Ditemukan 1872 data
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 23 April 2020yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa karena alasan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat adalahTermohon Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negaraobjek sengketa tumpang tindin
89 — 16
tersebutdengan hibah sebagian kepada Tergugat lalu Tergugat kemudianmengajukan permohonan sertifikat kepada BPN sehingga terbitsertifikat dengan nomor 00371 atas nama Hasnawati dan Alm.Marzuki menerbitkan sertifikat sebagian lagi atas nama Alm.Marzukidengan sertifikat dengan nomor 00218, dimana luas secarakeseluruhan + 24.861 M2 dengan dua sertifikat setelah dilakukanpengukuran oleh BPN tersebut.Menanggapi gugatan Penggugat poin 6,7,8 bahwa Tergugat tidakmengakui apabila ada sertifikat yang tumpang tindin
Sebab pada posita gugatan Penggugat hanya menyatakan padahalaman 5 poin angka 11 bahwa yang menjadi inti gugatan adalah bidangbidang tanah sepanjang yang bertumpang tindin dengan bidangbidangtanah milik obyek perkara milik Penggugat tersebut.
Tergugat II telahmengajukan bukti surat T.II.1 & T.1l.2 dan Tergugat III telah mengajukan buktisurat T.Ill.1 s/d T.Ill.16 serta 2(dua) orang saksi masingmasing bernamaArifin,S.E dan Supadmo ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh paraPenggugat secara nyata bahwa Penggugat adalah pemegang hak atassebidang tanah sebagaimana P.1 yaitu SHM No.00220, surat ukurNo.4498/1997 yang oleh para penggugat menyatakan didalam gugatannyabahwa sebagaian tanah milik penggugat tersebut tumpang tindin
TANG, T.UL7, T.1IL8, TALOT.UL14 & T1413, bukti T.11.12, T.1ll.141 danpada akhirnya menerbitkan bukti T.IIl.10 dan T.1.1. samasekali tidakmenunjukkan adanya tumpang tindin dengan bukti surat yang diajukan olehPenggugat II & Penggungat III sebagaimana P.3 yaitu SHM No.00219, suratukur No.4497/1997 dan P.2 yaitu SHM No.00221,surat ukur No.4499/1997sehingga patutlah dinyatakan bahwa Tergugat adalah pemegang sertipikat hakatas tanah yang beritikd baik dan harus dilindungi.Menimbang bahwa terhadap bukti
56 — 23
.03/KUT/2000, tanggal 31 Maret 2000 atas nama ELIN HERLINA SUSANTI,dengan fakta Pemeriksaan Setempat yang ditunjukkan Penggugat di PemeriksaanSetempat tidak sama dengan keadaan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 508/KuinUtara Surat Ukur No.03/KUT/2000, tanggal 31 Maret 2000;Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT BJMMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan tanahsengketa seluas + 373 m*, namun setelah diadakan Pemeriksaan Setempatternyata tanah sengketa tersebut tumpang tindin
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 363 K/Pdt/2008Atas Nama : ROHMANDan sertifikat tersebut telah bertumpang tindin dengan Sertifikat MilikPenggugat terurai di atas Sertifikat Tahun 1985Bahwa, Penggugat XXIll (ROHMAN) telah memindahtangankan tanahtersebut kepada Tergugat XXIV (INAR) tanpa izin Pihak Penggugat.Bahwa Penggugat XXV SARAN telah menyerahkan tanah milikapenggugat;Sertifikat No. :65/ BUSurat Ukur :544/ 1990Luas : 3.837 M2Atas Nama : SARANBahwa Sertifikat tersebut bertumpang tindin dengan Sertifikat MilikPenggugat yang
33 — 20
/PDT/2016/PT.SMR1.3.1.4.dalam kondisi bermasalah karena tumpang tindin denganlahan....dst (Gugatan hal. 3 point 6);1.2.
18 tahun 2004 jo No.39tahun 2014 tentang Perkebunan, memiliki hak ataspermukaan tanah untuk jangka waktu tertentu; Pertambangan dengan IUP, hanya memiliki hak atas bahangalian yang berada dalam tanah tidak termasuk hak ataspermukaan tanah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 134ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarayang berbunyi : "hak atas WIUP, WPR atau WIUPKtidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi"Bahwa karena lahan yang dikerjakan oleh Penggugat bukanlahan yang tumpang tindin
Kesepakatan Konpensasi tanggal 13Nopember 2014 antara Penggugat dengan perwakilan Desa UmaqDian serta adanya Jaminan Keamanan pelaksanaan pekerjaan yangdibuat dalam Berita Acara tanggal 13 Nopember 2014 dimana padapoin 6 disebutkan semua permasalahan lahan yang timbul pada saatdimulainya pekerjaan menjadi tanggungjawab Pemerintahan DesaUmag Dian ;Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasanlahan yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Tergugat Il dalam kondisibermasalah karena tumpang tindin
/PDT/2016/PT.SMRkondisi bermasalah karena tumpang tindin dengan lahan IUPBatubara milik PT.
Bahwa dalam Berita Acara tertanggal tertanggal 07 Maret2015, 26 Maret 2015 dan 09 April 2015 masingmasing padapokoknya disebutkan bahwa Dengan adanya permasalahanlokasi HGU di mana terjadi tumpang tindin dengan IUP PT. FajarSakti Prima serta adanya permasalahan dengan masyarakatDesa Umag Dian sehingga Kontraktor (CV.Kayu Rimba Perkasa)tidak dapat melakukan kegiatan land clearing, sejak tangal 20Desember 2014 sampai dengan 19 Februari 2015. SegalaHalaman 40 dari 66 halaman putusan nomor : 183.
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cikini tanggal 22Desember 2010, Surat Ukur Nomor 00004/Cikini/2010 tanggal 29Maret 2010, Luas 543 M2 atas nama Arifin Pranoto yang terletakatau setempat dikenal dengan nama Jalan Cikini Raya Nomor 59,RT 016, RW 01, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusattelah terdapat cacat Administrasi berupa cacat Prosedur, terdapattumpang tindin hak atas tanah dan data fisik dan data yuridistidak benar, sehingga objek sengketa telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku khususnya
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Jo Siam Ngo Diwakili Oleh : EDWIN ROMMEL, S.H.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya
Terbanding/Penggugat I : H. Busrah
Terbanding/Penggugat II : Hj. Nur Azizah
Terbanding/Turut Tergugat II : Salam bin Noroh
Terbanding/Turut Tergugat III : Bujang Ahmad
95 — 35
putusan yang sebaikbaiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patutmenurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI1.Kewenangan Mengadili;Bahwa berdasarkan posita 12 PENGGUGAT mendalilkan telahmengajukan pengukuran kepada TURUT TERGUGAT , berdasarkanBerita Acara Pengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/I/2019 tanggal11 September 2019, tanah PENGGUGAT tumpang tindin
Kecil semula Sertifikat Hak Milik Nomor 7055, KutipanGambar Situasi Nomor 767 / 79, persil nomor 4, tanggal 2 Mei 1984telah berubah menjadi Surat Ukur Nomor 9285 / 2016, tanggal 1Desember 2016, luas 16.200 m2 (TERGUGAT II);Bahwa berdasarkan posita 13 PENGGUGAT II mendalilkan telahmengajukan pengukuran kepada TURUT TERGUGAT , berdasarkanBerita Acara Pengukuran Ulang Nomor 5/BAPU14.14/I/2019 tanggal Hal 12 dari 52 Hal Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT PTK11 September 2019, tanah PENGGUGAT II tumpang tindin
dari 52 Hal Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT PTK4.FELIX SUSANTO, sehingga gugatan PENGGUGAT danPENGGUGAT II ini dapat dikatakan kurang pihak;Eksepsi gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II Kabur(Exceptio Abscuur Libel);Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT II mendalilkan bahwa 2 ( dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3896, Surat Ukur Nomor 2901/ 2005, tanggal 10 Maret 2005, luas 19.698 m2 dan Sertifikat Hak MilikNomor 3895, Surat Ukur Nomor 2902 / 2005, tanggal 10 Maret 2005,luas 9.731 m2 yang bertumpang tindin
Bahwa berdasarkan dalil posita 10 dan posita 11 gugatanPENGGUGAT dan PENGGUGAT II dengan tegas TERGUGAT danTERGUGAT Il tolak, karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidakpernah mengajukan klaim ke PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il,karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita 12 danPENGGUGAT II pada posita 13 telah nyata dan mengikat Berita AcaraPengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/I/2019 tanggal 11 September2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 5/BAPU14.14/I/2019tanggal 11 September 2019, tumpang tindin
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/1/2019 tanggal 11 September 2019 yang dimohon olehTERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT I, Sertifikat Hak MilikNomor 3896, Surat Ukur Nomor 2901 / 2005, tanggal 10 Maret 2005,luas 19.698 m2 tumpang tindin dengan Gambar Situasi Nomor 767 /1979, persil nomor 3 dan nomor 4, yaitu:6.1.
44 — 22
Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, Para Penggugat mendatangi KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menanyakan syarat syaratbalik nama dari H.Moh.Sedeq ke Wisnu Murti,cs (12 orang) ahli waris,namun setibanya disana Para Penggugat dikejutkan dengan adanyainformasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yangmenanyakan bahwa di atas sebidang tanah tersebut telah terbit sertifikathak milik Nomor : 1497 atas nama Tergugat (H.Subagio) yang didugatumpang tindin dengan sertifikat hak milik Nomor
atas nama Subagiotumpang tindin atau Overlaping dengan sertifikat hak milik No.284 DesaDasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat terbit tanggal 3 Maret1982 dengan surat ukur sementara tanggal 1921982 No.5414/82 seluas954 m? atas nama H.Moh.Sedeq.
252 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena itu gugatan dinyatakan tidak diterima; Bahwa secara substansi, Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimilikiPemohon Peninjauan Kembali /Penggugat tumpang tindin dengan IUPTermohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang terbit lebihdahulu, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada TermohonPeninjauan Kembali Il/Tergugat II Intervensi, Keputusan Tata usahaNegara objek sengketa harus dibatalkan.
140 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkanpidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar karenaJudex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat buktiyang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa; Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa selakuKepenghuluan Darussalam telah membuat/menandatangani Surat EdaranNomor 01/SE/KEPDS/X/2016 yang isinya ...diduga adanya terdapatbanyak permasalahan tumpang tindih lahan, tumpang tindin
351 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Silae Sinergi dilakukan karena IUPB PT.Tanjung Silae Sinergi ternyata tumpang tindin dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Barat: 525.29/K.068/2016, tanggal 19 Januari2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) KelapaHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2020Sawit PT.
77 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbangan:Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik (SHM) atas nama Made Sukarianta, dan kawankawan 18 (delapanbelas) bidang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administratif;Bahwa jika yang menjadi alasan adalah status hak milik dari bidangtanah Para Penggugat yang bertumpang tindin
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggaraksa Adisarana baru mengajukanpermohonan Kuasa Pertambangan pada tanggal 11 September 2008sebagaimana Surat Permohonannya Nomor 001/TSH/BB/IX/2008:4.3 Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Izin UsahaPertambangan maka keluarlah Nomor SIG 2008748 dari DinasPertambangan dan Energi dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus2008 dilakukan cek SIG tersebut guna melihat apakah terdapattumpang tindin dengan izin milik orang lain atau tidak dan hasil cekSIG dimaksud hasilnya menunjukkan bahwa Kuasa
Pertambangan(KP) Penggugat tidak tumpang tindin dengan Kuasa Pertambangan(KP) CV.
85 — 22
Bintang JayaProteina Feedmill.Bahwa dengan demikian dilapangan telah terjadi perbedaankeseluruhan batasbatas tanah obyek sengketa yakni sebelahTimur, Barat, Selatan dan Utara; Bahwa berdasarkan bantahanbantahan hukum diatas makaadalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan aquo di tolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.GUGATAN TIDAK JELAS KEPEMILIKAN ANTARA OBYEKSENGKETA DENGAN PARA PIHAK;Bahwa PENGGUGAT tidak jelas/kabur melakukan gugatan tumpang tindin tentang tanah
GUGATAN ERRORIN PERSONA ( KESALAHAN SUBYEK HUKUM ).Bahwa dalam gugatan aquo PENGGUGAT telah salah menempatkanorang/subyek hukum yakni memposisikan/menarik TERGUGAT sebagaipihak dalam perkara aquo.Bahwa sesuai fakta hukum yang ada TERGUGAT tidak menguasai danmemiliki tanah seperti yang dimaksud dalam gugatan aquo, akan tetapitanah yang di klaim tumpang tindin oleh PENGGUGAT tersebut adalahmilik badan hukum yaknibersertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) atas namaPT.
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ,I dan III;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti sudan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata sertipikat objek sengketa tumpang tindin
66 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ario Legian Cottages yang tumpang tindin dengan Hak MilikHalaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 36 PK/TUN/2018Nomor 1725/Kelurahan Kuta, Luas: 5.100 m2 atas nama AndyLukman, tanah yang terletak di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali;4.
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasanalasan Para Pemohon Kasasi II tersebuttidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik objek sengketa ternyata samadengan lokasi tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2639/Jati Bening milikPenggugat/Terbanding yang diterbitkan tanggal 3 Februari 1995, sedangkanSertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan tanggal 10 Maret 2000,sehingga terjadi tumpang tindin
252 — 250
Bahwa namun demikian, dalamtataran logika berpikir yang wajar, Tergugat selaku pejabat yang berwenangmemberikan IUP pada saat itu, tidak mungkin tidak mengetahui wilayahwilayahyang telah diterbitkan IUP, maka sangat tidak berdasar secara hukum alasanTergugat sebagaimana konsideran menimbang huruf b objek sengketa yangmenyinggung terkait tumpang tindin pemberian izin, terlebin lagi tidakmenyebutkan sama sekali dalam konsideran a quo jika memang ada tumpangtindih penerbitan IUP maka IUP milik Penggugat
dimaksud tersebut diatas maka SuratKeputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata NaskahDinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebuttidak memiliki kejelasan karena Penggugat tidak pernah mengirim suratkepada Tergugat dan tidak benar jika diatas IUP Eksplorasi milik Penggugatterjadi tumpang tindih, bahkan jika benar tumpang tindin
maka mestinyaTergugat memuat secara jelas dalam konsideran surat keputusan bahwa IUPmilik Penggugat terjadi tumpang tindin dengan IUP milik pihak lain atas namasiapa, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenisjenis pelanggaranadministrasi, selain itu, ternyata Tergugat memasukan ketentuan dalamkonsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak
Bahwa terkait alasan Tergugat yangmenyinggung terkait tumpang tindin penerbitan IUP pada konsideranmenimbang huruf b Objek sengketa, tentunya sangat bertentangan denganhasil evaluasi Tergugat sendiri yang menyetujui adanya Penerbitan IUPEksplorasi milik Penggugat.
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraBuku Il, hal. 37);Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat dirugikankarena keputusan yang dikeluarkan Tergugat tumpang tindin dengantanah Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul masingmasing saat ini atas nama Hendrawan Subiana yangtelah diterbitkan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1976 dan kemudiandibeli oleh Penggugat pada tahun 1995, berdasarkan Risalah Lelang Tgl.26 September 1995
Tentang tanah SHM No. 343/Sentul tumpang tindin dengan SHM No.4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul masingmasing a/n Hendrawan Subiana(Penggugat);Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat obyeksengketa, diatas tanah SHM No. 4/Sentul seluas + 17.797 M2 dan SHMHalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 03 PK/TUN/2016No. 3/Sentul seluas + 11.443 M2, yang keduanya telah diterbitkan sejaktahun 1976, dan kemudian telah dibeli oleh Penggugat berdasarkanRisalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/199596
tahun setelah Termohon Peninjauan Kembalimembelinya melalui pelelangan umum (vide bukti T4 dan T5) atau 1tahun setelah objek sengketa atas nama Sentosa Widjaja diterbitkanoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti T2 dan T.II1);Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 03 PK/TUN/2016d. tidak jelasnya berapa luas tanah Sertipikat Hak Milik No.343/Sentulyang tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik No.3/Sentuldan juga berapa luas tanah Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul yangtumpang tindin
Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun 2006 yangmenegaskan, bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmemberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasiKantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundangundangan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada angka IV.Kepentingan Penggugat (sebagaimana termuat pada paragraf 2 dan 3putusan Judex Facti) mendalilkan Penggugat dirugikan karena keputusanyang dikeluarkan Tergugat tumpang tindin
103 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 109 K/TUN/2020prosedur dan substansi yang menyebabkan timbulnya ketidakpastianhukum dan tidak memberikan perlindungan kepada pemegang haknyayang menjadi maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah, sebagaimanatelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex FaktiPengadilan Tata Usaha Negara Palembang; Bahwa oleh karena tanah pada sertipikat Pemohon Kasasi/Penggugatyang terbit lebih dahulu tumpang tindin dengan sebagian tanah padasertipikat objek sengketa, dan fisik tanah dikuasai