PUTUSANNomor 205/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang mengadili perkaraperkara Pidana pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraTerdakwa;Nama lengkap : SUDIRMAN, DT aTempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat) QRUmur/tanggal lahir : 67 Tahun / 28 September 1949 WYJenis kelamin : Lakilaki LYKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pramuka

Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sekarang disebutPemohon Banding bukan merupakan balas dendam, namun dalamkesempatan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKORBanda Aceh untuk dapat memberi suatu putusan yang mempunyalkeadilan bagi pemohon Banding.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sangat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami PenasihatHukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 208/PID/2021/PT BNA.A.

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding

Empaja Utra RT.08, Kota Samarinda, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tertanggal 11 Oktober 2011 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT :Telah Membaca ;Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diperbuat oleh KejaksaanTinggi Kalimantan Timur, No.PDS23/Fd.1/07/2011, tanggal 12 Juli 2011 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Tenggarong Nomor : B19/Q.4.12/Ft.1/09/2011, tanggal27 September 2011 ;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda,No.25/ Pid.Tipikor

Tipikor/2011/PNSmda,tanggal 04 Oktober 2011, tentang Penentuan hari sidang pertama untukmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah mendengar :Keterangan para saksi dan Terdakwa ;Pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk.:PDS24/TNGGA/09/2011, tanggal 13 Desember 2011, yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa H.M.

RedakSl..............ccseeeeeeeeeeeesereeeeee ~RP 10.000,00Jumlah Nomor : W1.U1// F280 $/90 R099(dudRitis SHAPAbWangiaaPMa, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Pemohon ( Nurhayati )Banda Aceh, 10 Oktober 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERANASM AD LRRD EPPFaRR Nomor 175/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19701207 199203 1 001

PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar Pemohon dan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal24 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2017terdaftar dibawah Nomor : 30/Pdt.P/2017/PN Gto pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon pada tanggal 17 September 1994 telah melangsungngkanperkawinan

.::::::00eseeeeee .Rp. 50.000,PEEP er serseanee anes srs srr sara sem seme A SSS Rp. 10.000,RECAKSI 0... ..ccccececeeceeecceeeeeeeueeeueceeeeueeaueeeneeeees Rp. 10.000,M@tell ......ccccccecccceceeeeeeeueeeueeceeeeeesaeeeaueeeeeeeees .Rp. 10.000,JUMIAN 0.0.0. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp.110.000,(seratus sepuluh ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Il /2021Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Yuswar (Pemohon).Banda Aceh, 2 Februari 2021PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

No.2053 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim AnggotaMajelis yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.

Mohammad Askin, SH. tersebut harusdimuat dalam putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Prof.Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi)telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :> seperti dikemukakan dalam memori banding yaitu pemilikan perusahaantersebut bukanlah kepemilikan sesungguhnya, namun kepemilikan didepan Notaris.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana SondangPandjaitan, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua,ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S. Lumme, SH.Hal. 23 dari 24 hal. Put.

TPK /2014/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTOTITIS Bin TITIS SANG RATUTempat lahir : MenggalaUmur / tgl.lahir : 43 Tahun /05 Februari 1971Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cemara Komplek Pemda

RinaldiPendidikan : SD (tidak tamat)PENAHANAN :e Oleh Penyidik Polres Tulang Bawang TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.e Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dengan jenis penahananRUTAN sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November2014.e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan jenispenahanan rutan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.e Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang

sejak tanggal 11 Desember 2014 sampaidengan tanggal 09 Januari 2015e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Maret 2015.e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang Sejaktanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.e Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor TanjungkarangSejak tanggal 10 April 2015 Sampai dengan tanggal 09 Mei 2015.Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum yang bernama Oktonoventa, SH

April 2015 dengan susunan Majelis, MARDISON,SH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SURISNO, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai hakim anggotaI, danA.BAHARUDDIN NAIM,SH.MH.

TIPIKOR) Hakim anggota I3. ABAHARUDDIN NAIM SH. MH (Ad Hoc. TIPIKOR) Hakim anggota IIDarmawati Panitera Pengganti134135

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

No. 16/PID.TPK/2020/PT.SMRnegara terhadap saksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksi TAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yang perkaranyasudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Samarinda dan masih upaya hukumbanding) dan saksi H. PRASETIANTO (selaku Ketua NPC Provinsi Kaltimyang penuntutannya dilakukan secara terpisah), yaitu terdakwaGUMANTORO, S.ST.

Bahwa dihubungkan sesuai dengan putusanMahkamah Konstitusi bernomor 25/PUUXIV/2016, Menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

MenurutnyaAhli bekerya hanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihakKantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur tanpa melakukancroscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional dan independent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactuallose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harus akurat.

Dengan Demikian juga terdakwa tidak memiliki Kewenangan apapundalam pelaksanaan kegiatan PEPARNAS Riau 2012, sehingga tiada pidanatanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), bagaimana terdakwa dapat dipidanatanpa ada perbuatan materiilnya.Sehingga unsur 3 UU Tipikor tidak terpenuhi.PENJELASAN UNSURUNSUR PASAL 15 UU TipikorSetiap orang yang melakukan percobaan, Pembantuan atau Pemufakatan JahatSebab dalam Pasal 15 Jo Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor hanya dapatditerapkan dalam hal terjadi

Dengan demikian meeting of mind/kesepakatantidak pernah ada.Demikian juga terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sementara mereka Ardiansyahadalah masyarakat sipil sehingga keduanya bukan Pegawai Negeri Sipil, tetapimemiliki kualitas yang berbeda sehingga subyek hukum pasal 15 UU Tipikor ini tidakterpenuhi.

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

Kancil No.01,Anduonohu, Kota Kendar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Leg.

Nomor 186/tipikor/VII/2014/PN.Kdi;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsuratyang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pembacaan Pendapat penuntut Umum;Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi, ahli, saksi Ad Charge, ahliAd Caharge dan Terdakwa;Telah membaca dan meneliti buktioukti

Perkara :PDS05/RP3/Fd.1/06/2014, dibacakan dipersidangan Tipikor Kendari padatanggal 03 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal iniadalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yangmerupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ialakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah Ir.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis,tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami oleh kami JARASMEN PURBA, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H. danKUSDARWANTO, S.H. S.E.

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Manokwari Nomor :W30U7/319/HK.07/3/2017 tanggal 1 maret 2017 Perihal : Pengiriman BerkasPerkara Banding No 11/Pid.SusTPK/2016/PN Mnk a/n : Ir Marthen LutherRumadas,MSi;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS10/MANOK/04/2016tanggal 3 mei 2016, pada pkoknya memuat sebagai berikut :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Ir.

Menimbang bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya pada hari selasa tanggal 13desember 2016 demikian juga Permohonan Banding Terdakwa pada hari itu jugadiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, masingmasing berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 desember 2016, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

sesuai Akta Tanda TerimaMemori Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Mnk, telah diberitahukan dan diserahkanHalaman 23 dari30 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PT JAP.kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari jumat tanggal 3 pebruari 2017 sesuai AktaPemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 11/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN Mnk;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 16 pebruari 2017, yang telah diterima Wakil Panitera PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR

Surat nomor: W30U7/264/HK.01/II/2017 tanggal 13 pebruari 2017 Perihal: Surat Pemberitahuan MempelajariBerkas Perkara;Menimbang bahwa setelah membaca Akta Telahn Mempelajari Berkas PerkaraBanding Nomor 11/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN Mnk kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnyapada hari rabu tanggal 15 pebruari 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal16 pebruari 2017;Menimbang bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan TambahanMemori Banding yangditerima Wakil Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015 Nomor14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah );40Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015,sebagaimana

ternyata dalam Akta Pemberitahuan PermohonanBanding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan

PU TUSANNomor : 06 / TIPIKOR / 2013 / PTYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahir :Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: PUJLISTINA ;: Bantul ;: Perempuan. ;: Indonesia.;: Islam

Hakim Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 28 November 2012 Nomor :46/PNH/XI/2012/P.Tpkor.Yk terhitung sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 18 Desember 2012Nomor : 46/PNH/XI/2012/P.Tpkor. Yk terhitung sejak tanggal 28 Desember 2012sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ; 9.

Advocates LegalConsultants ........Cosultants yang berkantor pada : KARTIKA DEWI & PARTNERS alamat JalanAdhyaksa I/8, Perumahan Banteng Baru, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ; n PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 April 2013No.06/TIPIKOR/2013/PTY.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumdan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan minta banding;Telah membaca Akta tanggal 12 =Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding Jaksa PenuntutUmum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.

TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 10 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN. Bgl, tentang permohonan banding PenasehatHukum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2016;Telah membaca Akta tanggal 12 Agustus 2016 Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Bgl, tentang pemberitahuan permintaan bandingdari Penasehat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;Telah membaca Akta tanggal 15 Agustus 2016 #Nomor:11/Akta.Pid/Tipikor/2016 PN.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------- Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ; ---------------------------------------

TinggiDenpasar untuk pemeriksaan tingkat banding, sebagaimana diamanatkanketentuan pasal 236 ayat (2) KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa PenuntutUmum maupun Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karenaitu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum padapokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor

tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar tentang lamanya Terdakwa dihukum32 Tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar mengenai tidak dijatuhkannya uangdenda pada terdakwa ; Dengan alasan tersebut mohon agar Terdakwa dijatuhi hukumansebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa PenuntutUmum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukanmemori

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2013, sekedar35tentang pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar putusanselengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa Ida Ayu Sri Astuti tersebut diatas,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primairtersebut ; Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaantersebut ; Menyatakan terdakwa