• SalinanPUTUSANNomor 78/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:BURHANUDDIN YUSUF, SH., Tempat/Tgl. Lahir Keude1.

  Selaku Kepala KPKNLHalaman 1 dari 40 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT BNALhokseumawe berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU46/MK.6/2017 tanggal16 Januari 2017, tersebut sebagai paraTerbanding/semula Tergugat dan IIPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Mei 2017 Nomor 12/Pdt.Bth/2016/ PNLsk. dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat dengan

  (Seratus limapuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh,pada hari senin tanggal 8 Januari2018 oleh kami, ASsnahwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni,S.H., M.Hum. dan Asmar.S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/Pen.Pdt/2017/ PT.Bna tanggal 13Oktober 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 8Januari 2018 dalam

• Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin sejak tanggal 16Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016.4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PNBanjarmasin sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13Februari 2017.5. Perpanjangan yang pertama (1) Penahanan oleh Ketua Pengadilan TinggiTipikor pada PT Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengantanggal 15 Maret 2017.6.

  CemaraRaya Samping Tulip/Glow Ruko No.5 Kota Banjarmasin berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPutusan Nomor 38 /Pid.SusTPK/2016/P N.Bjm Hal 1dari 102Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor 015/Pid/2016/PN.Bjmtertanggal 23 Nopember 2016 ;PENGADILAN TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca

• NURYADI;

• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota ) Pers TIPIKOR a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos a.n. NURYADI;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggot ) KPK (Komisi Penegak Keadilan) Jateng NURYADI;
• 1 (Satu) lembar kartu ATM Bank BRITAMA warna abu-abu dengan nomor kartu 5221842109047628;
• 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n.

• Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua Tingkat Peradilan Tipikor yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;5. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, danharkat sertamartabatnya;6.

Pembuktian atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganhukum dari Majelis Tipikor Tingkat Pertama, pertimbangan unsurunsur telahmendasarkan kepada faktafakta yang terungkap di persidangan dan telahmendasarkan pada argumen hukum yang memadai sehingga PengadilanTipikor Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut dan diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dalammemutus perkara ini, dengan demikian keberatan yang dikemukakan olehTerdakwa

Berkaitan dengan barang bukti knhususnya nomor urut 813, 814 dan815;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar barangbarangbukti tersebut Supaya dirampas untuk Negara sebagaimana diajukan dalamtuntutan Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Tipikor TingkatPertama, karena barangbarang bukti tersebut sudah tidak dipergunakandalam perkara lain, yang oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat PertamaHalaman 203 dari 203 halaman Putusan Nomor 34/PID.SUSTPK/2020/PT KPGditetapbkan dikembalikan kepada Penuntut

Penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemidanaan kepada Terdakwa,menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu dikaji komponen lainyaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan berpedomanPeraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 tahun 2020 TentangPedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbanganMajelis Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, PERMA Nomor 1 Tahun 2020tersebut

telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwadan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding telah tepat dan benarmaka penjatuhan pidana tersebut beralasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selain dan selebihnya,Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbanganPengadilan Tipikor Tingkat Pertama, sehingga atas halhal tersebutberalasan untuk dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasmaka Putusan Pengadilan Tindak Pidana

• (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pat.P/2019/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

• Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari terhitung sejak 25 Pebruari2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP dalam perkaraterdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG.

• Banda Aceh, sejak tanggal 12Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;10Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkHalaman 1dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNAPENGADILAN,yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

• Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut Putusan TipikorYos Rauke dan Fadil Kurniawan), telah membuktikan Yos Rauke dan FadilKurniawan jelasjelas mengetahui dan terlibat dalam proses penempatan danpencairan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, sebagaimana jelasdisebutkan dalam faktafakta hukum yang terungkap dan tercantum padaPutusan Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, antara lainsebagaimana berikut :12.1.

  PFM;Bahwa pada putusan pidana Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, telahmenyatakan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat adalah tindakpidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjut, dimana dalam tindakpidana tersebut jelasjelas melibatkan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWANyang merupakan pejabat Penggugat yang berwenang dalam proses penempatandan pencairan dana deposito (DOC).

  Bank Mega TbkJababeka) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P31);Keputusan Perkara Pidana No: 1908 K/PID/SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012dengan Terdakwa IR.

  atas nama pejabat Penggugat bernama Yos Rauke danFadil Kurniawan, putusan perkara tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetapmenyatakan adanya advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabatPenggugat;Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugattersebut adalah kabur sehingga mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak tidak dapat diterima;B.

  Exeptie Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) :Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Tbk adalahsangat keliru dan tidak tepat (error in Persona) karena dengan adanya putusanperkara tipikor atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan,Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa ltman Harry Basuki, Terdakwa Ilham MartuaHarahap yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa paraTerdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

• Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggI DKI Jakarta tanggal 02 November 2017No.316/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 November 2017sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;9.

  Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 November 2017No.327/Pen.Pid/TPK/ 2017/PT.DKI, sejak tanggal 02 Desember 2017sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;10.Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia.

  Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta selaku Hakim Ketua, NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH. DanACHMAD YUSAK, SH.,MH. Hakimhakim Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, serta HENING TYASTANTO ,SH., CN. Dan Drs. H.RUSYDI, SH. Hakimhakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKIJakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan SuratHal. 55 dari 56 halaman Put.

• Tipikor Semarang, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; ------------

• Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----------------------------------------
• Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ------------------
• Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------

1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati

   tertanggal 30 September 2013, dimana pernyataan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013 ; Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarakepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 Oktober 2013,sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikesempatan untuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yangdimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuanini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa, masingmasing telah mengajukan MemoriBanding pada tanggal 23 Oktober 2013, diterima Kepaniteraan PengadilanTipikor Semarang tanggal 24 Oktober 2013 dan tanggal 06 Nopember 2013,diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor

   Memori banding dari terdakwa mengemukakankeberatankeberatan sebagai berikut ; Bahwa uang yang dianggap sebagai kerugian negara pada kenyataannya didesa saya gunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan desa, sebagaimanayang saya sampaikan pada pledoi saya tanggal 27 Agustus 2013 dan Duplikpada tanggal 10 September 2013 ; Bahwa fakta pendukung administrasi bangunanbangunan yang tidak adadikarenakan tidak tertibnya penataan administrasi desa ; Mohon kepada Pengadilan Tinggi Tipikor untuk mempertimbangkan

   Tipikor Smg dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan kepadanya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalamtahanan ; 222222 n nn nnn nn nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor

   Tipikor Semarang,tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut ; o Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangiseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; o Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; o Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 231 Tahun2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan ADDKabupaten Banjarnegarta ; 2. 1 (satu) bendel copy Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 399 Tahun2010

• ., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak., AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11 November 2013) pada tanggal 12 Desember 2006 atau pada tanggal 20Desember 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2006 sampai

  Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Sisca Tinneke Dengah selaku pribadi bertindak baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan SjariefHidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal 11 November 2013); Muhammad Yasir, S.E., Ak, AmboSappe alias Ambo, S.H., (keduanya terpidana berdasarkan putusanPengadilan Tipikor Manado Perkara Nomor 06/Pid.Sus/2013/PN.Mdo tanggal11

  berikut: Dalam kedudukan selaku pemilik tanah untuk pembangunan GedungBPK RI Perwakilan Sulut Terdakwa bersamasama Panitia Pengadaan TanahProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara untuk KantorPerwakilan BPK RI di Manado untuk Tahun Anggaran 2006, dan TahunAnggaran 2007, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dalamkedudukan sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa bersamasama denganSjarief Hidayatulloh, S.H., Wahyudi bin Ika Suwita, (keduanya terpidanaberdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

• YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdatapermohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonandari:NIRWANA, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 1969, Jenis KelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNStempat tinggal Jalan Merak Nomor 50, Desa Neusu Aceh,Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR

• Redaksi >: Rp. 5.000,Jumlah : Rp.151.000,Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaDiberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2019/PN Bgl

• Tipikor/2013/PN.Gtlo tertanggal 26 September 2013yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FAISAL MODOOETO,S.Sos, MH., tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT;2.

  Tipikor/2013/PN.Gtlo Jo. Nomor: 14/Pid.Sus/2013/PT.Gtlo atasHalaman 59 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOnama Terdakwa Hasniah Tomayahu, SE terdapat foto copy barang buktidimaksud, yang telah dijilid menjadi satu dengan berkas tersebut.

  Tipikor/201 3/PN.Gtlo ....Halaman 60 dari 62, Putusan No: 15/PID.SUS/2013/PT.GTLOPN.Gtlo tanggal 26 September 2013 tentang kualifikasi tindak pidana,penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dan mengenaistatus barang bukti dalam perkara ini, sehingga amarnya berbunyisebagai berikut: 0 220 enone nn nnn ence nnn nnn nnn1.Menyatakan Terdakwa Mohammad Faisal Moodoeto, S.Sos, MH.tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak PidanaKorupsi

  (Hakim Ad Hoc Tipikor) padaPengadilan Tinggi masingmasing sebagai anggota, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 18 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh POEDJI RAHARDJO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun PenasihatHUKUMNY a. 22 none n nnn nnn nnn nnn cn nn nnn ene nn etennnnnne cence nnn nnnennteennensns esHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD TTDIMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

• Kemudian ada laporan masyarakatkepada pihak kepolisian, selanjutnya kepolisian dan kejaksaan masuk untukmelakukan penyelidikan, itu agak susah kita, jadi BPK dan Inpektorat tidakbisa apaapa, yang semestinya kepolisian dan kejaksaan harus menghargaiinstitusi negara inl; Bahwa saksi menerangkan kasus Penggugat disidangkan di PengadilanTindak Pidana Tipikor di Pengadilan Negeri Manokwari di tahun 2015; Bahwa saksi menerangkan yang dijadikan terdakwa ada 4 (empat) orang; Bahwa saksi menerangkan ada 2

  Bahwa saksi menerangkan sudah membaca SK PTDH atas nama Penggugatdan semua redaksinya hampir sama dengan milik saya dan dalampertimbangan itu hanya undangundang saja yang disebutkan tetapi tentangputusan tipikor tidak disebutkan; Bahwa saksi menerangkan mengetahui SK PTDH diterbitkan tanggal 4Oktober dan mulai berlakunya SK PTDH 1 Nopember 2019; Bahwa saksi menerangkan menerima SK PTDH di bulan Nopember danterakhir kita terima gaji di bulan Oktober tetapi di bulan Nopember sudahtidak terima gaji;

  Nopember 2019 kamimengajukan keberatan kepada Walikota Sorong tapi hingga diajukan gugatanke sini masih belum ada tanggapan; Bahwa saksi menerangkan saksi dan Penggugat tidak pernah dipanggil ataudiberitahukan akan ditindaklanjuti hasil Putusan Pengadilan oleh Tergugat; Bahwa saksi menerangkan hanya menerima petikan putusan yangdiserahkan ke PH dan kalau salinan putusan yang lengkap tidak menerimadan kalau mau salinan putusan lengkap dengan pertimbangannya harusminta kepada Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

  . 10/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnk, tanggal 05Oktober 2015, Menyatakan terdakwa Maklon Manibury, S.Sos telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersama sama, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, (Lima PuluhJuta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (dua) Bulan, dan putusan pengadilan tipikor

• Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. sejak tanggal03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal O2November 2019sampai dengan tanggal 31Desember 2019 ;Hal.1.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;5.

  Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/20926/HK 07/12/2019,tertanggal 31Desember 2019 kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri KabupatenMalang ;3.

  Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.8.10.11.Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Timur NomorW14.U.1/520/HK 07/1/2020, tertanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari2020 diterima pada Kepaniteraan

  Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :W14.U.1/521/HK 07/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya ;Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

• Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah).Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Banjar pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor 09 /Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  ;Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR /2015 / PT.BDG tanggal 13 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa padatanggal 23 Februari 2016, Nomor 9 / Akta.Pid.Sus / 2016 / PN.Bdg.

  2016, dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10Hal. 106 dari 144 hal.

  No.791 K/Pid.Sus/2016Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 43 / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 13Januari yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor 109 / Pid.SusTPK / 2015 / PN.Bdg tanggal28 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.2.

  Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.ttd./ H.

• PUTUSANNomor 2245 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa:Nama : MARIDUN BINTANG bin Alm ALI NAFIAHBINTANG ;Tempat lahir : Tapindo Hara (Sidikalang) ;Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 04 Juli 1974 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Damar No. 10 = Sidikalang, ProvinsiSumatera

  Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 22/PID/Tipikor/2012/PT.BNA., tanggal 27 September2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No.74/Pid.B/2011/PNSKL.

  memberikan alasanalasan dan pertimbangan hukumnya terlebihdahulu seperti diwajibkan oleh Undangundang ;Bahwa Judex Facti telah keliru dengan adanya memori banding daripembanding, namun Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabaikan begitusaja tanpa adanya alasan pertimbangan hukum ;Bahwa diluar tersebut di atas , maka Judex Facti harus memeriksakeseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Factitelah keliru dalam menerapkan hukum ;Bahwa perimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

  timbul ketidak sesuaian dalam putusan menguatkandari primair ke subsidair, jelas adanya keraguraguan ;Bahwa Hakim Majelis raguragu memutuskan perkara harus menguntungkankepentingan Terdakwa (in dibio proreo) ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian bahwa berdasarkankedudukan sebagai Judex Facti akan tetap mempergunakan kewenanganuntuk memeriksa faktafakta hukum dan penerapan penerapan perkaraa quo ;Bahwa Hakim Anggota II Drs.H.Rusydi,SH tidak sependapat dengan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor

• Lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1960Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamPekerjaan : PNSTempat Tinggal : Blok Pulomas Rt 01 Rw 02 Desa Kedawung KecamatanKedawung Kabupaten CirebonTerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;e Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September 2013 ;e Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ;e Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ;e Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01 April 2014sampai

  dengan tanggal 30 April 2014 ;e Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;e Perpanjangan Penahanan KotaDiperpanjang Penahanan Kotanya oleh Wakil KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal29 Juli 2014 ;Perpanjangan Penahanan Kotaoleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh

• Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.

  Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena

  Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

  Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

  Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.