Ditemukan 11432 data
105 — 24
dengan surat itu ataudengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya,menimbulkan pembuktian yang lengkap yang sama dengan akta otentik bagipihakpihak yang menandatanganinya serta ahli waris mereka dan yangmendapat hak dari pada mereka;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 dan Pasal 288 RBg haltersebut di atas menentukan bahwa, agar akta dibawah tangan melekatkekuatan pembuktian harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriilyaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
152 — 54
Golkar yang pernah Saksi ikuti,Saksi menyampaikan laporan terkait usulanusulan dari daerah pilihanSaksi Pandeglang yang mengusulkan pembangunan saranadanprasarana umum atau infrastruktur, Saksi tidak pernah mengikutirapat fraksi yang membahas penolakan penyertaan modal kepada PT.BGD untuk pendirian Bank Banten.Bahwa dalam pemahaman Saksi Partai Golkar bukan menolakpengalokasian anggaran untuk pembentukan Bank Banten tetapi mintapenundaan pengalokasian anggaran untuk pendirian Bank Bantendengan maksud
BGD yang mempunyai kewenangan atau tugas untukmembentuk atau menunjuk tim independen sebagai konsultan untukmemilih bank yang akan diakusisi;Bahwa pemandangan akhir dari fraksifraksi di DPRD Provinsi Bantenterkait pembentukan Bank Banten antara lain adanya yang menyetujui,mempertimbangkan dan dari fraksi Partai Golkar yang meminta menundapembentukan Bank Banten;Bahwa sepengetahuan Saksi tugas yang dilakukan Terdakwa FL.TRISATRIYA SANTOSA sebagai Ketua Harian Banggar DPRD ProvinsiBanten dalam melakukan
BGD antara saksi dengan Terdakwa;Bahwa didalam Paripurna Tanggal 30 November tidak ada terjadiinterupsi atau penolakan dari salah satu anggota Fraksi Partai Golkar;Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya;26.
DariFraksi Partai Amanat Nasional;Bahwa Saksi mendengar informasi, Terdakwa terkena masalah OperasiTangkap Tangan pemberian uang dari RICKY TAMPINONGKOL kepadaTerdakwa FL. SATRIA SANTOSA dan SRI MULYA HARTONO;Bahwa PT. BGD adalah mitra dari Komisi Ill, dalam penyusunanAnggaran untuk Program Penyertaan Modal dalam APBD Tahun 2016,Komisi Ill mengadakan pembahasan bersama dengan PT. BGD, biasadari pihak PT. BGD yang hadir adalah RICKY TAMPINONGKOL (DirekturUtama), ZULKARNAEN (Komisaris PT.
Bahwa Saksi mengetahui Fraksi Partai Golkar menghendaki penundaanpencairan penyertaan dana APBD ke PT.
18 — 3
Saya heran dengan jawaban saudara ........ kalau telah menghabiskan uangsebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untukpencalonan caleg saya di Partai PKB tahun 2014, yang menghabiskantabungannya dan berhutang pada saudarasaudara ........ wow fantastiksekali habisnya, tentunya saudara ........ mempunyai bukti hitam diatasputih atas uang Rp. 450.000.000,00 (empat ratus limapuluh juta rupiah);Benarkan itu?
43 — 11
SPBU 34.402.29 yang beralamat di JL.Batu JajarKm.3,5 Cangkorah Kabupaten Bandung Barat sebagai Operator sejakbulan Desember Tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawab saksi yaitumelayani pembeli/konsumen dan sehari hari bertanggung kepadaTATANG selaku bagian Pengawas SPBU;Bahwa SPBU 34.402.29 menjual bahan bakar jenis premium, solar, Gasdan Oli untuk harga Solar Rp.5.500,/liter dan untuk harga PremiumRp.6.500,/liter;Bahwa saksi pernah melayani saksi PORO di SPBU 34.402.29 dalammenjual Solar dalam partai
SUKMAWATI CIPUTRA
Tergugat:
1.PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM SENTOSA ABADI
2.ARIES TJAHYADI ANG
122 — 30
Insani Mandiri Lestari selaku pengirim dan kemudian mengirimmuatan kain sebanyak 1 kontener atau sekira 999 partai dari Bandung keTulungagung, yakni pada CV Sumber sandang sukses milik Penggugat selakupenerima dengan menggunakan Jasa angkutan milik Tergugat II;Menimbang, bahwa pada tgl. 4 November 2019 dilakukan pengirimanbarang muatan yang dibagi ke dalam 2 truk pengirim, namun hingga tgl. 6November 2019 salah satu truk pengirim yang menggunakan kendaraandengan Nomor Polisi D9439AB belum tiba di
80 — 26
DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai; Bahwa Sdr.
40 — 4
SAKSI2 umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKulon Progo dari Fraksi Partai Demokrat, bertempat tinggal di KabupatenKulon Progo Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adik iparPenggugat; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangmenikah pada tahun 1984; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama denganbertempat tinggal di perumahan milik Perum Pegadaian, kemudian setelahanak ketiga lahir ( tahun 2001) Penggugat dan Tergugat
191 — 123
Dengan demikian alat bukti surattersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuatsecara partai (dua pihak). Kemudian secara materil alat bukti surat tersebutjuga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatanhukum (recht handeling) atau hubungan hukum (recht betterking) dan sengajadibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti surat tersebut juga telahmemenuhi syarat materil.
SUDIYONO, WS
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 4
87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarayang menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
88 — 13
sewaktu ditemukan di pemandian perhiasan korban sudah tidak adalagi;Bahwa waktu itu Polisi ada menemukan pakaian yang dipakai olehterdakwa;Bahwa pekerjaan si Fit menjahit.Bahwa orang kampung mengatakan kebiasaan terdakwa adalah main judi;Bahwa jarak antara rumah saksi dengan TKP cukup jauh, apabila ada yangberteriak tidak akan terdengar;Bahwa tempat pemandian tersebut tidak berdinding ada tempat buang airbesar sekitar 3 meter dari pancuran;Bahwa Barang bukti berupa baju kaos warna biru berlambang partai
55 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2604 K/Pdt/2013sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihiwewenang yang diberikan pemberi kuasa;19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalahkonsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam artihubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberidan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalamperjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karenaitu. pemberian kuasa harus dilakukan
1.ARDIANUS NDRURU
2.IRAWATI SEKEREBAU
3.RUMUSAN BUULOLO
4.FASAâÂÂELI BUâÂÂULOLO
5.LISNIDAR LAIA
Tergugat:
KEPALA DESA BAGOA, KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN PRVINSI SUMATERA UTARA
150 — 84
kepentingan umum ;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
362 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam gugatan perdata yang bersifat partai/contentiosa, penyelesaian yang dijatuhkan dalam bentuk putusan/vonis;Merujuk pada ketentuan hukum yang dinyatakan dalam PedomanTeknis Mahkamah Agung Buku II Edisi 2013 dan doktrin Bpk.
53 — 32
Penetapan Formasi TA;ljazah/STTB;Daftar Riwayat Hidup;Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002, berisikan tentang:Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan;Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil ;Bersedia ditempatkan diseluruh RI;Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;Bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memilikipengalaman kerja;Surat keterangan Catatan Kepolisian
144 — 101
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalamperaturan perundangundangan;j.
27 — 2
) di dalam rumah tersebutBahwa antara terdakwa dengan Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwadalam berkas terpisah) ada hubungan pacaran dan terdakwa sering datangkerumah Bakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah)Bahwa pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti yang adakaitannya dengan tindak pidana Narkotika;Bahwa Narkotika jenis pil ektasi tersebut rencananya mau dipergunakanBakhtiar Simangunsong Alias Tiar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersamasama dengan partai
114 — 60
Akta di bawah tangan tersebut telahmemenuhi syarat formil dan maiteriil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya tanoa campur tangan pejabat yangberwenang), ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, isidan tanda tangan dalam akta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan ituhendak dipakai, sehingga nilai pembuktian yang melekat padanya samadengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat (vide Pasal 286ayat (1) dan 288 RBg. jo.
136 — 41
adalahmemeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau Jurisdiction, akan tetapidisamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksivoluntair (voluntair jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namunkewenangan itu terbatas pada halhal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada halhal yang ada urgensinya,itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketasecara partai
60 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dalam proses bisnis, adalah hal yang wajar suatuperusahaan memberikan diskon penjualan (potonganpenjualan) kepada pembeli (customernya);Dalam prakteknya, potongan penjualan diberikan kepadaatauyangditentukan, pembelian yang dilakukan dalam partai besarcustomer, antara lain karena: pembayaranpelunasannya masih dalam jangka waktuHalaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 1704 /B/PK/PJK/2016(atau jumlah banyak) yang umum disebut volume diskon,atau diskon karena sebab lainnya.
330 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan,sehingga tidak mencari laba (non profit onented) sepertiYayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulanlain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan KonfederasiSerikat Pekerja/Serikat Buruh adalah perkumpulanperkumpulan dibidang ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat