Ditemukan 797 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-10-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 26-01-2024
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 600/Pid.Sus/2023/PN Llg Tanggal 25 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Sumar Herti, S.H.
2.Rianto Ade Putra,S.H,.M.H.
Terdakwa:
Syafrianto alias Anto bin Syopian
107 — 111
1.Sumar Herti, S.H.
2.Rianto Ade Putra,S.H,.M.H.
Terdakwa:
Syafrianto alias Anto bin Syopian
107 — 111
Anylady Never Give Up Eye Shadow & Glitter Eyeshadow 1 Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
16. Oimio make up kit fashion colors with vitamin E 1 Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
17. Anylady Mermaid have more fun eye color palette collection 1 Kotak Kosmetika Tanpa Izin Edar
18. Tabita skin care 1 Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
19. Tabita glow skin care 1 Paket Kosmetika Tanpa Izin Edar
20.
Register : 22-11-2019 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PA SIDENRENG RAPPANG Nomor 870/Pdt.G/2019/PA.Sidrap Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
202 — 86
202 — 86
Menyatakan menurut hukum bahwa tindakagndan perbuatan dar Hj.Halia yang telah menjual tanah obyek IV kpAG9t Wate Give hasilpenjualanya dinikmati Ssepenuhnya oleh tergugat IV, V dan VI adalahsebuah tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hakdari Penggugat.11.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1106 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I (KPPU) VS PT. FORISA NUSAPERSADA
696 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
696 — 443 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaanpersidangan, wajib memberi kesempatan yang sama (to give the sameopportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentinganmasingmasing...(dst)Pada buku yang sama di halaman 73, M. Yahya Harahap menegaskanHalaman 6 dari 87 hal. Put.
Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT,dk ; TUAN CHAIRUL MUNIR,dkk
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan atau Majelis yang memimpinpemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yangsama (to give the same opportunity to each party) untukmengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuaidengan acuan berikut:a. Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan,merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak.Oleh karena kesempatan mengajukan pembelaankepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak,pengadilan tidak boleh mengesampingkannya tanpaalasan yang sah;b.
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
516 — 262
516 — 262
Dasril dalam keadaan di Perban dan dipasang Give ;Bahwa Sdr. Dasril dirawat disuatu ruang dilantai 3 kemudian pindah keLantai 8 ;Saksi tidak tahu, tindakan medis yang dilakukan oleh pihak Sakit.Bahwa Saksi tidak tahu, mengenai biayabiaya yang dikeluarkan untukkeperluan perawatan Daasril ;Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Sdr. Dasril langsung dibawakerumah Sakit Siloam dan dirawat selama 9 (Sembilan) hari ;Bahwa Sadr. Dasril sekarang dirawat dirumah orang tuanya ;Bahwa Sdr.
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
269 — 152
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
269 — 152
Mega PersadaPrima to act local agent on behalf of the Celer Resources Limited on theterritory of the Republic of Indonesia (agent).This appointment doesnt give the Agent the right to sign any contractual orfinancial documents on behalf of the principal and does not impose anyfinancial liabilities on the principal.melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa besertaorang lain dalam hal ini adalah DANU PRIHANTARA NURRACHMANsebesar USD 1,378,199.43 (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan
Mega Persada Prima to act local agent on behalf of theCeler Resources Limited on the territory of the Republic of Indonesia(agent).This appointment doesnt give the Agent the right to sign anycontractual or financial documents on behalf of the principal and does notimpose any financial liabilities on the principal.Oleh karena PT.
This appointment doesnt give the Agent the right to sign anycontractual or financial documents on behalf of the principal and does notimpose any financial liabilities on the principal.Bahwa benar skema penjaminan tersebut memunculkan kontrakpembiayaan dan pembelian antara terjamin PT. MPP dengan AAAC(Andalan Artha Advisindo Capital Pte Ltd) untuk pekerjaan yang tidak Halaman 371 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN.
This appointment doesnt give the Agent the to sign any Halaman 400 dari 421 Putusan Nomor 24/Pid.susTPK/2020/PN. Jkt.Pstcontractual or financial documents on behalf of the principal and does notimpose any financial liabilities on the principal.Menimbang, bahwa dari ketiga fakta hukum tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan halhal sebagai berikut :1.PT.
This appointment doesnt give the Agent the to sign anycontractual or financial documents on behalf of the principal and does notimpose any financial liabilities on the principal.Bahwa sikap Terdakwa yang menandatangani perjanjian pada tanggal 16Januari 2013, yaitu Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dana PembelanjaaanBarang antara PT. AAA Komersial dengan PT.
Putus : 14-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 K/TUN/2016 Tanggal 14 April 2016 — SADIYAH, dk ; EPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan atau Majelis yang memimpinpemeriksaan persidangan, wajib memberi kesempatan yangsama (to give the same opportunity to each party) untukmengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuaidengan acuan berikut:a. Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan,merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak.Oleh karena kesempatan mengajukan pembelaankepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak,pengadilan tidak boleh mengesampingkannya tanpaalasan yang sah;b.
Putus : 06-09-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 6 September 2016 — PT JABATEX vs JUBAIDAH, dkk
140 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Asas audi et alteram partem, halaman 72:Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secaraseimbang Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaanpersidangan, wajid untuk memberi kesempatan yang sama (to give thesame opportunity to each party) untuk mengajukan pembelaan kepentinganmasingmasing... ;(Cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat sebagai penegasan.)Halaman 80 dari 85 hal. Put. Nomor 548 k/Pdt.SusPHI/201659.
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
217 — 135
217 — 135
Bukti TI1) yang mengatur mengenai hukum yangberlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:This document is governed by the law in force in the State of Queensland, AustraliaTerjemahan:Dokumen ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara BagianQueensland, Australia7878Sementara ketentuan Pasal 15.3 (a) Perjanjian Aliansi yang mengatur mengenaipenyelesaian sengketa menyebutkan:Tf the parties cannot resolve a Dispute, within 30 days after a party gives noticeunder clause 15.1, any party may give
Register : 25-07-2011 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 444/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 15 Agustus 2012 —
143 — 90
143 — 90
and any amounts due to the Sellers have been paid to the Sellers infull.The Sellers shall have an absolute authority to repossess, sell or otherwisedeal with or dispose of all or any part of the Goods in which title remainsvested in the Sellers.The Sellers shall be entitled to seek a court injuction to prevent the Buyersfrom purporting to sell, transfer or otherwise seeking to dispose of theGoods.The Buyers shall not do or contract to do anything that encumbers or gives,or purports to encumber or give
Register : 01-12-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 638/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tanggal 6 September 2012 — PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES, beralamat di Jalan Pulau Pinang 2 Kawasan industri Medan II Saentis, Deli Serdang, yang dalam hal ini diwakili oleh JUN CAI, SH,Mhum, DALDIRI, SH.MH, M. RAMADHAN LUBIS, SH, J. DATAR MANGAPUL SIBARANI, SH, ARSELAN MOORA, SH dan RISHA NATHALIA SINULINGGA, SH, Advokat/Konsultan Hukum dari âÂÂCHOW & ASSOCIATES LAW FIRMâ berkantor di Jalan Sei Petani No. 18/24 Simpang DI Panjaitan, Kelurahan Merdeka Baru, Kota medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2011, yang selanjutnya disebut ------ PENGGUGAT ;
M e l a w a n
1. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC), beralamat di World Trade Centre Jalan Jenderal Sudirman kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh ERI HERTIAWAN, SH.LLM, AHMAD MAULANA, SH, ARI JULIANO GEMA, SH, MUHAMAD KAMAL FIKRI, SH dan AGNES MARIA E WARDHANA, SH, Advokat pada Law Frim âÂÂAssegaf Hamzah & PartnersâÂÂ, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Pebruari 2012, yang selanjutnya disebut --- TERGUGAT ;
2. BANK INDONESIA, beralamat di Jalan MT Thamrin No. 2 Jakarta 10110, yangselanjutnya disebut ----------------- TURUT TERGUGAT ;
165 — 135
165 — 135
HSBC will give notice to the Counterparty of any setoff so effected under this Section 4.Terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut :4.
Register : 18-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2014 Tanggal 12 Mei 2015 — PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA VS PRESIDEN RI;
290 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 80 P/HUM/2014164.memberikan efek dari kKovenan tersebut kedalam kewajiban hukumdomestik;Point A, General Comments Nomor 9 on Domestic Application of theCovenantThe duty to give effect to the Covenant in the domestic legalorder (Vide Bukti P68).Bahwa dapat disimpulkan Negara memiliki kewajiban hukum baiknasional maupun internasional untuk melindungi hakhak korban yangmana pemenuhan hakhak tersebut harus dapat diakses, segera,efektif serta bebas dari diskriminasi;Pasal 15 Peraturan Presiden
Putus : 28-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 28 Juni 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) vs GENERAL ELECTRIC (GE) TRANSPORTATION, dk.
286 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
286 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2008 tentang pelanggaran padatender give away haji Garuda Indonesia 2007 yang dikuatkan olehPutusan MA No. 582 K/PDTSUS/2009 tanggal 28 September2009;b. Putusan KPPU No. 01/KPPUL/2009 tentang Tender di DirjenListrik ESDM yang dikuatkan dengan Putusan MA No. 721K/PDT.SUS/2010 tanggal 30 November 2010;c. Putusan KPPU No 15/KPPUL/2009 tentang Tender PLNDisjateng yang dikuatkan dengan Putusan MA No, 157K/PDT/SUS/2011 tanggal 23 Maret 2011;d.
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 175_Pdt_G_2014_PN_Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — 1. Cv. Belawan Indah
2. Pt. Mitra Jaya Bahari
3. Cv. Jaya Abadi Trans
4. Cv. Idan
5. Pt. Benua Samudera Logistics
6. Pt. Transporindo Agung Sejahtera
7. Cv. Wahana Multi Karsa
8. Pt. Samudera Perdana
9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat
10. Pt. Berkat Nugraha Sinar Lestari
11. Pt. Tunas Jaya Utama
12. Fa. Multatuli Bakti
13. Pt. Lintas Samudera Jaya
lawan
Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (kppu)
176 — 59
176 — 59
Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 21/2007 (tenderpengadaan pipa PVC di Dinas Pekerjaan Umum, Kota Batam)Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus/2009 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus/2010, terkaitupaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2008(tender give
Register : 15-04-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 175/Pdt.G/2014/PN.Mdn Tanggal 12 Juni 2014 — 1. CV. BELAWAN INDAH, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan I ;
2. PT MITRA JAYA BAHARI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan II ;
3. CV. JAYA ABADI TRANS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan III;
4. CV IDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IV;
5. PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan V;
6. PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VI;
7. CV WAHANA MULTI KARSA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VII;
8. PT SAMUDERA PERDANA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan VIII;
9. KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan IX;
10. PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan X;
11. PT TUNAS JAYA UTAMA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XI;
12. Fa MULTATULI BAKTI, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XII;
13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan XIII;
M e l a w a n
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;
572 — 125
572 — 125
Nomor 52 K/Pdt.Sus/2008, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2008 (tender pembangunan rumah dinas Bupati HumbangHasundutan, Sumatera Utara);Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/PDt.Sus/2009, terkaitdengan upaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 21/2007 (tenderpengadaan pipa PVC di Dinas Pekerjaan Umum, Kota Batam)Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus/2009 jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus/2010, terkaitupaya hukum terhadap Putusan KPPU No. 09/KPPUL/2008(tender give
Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1815 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (ASPAN), dk vs. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED, dk
373 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
373 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa Pasal 3 ayat (1) Arbitration Rules of the United NationsCommission on International Trade Law contained in Resolution 31/98(UNCITRAL Arbitration Rules 31/98) (Bukti Permulaan T.19),menyebutkan:The party initiating recourse to arbitration (hereinafter called theclaimant) shall give to the other party (hereinafter called the respondent)a notice of arbitration;Yang terjemahan bebasnya adalah:Pihak yang mengusulkan penyelesaian melalui arbitrase (selanjutnyadisebut sebagai Penggugat) wajib memberikan
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pdt.Sus/Bpsk/2015/PN.Pbr Tanggal 6 Mei 2015 — PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Vs Mariana
466 — 200
466 — 200
Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,Cetakan ketiga, 2005, halaman 72, berpendapat Pemeriksaanpersidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang.Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajibmemberikan kesempatan yang sama (to give the same opportunity to eachparty) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuaidengan acuan sebagai berikut
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007 Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
521 — 1007 — Berkekuatan Hukum Tetap
521 — 1007 — Berkekuatan Hukum Tetap
We do not believe that there are anyconsiderations of Indonesian public policy that would cause suchcourts not to recognize and give effect to such choice of law"Terjemahan bebasnya:(39) Pilihan Hukum New York sebagai hukum yang berlaku atasPerjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriting Agreement) danPerjanjian Penerbitan Surat Hutang (/ndentures) (termasuk, tetapitidak terbatas, masingmasing Jaminan yang dimuat didalamnya),dan Suratsurat Hutang (Notes) adalah pilihan hukum yang sah.....Kami tidak
No. 445 PK/Pdt/2007not believe that there are anyconsiderations of Indonesian publicpolicy that would cause such courts notto recognize and give effect to suchchoice of law.
withoutlimitation, each Guarantee contained therein) and theNotes is a valid choice of law and, subject toconsiderations of Indonesian public policy, will berecognized and given effect by the courts of theRepublic of Indonesia provided that, based on thestatements of expert witnesses, those courts will bein a position to determine the applicable rules of NewYork law;such counsel does not believe that there are anyconsiderations of Indonesian public policy that wouldcause such courts not to recognize and give
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 751 /Pdt.G/2016/PN JKT.Sel. Tanggal 15 Juni 2017 — PT TIMAS SUPLINDO,
Lawan
1. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),
2. LEIGHTON OFFSHORE Pte. Ltd,
526 — 345
526 — 345
yang menimbulkan keraguan bahwaarbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak kepadasalah satu pihak (tidak obyektif) dalam memberikan putusannya bagi salah satupihak untuk mengajukan tuntutan ingkar juga diatur dalam ProseruralUNCITRAL (Lembaga Arbitrase yang didirikan oleh PBB) yaitu Article 12UNCITRAL Arbitration Rules Ayat (1) dan (2), sebagai berikut:Article 12 UNCITRAL Arbitration Rules Ayat (1) dan (2)(1) Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give
Register : 09-01-2015 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pdt.Sus/2015/PN Mdn Tanggal 18 Maret 2015 — - PT. Wira Karya Utama diwakili Direkturnya : Syahma Arman Pasaribu
- PT. Harida Jaya diwakili Direkturnya Ottom Dalimunthe
- PT. Wira Indo Karya Utama diwakili direkturnya : Muh Syukur Pasaribu
LAWAN
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
279 — 76
279 — 76
PutusanMahkamah Agung Nomor 9 PK/Pdt.Sus/2010, terkait upaya hukum terhadapPutusan KPPU No. 09/KPPUL/2008 (tender give away haji);d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt.Sus/2010, terkait upaya hukumkeberatan terhadap Putusan KPPU No. 23/KPPUL/2008 (tender pekerjaanperbaikan dan pengembangan distribusi PDAM Tirta Siak Pekanbaru);e.