Surat Perintah Tugas dari Kepala BPKH Wilayah IV SamarindaNomorPT. 121/BPKHIV1/2012 tanggal, 23 April 2012;52Sedangkan keahlian yang saksi miliki adalah pengukuran dan perpetaanhutan sesuai dengan sertifikat Nomor 4718/T/Pg/BDK Bgr/2011tanggal 19 Agustus 2011;Bahwa saksi melakukan pengecekan kegiatan lokasi milik Perkebunanmilik PT. Nunukan Jaya Lestari pada hari Rabu tanggal 18 April 2012, dilokasi Perkebunan kelapa sawit milik Perkebunan PT.

R.I Nomor : S.631/Menhut1/2007 tanggal 21 September 2007 berikut Peta terlampir, dan telahdinazegele, kemudian diberi tanda T.III11;Halaman 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Padt.G/2018/PN Tjb12.Fotocopy dari asli Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor :S.652/VIIKP/2007 tanggal 4 Oktober 2007 berikut Peta terlampir, dan telahdinazegele, kemudian diberi tanda T.III12;13.Fotocopy dari asli Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah Medan Nomor : S.1342/VII/BPKH

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar Pada DirektoratJenderal Planologi Kuhutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia;4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB;5. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur;6. Kantor Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.Dari hasil pemeriksaan lapangan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :a.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar PadaDirektorat Jenderal Planologi Kuhutanan dan Tata Lingkungan KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi NTB;Halaman 94 dari 303 hal.put. Nomor 01/PID.TPK/2018/PT MTR5. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Timur;6.

Bumi Mulia MakmurLestari, Nomor : BMML/X/004/I/2015 Perihal : KewajibanPembayaran PSDH, DR Dan Penggantian Nilai Tegakan,69Bukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser,tertanggal 19 Januari 2015;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :522/37/Pengshn.HDK/2015 Perihal : Klarifikasi PNBP PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada DISHUT prop.KalTim, BP2HP WiI.XIIIl, BPKH Wil.

Tiwa Abadi berada pada KPP (Kawasan PeruntukanPertambangan) dan pola ruangnya masuk pola ruang perkebunan;Bahwa selain dari Bappeda dari BPKH wilayah 4 Samarinda, ini untukmengklarifikasi status kawasan hutan, hasil klarifikasi menyatakan bahwaHal. 76 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMDwilayah IUP PT.

Agung Haryono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon(BPKH) pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelum Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Mshsebelumnya Ahli belum pernah dimintai keterangan selaku Ahli dalam bidangPemantapan Kawasan Hutan dan untuk memberikan keterangan Ahli dalamperkara ini, Ahli memiliki surat perintan tugas Nomor : ST. 563 / BPKH.IX /PLA./ 11 / 2019 tanggal 25 November

Produksi (HP), Kawasan Hutan Produksiyang dapat Dikonversi (HPK)e Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada kawasan hutan yang telahdiakui pemerintah sebagai Hutan adat dan kepemilikan hak ulayatmasyarakat yang diakui oleh pemerintah.e Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada usulan dari masyarakat danatau institusi lainnya terkait pengakuan kawasan hutan sebagai hutan adatdan hak ulayat masyarakat Papua agar mendapatkan pengakuan secaralegal dari pemerintah yang disampaikan melalui BPKH

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor :091/07/Dishut2, tanggal 22 Januari 2018 dilakukanlah pengecekkanbatas oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah VIIIDenpasar, BPN Klungkung dan UPT.KPH Bali Selatan, serta dihadiri pulaoleh Penggugat, pemilik perikatan jual beli, termasuk Kuasa Penggugatguna memastikan batasbatas tanah dimaksud (terlampir sebagai buktiTI2).Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, di lokasi sebagaimana yangditunjukkan langsung oleh Ketut Jantuk dan Kuasa dengan

Hut dan 2 (dua) orang ahli PerusakanHutan dari Institud Pertanian Bogor (PB) dan 2 (dua) orang dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I Medan serta didampingi olehPenyidik dari Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut untuk melakukanpengukuran guna menentukan jenis dan volume kayu yang ditebang maupuntegakan kayu dilokasi penebangan/ perambahan hutan di Desa Batu MundomKecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Propinsi SumateraUtara.Bahwa benar hasil pengukuran ulang dan identifikasi

akan tetapiterdakwa tidak mengetahui secara pasti batasbatas lahannya karenasebelumnya lahan tersebut memang belum pernah dikelola atau dikuasaimasyarakat;Bahwa saksi tidak pernah ikut ke lokasi lahan pada saat dilakukanpengukuran lahan oleh juru ukur Kelurahan Pelalawan;Bahwa sepengetahuan terdakwa, status lahan yang terletak di KM.13Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan tersebut adalah APL (ArealPeruntukan Lainnya) yang terdakwa ketahui berdasarkan surat dari BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH

Pelalawan,akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti batasbatas lahannyakarena sebelumnya lahan tersebut memang belum pernah dikelola ataudikuasai masyarakat; Bahwa saksi tidak pernah ikut ke lokasi lahan pada saatdilakukan pengukuran lahan oleh juru ukur Kelurahan Pelalawan; Bahwa sepengetahuan terdakwa, status lahan yang terletak diKM.13 Kelurahan Pelalawan Kecamatan Pelalawan tersebut adalah APL(Areal Peruntukan Lainnya) yang saksi ketahui berdasarkan surat dariBalai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH

(BB-130)760 2 (dua) lembar fotocopy : Surat nomor : S.255/BPKH Bjb.1/Koord/2006, tanggal 6 Nopember 2006, perihal SK Penunjukkan Operator Radio Komunikasi dan Penjaga Repeater. (BB-131)761 2 (dua) lembar : Surat nomor : 006/TA-PA/2006, tanggal 19 September 2006, perihal laporan pelaksanaan pengkajian ulang kelayakan pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB-132)762 3 (tiga) lembar : Nota Dinas nomor : ND.814/II-Um/2006, tanggal 2 Oktober 2006, perihal anggaran pengelolaan SKRT Dephut.

(BB130) 7602 (dua) lembar fotocopy : Surat nomor : S.255/BPKH Bjb.1/Koord/2006,tanggal 6 Nopember 2006, perihal SK Penunjukkan Operator RadioKomunikasi dan Penjaga Repeater. (BB131) 7612 (dua) lembar : Surat nomor : 006/TAPA/2006, tanggal 19 September 2006,perihal laporan pelaksanaan pengkajian ulang kelayakan pembangunanSKRT Phase Akhir. (BB132) 7623 (tiga) lembar : Nota Dinas nomor : ND.814/IlUm/2006, tanggal 2 Oktober2006, perihal anggaran pengelolaan SKRT Dephut.

(BB130) 7602 (dua) lembar fotocopy : Surat nomor : S.255/BPKH Bjb.1/Koord/2006,tanggal 6 Nopember 2006, perihal SK Penunjukkan Operator RadioKomunikasi dan Penjaga Repeater. (BB131) 7612 (dua) lembar : Surat nomor : 006/TAPA/2006, tanggal 19 September 2006,perihal laporan pelaksanaan pengkajian ulang kelayakan pembangunan SKRTPhase Akhir. (BB132) 7623 (tiga) lembar : Nota Dinas nomor : ND.814/IlUm/2006, tanggal 2 Oktober2006, perihal anggaran pengelolaan SKRT Dephut.

(BB130) 7602 (dua) lembar fotocopy : Surat nomor : S.255/BPKH Bijb.1/Koord/2006, tanggal 6 Nopember 2006, perihal SK PenunjukkanOperator Radio Komunikasi dan Penjaga Repeater. (BB131) 7612 (dua) lembar : Surat nomor : 006/TAPA/2006, tanggal 19September 2006, perihal laporan pelaksanaan pengkajian ulangkelayakan pembangunan SKRT Phase Akhir. (BB132) 7623 (tiga) lembar : Nota Dinas nomor : ND.814/IlUm/2006, tanggal 2Oktober 2006, perihal anggaran pengelolaan SKRT Dephut.

Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IVDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.S.820/BPKH IV/PKH/ PLA.2.2/12/2017 tanggal 8 Desember 2017,perihal : Tanggapan atas Permohonan Klarifikasi Kawasan Hutan yangdimohon PT.

yang memerintahkan saksi menunjuklokasi dan pohon mana yang akan ditebang, sedangkan keterangan lainnyadibenarkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pendapat abhliyang bernama Agung Haryono yang meskipun telah dipanggil secara patutnamun tidak hadir karena adanya keadaan wabah virus Corona 19, sehinggapendapat Ahli yang ada dalam berita Acara Penyidikan dibacakan yang padapokoknya sebagai berikut ;Bahwa Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IXAmbon (BPKH

Bahwa sampai saat ini belum ada atau tidak ada usulan dari masyarakat danatau institusi lainnya terkait pengakuan kawasan hutan sebagai hutan adat danhak ulayat masyarakat Papua agar mendapatkan pengakuan secara legal daripemerintah yang disampaikan melalui BPKH Wilayah X Papua.

keluar dari sawmill menuju ke Kapal dipelabuhan namun pelabuhan mana dan tujuan pengiriman kemana, saksi tidaktahu;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kKemudian dibuatkanberita acara dan ditandatangani;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keteranganSaksi semuanya benar;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiAGUNG HARYONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Ahli bekera pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon (BPKH

., Advokat danKonsultan Hukum pada kantor Advokat Badan Pembelaan dan KonsultasiHukum (BPKH)MKGR Jateng beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No.23Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2015 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor23/SK/2015/PN.Kom = tanggal 9 Februari 2015 dan Taufiq Nugroho, S.HAdvokat yang berkantor di LBH Muhammadiyah Jawa Tengah beralamat di JI.Singosari Raya No.33 Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal

Yeyen Bintan Permata Nomor 018/ybp/viii/2021 Kepada Kepala Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan (bpkh) Wilayah Xii Tanjung Pinang
52. 1 (satu) Lembar Copy Surat Tanda Terima Dokumen Dengan Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis rea Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (ippkh) Pt.

RayaPangandaran ; Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai mandor Penerimaan kayu jati Al danA / Menerima kayu jati yang masuk dari hutan ke TPK, Kayunya dari hutanHutan BKPH Pangandaran dan BPKH Cijulang Kab.