Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 02-09-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 404/PDT.G/2014/PN.BDG.,
Tanggal 15 Juni 2015 — ISKANDAR LAWAN IR. ACHMAD SETIAWAN, dKK
56 — 17
  • Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secaratumpang tindin (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787 Persil 130a.S.Il milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidaksah menurut hukum ;6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkanterhadap tanah objek sengketa sebagaimana batasbatas tanahdalam posita gugatan ;7.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
  • Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dan tidak menggambarkan secara tegas nama jalandan berapa luas tanah yang over load/tumpang tindin yangdimaksud olehnya (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah sepatutnya jikaYang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Halaman 44 Putusan Nomor : 26/G/2020/PTUNBLDALAM POKOK PERKARA :1.
    Selain itu, bidangtanah objek sengketa in litis secara fisik telah telah dipagarbeton oleh pihak Penggugat, yang untuk selengkapnya hasilPemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara in litis;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum a quo,Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 1.218 (seribu duaratus delapan belas meter persegi) M2 yang tumpang tindin dengan objeksengketa SHM Nomor: 13680/ Labuhan Ratu seluas 1.671 (Seribu enamratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — NEGARA RI., PRESIDEN RI., cq., GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR cq., PEMEIRINTAH KABUPATEN LUMAJANG cq., BUPATI LUMAJANG cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG cq., KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI I SUKODONO LUMAJANG VS IBU Hj. SA'IDAH ABDULLAH FATAH, dkk.
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1452/B/PK/PJK/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WINDU SATRIA SENTOSA
18 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530 PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — PRASETYO alias YUSUF EDY PRASETYO ; PT SURYA KUTTIM MINING,
77 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat:
Anak Agung Rai Agung Kusuma Dewi, SE, M.Si
Tergugat:
1.Anak Agung Gede Raka als Anak Agung Gede Raka Saba
2.Anak Agung Gede Ngurah Jenek als Anak Agung Ngurah Kenak
3.Anak Agung Gede Dwija Putra als Anak Agung Gede Kolet
4.Ni Luh Indri Miranti
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
Turut Tergugat:
I Made Dwita SH
38 — 25
  • Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 174/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWOTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat II : TOTOK SURYANTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ALOYSIA SUSWATINING ANDRIANI Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Terbanding/Tergugat : ASRI RUKI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
126 — 71
  • Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.
    Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Melawan PT. JUI SHIN INDONESIA
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — LISNA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. KAHAR WIRIANTO;
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 17-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 September 2013 — JADMAL LIMBONG KANUNA sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT 2.LIPMAN LIMOA,SH sebagai Tergugat II Intervensi
74 — 43
  • karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 82/PID/2019/PT PTK
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : NG ANDRY, S.E. Alias KIANG MUA Anak NG TJHE NGIE Diwakili Oleh : TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR, SH
Terbanding/Penuntut Umum : COKI FELANI, SH
157 — 27
  • Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
309 — 184
  • jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin
    Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD
Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
108 — 7
  • atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015
Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2016
Tanggal 21 April 2016 — TOMAS PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHA KOTA MEDAN., II. IKRAMA ANWAR, S.Sos.,MH;
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
101 — 11
  • Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.