Ditemukan 864 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : departemen depeartemen departement departeman deparetemen dapertemen departemenã
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2011 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 488/PID.B/2009/PN.SKA
Tanggal 23 Agustus 2010 — DRS. AMSORI, S.H., M.PD DKK
136 — 40
  • membuat keputusan siapa yang mencetakbuku itu) yang dalam hal ini ditunjuklah Balai Pustaka dankalau hanya Balai Pustaka yang diberi hak untuk itu maka bisa106saja hal tersebut sesuai dengan pasal 12 ayat (2) huruf' c.ivsebagai penyedia barang tunggal;Bahwa apabila buku tersebut tidak di cetak di balai Pustaka makaitu. merupakan tanggung jawab dari balai pustaka dan hal itudidasarkan pada SK Mendikbud Nasional nomor 044/U/1994 dan SKtersebut masih berlaku berdasarkan Surat dari Kepala BiroHukum Depertemen
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
542 — 676
  • Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12 Nopember2011;Bahwa isi dari RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 adalah terkait jual beli saham antara Hartono Karjadidengan Sri Karjadi untuk saham sebanayak 20 lembar saham dengannilai nominal Rp. 10.000.000, seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000, ;Bahwa atas RUPS PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tanggal 12Nopember 2011 kemudian dibuat Akta No. 11 Tanggal 14 November2011 selanjutnya Akta No. 11 Tanggal 14 November 2011 tersebutdikirim ke Depertemen
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
112 — 45
  • menggunakan laptopnama pemohon yang baru atau pemesan ljazah yang mendapatkanijjazah tanpa melalui tahapan kegiatan Belajar mengajar dan ujiannasional Penyetaraan kemudian langsung dicetak; Bahwa Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangkokosong Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)Penyetaraan dibuat dari kertas karton berwarna putin kemudianterhadap kertas karton tersebut di ubah warnanya terlebih dahuludengan di print berwarna kekuningan agar menyerupai blangko ijzahasli yang dikeluarkan oleh Depertemen
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 07-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 22/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Rahmat Fitra Bin M. Yusuf
131 — 94
  • langsung Print atau cetak oleh Saksi ASNAWI ,Yang ke kedua Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen ijazah paket A,Bdan C bersama dengan Saksi ASNAWI dengan cara Terdakwa membuat ataumencetak sendiri Blangko kosong ijazah Penyetaraan dan blangko kosongSurat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Penyetaraan dari kertas kartonberwarna putin kemudian terhadap kertas karton tersebut di ubah warnanyaterlebih dahulu dengan diprint berwarna kekuningan agar menyerupai blangkoijazah asli yang dikeluarkan oleh Depertemen
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2013 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Mtw
Tanggal 15 Oktober 2014 — 1. Dura Teloek Mambang 2. Macan Teloek Mambang 3. Lamiang Teloek Mambang LAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya 2. Ketua Mahkamah Agung R. I Cq. Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng Cq. Ketua Pengadilan Negeri MTw. 3. Kepala Kejaksaan Agung R. I Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Cq. Kepala Kejaksaan Negeri P. Cahu 4. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalteng Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Murung Raya 5. Mariana 6. Sumandi 7. Barata A. Satu 8. Yahya Berita 9. Mastiah 10. Gandi 11. Nuryakin 12. Mardiana 13. Nyahu Ranan 14. Yansah J. Udang 15. Lunas 16. Abas 17. Tarji 18. Helmi 19. Darwito 20. Mulyono 21. Puji Astuti 22. Nyoto Prayitno 23. Siti Rahayu 24. Pujo Sarwono 25. Darwati 26. Dewi Sriratmi 27. Liana Midel Yoseph 28. Wilem 29. Norman 30. Paijan 31. Jepin Siragih 32. Sucipto 33. Warsito 34. Maryeni Yalpari 35. Sujito 36. Samrah 37. Menteri Agraria Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pop. Kalteng Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Murung Raya 38. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya 39. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya Cq. Lurah Beriwit
78 — 7
  • Kalimantan Tengahtertanggal 16 September 1980,diberi tanda TT.I/T.III 2.3 ;8.Fotocopy Surat Penunjukan Bupati Kepala Daeah Tk.II Barito Utara tertanggal 15Juli 1980, diberi tanda TT.I/T.IIl 2.4 ;9.Fotocopy Pengumunan Depertemen dalam Negeri Direktorat Jenderal Agrariatertanggal 17 Juli 1980 No. KA.545/D.1.6/VII/1980, diberi tanda .TT.I/T.III 2.5 ;10.Fotocopy Risalah Pemeriksaan Dan Penaksiran Nilai Tanah dan BendaBendaDiatasnya tertanggal 11 Juli 1980 No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.Smda
Tanggal 8 Februari 2012 — H.ASRANUDDINSYAH AKIL SAMIT, SE, M.Si
77 — 17
  • di samarinda;Bahwa BPD Kaltim menjadi Bank Pembina/Pelaksana dalam program bantuan danabergulir agribisnis tahun 2004 sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama KementerianKoperasi dan UKM dengan Bank BPD Kaltim dengan Nomor24/SKB/Dep.3/VII/2004,Nomor : 046/BPD,PST/PRJ/IX/2004 tanggal 26 Agustus 2004;Bahwa saksi berfungsi sebagai koordinator pengatur didalam tugastugas itu, dibawahsaya ada beberapa departemen lagi, jadi yang melaksanakannya adalah departemendepartemen tersebut termasuk didalamnya depertemen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera, 2. PT. Swakarya Permaijaya, 3. PT. Bumi Upaya Griya, 4. PT. Suryacipta Bumipermai, 5. PT. Swadaya Prada Pratama, Lawan 1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk, 3. PT.Karabha Digdaya, 4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
167 — 90
  • Yang kemudian oleh Tergugat dan Tergugat II piutang Tergugat IIItersebut telah dijual dan diserahkan kepada Tergugat V (Badan PenyehatanPerbankan Nasional/BPPN) yang didalam perkembangannya karena telah habismasa kerjanya diambil alih oleh Negara in casu Depertemen KeuanganRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa atas penyerahan piutang tersebut maka ParaPenggugat telah mohon kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat V agardapat dilakukan perjanjian hak opsi pembelian kembali sahamsaham TergugatIll
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Perdata
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bbu
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
406 — 1199
  • Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 ;Halaman 122 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuSurat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut dijadikandalil oleh Penggugat sebagai dasar perolehan hak atas objek gugatanPerkara a quo seluas 4.650 Ha, padahal Surat Kepala Badan Inventarisasidan Tata Guna Hutan tersebut secara jelas hanya memuat :1) Jawaban surat dari Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi danTata
    Surat Bupati Lampung Utara tersebut dijadikan dalil oleh Penggugat sebagaidasar perolehan hak atas tanah objek gugatan perkara a quo seluas 4.650Ha, padahal Surat Bupati Lampung Utara tersebut secara jelasmenggambarkan :1) Tentang pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IILampung Utara kepada Penggugat, banwa pembukaan areal hutan yangdimohon mendahului pelepasan areal hutan sudah dapat dilaksanakan ;2)Surat Bupati Lampung Utara tersebut sebagai tindak lanjut daripelaksanaan Surat Depertemen
    Jawaban surat dari Depertemen Kehutanan BadanInventarisasi dan Tata Guna Hutan atas Surat Permohonan Penggugattanggal 14 Juli 1983 Nomor XXINSIP/83.030, yang intinya memohonuntuk mendapat izin Membuka Kawasan Hutan seluas lebih kurang7.500 Ha Ex HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutansesual dengan ketentuan yang berlaku ;2.
    Tentang pemberitahnuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IILampung Utara kepada Penggugat, bahnwa pembukaan areal hutan yangdimohon mendahului pelepasan areal hutan sudah dapat dilaksanakan ;2.Surat Bupati Lampung Utara tersebut sebagai tindak lanjut daripelaksanaan Surat Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan TataGuna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 Perihalpermohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXIXXIll P.G.
    Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 ;Halaman 730 dari 1222 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2019/PN BbuSurat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut dijadikandalil oleh Penggugat sebagai dasar perolehan hak atas objek gugatanPerkara a quo seluas 4.650 Ha, padahal Surat Kepala Badan Inventarisasidan Tata Guna Hutan tersebut secara jelas hanya memuat :1) Jawaban surat dari Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi danTata
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — HERU CAHYO SETIYONO ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG ;
411 — 415
  • Depertemen Keuangan memberikan imbal jasapenjaminan dari kredit/pembiayaan yang dijamin kepada perusahaanpenjamin.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM
78 — 33
  • Yang menerima sertifikat adalah dibagian/depertemen terdakwa, dan bagian Legal;Bahwa tanah yang digunakan sebagai jaminan PT.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
388 — 234
  • SWAKARYA INDAH.2 lembar foto copy yang dilegalisir dari Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor : KB.320/466/Mentan/XII/95, tanggal 8 Desember 1995Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Sak35.36.37.38.39.40.41.prinal persetujuan perubahan jenis tanaman kelapa sawit seluas 15.000Ha. di Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, beserta 1lembar lampiran monitoring perkembangan pelaksanaan fisik persetujuanprinsip usaha perkebunan.9 lembar foto copy yang dilegalisir surat dari Depertemen
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
206 — 59
  • Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal JasaPenjaminan dari kredit / pembiayaan yang dijamin kepada perusahaanpenjamin;Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan PenjaminanKUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada PerusahaanPenjamin PT.
    Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan darikredit / pembiayaan yang dijamin kepada perusahaan penjamin.Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan PenjaminanKUR Bank Jatim Cabang Jombang tersebut dijaminkan kepada PerusahaanPenjamin PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 7 April 2011 — dr. ACHMAD SUJUDI, M.H.A.
142 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gunawan Pranoto, Apt dan Rinaldi Yusuf(berkas perkara diajukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi antara bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Agustus 2004 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun2004, bertempat di Kantor Depertemen Kesehatan Republik Indonesia (DepkesR.I.) Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav. 49 Jakarta Selatan, di Rumah DinasMenteri Kesehatan R.I.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM.
97 — 34
  • Yang menerima sertifikat adalah di bagian/depertemen terdakwa, dan bagian Legal;Bahwa tanah yang digunakan sebagai jaminan PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 29-07-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 43/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 18 Januari 2016 — USMANTONO Bin MUSLIM KASNO (Alm);
56 — 34
  • Mahzar Kadir) denganketerangan sebagai BOOKING SILVA DEPERTEMEN KEUANGAN Transfer keANDY BACHTIAR dengan nomor rekening 119.0005339492 sejumlah Rp500.000.000,00. Penjelasan dari Sdr. Sarlin Warlina penyerahan dana iniberdasarkan perintah lisan terdakwa kepada Sdr. Sarlin Warlina dan Cek dicairkanoleh Sdr. Sarlin Warlina dan uangnya ditransfer kepada seseorang bernama AndiBachtiar melalui Rekening Bank Mandiri nomor 1190005339492 a.n.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
YUDAS SWASRA ALS ALOY anak dari Alm. SIAUNAM JUNG.
250 — 447
  • seseorang tersebut harus ada Sertifikasi dari lembagayang ditunjuk untuk itu jadi kehadiran Terdakwa Yudas Swasra Alias Aloy anakdari Alm Siaunam Jung waktu Survey Indentifikasi tidak dibenarkan apalagiSurvey Indentifikasi tersebut untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri HPSdan dilaksanakan kegiatannya pada Tahun 2016;Bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut oleh Tim yang dipimpin oleh saksiMulyanto,ST.MM.MT tersebut bertujuan untuk menentukan besarnya dana yangdiajukan oleh Tim Survey pada Depertemen
    tersebut harus ada Sertifikasi dari lembaga yang ditunjukuntuk itu jadi kehadiran Terdakwa Yudas Swasra Alias Aloy anak dari AlmSiaunam Jung waktu Survey Indentifikasi tidak dibenarkan apalagi SurveyIndentifikasi tersebut untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri HPS dandilaksanakan kegiatannya pada Tahun 2016;Menimbang, bahwa karena Survey Indenditikasi tersebut oleh Tim yangdipimpin oleh saksi Mulyanto,ST.MM.MT tersebut bertujuan untuk menentukanbesarnya dana yang diajukan oleh Tim Survey pada Depertemen
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 4 Februari 2015 — ENDANG SRI HANDAYANI, SH.,Sp.N.,MH
113 — 35
  • Depertemen PekerjaanUmum, yang ditujukan kepada Kades Nyatnyono, sesuai surat DepartemenPU Prop. Jateng nomor TN.13.03w.11/02 tanggal 13 Pebruari 2001 ;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh MajelisHakim di persidangan ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;27.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 Juli 2018 — DR. H. Dadan Akhmad Muharam, Amd, MM bin H. Deden
91 — 44
  • Cianjur berdasarkan Penunjukkanoleh Kasubag Kepegawaian Depertemen Agama Kab. Cianjur yaitu sdr.SUDIRMAN, atas persetujuan Kepala Departemen Agama Kab. CianjurTahun 2009, terkait saksi diangkat sebagai Ketua Koperasi DepartemenAgama Kab. Cianjur tidak ada Surat Ketetapan atau Surat PerintahTugas dari Kepala Departemen Agama Kab. Cianjur.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
125 — 38
  • menugaskanauditor profesional untuk melakukan audit investigative ataupenghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan permintaanBPKP termasuk salah satu instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 6dan penjelasan UndangUndang RI nomor 30 / 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) :1) Penjelasan pasal 6 : Yang dimaksud dengan instansi berwenangtermasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan PenyelenggaraNegara (KPKPN), inspektorat pada depertemen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 146/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Maret 2016 — Pidana - SLAMET PURWANTO bin ABDUL HAMID
136 — 125
  • membuatperalatan Rumah Sakit semacam meja periksa, ranjangpasien standar baskom, standar Infus dan lainlain, dankaitannya dengan Hofin yaitu: saksi selaku pemilik Hofin danmemberi nama Hofin dari tahun 1994;e Bahwa Perusahaan saksi yaitu Hofin tidak berbadan Hukumkarena perusahaan saksi kecilkecilan usaha rumahan(Home Industri), namun saksi mempunyai Surat Tanda DaftarPerusahaan dari Badan Pelayanan Perijinan TerpaduPemerintah Kota Bogor tanggal 08 Juni 2010, Surat TandaPendaftaran Industri Kecil dari Depertemen