Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 P/HUM/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — SAKIMAN EDI PRAYITNO., DKK VS PRESIDEN RI;
124294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan perbuatankhususnya terhadap Para Pemohon, padahal jiwa yang hidup wajibmemenuhi semangat (jiwa), kemauan dan perbuatan (geest, wil en daad),oleh karena itu. jiwa yang demikian tiada manfaat dalam kehidupanbermasyarakat;Keppres Nomor 28 Tahun 1975 dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjukteknisnya, sebagai Peraturan Presiden di bawah hirarki PeraturanPemerintah merupakan peraturan kebijaksanaan, terbaca pada konsideransnya, yaitu untuk lebih menertibkan sehingga hanya merupakanPerundangUndangan Semu
    Karena Keppres Nomor 28/1975 hanya merupakan penjabarandari kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh presiden dengan seluruhjajarannya tentang bagaimana Presiden akan menggunakan ataumelaksanakan wewenang pemerintahan yang dimilikinya;Sehingga dasarnya peraturan kebijaksanaan semacam itu tidak secaralangsung dalam suatu ketentuan UndangUndang, melainkan pada instansi(Presiden) yang menjalankan kebijaksanaan itu sendiri;Oleh karena itu peraturan perundangundangan semu (kebijakan), yangtidak bersifat
Register : 15-01-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN TABANAN Nomor 9/PDT.G/2013/PN.TBNN
Tanggal 22 Agustus 2013 — PENGGUGAT: 1. I KETUT SUDIADNYANA TERGUGAT 1. IAN ANTONY GILL 2. JENI NOVIYANTI 3. NOTARIS / PPAT ANAK AGUNG NGURAH RAI, SH 4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN PROPINSI BALI Cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN
12430
  • Menimbang bahwa terhadap bukti surat T.3 berupa Foto copy Salinan KuasaAkta Notaris Nomor : 125, tanggal 30 November 2009, Penggugat mengajukankeberatan dengan dalil bahwa bukti surat tersebut termasuk ke dalam kuasa mutlakoleh karenanya bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun1982 yang menyatakan, melarang surat kuasa menjual (surat kuasa mutlak) yangberhubungan dengan pemindahan hak atas tanah, karena surat kuasa dalam praktekdisalahgunakan dan dianggap sebagi jual beli semu
    (surat kuasa semu), batal demihukum*, atas keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat T.3berupa Foto copy Salinan Kuasa Akta Notaris Nomor :125, tanggal 30 November2009, tidaklah termasuk kuasa mutlak dikarenakan tidak dicantumkan suatu klausulyang menyatakan bahwa pemberi kuasa dan penerima kuasa mengabaikanketentuan Pasal 1813 juncto Pasal 1814 KUHPerdata mengenai cara berakhirnyapemberian kuasa misalnya pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa,pemberi kuasa meninggal
Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3237 K/Pdt/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — ANDI PAMUSU vs Hj. SITI AISYAH, dkk
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sape almarhum (Para Pelawan/ Pembanding);Terhadap uraian tersebut di atas, maka menimbulkan kurangnya pertimbanganhukum serta keliru karena menghendaki dilakukannya eksekusi semu, hal initidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dan lainlain putusan Mahkamah Agung RI;Putusanputusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurangcukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), harus dibatalkan;16.Keberatan Keenambelas;Bahwa mohon Ketua
Putus : 12-12-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/MIL/2012
Tanggal 12 Desember 2012 — M. HARI BESAR, S.H
4427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian pertimbangan putusan Judex Facti pada halaman 16putusan yang dikatakan seolaholah Saksi 1 minta tolongkepada Terdakwa untuk menguruskan 2 sertifikat adalah uraianfakta hukum yang semu dan menyesatkan, patutdikesampingkan.Dari fakta hukum tersebut nyatalah bahwa unsur ke 1: dengan sengaja,telah tidak terbukti, karena nyatanya fakta yang terjadi adalah Terdakwapinjam uang kepada Koperasi Arta Puri, untuk pengurusan sertifikat dantanah petok D, bukan menerima titipan uang dari Saksi 1, masalahpengurusan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650 K/Pdt/2003
Tanggal 29 Maret 2016 — ILLINOIS TOOL WORKS INC lawan TUAN HALIM PANGESTU b.d.n. P.D. DEXTON
9681 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam semu tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.
Putus : 15-11-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 151/Pid.B/2016/PN Mad
Tanggal 15 Nopember 2016 — - HAERUDIN Alias UDIN Bin MOCH SALIM
474
  • .> Perbuatan Terdakwa membuat masyarakat malas bekerja karenamembangkitkan harapan semu masyarakat menjadi cepat kaya tanpabekerja;> Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untukmemberantas penyakit masyarakat yaitu perudian;Keadaan Yang Meringankan:> Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan;> Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah sebagai alat balasdendam atas kesalahan terdakwa
Putus : 28-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 412/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 28 Oktober 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
182
  • Tergugat Rekonpensi,sementara dalam pembuktian Penggugat Rekonpensi juga tidak membuktikan berapakekurangan yang harus dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi, dengan demikian karenatuntutan kekurangan nafkah atau nafkah terhutang yang dituntut oleh PenggugatRekonpensi tersebut tidak jelas atau kabur, maka gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai mutah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sesuaidengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) bahwa semu
Register : 20-02-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 22 Oktober 2014 — 1. PT. IFANI DEWI 2. PT ANTAR MITRA SEJATi, MELAWAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),
11995
  • Sel.1212tender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagiterhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari PT Ifani Dewi ;b) Upaya Mengabaikan Fakta terjadinyaPersaingan Usaha Tidak Sehat, dimanaPOKJA ULP/Panitia Pengadaan secara jelastelah melakukan pengabaian faktaterkaitdengan kesamaankesamaan yang terdapatdalam dokumen penawaran PT Ifani Dewi danPT Antar Mitra Sejati yang mengindikasikanterjadi persaingan semu diantara keduanyadalam proses tender ;Hal tersebut sangat bertentangan
    upaya untuk mencaricarialasan pengguguran peserta dalam rangka membatasi pesertatender yang berpotensi menjadi pemenang tender, terlebih lagiterhadap penawaran yang nilainya lebih rendah dari PT Ifani Dewi ;b) Upaya Mengabaikan Fakta terjadinyaPersaingan Usaha Tidak Sehat, dimanaPOKJA ULP/Panitia Pengadaan secara jelastelah melakukan pengabaian fakta terkaitdengan kesamaankesamaan yang terdapatdalam dokumen penawaran PT Ifani Dewi danPT Antar Mitra Sejati yang mengindikasikanterjadi persaingan semu
    Adanya kerja sama antara Pemohon Keberatan dan Pemohon KeberatanIl menimbulkan persaingan semu diantara mereka, dan meniadakanpersaingan usaha sehat (fair competition) antar para peserta tender;. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalildalil Para PemohonKeberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaktidaknya tidak dapatditerima2. TERMOHON KEBERATAN TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM781.
Register : 08-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA PARIGI Nomor 133/Pdt.G/2015/PA.Prgi
Tanggal 2 Juli 2015 — Penggugat Tergugat
1511
  • nyata dalam kehidupan rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa secara syari suatu perkawinan yang di dalamnyasering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus apabilatetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, diantaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutanberlebihan maupun lainnya dari masingmasing pihak dan kemudharatanseumpama ini dalam terminologi syariat Islam harus dihilangkan dibandingkansekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Bjb
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2117
  • berpendapat, apabila salah satu pihak in cassu Penggugatsudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga, maka pada diriPenggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabila rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugat hanyaakan mendapatkan kebahagiaan yang semu
Register : 17-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 57/Pid.Sus/2017/ PN Kng
Tanggal 20 Juni 2017 — YOGI Als BADEONG Bin MULYADI
694
  • Kuningan; Bahwa menurut sepengetahuan Ahli bahwa efek dan dampak dari obatjenis Tramadol tersebut jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dantidak sesuai yang dianjurkan akan menyebabkan efek sedatif (kantuk),halusinasi penglihatan maupun pendengaran, dan stimulan sehinggamemberikan rasa kesenangan semu (euphoria) atau dapat menyebabkanhiper eksitabilitas, kelelahan, berkeringat, bicara kacau, hipertensi dan10mata melotot (Nystagmus) serta apabila digunakan bersama denganalkohol efeknya bisa dan
Register : 16-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 1214/Pdt.G/2018/PA.Pmk
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132
  • No.1214/Pdt.G/2018/PA.Pmk.tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah terjadi perselisihan danpertengkaran, yang disebabkan oleh orang tua Termohon yang selalu ikut campur dalamurusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu semu penghasilan Pemohon harusdiserahkan kepada orang tua Termohon. Para saksi mengetahui sejak 4 bulan yang laluPemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
Register : 23-03-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 25-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0932/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr
Tanggal 12 Oktober 2011 — Penggugat vs Tergugat
215
  • Bahwa kebahagiaan rumah tangga kami tersebut,menurut kami adalah merupakankebahagiaan yang semu,sebab dua bulan sejak pernikahan kami,pihak Penggugattelah ditinggal pergi merantau ke Malaysia oleh Tergugat selama kurang lebih 7tahun lamanya, dan selama itu, biasanya pulangpulang hanya beberapa saat sajadirumah, hanya baru pada tahun 2006 pihak Tergugat pulang agak lama dirimah,yakni selama 1 tahun, dan kemudiaan pada tahun 2007 pihak Penggugattelah di tinggal pergi lagi merantau keija di Korea hingga
Register : 05-05-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 1026/Pdt.G/2010/PA.BL
Tanggal 30 Agustus 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
115
  • dimana Penggugat dan Tergugatsamasama tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masingmasing, hal inisangat bertentangan dengan ajaran Islam;Menimbang, bahwa baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugatmenyatakan masih sangat mencintai Penggugat dan demi anakanak, ternyata ditolakmentahmentah oleh Penggugat bahkan Tergugat nampak kurang sungguhsungguhuntuk mempertahankan perkawinannya kenyataannya pada acara mediasi Tergugattidak hadir, berarti kerukunan seperti ini adalah kerukunan yang semu
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 2064/Pdt.G/2017/PA.Bjn
Tanggal 14 Desember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
141
  • Bin.dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengananak dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah madliyah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlahpepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidakmemandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Putus : 02-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 2 September 2016 — Rahmadiah Nurdin, S.Pi binti Nurdin
9859 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP2012 POKLAHSAR BUNGA MAWAR ;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP2012 POKLAHSAR SEMU SENGANA ;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP2012 POKLAHSAR TORANI ;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP2012 POKLAHSAR MAWAR Kelurahan PangaliAli ;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP2012 POKLAHSAR TANJUNG RANGAS?
    laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR SAMUDRA;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR CITRA BAHARI;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR CAHAYA MUTIARA HARAPAN;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR SIKAPARIO;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR BUNGA MAWAR;1 (satu) rangkap laporan pemanfaatan dana BLM PUMP P2HP tahun2012 POKLAHSAR SEMU
Register : 17-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 111/PID.SUS/2018/PT BJM
Tanggal 7 Februari 2019 — MAHYUNI Bin H. USMAN Alm
7037
  • Hal ini pentingdilakukan polisi karena untuk menentukan kedudukan terdakwa dan bentukrumusan dakwaan serta untuk menghindari penegakan hukum yangmenciptakan kebenaran semu atau rekayasa yang menyimpang dari tujuanhukum acara pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil.Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
    Hal inipenting dilakukan polisi karena untuk menentukan kedudukan terdakwadan bentuk rumusan dakwaan serta untuk menghindari penegakan hukumyang menciptakan kebenaran semu atau rekayasa yang menyimpang daritujuan hukum acara pidana yaitu mendapatkan kebenaran materiil.Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
Register : 09-12-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN BATANG Nomor 229/Pid.B/2019/PN Btg
Tanggal 4 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD NOOR AFIF, SH
Terdakwa:
1.SUGITO Als GITO Bin CAHYONO
2.SUWITO Bin WASEAN
3.SOLICHIN Bin CAHYONO
365
  • SUWITO Bin (Alm) WASEAN

    • 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan Satgas Zeni;
    • 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu/hijau semu;

    Dikembalikan kepada Sdr. Tri Ardiyanto.

    • 1 (satu) potong baju seragam kerja Safety warna kombinasi abu-abu dan biru dongker bertuliskan Safety First.

    Dikembalikan kepada Sdr.

Register : 15-09-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 88/Pid.Sus/2017/ PN Kng
Tanggal 16 Agustus 2017 — ASEP SUNJAYA Alias CEPOT Bin SALIMI;
526
  • dilakukan oleh RIFKI AHMAD FAUJI dan LUKI AJI PRAKASA dan ketikahari minggu tanggal 09 April 2017 sekira jam 12.00 wib bertempat di Jl.Penggung Raya depan terminal Harjamukti Kota Cirebon. yang dilakukan olehtersangka;Bahwa menurut Ahli bahwa efek dan dampak dari obat jenis Trihexyphenidyldan obat Tramadol tersebut diminum dan dikonsumsi tidak sesuai dengandosis yang dianjurkan akan menimbulkan efek Sedatif (kantuk), halusinasipendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberi rasakesenangan semu
Putus : 22-01-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 801 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — PT. PUTRA SAMI JAYA ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) RI
130156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut diperkuat denganfakta Terlapor I dan Terlapor II merupakan perusahaan yangdipinjam untuk mengikuti tender perkara a quo sebagaimanadiuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum sehinggamengakibatkan adanya persaingan semu;Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor III dalam prosestender ini, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IIIsebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian TentangHukum dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolanvertikal karena memfasilitasi Terlapor