Pelda Eko Hadi Waluyo (Ba Simak BMN Kodim 1006/Mtp)dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena Terdakwamerental mobil kepada Saksi3 dan Saksi3 sudah memberikan keterangan dipersidangan tidak mengetahui bahwa kendaraan yang dirental yaitu HondaBrio warna hitam Nopol DA 1807 BH digunakan oleh Terdakwa untukkejahatan yaitu membawa Narkoba jenis sabu.c.

penangkapan yang dilakukan Saksi berserta petugas Ditres NarkobaPolda Kalteng terhadap Terdakwa bukan yang terbanyak namun peredarannarkotika di kota Palangkaraya sangat mengkhawatirkan sehingga perbuatanTerdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika tersebuttidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap : EKO HADI WALUYOPangkat, NRP : Pelda, 210101 70570380Jabatan : Ba Simak

Denganhandeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan), akantetapi juga "een nalaten (mengabaikan);e Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang;e Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karenamelakukan perbuatan tersebut.Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, "Suatu perbuatan manusia"tidak berarti satu elemen perbuatan saja sebagaimana yang diartikanoleh Hakim dan

PUTRI INDRIANI, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi bertugas di RSUD Rasidin sebagai kepala Unit Gizi;Halaman 71 dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa tidak ada kaitannya langsung dengan saksi sebab saksisebagai Operator Simak BMN di RSUD dr.

RASIDIN Kota Padang; Bahwa Saksi sebagai operator Simak BMN adalah berdasarkanSurat Keputusan Direktur RSUD Rasidin; Bahwa dana kegiatan pengadaan alat kesehatan berasal dariAPBN sebesar Rp.10 Milyar; Bahwa Saksi tidak tahu proses lelang pengadaan alat kesehatantersebut; Bahwa saat ini semua alat kesehatan yang pengadaanya tahun2013 sudah di inputkan dalam Simak BMN; Bahwa Saksi melaporkan kepada Direktur RSUD Rasidin kotaPadang; Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia kegiatanpengadaan

Jadi namanya HGB yang dimaksud sudahberstatus tanah Negara, dengan demikian sudah tidak dapat dilakukanPengkonversian hak secara pribadi (waris, jual beli, dll) Karena sudahjangka waktunya tertentunya sudah habis dan tidak diupayakandiperpanjang lagi ;II..11 Yang mengherankan lagi, coba simak poin nomor 3 (tiga) GugatanA Quo, pada tahun 1995 melakukan Perundingan/Musyawarah..??,kemudian bandingkan dengan poin nomor 4 (empat) Gugatan A Quotahun 1987 melakukan membeli (nyusuki).??

1/Manukaya seluas10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletakdi Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ProvinsiBali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendanaran 33 (tanah seluas 10.900m2) dan Nomor UrutPendanaran 34 (tanah seluas 181.750m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK

Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.e.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang InventarisasiBarang Milik/Kekayaan Negara, tanah tersebut masuk daftarInventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dengan Nomor Register30504036, 30504037, dan 30504033 serta telah terdaftar sebagaiBarang Milik Negara (Sistem Akuntasi Barang Milik Negara/SIMAK BMNdengan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor 72.01.01.01.002.71;4.

1. Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
2. Form cek list/Daftar Simak Pokja
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Bill of Qulaity (BoQ)
6. Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
7. Spesifikasi Teknis
8. Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
9. Gambar/Body Plan

   INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balimelalui saksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.Sf.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Of.98.99.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat

   INKAMINA 909Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.

   MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.

Saksi Aap Alfian Bahwa saksi mengerti mengenai sengketa tanah antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II yang terletak di Bongja Kelurahan Sebalo Bahwa luas tanah milik Polres Bengkayang sesuai SPT adalah 2(dua) hektar ; Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah diajukansertifikat ke BPN ; Bahwa tahun 2016 diajukan Pronas untuk tanah BMN ; Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam kekayaan asetdaerah ; Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam SIMAK BMNsekarang menjadi SIMANTAP

menyelenggarakan tugas danfungsinya.45Bahwa sesuai dengan pasal angka Peraturan Pemerintah No.6Tahun 2006 menentukan BMN merupakan semua barang yang dibeliatau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yangsyah.Bahwa tanah yang terletak Desa Jatimakmur, Kec.Pondok Gede,Kab.Bekasi, Jawa Barat yang menjadi obyek perkara telah diterbitkansertipikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Departemen Pertanahancq.TNI AU serta saat ml telah terdaftar dalam Inventaris kekayaan Negara(IKN) No.50502024 SIMAK

gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat telah = salahHalaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbsmengutip ketentuan Pasal 606a RV dalil dalil yang mengada tidak benarpernyataan yang frustrasi untuk mencari narasi yang seolah olah bisamembuat Posisi Penggugat pada posisi yang benar.Berikut penjelasan singkat mengenai RV, HIR, RBG:RV: Reglement of de Rechtsvordering merupakan Hukum acara Perdatayang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia,lebih jauh simak

dalam posita dan petitumgugatan Penggugat point 4 yang menghukumTergugat untuk membagi '% (setengah) dari hartabersama (gono gini) kepada Penggugat bersifatObscuur Libel (kabur) dan Comulatief objektifgugatan demikian telah melanggar azasketertiban Beracara;Bahwa mempedomani Yurisprudensi standard padapokoknya menekankan Gugatan yang bersifatcomulatif dipersyaratkan hanya dapat dilakukanapabila gugatan itu) masing masing tidak berdirisendiri atau gugatan yang satu sama lain dapatdipisahkan (Mohon simak

Bahwa Pemohon telah mencoba menempuh jalur dengan mengajukanupaya hukum luar bisa mengajukan permohonan peninjauan kembalitercatat dengan Nomor 82 PK/Pid/2012 tanggal 27 September 2012 (videbukti P8), yang amarnya menolak permohonan Peninjauan kembali danmenyatakan putusan yang diajukan peninjauan kembali tetap berlaku,Pemohon simak amar putusan tersebut, yang faktanya juga tidakmencantumkan nama Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Pasal 197ayat (1) hurf I dan Pasal (2), Putusan Nomor 82 PK/PID/2012

Program SosialisasiKopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya Program WorkshopInstalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya Program Penjaminan MutuPoliteknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya Program WorkshopInstalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya Program PenjaminanMutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.Hal 87 Putusan No. 9/Pid.Tipikor/2016/PTBNA52.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

SosialisasiKopertis Wil I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 4.800.000.50. 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan pembayaraan untuk Biaya Program WorkshopInstalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 5.482.000.51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaraan Biaya Program PenjaminanMutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 Senilai Rp. 11.987.600.52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan pembayaraan Biaya Program PengembanganWorkshop Inventarisasi dengan Program SIMAK

Bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan foto copy surat keputusan manayang dimaksud oleh penggugat diterima pada tanggal 10 Mei 2012, jika di simak dandi cermati surat foto copy sertifikat tersebut No. 155/DesaIslam pada awalnya adalahatas nama Penggugat (ROOS KALLIU) yang telah beralih kepada pihak lain yaituROONY KOILAM dengan jualbeli.Bahwa fakta hukum tidak benar Penggugat mengetahui surat keputusan TataUasaha berupa sertifikat hak milik No. 155/Desa Islam pada tanggal 10 Mei2012, yang benar adalah

Jakarta.telah dilakukanpemeteraian kemudian copy atas foto copy bukti 1.20 ;Foto Copy SIMAK BMN telah dilakukan pemeteraian kemudiancopy atas foto copy bukti T.21 ;Halaman 77 dari 97Putusan Nomor 0080/Pat.G/2015/MS.Tkn22.23.24.25.26.Foto Copy Surat Pernyataan Bupati Aceh Tengah Nomor : 591.1/I028/2009 tanggal 08 Juni 2009. telah dilakukan pemeteraiankemudian copy atas foto copy bukti 1.22 ;Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf. telah dilakukanpemeteraian kemudian copy atas foto copy bukti

dandapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas77permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan ,92maka dengan alasan hukum dalam ketentuan undang undangtersebut Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat dibubarkandengan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau PihakYang Berkepentingan dan karena kedudukan Yayasan Bhakti SosialSurakarta berada di wilayah hukum Kota Surakarta, sehinggaPengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk membubarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kita simak

Saksi JUMATI RAHAYU ;Bahwa saksi menjabat sebagai Operator SIMAK BMN padaMadrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu ;Bahwa saksi juga pernah menjadi anggota Panitia Pembelian Tanahdidepan lokasi MAN 2 seluas 1,5 Ha dengan harga 7,5 milyar rupiah;Bahwa tanah tersebut dibeli dari Penggugat pada tahun 2013 ;Bahwa sekarang ini tanah tersebut sudah menjadi asset MAN 2 KotaBengkulu ;Bahwa tanah tersebut belum dibuat Sertifikat atas nama MAN 2 danbelum dibangun karena ada masalah ;5.

Coba simak baikbaik surat Bupati LuwuTimur Nomor: 100/042/Bub/tanggal 8 Januari 2014, PerihalHal. 19 dari 65 Hal. Put.

Keuangan WISMP 2010.54.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).55.Loan Credit WISMP Project 2010.56.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.57.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asili).58.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.59.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.60.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementtation.61.Standar dan Pedoman Pengadaan PengerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen KontrakLampiran

atas dasar apapenggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakahsebagai hibah, warisan atau yang lainnya);Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidakmenjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung darikakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan;Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yangberhak atas obyek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karenadianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond);Mohon simak