Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang APBD TahunAnggaran 2014 Sepanjang Menyangkut Anggaran PendidikanBertentangan Dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:1. Bahwa UndangUndang Sisdiknas telah diberlakukan sejakdiundangkan tanggal 8 Juli 2003.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengujiPerda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang APBD TahunAnggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan, anggarankesehatan dan belanja modal terhadap Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Pasal 171 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2013 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanMenteri Dalam

Dengan demikian berdasarkanPasal 31A ayat (2) UndangUndang Mahkamah Agung maka Pemohonmempunyai /egal competence dan legal standing untuk mengajukanpermohonan hak uji materiil ini;Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi yuridis yang telahdisampaikan dalam angka Ill di atas, maka Pemohon berkesimpulanbahwa Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang APBDTahun Anggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaran pendidikanbertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional; sepanjangmenyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan sepanjangmenyangkut belanja modal bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013Tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaranpendidikan, anggaran kesehatan

Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;5.2.1. Pasal 40 ayat ( 1) sub ( b)disebutkan bahwa pendidik dan tenagapendidikan berhak memperoleh penghargaansesuai dengan tugas dan prestasi kerja;5.2.2. Pasal 41 ayat ( 2 ) disebutkan bahwapengangkatan, penempatan, dan penyebaranpendidik dan tenaga kependidikan~ diaturoleh lembaga yang mengangkatnyaberdasarkan kebutuhan ~ satuan pendidikanformal;5.2.3.

Pendidikan Nasional;7.1.1.

ke hal anan 24 35 peraturan sebagai berikut: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Guru bagiankedua hak dan kewajiban pasal 14 ayat (1) sub (b),(c), (d) dan (g), bagian keempat' Pengangkatan,Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 25ayat (1), Pasal 28 ayat (1), bagian ketujuhPerlindungan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40ayat (1) sub (b), Pasal 41 ayat (

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatanpenggugat II pada angka Romawi II poin 3, olehkarena disebutkan Penggugat II adalah prestasiprestasi diluar lingkup kapasitas sebagai Guru,sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasarpenilaian kinerja seorang Guru karena sesuai denganketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal43 ayat (1) menyebutkan bahwa promosi danpenghargaan bagi pendidik dan tenaga pendidikandilakukan berdasarkan latar belakang

Pendidikan Nasional Pasal 40ayat (1) sub (b), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat(1) dan Bab Ill, prinsip PenyelenggaraanPendidikan Pasal 4 ayat (1);Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor33 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pegawai ?

dikeluarkan oleh MTS Poncowati tertanggal 9Mei 1983 milik saksi MARSUDI als BAMBANG KUNTOYO tersebut olehterdakwa BAMBANG KUNTOYO diakui sebagai ijasah miliknya laludigunakan untuk memenuhi persyaratan administratif pendaftaran sebagaibakal calon kepala kampung di Kampung Srisawahan dan akhirnya terpilihmenjadi Kepala Kampung untuk periode tahun 2013 s/d 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 Ayat (2) UndangUndang Republik Indoensia No. 20 tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 18 September 2013 ,No.Reg Perkara.

PDM40/GS/09/2013Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO (alm)bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah dan atausertifikat kompetensi yang terbukti palsu sebagaimana dalam dakwaankedua melanggar pasal 69 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;.

Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Bahwa mereka Terdakwa 1.

Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 71 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurpada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa .

Mengikuti Standart Nasional Pendidikan yang diperkaya denganstandar negara lain yang mempunyai keunggulan dibidangpendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara lain,setelah memperoleh persetujuan menteri atau pejabat yangditunjuk ;c.

Sby.lampiran Bab II tentang Kerjasama penyelenggaraan Huruf A (Perizinan)angka 2 sebagai berikut :6.1.6.2.Izin perubahan status SPI yang diselenggarakan oleh yayasan danbelum berakreditasi A yang menggunakan seluruh atau sebagiansistem pendidikan asing menjadi SPK Sementara ;Satuan Pendidikan yang belum memiliki akreditasi A yangmenggunakan seluruh atau sebagian sistem pendidikan asing untukmenjadi SPK Sementara wajib memenuhi :1) iin penyelenggaraan/Operasional/Pendirian Sekolah Nasional ;2) memperoleh

kata Internasional ;8) Surat Pernyataan dari pemrakarsa bahwa peserta didik WNIdiikutkan dalam Ujian Nasional ;dengan persyaratan tersebut pada intinya Surabaya CambridgeSchool telah memiliki ijin penyelenggaraan SPK melalui KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 303/MPK.D/2017tentang jin sSementara satuan pendidikan kerjasamapenyelenggaraan SMP Suraaya Cambridge School pada tanggal23 Mei 2017 ;mendasari Permandikdasmen No. 407/D/PP/2015, bagi seluruhsatuan pendidikan yang menggunakan sistem

pendidikan asing danbelum terakreditasi A dapat diubah statusnya menjadi SPKsementara yang berlaku 3 tahun ;berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentangstandar nasional pendidikan, dalam pasal 89 menyebutkan bahwapeserta didik yang lulus dari satuan pendidikan diberikan ijasah,ijasah tersebut dikeluarkan oleh satuan pendidikan sekolah(Sekolah) sehingga ijasah tersebut sah dan secara nasional danblanko ijasah tersebut dikeluarkan

Pendidikan Nasional) ;Halaman 22 Putusan Nomor : 36/Pid.Pra/2019/PN.

Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Bahwa mereka Terdakwa 1.

Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 71 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;ll. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurpada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa .

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diSemula tinggal di Kabupaten Grobogan, dan sekarang tinggal diKabupaten Grobogan, sebagai Penggugat ;MELAWANTergugat , umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Sound Sistem

,Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KabupatenGrobogan, sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Oktober2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi padatanggal 14 Oktober 2019 dengan register Nomor 2860/Pdt.G/2019/PA.Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

putusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telan melakukankekeliruan, yaitu : Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan kelirumengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yaitu, "Unsurmenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan :1.

Amr tanggal 21 Mei 2015 dalam perkara atas namaTerdakwa HARTJE RANSULANGI, Penuntut Umum berpendapat bahwaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang telah melakukan kekeliruan dalammengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, "Unsurmenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Pendidikan Nasionalmemberikan definisi Kurikulum, yaitu: Kurikulum adalah seperangkat rencanadan pengaturan sisi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Merujuk Pasal 102 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor: 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, menyebutkan:"Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dantanggungjawab secara periodik kepada Kepala Dinas atau Kepala KanwilDepartemen Agama;Selanjutnya di dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukotaHalaman 27 dari 57 hal.Put.

Nomor 529 K/Pdt/2016tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatakan:"Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan danmelaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukanpembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdiankepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggiPasal 1 ayat (1) Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 TentangPemenuhan Beban

Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PerbuatanMelawan Hukum hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yangdilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yangdirugikan;Bahwa dalam perkara a quo, berlaku UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, JunctoHalaman 39 dari 57 hal.Put.

Perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat melahirkankewajiban untuk ganti rugi;Sesuai dengan Schutznorm theory, maka perbuatan Termohon Kasasi semulaterbanding/tergugat dalam perkara a quo yang telah melanggar berbagaiketentuan dalam perundangundangan diantaranya: UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, JunctoUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2005 tentang Dosen danGuru, Juncto UndangUndang Nomor: 32 tahun 2004 tentang PemerintahDaerah

Menyatakan Terdakwa DIDIMUS WARAY bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) UU No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIMUS WARAY dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DIDIMUS WARAY sebesarRp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);4.

Pasal 1 angka 17 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa standar nasional pendidikanadalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukumNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lampiran3).

Selain itu perlu disampaikanbahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengenal terminologi ataunomenklatur penyelenggaraan pendidikan "Kelas jauh".

Penyelenggaraan Program Studi di Luar DomisiliSebagaimana dijelaskan di atas bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidakmengenal terminologi atau nomenklatur penyelenggaraan "kelas jauh" dibidang pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam perkembangan penyelenggaraanpendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuksecara akuntabel menyelenggarakan program studi di luar domisiliHalaman 35 dari 54 halaman.

Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi(Lampiran20) sebagai pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1989tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai pendidikan jarak jauh(Lampiran21).

Seviane Hendrik Tiip, S.H, Lampiran2;3 Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Lampiran3;4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan, Lampiran4;Halaman 47 dari 54 halaman.

Sedangkanmengenai pendidikan yang pengelolaannya adalah merupakan tanggung jawabmenteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan : "Pengelolaan sistempendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri". Dengan demikianhalhal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan tentu saja berada dibawah pengawasan menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional.

Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 telah tidak menerapkanhukum dengan tepat.Bahwa Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkanbahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri/Mendiknas.Bahwa Prof. Dr.

mempunyai izin yang sah.20Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan pendidikan atasnama Yayasan UISU beserta dengan segala aktivitas akademik termasuk memberikanijazah, karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut hukumperbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan PengadilanNegeri Medan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 yang melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan

No. 2492 K/Pid.Sus/2010dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijasah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasi dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi persyaratan secara berlanjut"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68 ayat 2 UURI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 64 ayat 1KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. PURNOMO SIDIQ, SHdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.5.000.000.

dari isterinya yang bernama ibu calon mempelai perempuan, lahirtanggal 12 Agustus 2002, sampai saat ini baru berumur umur 18 tahun 1 bulandan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut UndangUndang, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Pemohon telahmenempuh pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 328/Padt.P/2020/PA.SbgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P.6 berupa fotokopi,Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai lakilaki yang mana calon mempelai pria merupakan penduduk Kecamatan Cipunagaradan umur calon mempelai sudah berusia 22 tahun serta telah menempuhpendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PIKA adalahmerupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakanPendidikan Menengah yang berpedoman pada UU No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Peraturan PemerintahRepublik Indonesia No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan; g.

Bahwa yang sebenarnya dinyatakan oleh Undangundang No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitanpenyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat(swasta) diatur dalam : a. Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi : Pendidikan berbasismasyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkankekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensimasyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untukmasyarakat. b.

Pendidikan Nasionaljo.

pendidikan nasional, maka kewenangan dantanggung jawab Tergugat adalah sama dengan kewenangan dantanggung jawab jabatan kepala sekolah pada satuan pendidikan yangdikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota; 227 2222 n nnn nn nen nnn nn nnnPutusan Nomor : 46/G/2018/PTUN.Smg.

Halaman 48 dari 60 halamanMenimbang, bahwa didalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,disebutkan : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakatbertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional sertamerumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkatpenyelenggara satuan.

Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyelenggarakan satuanPendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana yang diatur dalamPasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dalam catatan sidang yang dibuat oleh Panitra, tercatat denganjelas dan terang bahwa Ahli menerangkan jika izin operasimenyelenggarakan pendidikan tinggi belum dimiliki oleh karena syaratsyarattidak dipenuhi sehingga izin di tolak, maka oleh undangundang dilarangmenerima mahasiswa.

Pendidikan Nasional;Bahwa dengan adanya ketidak sejalanan antara pertimbanganpertimbangan yang menjadi fakta hukum dengan Pasal yang dijatuhkanyang diterapkan oleh Majelis Hakim, maka berkeyakinan bahwa majelisHakim yang terhormat telah keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan tidak sebagaimana semestinya;Memperhatikan hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa MajelisHakim dalam perkara a quo tidak menerapkan sesuatu peraturan hukumHal. 26 dari 39 hal.

No. 823 K/Pid/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalamdakwaan kesatu kami, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Ende danPengadilan Tinggi Kupang justru Terdakwa/Termohon Banding/PemohonKasasi sekarang ini dikenakan

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para mahasiswa;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa

Pasal 31 UUD 1945, menyebutkan Pemerintah mengusahakandan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangb. UndangUndang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;c.

Hal 25menggunakan lazah, sertifikast kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang terbukti palsu, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Maledo dari segala dakwaan ataumelepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaktidaknyamenyatakan Dakwaan Sadr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkas dan martabat terdakwa;4.

MA LEDO terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitumenggunakan ijasah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaanalternatif Kesatu Kami;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOB RIWU als. MA LEDOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesarRp60.000.000.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa denganmenggunakan dakwaan alternatif, dengan pasal persangkaan adalah: DAKWAAN KESATU; yakni Terdakwa diduga pada hari Senin tanggal 23Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016,Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atauyang terbukti palsu sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa uraian

Unsur Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu: Bahwa benar terdakwa menggunakan ijasah KPAA yang diberikan olehSekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang,hal mana jelmaan pasal 61 ayat (2) undang undang 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian

Menyatakan bahwa terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbuktipalsu, sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.;2. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo dari segala dakwaanatau melepasakan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidak tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr.

Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selamapersidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana atau Dakwaan Keduamelanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana jo Pasal 64

ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa setelah melihat faktafakta di Persidangan Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitumelanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.

Unsur Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik,Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu;Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehinggaapabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian

memberatkan dan yangmeringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

Bahwa Penetapandan Pengesahan Perda Nomor 5Tahun 2014 tentangAPBD TA. 2014 Kota Singkawang, faktanya Termohon 1 (satu),Termohon 2 (dua), Termohon 3 (tiga) dan Termohon 4 (empat) secarasengaja dan ceroboh tidak mencantumkan konsideran berupa UUNomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalpada Perda Nomor 5Tahun 2014 tentangAPBD TA. 2014 Kota Singkawangyangmengamanahkan bahwa menyikapi Pasal 170 dan 171 pada UUKesehatan Nomor 36

(tiga)dan Termohon 4 (empat) untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.Fotokopi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P1);Fotokopi Rancangan Peraturan Walikota Singkawang tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P2);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Bukti P3);Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Bukti P4):Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Bukti P5);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P6):Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Bukti P7);Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia