11.30 WIB atau setidaktidaknya pada sekira bulanJanuari tahun 2018, bertempat di Ruang Closing Pemeriksa Pajak pada KantorPelayanan Pajak Pratama JakartaCengkareng, Jakarta Barat atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah turut sertamelakukan perbuatan pidana korupsi bersamasama dengan SOFIA HARTATIRINGORINGO, SE.Ak

Cherng Tay Indonesia dengan susunan tim, yaitu Terdakwa Sofia HartatiRingoringo, SE.AK., MM., sebagai Supervisor dan Terdakwa Widhiantoro BinMaskan sebagai Ketua Tim. Dalam proses pemeriksaan pajak PT. Cherng TayIndonesia tersebut didapatkan koreksi restitusi pajak sebesar Rp101.330.000,00Halaman 15 dari 103 Hal.

I WAYAN SUKARTIKA, SE.AK berupa :

1. 3 (tiga) lembar Foto copy Surat keputusan Pimpinan Cabang BRI Gatot Subroto nomor Nokep : 178/KC-XI/SDM/08/2020 tanggal 10 Agutsus 2020 yang sudah dilegalisir oleh BRI Kanca Gatsu Denpasar.

• 1 (satu) unit komputer Merk HP Tipe Pro 2000 MT dengan Nomor Seri SGH119PW5L.

SUDIARTO,SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMAD ZULKARNAEN, MT, saksiDrs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan) sebagai PenggunaAnggaran (PA), saksi H.

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, saksi AHMADZULKARNAEN, MT dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan PerwakilanRakyat (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskan Proses penunjukan Travel olehPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, seharusnyadilakukan proses pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya dituangkan dalamkontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini bertentangan dengan ketentuanyang berlaku dalam proses pengadaan Barang

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan)sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCU KUSWANDI, SH.,M.Si.

Kaditersebut, dan selanjutnya terhadap penandatangan berita acara oleh Terdakwatersebut, dan dihubungkan dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan SulawesiTenggara WAWAN RUSTIAWAN,SE.Ak,selaku auditor dari BPKP PerwakilanProvinsi Sulawesi Tenggara menjelaskan, bahwa terhadap dana pembangunan jalansepeda sebesar Rp.1.792.000.000,00, (satu miliyar tujun ratus sembilan puluh duajuta rupiah), pada intinya adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan daerah(APBD) Kabupaten Wakatobi yang digunakan

1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor : 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Menimbang,bahwa selanjutnya dalam Pembelaan/Pledoinya Penasehat HukumTerdakwa menyatakan bahwa Dakwaan Subsidair yang diajukan oleh Penuntut Umumtidak terbukti dan tidak terpenuhi dalam perkara a quo ini. terutama pada unsur Dapatmerugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara karena dalam faktanya abhliWAWAN RUSTIAWAN, SE.Ak

,MBA ;bernama : MUSA ROJAl, SE.Ak dan1. Keterangan saksi ahli MUSA ROJAl, SE.Ak. adalah sebagaiberikut : Bahwa kerugian negara dalam proyekJIDES adalah sebesar Rp. 388.508.500,(tiga ratus delapan puluh delapan jutalima ratus delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa dalam kegiatan JIDES tersebut adapengendapan yang dilakukan oleh pihakCV dan oleh Sujono;Bahwa pengendapan adalah uang yangtinggal dan tidak diteruskan ;Bahwa menurut saksi ahli bahwa CV.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi AhmadZulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (SekretarisDewan) selaku Pengguna Anggaran (PA), saksiH. Ucu Kuswandi, SH.,M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), saksi Drs.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Dentalrawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. UcuKuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmembahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut :1. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampaidengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikanpembulatan pada tanggal 8 September 2011.2.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lrawan,dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), dalam rapat Badan MusyawarahDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi yang memutuskanProses penunjukan Travel oleh Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Cimahi seharusnya dilakukan proses pengadaanbarang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) seperti adanya kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPkK),hal ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam prosespengadaan Barang dan

Sudiarto, SE.Ak, saksi Dentalrawan, dan saksi Ahmad Zulkarnaen, MT.), Terdakwa Drs. EDDYJUNAEDI, M.Pd., sebagai Pengguna Anggaran (PA), dan saksi H. UcuKuswandi, SH., M.Si., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangmembahas dan menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut :Halaman105dari426. Untuk masalah pembahasan Pansus X kita sepakati dari tanggal 5 sampaidengan tanggal 8 September 2011, supaya dapat menyelesaikanpembulatan pada tanggal 8 September 2011.2.

Upah tandatangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif padatahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015,sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah)10.Pembayaran pembelian air lori pada bulan Januari dan Februari 2015sebesar Rp.1.190.000, (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).> Bahwa dalam periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 desember 2015berdasarkan sistem aplikasi keuangan, yang digunakan oleh saksiARDIYANSYAH Als ARDI Bin ABBAS

Upah tandatangan untuk saksi RIDWAN,SE.Ak untuk SPD Fiktif padatahun 2014, yang dibayarkan dari alokasi anggaran Adum 2015,sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah).10.

SYUKUR KELA BRAJO saja yangberbeda akan tetapi keterangan Ahli Agus Riyono, SE.AK juga berbedaatau tidak sama yang termuat dalam Berita Acara Persidangan denganyang termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Keterangan Ahli AGUS RIYONO, SE, AK yang termuat dalam beritaacara Persidangan pada halaman 93 antara lain ; Menurut pendapat saya yang bertanggung jawab adalah sekretariatdaerah;Keterangan ahli tersebut di atas tidak termuat dalam putusanpengadilan tingkat pertama;Bahwa berita acara persidangan

Bali) dengan ketentuanketentuan dan syarat sebagaimanadituangkan dalam pasal 1 s/d pasal 19 dalam Perjanjian Kredit AJEGBALI Nomor : 0217/SR/BSHB/2009 tanggal 20 Mei 2009 sebagaimanabukti surat P1 = T.ll , yang mana pula di dalam setiap halamanPerjanjian Kredit AJEG BALI tepatnya dibawah pojok kanan telahditanda tangani oleh Penggugat(Susana) begitu pula pada halamanakhir Perjanjian Kredit AJEG BALI tersebut telah ditanda tangani pihakBank dalam hal ini ditanda tangani oleh DW.NGK.KT.CATURSUSANA,SE.AK

RUDI ZULFIAN, SE.Ak, Swasta, Warga Negara Indonesia, Passpor RI No. AE815487,selaku pribadi, beralamat di JIn. Raya Pondok Kelapa, Kav. DKI Jin.Pondok Kelapa 10 Blok E12/16, selanjutnya disebut sebagai5 5m Sane 6 5 6 Re 0 8 FH TERGUGAT V;6. PT. NATAKI BAMASA, beralamat di Gedung Graha Surya Internusa, Lt.3 Ruangan305 Jin. H.R. Rasuna Said Kav. XO Kuningan Jakarta Selatan selanjutnyadisebut sebagaibee ee eee ees TURUT TERGUGAT I;7.

RUDI ZULFIAN, SE.Ak, sebagai ow... cece cence ence nee ee ene enee tenesTERGUGAT V;. PT.NATAKI BAMASA, sebagai ............ 0... cece cece eee e nee e eee eneeeneenaeees TURUTTERGUGAT I;. PAN SINO INTERNASIONAL HOLDING Ltd, sebagai TURUT TERGUGAT I;.Mr IDO ARIS VEENSTRA, sebagai .....................04. TURUT TERGUGAT III;. Notaris EDWAR, SH., sebagai .................c cece cee ee eee TURUT TERGUGAT IV; nN~Oo Susunan persidangan:H.PRIM HARYADI, SH.MH.........

MM dariUniversitas Negeri Padang tersebut, ahli Afdal Sati, SE.Ak,CFF dari BPKP PerwakilanPropinsi Sumbar telah melakukankeuangannegara sebagai berikut:audit dalam rangka penghitungan kerugiana. Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar10,86 m*.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 m*.c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik(tidak dilaksanakan).d.

MM dariUniversitas Negeri Padang tersebut, ahli Afdal Sati, SE.Ak,CFF dari BPKP PerwakilanPropinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangannegara sebagai berikut:a. Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar10,86 m*.b. Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 m?.c. Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik(tidak dilaksanakan).d.

SITORUS Se.Ak ANAK DARI PANTAS SITORUS;Bahwa peristiwa tersebut terjadi diperkirakan sejak bulan Juli 2014Sampai dengan bulan Agustus 2017 yang bertempat di sekitar arealperkantoran Pt. SIMS JAYA KALTIM, kec. Batu sopang kab. Paser. Kaltim.Bahwa yang melakukan adanya peristiwa penggelapan dan penipuantersebut adalah sdra. RELLY HARDIANTO dan saksi mengenalnya. Bahwa yang mnjadi korban adalah perusahaan PT. SIMS JAYA KALTIM, danhubungannya adalah pelaku bekerja di perusahaan Pt.

Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. keterangan di BAPTahap Penyidikan di bawah janji dibacakan di depan persidangan,memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:TPK/2019/Farkitang : Tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratusBahwa Tugas ahli adalah melakukan audit dan penugasan lainnyasesuai perintah pimpinan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, evaluasi,verifikasi, dan mengendalikan mutu dari output penugasan di bidangInvestigasi serta mengelola sumber daya

Pasal 184 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yang dinilaisebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atasSumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat EvenriSihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. serta setelah dicermati dalam berkasperkara melekat alat bukti Surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas

kerugianKeuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatanpengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahunanggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimanahasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa terdapat Kerugian KeuanganNegara sejumlah Rp. 3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan jutatujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugiankeuangan Negara terjadi menurut keterangan/pendapat Ahli Evenri Sihombing,SE.Ak

kerugian Keuangan Negara(PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantordinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audit PKKN tersebutmenyatakan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluhtiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian keuangan Negara terjadimenurut keterangan/pendapat Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut : Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3. Selisin volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3 Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5titik (tidak dilaksanakan).

ZAHRUL HARMEN, ST.MMtersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbartelah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negarasebagai berikut: Selisin volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalahsebesar 10,86 M3;Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105M3; Selisin volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah360,5 titik (tidak dilaksanakan

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianHalaman 29 dari 196 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2016/PN.

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianHalaman 35 dari 196 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2016/PN.

RINTARMABUE LUMBAN TOBING, SE.Ak bersama tim, selaku ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu terhadap kegiatan Kabupaten ProgramRaskin di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang KabupatenRejang Lebong tahun 2016, telah ditemukan penyaluran raskin yangtidak disalurkan kepada Warga sehingga menimbulkan kerugianNegara sebesar RP. 132.077.700.00, (seratus tiga puluh dua jutatujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).Adapun rincian Kerugian Negara sebesar RP. 132.077.700.00,(seratus tiga puluh dua juta

Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.27 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp. 904.500.000,00(sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) ;dimana Terdakwa sendiri telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp.476.100.000, (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan BantuanSosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /5 / 2012 tanggal02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak di bawahsumpah di persidangan

untukmenentukan harga per kegiatan selain itu dengan menggunakan harga standard dariBupati setempat ;Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan antara jaminan lelang dan jaminanpelaksanaan, karena yang membuat dokumen kontrak adalah saksi M.Saidin selakuPPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakmengetahul ;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :1AHLI I GDE EKA PRIYOGA , SE.AK

Tanggal 10 Juli 2007 sejumlah Rp. 135.265455,00 ; dan 63e Tanggal 31 Juli 2007 sejumlah Rp. 181.250.000,00,Rp.100.000.000,00 dan Rp. 120.000.000,00 ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebutterdakwa pada dasarnya membenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarketerangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Abhlitersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurutacara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut: AHLI : WISNU DANU SETIAWAN, SE.Ak

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH, SE.AK BIN ALI UDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara

Bersama-sama, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;