(tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua puluhsembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa SELPIANUS DJABUMIR sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

TojoTA 2009 oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kab Tojo Una Una tanggal 22 April2016;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPutusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN PalHalaman 17 dari 146Pidana Korupsi Jo.

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindakpidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakpidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:Primair, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.Perbuatan terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D diatur dan diancamdalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

YUSUF SASMITA tersebut, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1KUHPidana, kemudian dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal3 jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa Majelis terlebin dahulu akan mempertimbangkandakwaan Kesatu Primair yakni melanggar Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana denganpidana

SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!

18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggarketentuan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1).3.

seperti apa yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan Dakwaan sebagai berikut:Pertama, didakwa melanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakpidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPAtauKeduaPrimair, didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidair, didakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo pasal 64 ayat (1

) KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan164langsung membuktikan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk subsidaritas yaitudakwaan primer Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo 20 tahun

Menyatakan Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH tidak terbukti secara sahmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.2. Membebaskan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH oleh karenanya daridakwaan Primaltr;3.

dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi GEDE GITAGUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp. 792.912.654,00 (Tujuh Ratus Sembilan PuluhDua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh EmpatRupiah) sesuai dengan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018,tanggal 8 juni 2018;soeneen== Perbuatan terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH sebagaimanadiatur diancam Pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR:wonnnn Bahwa ia Terdakwa MADE CATUR ADNYANA, SH selaku KuasaPengguna Anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Pekerjaan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakatberupa Instalasi Biogas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan,

PemeriksaKeuangan (BPK) RI Nomor : 42/LHP/XXI/06/2018, tanggal 8 juni 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentangaspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JaksaPenuntutumum ;Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Subsidair : Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor

.~ Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Perkara : PDS0O1/YOGYA/11/2012 tertanggal 20 Nopember 2012 atas nama terdakwa PUJOEDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI, sah menurut hukum dan telahmemenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengansusunan dibaca sebagai dakwaan lternatif, sebagai berikut KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Yk.KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo.

Bahwa nilai selisih lebih dalam kegiatan pengadaan ini adalah sebesar Rp.3.140.621.827, (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus dua puluh saturibu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; Bahwa nilai kerugian didapatkan dari nilai selisih lebih dikurangi selisih PPN (Rp.3.140.621.827, Rp. 320.934.754, = Rp. 2.819.687.073, ) ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat(1) Jo. pasal 18 Jo.

semuanyamerupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan apakahperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidanadari pasalpasal yang telah didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapatdipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumkarena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan subsidairitas sebagaiberikut :Dakwaan Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana ;Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahuluyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia

;Bahwa tidak terbukti unsur melawan hukum sebagai unsur pokok TindakPidana Korupsi yang didakwakan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat(1) Jo, Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo.UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa adapun perbuatanperbuatan lain yang didakwakan yang bukan dilakukanoleh Terdakwa, maka pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebuttidak dapat dibebankan kepada Terdakwa JACOB,SE.

satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan puluhrupiah) ;Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan Faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan yang disusun secara Subsidairitas, berdasarkan dakwaan tersebut makaMajelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diaturdalam pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4 Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad. 1 Unsur

memberatkan :Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giatgiatnyauntuk memberantas korupsi;Keadaan yang meringankan :e Terdakwa mengaku bersalah dan berjanjiperbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum;tidakakan mengulangi 251Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukupadil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa JACOB,S.E..M.M.

Menyatakan terdakwa WELLIAM APRES BALSALA Alias WEM telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama samasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Primair.2.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara sebesarRp.3.110.548.000.00, (tiga milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluhdelapan ribu rupiah).won n Perbuatan terdakwa Welliam Apres Balsala Als Wem sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 1999

Maluku Maluku Utara sebesar Rp.3.110.548.000.00,(tiga milyar seratus Sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1),ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Hal. 9 dari 241 hal. Put.

Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana.Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia182.Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RINo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP :Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo. UU RI No.20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTidak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang undang No.31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang No.20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi.Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) undang undang No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditaambah dengan undang undang No.20 tahun 2001 tentang tindakpidana korupsi, rumusannya berbunyi Setiap orang yang secaraa melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara , dipidana dengan pidanapenjara seumur hidup atau pidana paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lamaselama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,(imapuluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,000,(satu milyar rupiah.)Menimbang, Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke IKUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hUkum3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi4.

IDRUS Bin DAENG MAKKITA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Drs. H.

Menyatakan terdakwa ADRIAN, SE BIN IBRAHIM KADIR terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.2.

Menyatakan terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDterbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama samamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo38Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;2.

telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak,yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Kejaksaan NegeriAmuntai tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo.

juta seratus enampuluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 385.989.339 (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau menurut Badan PemeriksaKeuangan RI sejumlah Rp.598.439.389 (lima ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;ATAU KEDUA:Bahwa ia Terdakwa Dra.

Perekara: PDS 08/TPI/Ft.1/7/2014 tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa telahdituntut sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa YUSRIZAL EFFENDI BIN SIDIK bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas Undang undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangkurangnyasejumlah Rp. 393.459.805,97 (tiga ratus sembilan puluh tiga jutaempat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiahsembilan puluh tujuh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai hasil pemeriksaan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: R80/PW02/5/2016 tanggal 14 Oktober 2016.Bahwa benar' perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatasdiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.