dari atas hak utama(a primary right) selaku pihak yang berkepentingan atas pembelian secara kredit(angsuran) mobil Toyota Avanza Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa selain itu sikap kehatihatian haruslah dipertimbangkandalam relevansinya dengan prinsip itikad baik, yang berhubungan dengan prinsip duty ofcare yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hatihati yang kadangkadangdirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum yangmensyaratkan agar supaya seseorang betindak

saksi tahu muka merekaakan tetapi tidak tahu namanya;Bahwa, saksi tidak menegur dan melarang atas perbuatan para terdakwa karenasaksi melihat perobuatan para terdakwa sangat anarkis, saksi tidak mau terjadi adufisik, kKeluarga saksi hendak melawan akan tetapi saksi melarang;Bahwa, Edis yang bertindak sebagai operator musik pada malam kejadian tersebutsampai berobat di Rumah Sakit Lela karena luka pecah di kepalanya akibatdilempar oleh para Terdakwa bersama temantemannya;Bahwa, ketika para terdakwa betindak

dari 83 halaman Putusan No.: 7/Pid.B/2016/PN.Mme30Bahwa, saksi tidak menegur dan melarang atas perbuatan para terdakwa karenasaksi melihat perobuatan para terdakwa sangat anarkis, saksi tidak mau terjadi adufisik, keluarga saksi hendak melawan akan tetapi saksi melarang;Bahwa, Edis yang bertindak sebagai operator musik pada malam kejadian tersebutsampai berobat di Rumah Sakit Lela karena luka pecah di kepalanya akibatdilempar oleh para Terdakwa bersama temantemannya;Bahwa, ketika para terdakwa betindak

Bahwa pengertian unsur sebagai yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan , jika perbuatan pidana yangdilakukan lebih dari satu orang baik betindak secara bersamasama maupun secarasendirisendiri, sehingga masingmasing mengambil peran untuk terjadinya suatutindak pidana, apakah dipandang sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan .

Ikapharmindo Putramas sebagai TERGUGAT tidakmempunyai hubungan hukum dan tidak betindak untuk atas namadengan PT. Indo Piling Raya.8. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 11, 12 dan 13 adalah dalil yang tidakberalasan dan tidak berdasar hukum;9.

materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Iadalah bukan mengenai ketidak wenangan Hakim, maka Eksepsi tersebut sesuai denganketentuan pasal 136 HIR tersebut diatas, diputus bersamasama dengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Iseperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan olehTergugat I diatas, sebagai berikut :Menimbang, bahwa kekeliruan pihak dalam gugatan dapat berbentukdiskualifikasi (salah pihak yang betindak

Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, baik betindak untuk dirisendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama ANGELIA NATHALIA PICHELa.d. Julius James Pichel, yang sekarang berumur15 tahun.Kesemuanya para ahli waris dari Almarhum Henri Richard Pichel, yangdahulu beralamat di Jl. Garuda No. 21, RT/015, RW/001, KelurahanGunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dalamhal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: FRANCOIS HABERTH HALLATU, SH.

Bahwapengertian unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan danyang turut serta melakukan ika perobuatan pidana yang dilakukan lebih dariHalaman 28 dari 31 Putusan Nomor 132/Pid.B/2014/PN Wngsatu orang baik betindak secara bersamasama maupun secara sendirisendiri,sehingga masingmasing mengambil peran untuk terjadinya suatu tindakpidana, apakah dipandang sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan.

unit t termasukbagian bersama,. benda bersama dan tanah bersama kepada Penggugat: dan Para Pemilik lainnya, maka belum ada kewajiban dari .Penggugatuntuk mengelola Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama,karena sesuai dengan ketentuan pasal pasal. 67 serta PenjelasanPeraturan Pemerintah No.4 Tahun 1988, menyatakan bahwa Pengembanghanya berwenang untuk mengelola sementara rumah susun paling lama 1tahun dengan biaya pengembang sendiri:Bahwa, . tindakan Tergugat sebagai Pengembang yang juga betindak

., dan Rekanyang beralamat di Jalan Rumah Sakit No. 1 KotaTasikmalaya, yang betindak baik secara sendiri sendirimaupun bersama sama berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 Februari 2019, untuk selanjutnyadisebut sebagai Para Pembanding semula ParaPenggugat ;Putusan Nomor 333/PDT/2019/PT BDG, Halaman 2 dari 32Lawan:Komandan Komando Distrik Militer Kodim Nol Enam Satu DuaTasikmalaya, bertempat tinggal di Jl. Otto IskandarDinata No. 11 Kel. Empang Sari Kec.

kuasa kepada TERGUGAT III seolah olaholah TERGUGAT danTERGUGAT II betindak sebagai pemegang saham PT Arta SedanaRetailindo, sedangkan TERGUGAT dan TERGUGAT II bukanlahpemegang saham dari PT Arta Sedana Retailindo, oleh karenanyatindakan TERGUGAT dan TERGUGAT II dimaksud yang mengakusebagai Pemegang saham sedangkan TERGUGAT dan TERGUGATIl bukanlah Pendiri PT Arta Sedana Retailindo, sebagaimana pasal 20Akta Pendirian Perseroan Akta No.27 tanggal 27 september 2016 Jo.Akta Nomor: 7 tanggal 18 Januari

diri untuk memasukkan sesuatu dalampersekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan disini pun yangdapat bertindak atau yang dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan tidakboleh ditujukan kepada nama pribadi tetapi dalam kedudukan dankapasitasnya sebagai sekutu;> Bahwa yang data bertindak sebagai pihak dalam perkara Badan Hukum didepan Pengadilan adalah Direktur sebagaimana menurut KUHPerdatanama Pengurus dalam gugatan yang diajukan terhadap Banda Hukum tidakperlu dimuat dan Badan Hukum dapat betindak

Karena, dalam hal pengajuan permohonan hakpakai yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat III, Tergugat VI CamatArut Selatan hanya betindak sebagai salah satu anggota PanitiaPemeriksaan Tanah. Tindakan Tergugat VI hanya sebatas sebagai anggotaPanitia Pemeriksaan Tanah Tidak lebih dan tidak kurang dari hal itu.Mestinya digugat juga Panitia Pemeriksaan Tanah, karena PanitiaPemeriksaan Tanah memberikan rekomendasi atau risalah pemeriksaanHalaman 24 dari 30 hal. Put.

ACHMAD IRFAN ALS KAWEL BIN CASMADsecara bersamasama atau betindak sendirisendiri dengan terdakwa II.SAKUM MULYADI BIN SALAM, saksi ALI SOPAN ALS TOPAN BINDARMO (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dan saksiDIDI IRIYANTO BIN KALIRI ALS ALI (dilakukan penuntutan dan berkasperkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul05.00 Wib atau setidaktidaknya pada bulan Maret tahun 2018 bertempat diJI.Banyuwangi No.55 Rt.008, Rw.001 kelurahan Sumur Panggang,Halaman 2 dari 29

20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (BranchProfit Tax) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanyata telahmengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia dan nyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 32A danPasal 33 Ayat 4 UndangUndang Pajak Penghasilan (UndangUndangPPh) serta ketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)(PSC) yang ditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

Penghasilan Pasal26 Ayat 4 (Branch Profit Tax) (BPT) oleh Termohon PeninjauanKembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan tidak sesuaiterhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 UndangUndang PajakPenghasilan (UndangUndang PPh) serta melanggar(penyelewengan) terhadap ketentuan Kontrak Bagi Hasil (ProductionSharing Contract) (PSC) yang ditandatangani oleh Pertamina(selaku yang betindak

Golongan pertama yaitu anakanak atau sekalian mereka biardilahirkan dari lainlain perkawinan sekalipun, mewarisi darikedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarahantara lakilaki atau) perempuan dan tiada perbedaarnberdasarkan kelahiran terlebih dahulu, mereka mewarisi kepalademi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertaliankeluarga dalam derajat kesatu dan masingmasing mempunyaihak kaena diri sendiri, mereka mewarisi pancang dem pancangjika sekalian atau sekedar sebagian mereka betindak

Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheidMaksudnya yang betindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehinggaorang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dengan katalain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilanterhadap perkara a quo.2.1.2.2.2.3.2.4.Bahwa dalam dalil posita Penggugat dalam point 1 secara tegasmenyatakan "Penggugat adalah pemegang hak / pemilik bidang TanahHak Milik No. 5158/Kebagusan' seluas 1.071 m2 dengan Nomoridentifikasi

Penerapan tarif 20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (BranchProfit Tax) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanyata telahmengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Belanda dan nyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 32A danPasal 33 Ayat 4 UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh) sertaketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC) yangditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

atas Pajak Penghasilan Pasal26 Ayat 4 (Branch Profit Tax) (BPT) oleh Termohon PeninjauanKembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintah Belanda dan tidak sesuaiterhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 UndangUndang PajakPenghasilan (UU PPh) serta melanggar (penyelewengan) terhadapketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC)yang ditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (Branchprofit tax) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanyata telahmengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia dan nyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 32A danPasal 33 Ayat 4 UndangUndang Pajak Penghasilan (UndangUndangPPh) serta ketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)(PSC) yang ditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

Penghasilan Pasal26 Ayat 4 (Branch profit tax) (BPT) oleh Termohon PeninjauanKembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan tidak sesuaiterhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 UndangUndang PajakPenghasilan (UndangUndang PPh) serta melanggar(penyelewengan) terhadap ketentuan Kontrak Bagi Hasil (ProductionSharing Contract) (PSC) yang ditandatangani oleh Pertamina(selaku yang betindak

Penerapan tarif 20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (BranchProfit Tax) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanyata telahmengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia dan nyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 32A danPasal 33 Ayat 4 UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh) sertaketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC) yangditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

oleh Termohon PeninjauanKembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan tidak sesuaiterhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 UndangUndang PajakHalaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/201719.Penghasilan (UU PPh) serta melanggar (penyelewengan) terhadapketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC)yang ditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

Penerapan tarif 20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (BranchProfit Tax) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali nyatanyata telahmengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia dan nyatanyata tidak sesuai dengan Pasal 32A danPasal 33 Ayat 4 UndangUndang Pajak Penghasilan (UU PPh) sertaketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC) yangditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak

atas Pajak Penghasilan Pasal26 Ayat 4 (Branch Profit Tax) (BPT) oleh Termohon PeninjauanKembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (7ax Treaty) (P3B) antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemerintan Malaysia dan tidak sesuaiterhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 UndangUndang PajakPenghasilan (UU PPh) serta melanggar (penyelewengan) terhadapketentuan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) (PSC)yang ditandatangani oleh Pertamina (selaku yang betindak