sebesar Rp101.330.000,00Halaman 15 dari 103 Hal.

Bukti T.llIntv8: Foto copy Surat Aset PT Iswanto dalam bentuk Tanah danBangunan yang ditanda tanganioleh Ahmad Ali,SE.Ak.