kepadaPenuntut Umum melalui surat nomor W16U1/1259/HK.07/V/2020 tanggal 14 Mel2020;Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMenimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramemeriksa berkas banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 27 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang olehPanitera Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telahdimohonkan bantuan kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberitahukandan menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui surat nomorW16U1/1311/HK.07/V/2020 tanggal 26 Mei 2020;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yangoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal2 Juni 2020 ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan:Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidakseimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, makaketerangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alatbukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapiadanya ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Penuntut Umum untuktetap membuktikan dakwaannya (vide ayat 3), tetapi dalam pemeriksaan sidang diPengadilan Tipikor

(dilakukan penuntutan secara terpisah);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kendari No. 37/PID.Tipikor

O3/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA, tanggal 16 Maret 2016 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari No. 37/PID.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 Januari 2016, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;HalHal memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa Micle Aryanto

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WANGIWANGI tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara No. 03/TIPIKOR

dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :LIANA GUMALO (LIANA SUSILO), bertempat tinggal diJalan Cimandiri Nomor 4, RT 006, RW04,Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernamaGINNY MARANTI SUSILO berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2015bedasarkan surat lzin Beracara berdasarkanSurat Kuasa Insidentil/Khusus untuk beracaradi Pengadilan Negeri Niaga/HAM Tipikor

Badan PertanahanNasional Republik Indonesia yang diberi tanda TIV; 1 (Satu) rangkap pemenang lelang SPBU 13.244.402 di Kota Langsa,Provinsi Aceh Nomor : 222/F11410/2017S3 tanggal 16 Mei 2017 yangdiberi tanda TV; 1 (satu) rangkap surat kelengkapan persyaratan balik nama SPBUNomor : /F11410/2017S3 tanggal Mei 2017yang diberi tanda TVI; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor :4/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lgs yang diberi tanda TVII; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Halaman 14 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKS

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

Panitera Pengadilan Tinggi MakassarPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 597/PID.SUS/2019/PT MKS

TKN Perpanjangan Kejaksaan Negeri Redelong sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/dtanggal 18 September 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 30Oktober 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 31 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Desember 2015;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 30Desember 2015 s/d tanggal 28 Januari 2016;Para terdakwa

.+ Rp.139.000.JNM AD, ssonisa.aness aeons aa Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda AcehPlt. PaniteraH.SAID SALEM, SH.MH16

,M.Hum.PANITERA PENGGANTI,Dto.ANWAR, S.H.Salinan yang sama bunyinya oleh :Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil Panitera,T. TARMULI.Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.~Halaman 13 dari 12. Putusan Nomor 321/PID/2019/PT BNA.

Rutan) oleh :Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. 26 Desember 2020;Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020sampai dengan 4 Februari 2021;Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 s.d. 2 Februari 2021;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi sejaktanggal 3 Februari 2021 s.d. 4 Maret 2021;Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari,sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor /7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini agar menolakseluruh dalil Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA melalui Penasihat Hukumnyasebagaimana dalam Nota Pembelaannya dan selanjutnya Terdakwa melalui PenasihatHukumnya juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa LA RAHIMU Bin LA UNA diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

TOEMION, dengan demikianHalaman ke 106 dari 145 halaman, Putusan Perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdiunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa LARAHIMU Bin LA UNA sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telahmenerima, mengelola dana/anggaran BUMDes tersebut dan

UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat komulatif antara hukuman penjara denganhukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokokpenjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwatelah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalahserta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruspula dihukum untuk

Penahanan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar sejaktanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 20134. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakassar sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;6. Perpanjangan keII Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014 ;7.

rupiah) itulah yangakan di bebankan kepada terdakwa , karena tidak ada bukti baik dariketerangan saksisaksi, sSurat/dokumen yang membuktikan berapasebenarnya uang hasil korupsi yang di terima dan menjadi tanggungjawabnya;Menimbang bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding, memori banding dari jaksa penuntut umum tidak cukupberalasan hukum , maka tidak dapat di terima dan haruslah diMenimbang, bahwa setelah Pengadilan tipikor

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal9 Januari 2012 s/d. 7 Pebruari 2012, Rutan ;4. Perpanjangan Ketua Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal8 Pebruari 2012 s/d. 7 April 2012, Rutan ;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 April 2012 s/d 7 Mei 2012, Rutan ;6.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d 6 Juni 2012, Rutan ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya baik sendirisendiridan atau bersamasama, yaitu : AGUSNASRI, S.H., ISNAWARDI, S.H.MH.,AFRIZAL, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor AGUS NASRI, SHISNAWARDI, SH.MH & Rekan beralamat di JI.

Puspanjolo Selatan No. 357Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2011,yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor Semarang ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Desember 2011 No. 104/Pen.Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2011No

MUR ARISSUTOTO (telah dipidana oleh Penadilan Tipikor Semarang), yangberkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan TerdakwaDrs. SYAFRIN, MM Bin NURDIN sebagai berikut :e Bahwa untuk menggunakan anggaran Pekerjaan Pengadaan danPemasangan Lift di Rumah Tangga Gedung Keuangan NegaraSemarang , pada Tahun 2008 senilai Rp 1.559.450.000,00.

kegiatan PekerjaanPengadaan dan Pemasangan Lift Rumah Tangga GKN Semarang l,tahun 2008 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 268.493.874, (dua ratus enam puluh delapan juta empat ratusSembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah),137dimana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu,bukanlah akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan juga atasperan serta atau keikut sertaan dari pihak lainnya yaitu saksi Ir MURARIS SUTOTO (telah dipidana oleh Pengadilan Tipikor

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai

No. 1537 K/Pid.Sus/2013Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, kKeuangan Negaratelah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayarkerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari

UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINADEWITA, SE tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR

Lumme, SH dan Leopoldkim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamahjucapkan dalam sidang terbuka untukMajelis dengan dihadiri HakimHakimi Prasetyo, SH.MH., Panitera PenggantiTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.KetuaTtd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,aa Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana Khusus,SUNARYO, SH.MH.NIP. 040 044 338 Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

R.ASSUNGKALANG, MM masih = aktif terakhir menjabatsebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulun sebelumditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadiTerdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yangmerugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000, (Satu Milyar Enam RatusHalaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKSembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu

publik karenafaktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala DesaPala Pulau berdasarkan keterangan saksi saksi fakta dan keterangan terdakwaserta fakta fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan PengadilanTipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yangmembeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yangmenguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalampersidangan kasus Tipikor

Tergugatditerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepadaSERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI,THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWINGNARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidakberdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di DesaPala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah KasusTipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADENAMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses diPersidangan Tipikor

RADEN AMAS SUNGKALANG, MM dan ANTONIUSHUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK; 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegasdalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i,sebab :9.1.92.Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumtanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di DesaPala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 06 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli2014 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Juli 2014Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;6.

Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, Maluku Utara Telp (0921) 3126456, berdasarkan Surat Kuasa tanggal07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate No. 26/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal O07 Juli2014;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTpk/2014/PNTtetertanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaratersebut ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengancara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkaitpenggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuangGaling, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit olehtim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akanHalaman 21 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldiserahkan ke "Tipikor

melakukanperbuatan yang bertentangan tugasnya selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Badan PenelitianAset Negara Lembaga Aliansi IndonesiaKabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menakutnakuti ketigaKepala Desa tersebut dengan cara antara lain meminta RAB(Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan Dana Desa tahun2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatandan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dari UniversitasIndonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

dan PTUN, dimana Cahaya selaku Kepala DivisiHukum dan Terdakwa Suryadi selaku Ketuanya memberikan pilihan yaitumasing masing Kepala Desa menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya)Desa tahun 20152017 kepada Cahaya dan Terdakwa Suryadi apabila paraKades tidak mau memberikan RAB tersebut maka berdasarkan Putusan KIPHalaman 118 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldan PTUN para Kades saksi Aliansono, saksi Ali Imron dan saksi LadanHawadi, serta Hamzah,saksi Edi Kusmanto akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bglsebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 21 November2019 dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Tipikor/2012/PN.Tte DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara atas nama terdakwa :77W777377777Nama Lengkap : Prof.DR.Ir.MUHAJIR K.MARSAOLY, M.Si ;Tempat Lahir : Lelei ;Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1ll September 1968 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Agama : Islam;Tempat Tinggal : Lingkungan

Jati Kecil RT. 011 / O05Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan TernateSelatan, Kota Ternate, Propinsi MalukuUtara ;Pekerjaan : Dosen ( mantan Kepala BAPPEDA PropinsiMaluku Utara ) ;Terdakwa ditahan masingmasing oleh : Penyidik tidak dilakukan penahanan ; Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret s/d tanggal 25 Maret2012 ; Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak

tanggal 07 April 2012 s/dtanggal 05 Juni 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Team PenasehatHukum yaitu Denny Kailimang, SH, MH, A.Patra Mijaya, SH, LLM,S.

yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yangselanjutnya disebut Bappeda Propinsi Maluku Utara di JalanPahlawan Revolusi No.1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

dariDana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU InpresNo.6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaktidaknyapada waktu antara tahun 2007 #=sampai dengan tahun 200825bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Propinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan RevolusiNo.l Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor