Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaLangsung Tahun Anggaran 2003 ;1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) lembar kuitansi

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 14 dari 42 hal. Put.

No. 176 PK/Pid.Sus/2010e 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;e Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;e Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegangkas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsungpemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar TahunAnggaran 2003 ;Dipergunakan dalam

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;e 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT.Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;e 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan tahun 2002 ;e Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahBerita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan RumahSakit Martapura, Terminal Induk Martapura

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002 ;Hal. 31 dari 42 hal. Put.

Apabila pin ATM yang dimasukkan sudah benar maka sistemakan meminta otorisasi ke pihak yang berwenang denganketentuan :> Penarikan di atas Rp25.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00yang melakukan otorisasi adalah Penyelia Teller;> Penarikan diatas Rp100.000.000,00 adalah Pemimpin BidangPembinaan Pelayanan;g. Teller akan memasukkan nomor pegawai pejabat yangmelakukan otorisasi;h.

Setelah pejabat yang berwenang melakukan otorisasi tersebuttelah melakukan otorisasi maka sistem memberitahukan otorisasisudah dilakukan dan slip penarikan tersebut sudah bisa divalidas2. Much.

Kadir Bakri / Karyawan BNI Kantor CabangUtama Palembang memberikan pendapat sebagai berikut :" Bahwa di dalam transaksi otorisasi dan countersign BNI aturan yangmengatur yaitu Kewenangan Nominal Transaksi / Otorisasi Cabang CONS No: JAR / 7 / 538 yang dikeluarkan oleh DIVISI JARINGAN BNIKANTOR PUSAT tanggal 02 Maret 2005;" Bahwa menurut ketentuan di Bank BNI, otoritas kewenangan untukpemberian persetujuan kredit dengan jabatan dan nominal kreditnyaadalah sebagai berikut :1.

;Bahwa persyaratan dalam melaksanakan otorisasi teller melinat berapanominal penarikan jika diatas kewenangan teller, teller akan memintaotorisasi ke bagian yang berwenang. Sedangkan countersign (tandatangan) dilaksanakan setelah otorisasi transaksi umunya pada sore hariBahwa mekanisme otorisasi dalam penarikan yang menggunakan kas 7pada umumnya sama dengan penarikan melalui tabungan dan giro, yangmelakukan otorisasi adalah pejabat yang berwenang.

(Penyelia Pemasaran Bisnis), dan Andri Budi Setiawan(Bagian Pengelola Pemasaran) yang telah membuat dan menandatanganidokumen berupa Memorandum pencairan kredit tertanggal 26 Okober 2010serta Dedek Abdul Halim, SE, Ak, M.Si (Bagian Penyelia Pelayanan Nasabah)yang telah menandatangani (otorisasi) slip kwitansi penarikan uang darirekening giro atas nama PT.

Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas dan Terdakwa DanielHamonangan Manurung, SKM.MM sebagai Atasan Langsung PemegangKas Dinas Kesehatan atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut BupatiLabuhan Batu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor:903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp 701.458.750,00 (tujuhratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluhrupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhan BatuKabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah

Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kasdan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM sebagai AtasanLangsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan atas Surat PermintaanPembayaran tersebut Bupati Labuhan Batu telah menerbitkan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) Nomor: 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004sebesar Rp 828.356.675,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratuslima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan berdasarkanSKO tersebut atas nama Bupati Labuhan Batu Kabag Keuanganmenerbitkan

ZulpanuddinHasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhan Batuatas Surat Permintaan Pembayaran tersebut Bupati Labuhan Batumenerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor: 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp821.825.525,00 (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratusdua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) danberdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhan Batu KabagKeuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)Nomor: 862/PK/2004 tanggal O07 Oktober

Citra Kirana Kode nomorseri faktur pajak ECNZN952NO : 000066 ; 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor :002/05/KWITANSI/06 tanggal 02 Juni2006 ; 1 (satu) lembar surat permintaan Surat Keputusan Otorisasi Triwulan Nomor : 900/004 tanggal 03 Juni 2006 ; 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor :0472/BM/OTSUS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Bupati Kabupaten Biak Numfor ; 1 (satu) lembar daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran

Asli 2( dua ) Lembar keputusan walikota Pagar Alam Nomor 244tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2004 beserta 1 (satu) lembar asli lampiran suratkeputusan otorisasi walikota pagaralam tanggal 23 desember 2004nomor 923 / 244/ SKO/ 04;32.

Asli 1 ( satu ) Lembar Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 74tahun 2005 Tentang Otorisasi Angagaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 28 November 2005 Sebesar Rp69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);31. Asli 1 (Satu) Lembar Lampiran Keputusan Otorisasi Walikota PagarAlam Tanggal 28 November 2005 , Nomor : 9232/ BM /74/05sebesar Rp 69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus riburupiah);31.

No.08/TIPIKOR/2011/PT.PLG.45.46.47.48.49.50.Asli 2( dua ) Lembar keputusan walikota Pagar Alam Nomor 120tahun 2005 tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 24 Desember 2005 sebesar Rp 69.500.000,(enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;Asli 1 ( satu ) lembar lampiran surat keputusan otorisasi walikotaPagar Alam tanggal 24 Desember 2005 No : 9232/BM/120/SKO/05;Asli 2 ( dua ) Lembar Berita acara pemeriksaan pekerjaanNo :1639/BPB/PPHW/IV 2004 Oleh Badan Pemeriksa

Asli 1 ( satu ) Lembar Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 74tahun 2005 Tentang Otorisasi Anggaran belanja daerah tahunanggaran 2005 tanggal 28 November 2005 Sebesar Rp69.500.000, (enam Puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);31.

Asli 1 ( satu ) lembar lampiran surat kKeputusan otorisasi walikotaPagar Alam tanggal 24 Desember 2005 No : 9232/BM/120/SKO/05;47.

Pengantar Nomor 0653/SP/2006 tanggal 15 Agustus2006;1 (Satu) lembar SPMU Nomor 0653/BP/2006 tanggal 15 Agustus 2006;1 (satu) lembar SPP Tahun 2006 Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11Agustus 2006;1 (satu) lembar Surat Pengantar SPMU Nomor 1919/SP/2006 tanggal 8September 2005 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus jutarupiah);1 (satu) lembar SPM Nomor 1919/BP/2005 tanggal 8 September 2005sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Surat Keputusan Otorisasi

No. 184 PK/Pid.Sus/201920.21.ae.23.24.25.26.27.28.20.30.31.32.rupiah);1 (satu) lembar kwitansi pembayaran senilai Rp1.879.000.000,00 tanggalkosong;SPP Nomor 358/0752/SKO/BL/2006 tanggal 11 Agustus 2006;RASKDASK Nomor 60014/RASKDASK/BANG.1/2006 tanggal 3 Juli 2006;1 (satu) lembar Surat Keterangan Otorisasi (SKO) Nomor 0752/SKO/BL/2006tanggal 1 Agustus 2006;1 (satu) lembar pengantar tagihan Nomor 172/SPT/AK/VIII/2006 tanggal 11Agustus 2006;Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan Nomor 036.a/027/SPP/VII

No. 98 K/PID.SUS/2009903/2477/SJ/2001 tanggal 5 Desember 2001 yang menentukan bahwaBelanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu postersendiri yaitu Pos DPRD dan Sekretariat DPRD serta Belanja DPRDtidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pospos belanja lainnya ;@ Surat Permintaan Pembayaran No. 03/PK/2003 tanggal 29 Mei 2003 atasdasar Surat Keputusan Otorisasi (SKO) No. 06 Tahun 2003 tanggal 12Mei 2003 yang ditandatangani oleh Drs. T.

Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja TidakLangsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2003 ;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

Anggaran Belanja Daerah Untuk Belanja TidakLangsung Untuk Anggaran 2003 tanggal 12 Mei 2008 ;2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 377/P/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Kab.

Laba penjualan aset tetap sebesar (Rp 243.909.001,00) dari (Rp 7.152.459.148,00 Rp 7.396.368.149,00)bahwa Terbanding menyatakan bahwa :e bahwa jurnal voucher yang ditunjukkan, tidak ada otorisasi dari pihak berwenang;e bahwa bukti yang disampaikan adalah bukti internal dan Pemohon Banding tidakmenunjukkan kertas kerja auditor yang dapat menunjukkan adanya reclass;e bahwa oleh karena itu koreksi diusulkan dipertahankan;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan koreksi positif Penyerahan

aset tetapMenurut Terbanding sebesar Rp 7.152.459.148,00Menurut Pemohon Banding sebesar Rp7.396.368.149,.00Selisih (Rp243.909.001.00)Total Koreksi Rp 14.970.195.383,00bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buktibukti dan keterangan dalam persidangan :bahwa Terbanding menegaskan terdapat selisih penjualan aktiva tetap :menurut Terbanding Rp22.466.559.022,00menurut Pemohon Banding Rp 7.496.363.639.00selisih Rp14.970.195.383,00 bahwa menurut Terbanding dalam persidangan jurnal voucher tidak ada otorisasi

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;j. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;k. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password dengan pegawai lain ;. Menjamin keamanan atas penyimpanan blanko warkat berharga (Cek,Bilyet Giro, Bilyet Deposito, Bilyet Deposito, Sertifikat Deposito, BukuTabungan) ;m. Mengambil langkah kebijakan yang diperlukan ;n.

Memeriksa dan memberikan otorisasi penarikan dari rekening di ataswewenang Teller ;. Memeriksa dan melegalisasi pengambilan / penyetoran uang dari / kevault / kluis knasanah ;Melaksanakan pemeriksaan harian saldo Teller (Cash Opname) ;Memeriksa dan melegalisasi pengambilan uang ke hub / PoolingCash ;.

Memberikan persetujuan penarikan (otorisasi) di atas wewenangTeller ;i. Menjamin kebenaran dan ketelitian pelaksanaan Cash Opname ;j. Menjamin kerahasiaan Password milik sendiri dan tidak melakukansharing password degan pegawai lain ;Hal. 9 dari 21 hal. Put.

No. 2009 K/PID.SUS/2011 Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tanggal8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun2003 mengeluarkan SPP Nomor : R03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulanApril 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran

Rp55.000.000, Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No 921/61/2003tanggal 5 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan WakilBupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4Nopember 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan pihak ke III padaAPBD Perubahan(Sembilan ratus jutatahun Anggaran 2003 sebesarRp 900.000.000,rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran danPerbendaharaan dan disetujui oleh

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. yang telah dilegalisir ).23.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

No. 2009 K/PID.SUS/2011Transportasi dan Akomodasi dalam rangkaPembahasan Laporan Pertanggungjawaban BupatiPati TA 2002 berikut SPP dan SPMU. ( FC. yang telahdilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 tanggal 1 Mei2003 dan Keputusan Bupati No. 900/1192/2003tanggal 6 Nopember 2003 berikut SPP dan SPMU( FC. yang telah dilegalisir ) .22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 tanggal 8 Maret2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati danWakil Bupati TA. 2003.

(FC. yang telah dilegalisir ).21.Keputusan Bupati No. 900/592/2003 Tanggal 1 Mei 2003 danKeputusan Bupati No. 900/1192/2003 Tanggal 6 Nopember 2003berikut SPP dan SPMU (FC. yang telah dilegalisir ).22.Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA.2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 2009 K/PID.SUS/201123.Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati,Acara Penetapan Perda Kab.

dan droping ke Pengawas dengandisertai berkas.Hal tersebut sudah berlangsung sebelumsaksi duduk sebagai Kabag Kredit.Bahwa benar Awalnya untuk otorisasi dan dropingmerupakan tugas Kabag Kredit kemudian seiring denganbertambahnya volume pekerjaan, Pengawas Pegawaidan Pegadang meminta agar mereka dapat mengotorisasidan mendroping master kredit.

Sejak saat ituwewenang otorisasi dan droping di sektor kredit pegawaidan pedagang ada di Pengawas.Bahwa benar Sejak saat itu yang berwenang untukmendroping dan mengotorisasi kredit pensiunan adalahPengawas pegawai akan tetapi untuk Kabag Kredit danDirektur bisa mengotorisasi dan mendroping kredit jika44pengawas berhalangan hadir sedangkan AO, head teller,teller tidak boleh mengotorisasi dan mendroping kredit.Setiap bagian memiliki password tersendiri, dan passwordtersebut tidak boleh diberitahukan

oleh pengawas UNTUNG DIDI.Bahwa benar Otorisasi data pensiunan baru adalahmemvalidasi / mengecek ulang dengan berkas datapemohon yang telah disetujui kembali.Bahwa benar dalam rangka pembagian tugas input datadan otorisasi diadakan rapat yaitu Rapat pertamamembahas bahwa yang tadinya AO bisa menginput datadan otorisasi kredit melalui rapat tadi AO dikurangikewenangannya hanya menginput data saja, kemudianotorisasi kredit diambil alin oleh Kabag Kredit namunkredit pegawai seharusnya begitu karena

diangggapaman maka direksi hanya berpesan otorisasi dan input65kredit pegawai dan pensiunan sebaiknya dilakukan orangyang berbeda dan yang disuruh tanggung jawab bagianpegawai dan pensiunan adalah UNTUNG DIDIK sebagaipengawas kredit pegawai dan pensiunan.Rapat yang kedua saksi mengusulkan kredit pegawai dan pensiunan ditertibkantugastugas dan kewenangannya, supaya dijelaskan siapa yang inputdata dan siapa yang otorisasi Kredit akan tetapi Pengawas UNTUNGDIDI keberatan dengan alasan karena bagian

Berkas127pinjaman tidak Terdakwa tunjukkan kepada teller karenateller sudah bisa melihat di master pinjaman yang telahTerdakwa entry sebelumnya.Bahwa benar dalam prakteknya yang mengentry,otorisasi dan mendroping adalah pengawas atau tellertapi karena keduanya sibuk maka sejak tahun 2006Terdakwa mengambil alin tugas tersebut dengansepengetahuan pengawas.Bahwa benar sejak tahun 2005 Terdakwa membuatpermohonan kredit fiktif.

Atau apakah akta No. 3 tertanggal 8 Maret 2010 itutelah dipalsukan oleh TERGUGAT sehingga TURUT TERGUGAT dapatntenyetujui perubahan otorisasi tersebut? Sangat Ironis bukan? Karena hakhakPENGGUGAT telah diabaikan be gitu saja. 3. TERGUGAT dengan sengaja tidak memberikan perincian asset atau sengajamengaburkan laporan keuangan secara nyatanyata, hanya memberikan coretcoretan yang hanya berupa estimasi TERGUGAT belaka.

Menyatakan TURUT TERGUGAT telah turut serta memenuhi unsur PerbuatanMeiawan Hukum karena kecerobohan menyetujui otorisasi perubahan specimentanda tangan pada rekening No. 010180011007387 a/n CV LANCARCEMERLAN G:; 22222 2 2222222222022 2 22 3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 4.

:Tergugat sepertinya ada indikasi membuat Surat Kuasa palsu dengan maksudmelakukan perubahan otorisasi penandatanganan pada Turut tergugat yang semuladitandatangani oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hanya Tergugat sendiri, hal inijelas Tergugat hanya ingin memperoleh keuntungan sendiri dari CV.

Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat berdasarkan Surat PencabutanKuasa tertanggal 4 Juli 2010 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Juli 2010, TurutTergugat tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugatmenyetujui perubahan otorisasi tersebut, yakni Penggugat tidak mempunyaikewenangan melakukan transaksi apapun terhadap Rekening CV LancarCemerlang.; 2.

Bahwa selain dari pada itu apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan memprosesatas perubahan Otorisasi penandatanganan Cek, Giro, Suratsurat yang berhubungandengan Rekening serta permintaan dan tandatangan tanda terima buku cheque ataubilyet giro atas nama CV.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 246/BT/TAHUN2005 tanggal 03 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.022.316.500,00 (satumilyar dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)untuk keperluan biaya Pembinaan keuangan daerah, konsumsi harian,tamu, rapat, pemeliharaan bangunan tempat kerja, tempat tinggal, towerdan alat angkutan darat;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

JAHRI, BupatiMusi Rawas telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 247/BT/TAHUN2005 tanggal 05 September 2005, tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp 1.571.759.570,00 (satumilyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribulima ratus tujuh puluh rupiah) untuk keperluan Belanja AdministrasiUmum;Bahwa HERIANSYAH, S.IP.

,konsumsi harian, tamu, rapat, pemeliharaan, bangunan, tempat kerja,tempat tinggal, tower, dan alat angkutan darat dan lampiran SuratKeputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 246/35/2005 tangga 05September 2005;2 (dua) lembar Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 247/BT/2005tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA 2005, sebesar Rp1.571.759.570,00 untuk keperluan biaya operasional, cetak/jilid, dan fotocopy dan lampiran Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :247/35/2005 tanggal 05 September 2005;1 (

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 193Pemb/2002 tentangPengangkatan / Penghunjukan Pimpinan Proyek dan BendaharawanProyek Pembangunan Non Fisik APBD Kabupaten Asahan TahunAnggaran 2002 tanggal 15042002.Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Surat Sekretaris Bappeda Kabupaten Asahan Nomor 05/Bend/2002tanggal 10 Mei 2002 Perihal : Permintaan Otorisasi (SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan

(SKO)Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian Rencana Penggunaan

(SKO) Triwulan IIKepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan Setda Kabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp122.996.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 11/Bend/Keu/2002 tanggal 07 Juni 2002.Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 07 Juni 2002.Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin / PembangunanDukungan Dana Perlombaan Arung

Nomor 271 PK/Pid.Sus/2012Triwulan Ill Kepada Bupati Asahan d.p Kabag Keuangan SetdaKabupaten Asahan.Surat Permintaan Uang Untuk Keperluan Otorisasi sebesarRp177.004.000,00 yang ditandatangani oleh Pimpinan Proyek danBendahara Proyek Arung Jeram 2002.Daftar Pengantar surat Permintaan Pembayaran Nomor 24/Bend.BE/2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00 ;Surat Perintah Pembayaran UUDP Dukungan Dana Perlombaan ArungJeram 2002 tanggal 14 Agustus 2002 sebesar Rp 177.004.000,00.Daftar Perincian

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10) Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11) 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV ( DIPDA MURNI ), III dan IV ( DIPDA Perubahan

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12) Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13) 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYK- RHL-DAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYK-RHL-DAK / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran

Teweh Tengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.58) Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19 Nopember 2003.59) Berita acara kemajuan fisik asli.60) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18 Nopember 2003. 61) Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 beserta lampirannya.62) SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003

RHL DAK / XII / 2003 tanggal 22 Desember 2003.70) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan.71) Berita acara penyerahan pertama pekerjaan No. 110 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.72) Berita acara pembayaran angsuran No. 111 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 21 Nopember 2003.73) Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 483 / P2B BU / 2003 tanggal 09 Desember 2003.74) Surat keputusan otorisasi

Lahei Jenis Tanaman Jati seluas 370 HA.8 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan / Barang Nomor : 483 / P2B BU / 2003 tanggal09 Desember 2003 beserta 2 (dua) lembar lampirannya.9 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 18 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 46,71 %.10 Berita Acara Kemajuan Fisik tanggal 20 Nopember 2003 tingkat penyelesaian 100 %.11 1 (satu) Berkas foto Copy Usul Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Triwulan IV( DIPDA MURNI ), I dan IV ( DIPDA Perubahan ) Proyek Rehabilitasi Hutan danLahan di Kec

Teweh Tengah, Gunung Timang dan Lahei tahun Anggaran 2003.12 Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003Tantang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 beserta 3(tiga) lembar lampirannya.13 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 84 / PYKRHLDAK / X / 2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan Nomor 85 / PYKRHLDAK /X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003, 2(dua) lembar Surat Permintaan PembayaranBeban Tetap Anggaran Pembangunan Nomor

TewehTengah , Gunung Timang dan Lahei TA. 2003.Berita acara pembayaran angsuran No. 99 / PYK RHL DAK / XI / 2003 tanggal 19Nopember 2003.Berita acara kemajuan fisik asli.Berita acara pemeriksaan pekerjaan / barang No. 442 / P2B BU / 2003 tanggal 18Nopember 2003.106162636465666768697071ta737475Surat keputusan otorisasi no. 302 / P / IV / 2003 tanggal 08 Oktober 2003 besertalampirannya.SPMU asli No. 820 / PT / DAK DR / 2003 tanggal 22 Desember 2003.Kwitansi Bank Pembangunan Kalteng.Bend. 2 asli (surat

Barito Utara bagian keuangan sebanyak 3 (tiga)tahap adalah sebagai berikut:e Administrasi tahapan pencairan pertama sebagai uang muka:e Kontak SPK (Surat Perjanjian Kerja)e Surat Jaminan uang muka dari Banke SKO (Surat Keterangan Otorisasi)e Berita Acara Pembayaran Uang Muka.SPP (Surat Permintaan Pembayaran)Pembayaran tahap pertama dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkanSPMU Nomor: 445/PT/DAKDR/2003 tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp.449.169.400, (empat ratus empat puluh sembilan juta

TENGKU RAZMARA,M.Si selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat DaerahProvinsi Riau tersebut, kemudian diterbitkan 7 (tujuh)Surat Keputusan Otorisasi yang ditandatangani olehGubernur Riau, yaitu1.Nomor : 00208/SKO/BL/I1/2006 tanggal 18 April 2006,tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 untuk keperluan Kegiatan Pengkajian danPenelaahan Rancangan Peraturan Daerah tentangHal. 62 dari 469 hal. Put.

Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;169.

No.6 K/Pid.Sus/201011. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01061/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 20Juni 2006 (asli) ;12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01056/SKO/BL/I1/2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA.2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.01057/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 20 Juni 2006 (asli) ;14. 1.

(satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.00209/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 18 April 2006 (asli) ;15. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur RiauNo.00208/SKO/BL/II/ 2006 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah TA. 2006 tanggal 18April 2006 (asli) ;16. 1 (satu) bundel Daftar Pengantar Surat PermintaanPembayaran (SPP) No.911/2006 08/KEU/41 tanggal 8Agustus 2006 atas nama Pemegang Kas DPRD Provinsi RiauNo.

Keputusan Gubernur Riau No.0028/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006 (copy) ;168. Keputusan Gubernur Riau No.0029/SKO/BL/11/2006tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2006 tanggal 18 April 2006(copy) ;169.

Berdasarkan kuitansi tertanggal u4+ Unwver cuuo sevesal19Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya dana penghubungke Pusat untuk Pengurusan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) AlokasiBencana Alam tahun 2008 ; 222222 ooo one ene> Bahwa dana Mata Anggaran Kegiatan Bantuan Keuangan PenghubungKepada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pengurusan Pajak Bumi danBangunan (PBB), yang telah disetujui, diterima dan digunakan oleh terdakwaJOHANIS AMPING SITURU, S.H. dalam jabatannya selaku Bupati TanaToraja

Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 24/SKO/2003 tanggal13 Mei 2003 Tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2003; . Anggaran ..14. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 59/SKO/2003 tanggal2d10 Juli 2003 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2009; 2205 soone nen nce nne nase15. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 72/SKO/2003 tanggal13 Juli 2004 Tentang otorisasi Anggaran Belanja Daerah TahunAnggaran 2004;

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,berdasarkan Otorisasi Pembayaran Nomor : 932/194/PT/2002 akan tetapi dalampencairannya dilaksanakan oleh Saudara Wawa Anggota Polisi yang bertugas diMabes Polri yang telah dipercaya oleh Saudara Martin Rustandi ;Tahap II dilaksanakan pembayaran pada tanggal 02 Oktober 2002 kepada Sdr MartinRustandi selaku Direktur PT.

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,dengan Otorisasi Pembayaran No. 932/1018/PS/2002 tanggal 11 Oktober 2002 ;Kedua pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening PT. Nuansa Jasa RealtindoNo. 82.00.01.000060.5 pada Bank Jabar Cabang Karawang tapi pemilik tersebutbukan Sdr. Martin Rustandi melainkan alas nama Kombes Polisi Wawa ;Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1677 K/PID.SUS/201010Tahap III dengan Otorisasi Pembayaran No.

Nuansa Jasa Realtindo sebesar Rp. 740.500.000,dengan Otorisasi Pembayaran No. 932/1018/PS/2002 tanggal 11 Oktober 2002 ;Kedua pembayaran tersebut dilakukan melalui rekening PT. Nuansa Jasa RealtindoNo. 82.00.01.000060.5 pada Bank Jabar Cabang Karawang tapi pemilik tersebutbukan Sdr. Martin Rustandi melainkan alas nama Kombes Polisi Wawa ;Tahap III dengan Otorisasi Pembayaran No.

Membuat Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraan di bawahtangan tanggal 12 Juli 2013 atas sejumlah 25 Unit KendaraanChevrolet Orlando senilai Rp.10.941.638.800, (Sepuluh milyarsembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapanribu delapan ratus rupiah), tanpa sepengetahuan dan persetujuan,serta otorisasi dari Dewan Komisaris PT. Pikiran RakyatBandung (Penggugat ).

Pikiran Rakyat Bandung(juga akan di uraikan lebih lanjut dalam gugatan di bawah int ) ;11.Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewenangan hukumbertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mengikatkan diridengan Tergugat dalam suatu surat perjanjian Kerjasama Jual BelliKendaraan dan akta Pengakuan Hutang tersebut, karena tanpasepengetahuan dan persetujuan serta otorisasi dari DewanKomisaris PT.

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.12.padahal menurut ketentuan minimal untuk nilai sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) harusdilaporkan dan memperoleh otorisasi dari Dewan Komisaris PT.Pikiran Rakyat Bandung. Termasuk perjanjian yang terkait denganpenjualan iklan secara barter atau pembayaran hutang denganbarang (vide Pasal 12 ayat (1) a.b.c Akta Perbaikan PernyataanKeputusan Rapt Perseroan Terbatas PT.

Pikiran RakyatBandung No.04/AV/DIRPRB/I/2007 tentang Otorisasi dan Legalitasperjanjianperjanjian tanggal 15 Januari 2007 butir 8), sehinggadengan demikian Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kendaraandan Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Bahwa hal lainnya berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, jelasbahwa Surat Perjanjian KerjasamaJual Beli Kendaraandi bawahtangantanggal 12 Juli 2013 menunjukkanadaketidakwajarandankejanggalan (tidak sah) yang

Putusan No 487/PDT/2016/PT.BDG.direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam Undangundang ini dan/ atauanggaran dasar, jadi tanpa harus sepengetahuan dan ataupersetujuan serta otorisasi dari Dewan komisaris untukmenyelamatkan atau menerima pengakuan hutang dari yang punyahutang karena hal tersebut masih ada dalam ranah operasional dankewenangan Direksi yang menjalankan roda perseroan.

Dalam waktu beberapa detik Anda akan dialihkan kewebsite Bank Mandiri dengan tampilan seperti dibawahini : (vide Informasi Penting Buku Petunjuk LayananKartu Kredit halaman 18)Kode otentikasi sudah dikirimkan ke telepon selulerAnda +62XXXXXX2298 Masukan Kode Otentikasi untukmenyetujui transaksi ini sebelum waktu tengat transaksihabis.Janganlah memberikan Kode Otentikasi ini kepadamerchant/orang lain.Silahkan isi kode otorisasi/oetentikasi pada form di atasdengan 6 digit kode yang kami kirimkan melalui

Sukabumi dalam pertimbangan hukumnya denganharus menghadirkan yang diduga bersalah bila diterapkandalam perkara a quo menjadi tidak logis dan tidak relevankarena PEMOHON KEBERATAN/dahulu Tergugat sudahmembuktikan bahwa transaksi kartu kredit TERMOHONKEBRATAN/dahulu Penggugat di toko online Tokopediamerupakan transaksi yang sah karena kendali/ pengamanan/otorisasi/ otenfikasi transaksi//(OTP ada pada TERMOHONKEBRATAN/ Penggugat..

Dalam waktu beberapa detik Anda akan dialihkan ke website BankMandiri dengan tampilan seperti dibawah ini : (vide Informasi PentingBuku Petunjuk Layanan Kartu Kredit halaman 18)Kode otentikasi sudah dikirimkan ke telepon seluler Anda+62XXXXXX2298 Masukan Kode Otentikasi untuk menyetujul transaksiini sebelum waktu tengat transaksi habis.Janganlah memberikan Kode Otentikasi ini kepada merchant/oranglain.Silahkan isi kode otorisasi/oetentikasi pada form di atas dengan 6 digitkode yang kami kirimkan

Apabila Anda tidak menerima 6 digit kode otorisasi/otentikasi dalamwaktu 60 detik, maka kami sarankan untuk menekan tombol KirimUlang kode otorisasi/otentikasi, hindari untuk menekan tombol Batalsebelum Anda benarbenar menerima 6 digit kode otorisasi/otentikasi.5.

Apabila kode otorisasi/otentikasi telah dimasukan dalam website BankMandiri di atas, silahkan tekan tombol OK untuk melanjutkan proseshingga Anda menerima konfirmasi atas transaksi tersebut melaluiwebsite merchant.Menimbang, bahwa berdasarkan Butir 11 Buku Petunjuk Layanan,Kewajiban pemegang kartu kredit, bagian di halaman 25, yakni "pemegangkartu kredit wajib menjaga kerahasiaan PIN dari Siapapun termasuk petugasBank;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Transaksi tersebutmerupakan transaksi internet