Ditemukan 1792 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan menteri agama ri Keputusan menteri kehutanan ri 85/pdt/2015/pt.kpg Johanis fanggidae Pemerintah ri Cq. menteri dalam negeri ri Cq. gubernur ntt Cq. wali kota kupang Cq. lurah fatufeto Daniel tefa Wellem nonis Aminudin vs menteri keuangan ri; Suwandy vs menteri keuangan ri; 99/pdt/2018/pt kpg Pemerintah ri cq. presiden ri Cq menteri dalam negeri ri Cq. gubernur nusa tenggara timur Cq. bupati ngada cq. camat riung cq. kepala desa lengkosambi barat Katarina kewa 13/pdt.g/2017/pn bjw Menteri ketenagakerjaan ri cq. sekretaris jenderal kementerian ketenagakerjaan ri vs debora tambunan S.pd Tirtayasa Dkk vs 1. menteri dalam negeri ri. 2. menteri agama ri; Santoso hadikoesoemo vs menteri keuangan ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PDT/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI CQ. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS, dkk.
327 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI CQ. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS, dkk.
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 29-10-2014 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 370/Pdt. G/2013/PN.MKS
Tanggal 29 Oktober 2014 —
74 — 9
  • ANDI MUFRIDA FEBRIYANTI BASO LEWA, Dkk Lawan PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN AN PEMBANGUNAN PUSAT (BPKP PUSAT), Dkk
    DAN MUNIRMAN, SH.MH.kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jl.Pelita Raya Nomor 34 AB Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MEL A W ANe PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN R.I. Cq. BADANPENGAWASAN KEUANGAN AN PEMBANGUNAN PUSAT(BPKP PUSAT), alamat JI. Pramuka No. 33 Jakarta Timur,Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I.e PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL RI.
    Andi Mulyana, makatidibuatlah Surat Keterangan Satu Nama yang ditanda tangani oleh LurahGusung tertanggal 24 Januari 2012 dengan Nomor surat 474/008/KGS/V2012 ;Bahwa dilibatkannya Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 10-01-2018
Putusan PN RABA BIMA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN RBI
Tanggal 4 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR NTB cq. BUPATI BIMA cq. CAMAT WOHA selaku PPAT di Tente-Woha-Bima III. PEMERINTAH RI cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
140 — 67
  • PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR NTB cq. BUPATI BIMA cq. CAMAT WOHA selaku PPAT di Tente-Woha-BimaIII. PEMERINTAH RI cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    PEMERINTAH' RI cq. MENTERI NEGARA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA cq. KEPALA KANTOR WILAYAHBPN PROPINSI NTB di MATARAM cq. KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BIMA, beralamat Kantor di Jalan Lintas Sumbawa, DesaDadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikankuasa kepada: 1. M. HASAN, SH (Kepala Seksi Konflik dan PerkaraPertanahan) 2. M. SALAHUDIN, SH (Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan),3.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 29-03-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN BANGKINANG Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bkn
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
Yulinar Fatima Butir
Tergugat:
1.Habibullah
2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
82 — 37
  • Penggugat:
    Yulinar Fatima Butir
    Tergugat:
    1.Habibullah
    2.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
    3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 03-10-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 457/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 30 Januari 2020 — Pembanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
Pembanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq KEPALA DESA KEALPA SATU Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
Pembanding/Tergugat II : IDRIS
70 — 0
  • Pembanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
    Pembanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq KEPALA DESA KEALPA SATU Diwakili Oleh : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
    Pembanding/Tergugat II : IDRIS
    ABC BETON INDONESIA Tbk
    Terbanding/Tergugat II : IDRIS SINAGA
    Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq CAMAT GALANG KOTA
    Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBSU Cq BUPATI DELI SERDANG Cq KEPALA DESA KEALPA SATU
    Turut Terbanding/Tergug
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 788 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — PIET FAR-FAR Melawan PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON cq. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIET FAR-FARMelawanPEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA cq. GUBERNUR PROPINSI MALUKU DI AMBON cq. BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-06-2008 — Upload : 31-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Tanggal 18 Juni 2008 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
157 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ; LARASATI TRIPOMO ; Dkk vs. PT LAUTAN BERLIAN UTAMA MOTOR
Pengadilan PN MUARA BULIAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-05-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Mbn
Tanggal 22 April 2021 — Galileo Manalu Lawan Pemerintah RI cq Menteri KLHK RI cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA PUSAT Cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA CABANG JAMBI CQ JAMBI
111 — 56
  • Galileo Manalu Lawan Pemerintah RI cq Menteri KLHK RI cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA PUSAT Cq PT RESTORASI EKOSISTIM INDONESIA CABANG JAMBI CQ JAMBI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1409 K/Pdt/2014
Tanggal 21 Oktober 2014 — PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU, dan kawan-kawan dan JACOB WAAS, dan kawan-kawan
79 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR MALUKU, dan kawan-kawandanJACOB WAAS, dan kawan-kawan
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI CqGUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan Pattimura No.1dalam hal ini memberi kuasa kepada Ny. Maritje Lopulalan, S.H.
Pengadilan PT GORONTALO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 18/PDT/2019/PT.GTO
Tanggal 14 Nopember 2019 — PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK
120 — 31
  • PEMERINTAH RI CQ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI GORONTALO CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN POHUWATO, DKK
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 18-08-2021 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 23-04-2022
Putusan PN SORONG Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Son
Tanggal 7 April 2022 — Penggugat:
MESAK MOIFILIT
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
117 — 66
  • Penggugat:
    MESAK MOIFILIT
    Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Menteri ESDM RI Cq PT Pertamina Cq PT Pertamina EP Asset empat Sorong Papua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-04-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 20 April 2021 — PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN VS ADE GUSTINA, Amk
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN tersebut;
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Cq PT NUSANTARA II Cq PT TEMBAKAU DELI MEDIKA Cq RSU BANGKATAN VS ADE GUSTINA, Amk
    membayar hakhak Para Penggugat uang pesangon sebesar 2x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Pemerintah
    RI Cq Menteri Badan Usaha Milik Negara Cq PTNusantara Il Cq PT Tembakau Deli Medika Cq RSU Bangkatan tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalamtingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2018 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 09-04-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 68/PDT/2017/PT SULTRA
Tanggal 16 Oktober 2017 — . - Terbanding : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Petudua,dkk.
66 — 27
  • .- Terbanding : Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Petudua,dkk.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq Bupati Kolaka, Cq. Panitia PemilihanKepala Desa Petudua, yang beralamat di DesaPetudua, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka,sebagai Terbanding semula Tergugat ;2.
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur SulawesiTenggara, Cq. Bupati Kolaka, Cq.
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Ktg
Tanggal 8 Desember 2020 — Pemohon:
YANA NABA
Termohon:
1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
188 — 49
  • Pemohon:
    YANA NABA
    Termohon:
    1.Kepolisian Resor Bolaang Mongondow
    2.Kejaksaan Negeri Kotamobagu
    3.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 10-04-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2128K/PDT/2006
Tanggal 10 April 2008 — PELIPUS LANKARI ; YOSAFAT MAARANG ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH ALOR DI KALABAHI, dkk
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELIPUS LANKARI ; YOSAFAT MAARANG ; PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.BUPATI KEPALA DAERAH ALOR DI KALABAHI, dkk
    PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 693 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Februari 2011 —
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GIRI JALADHI WANA ; PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN CQ. WALIKOTA BANJARMASIN (DAHULU WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARMASIN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 14-05-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Oktober 2020 — PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
272 — 113
  • PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-07-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
40 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah RI. Cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI. Cq PT. Pertamina (Persero) Cq. Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, dk.
    GUGATAN ERROR IN PERSONAPenggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada :Pemerintah RI cq. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI cq. PTPERTAMINA (PERSERO) cq. PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi, yangberalamat di Jalan Lirik Komperta OEP Jambi Kenali Asam Atas Kota Jambisebagai Tergugat ;Bahwa badan hukum PT Pertamina EP Unit Bisnis EP Jambi tidak pernahada di Indonesia, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendirioleh Penggugat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-04-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2020 — DELTAGRO MULIA SEJATI
Tergugat:
PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
258 — 108
  • DELTAGRO MULIA SEJATI
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq MENTERI HUKUM DAN HAM RI cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING MEREK
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 12-07-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Sgi
Tanggal 12 Maret 2019 — ALENG JAYA
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE
100 — 20
  • ALENG JAYA
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI PIDIE cq KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PIDIE
    2.PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR PROVINSI ACEH cq BUPATI KABUPATEN PIDIE