Hasan Basri Bin Abdullah. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Bangunan Yang sudah terbangun yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana Ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor. 18 Tahun 2010 tentang Restribusi

Perizinan tertentu ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: H.M.NURFADILAH, SH.. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor. 18 Tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan tertentu ;
2. Menjatuhkan

pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Denda Restribusi sebesar Rp. 23.580.000 ,-(dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) untuk dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) dibayarkan kepada Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak dengan ketentuan apabila denda tersebut

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pungutan retribusi uang parkir tanpa dilengkapi dokumen yang sah/parkir liar, Sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum:
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Subsider 7 (tujuh) hari kurungan

Klaten berdiritahun 1967 dan yang membangun kioskios di Pasar Babadan Desa Teloyotersebut adalah panitia dari Desa Teloyo sedangkan Saksi menjadi panitiapengundian kios; Bahwa pada waktu itu kioskios pasar Babadan Desa Teloyo tersebutdibangun permanen dengan dinding tembok; Bahwa Saksi ikut mengurus Pasar Babadan dari tahun 1972 sampai dengantahun 1980an dimana tuugas Saksi memungut restribusi yang berdagang diPasar Babadan Desa Teloyo; Bahwa Saksi memungut restribusi Saksi setor setiap bulannya

ke DesaTeloyo, kemudian Desa Teloyo menyetor restribusi tersebut 50 % keKabupaten, dan karcis restribusi tersebut yang menyediakan dari Kabupaten,dan Desa Teloyo yang menyediakan tenaga untuk memungut restribusi kepasar sedangkan Saksi digaji persenan dari Desa Teloyo dan selain dari DesaTeloyo tidak ada yang menarik restribusi; Bahwa Saksi tahu yang menjual tanahn Pak DASIMAN KARTO DIKORO yangdijadikan Pasar Babadan Desa Teloyo adalah anaknya Pak DASIMAN KARTODIKORO yang bernama CIPTO BEJO kepada

sampaikan baik pada Jawaban,Duplik, maupun kesimpulanterdahulu; Bahwa pemohon banding (Tergugat) keberatan terhadappertimbangan Majelis Hakim yang tidak memberikan pertimbanganpada alatalat bukti : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 ,T.9 ,T.10, T.17,T.18, 7.19, T.20, 7.21, T.21, T.22,T.32, dan T.33, dimana terbktiPenggugat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan olehKecamatan Bayung Lencir dan Tim Inspektorat Kabupaten MusiBanyuasin telah melakukan Pemungutan biaya pembuatan sertifikatProgram Restribusi

IMIS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPA MEMBAYAR RESTRIBUSI ;

ACHMAD ZAENUDIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ; (satu) unit sepeda kayuh dikembalikan kepada SMPN 2 Kebumen melalui terdakwa ; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam : 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan ; 4 (empat) lembar karcis restribusi

togeltersebut adalah saksi PUJI AKHMAD ; Bahwa nomor togel yang saksi pasang/beli adalah yang 3 nomoran yaitu nomor 773, 737,377 dan 2 nomoran yaitu 77, 71,17 dan 12 masingmasing saksi pasang/beli masingmasing Rp.2.000, dan nomor yang lain lagi yang saksi pasang/beli yaitu angka 25, 22,01, 10, 73, 37, 39, 32, 23, 50, 05, 93, 24 dan 3 angka 224 masingmasing saksi pasang/beliRp. 1.000, dan nomor mako 07 (colok) saksi pasang/beli Rp.10.000, dan semua nomoryang saksi pasang/beli saksi tulis di kertas restribusi

Saksi PUJI AKHMAD Bin AHMADI, menerangkan : Bahwa saksi mengetahui/melihat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul11.00 Wib di tempat restribusi terminal Colt Kebumen saksi SAMBASI telah memasang/membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa ; Bahwa saksi berada di tempat restribusi terminal colt Kebumen karena saksi setiapharinya bekerja membantu di tempat restribusi dan saksi tidak ikut memasang/ membelinomor jenis togel tersebut, saksi hanya melihat/mengetahui bahwa yang memasang

Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan setelah sesesaimenjalani hukuman berjanji tidak akan mengulani lagi ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barangbarangBUG ssa sce 17 bukti berupa : 222 2222222 22 2222222 2 === 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; (satu) unit sepeda kayuh; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ; 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan : 4 (empat) lembar karcis restribusi

Memerintahkan agar barang bukti berupa : (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ; (satu) unit sepeda kayuh dikembalikan kepada SMPN 2 Kebumen melalui terdakwa ; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam : 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan ; 4 (empat) lembar karcis restribusi yang ditulisi nomor yang dibeli oleh sdr. SAMBAS ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 6.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025 / 1.20.05 / -BH / XI / 2011, tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.9. 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

SukoharjoSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025 / 1.20.05 / BH/ XI/ 2011,tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujun ratus dua belas ribu rupiah).3. Pendapat Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011 Dari hasilpelelangan tanah Kas Desa (tebu 3 Tahun) yaitu Sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujuh ratus dua belas ribu rupiah).3.

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujun ratus dua belas ribu rupiah).3.

(dua ribu rupiah);

(dua ribu rupiah);4 (empat) lembar tiket/karcis restribusi tempat rekreasi dan olah ragaDTW Batur (WNI) dewasa Rp. 15.000,00. (lima belas ribu rupiah);4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja harga Rp. 1.000,00.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarHalaman 18 dari 50 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN BIi.Taksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;3.

Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow(Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimanauntuk tol barat terdiridari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos BanjarTaksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiridari (PosPetung dan Pos depan museum gunung merapi) ;3.

(dua ribu rupiah);4 (empat) lembar tiket/karcis restribusi tempat rekreasi dan olah ragaDTW Batur (WNI) dewasa dengan harga Rp. 15.000,00.(lima belas riburupiah);4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja dengan harga Rp.1.000,00.

(dua ribu rupiah);4 (empat) lembar tiket/karcis restribusi tempat rekreasi dan olahraga DTW Batur (WNI) dewasa Rp. 15.000,00. (lima belas ribu rupiah);4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja harga Rp. 1.000,00.

Kalimantan Tengah , AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILIMenyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula

Kalimantan Tengahtelah menemukan Terdakwa tidak memiliki ijin tempat penjualan minumanberalkohol serta tidak membayar restribusi kepada Pemda Kapuas selakuwajib restribusi.c.

PRASOJO, serta barangbarang bukti yang diajukan Pengadilan Negeriberpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana =;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILI:Menyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi

kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, (Seratusribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;Menetapkan agar barang bukti berupa : 11 (sebelas) botol Anggur putih cap orang tua ;Dirampas untuk dimusnahkan .Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan

O07 Kecamatan Kapuas Murung Kabuapten Kapuas Provinsi KalimantanTengah, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan seterusnya ;Mendengar dan seterusnya;Menimbang dan seterusnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dalam WilayahKabupaten Kapuas dan Undangundang lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Perijinan Terpadu (BPPT) dengandilampirkan persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, jugadiantaranya telah melampirkan surat pemberitahuan kepada para tentangga(Para Tergugat Rekonvensi), sekaligus surat pernyataan menyatakanmemberikan akses jalan pada tanahtanah yang bersebelahan, dan sesuaiprosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung junctoPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentangPenyelengaraan, Restribusi

Bahwa, proses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 sudah sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, RestribusiIzin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,Halaman 24 dari 44 hal. Put.

Bangunan (IMB) Nomor 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012atas nama Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak ada persetujuan dariwarga (Para Tergugat Rekonvensi, mengenai hal ini Para TergugatRekonvensi tidak memahami mengenai persyaratan pengajuan permohonanIjin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam hal ini perlu PenggugatRekonvensi dijelaskan mengenai persyaratan dalam pemberian jinmendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi

IzinMendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yangmenentukan:(1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harusmemenuhi persyaratan:a.

SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas restribusi IMB;(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. Surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemamfaatan Ruang Kota yangberkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perijinannya dari SOPDyang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota;b. Gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200;c.

Bahwa ayahanda Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menempatiobyek sengketa belum setahun yaitu 26 Nopember 1987 meninggal dunia,maka obyek sengketa saat itu masih berstatus Rumah Dinas di tempati olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Yanwarti Rumakat sertaTergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, kemudian pada tahun 1988Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat Il Fakfak mengeluarkan PeraturanDaerah (PERDA) No.12 Thn 1988, tentang Restribusi Sewa RumahPemerintah Daerah Tingkat II Fakfak.

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dan sejalan dengan (PERDA) No.12 Thn 1988,Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/PDT/2016/PT JAPtentang Restribusi Sewa Rumah Pemerintah Daerah Tingkat Il Fakfak.mengajukan permohonan ijin penghunian obyek sengketa sehingga diberikan surat ijin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah Nomor: 012/159 Tahun 1990, tanggal 10Desember 1990 dengan membayar restribusi

perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkankerugian materiil yaitu hilangnya obyek sengketa dan biayabiaya rehabobyek sengketa sebesar Rp. 150.000.000,00. di tambah dengan biayarestribusi Sewa rumah dinas dari tahun 1990, 4 bulan menjadi Rp.2.300 x 4bulan = Rp. 9.200, kemudian tahun 1991, 12 bulan x Rp. 2.300 = Rp. 27.600sehingga sampai tahun 1999 menjadi 96 bulan Rp.27.600 x 96 bulan =Rp.220.800 + Rp. 9.200 = Rp. 230.000, (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah),kemudian pada tahun 1999 s/d tahun 2002 restribusi

Putidhrpba gs Adhd Pah yk BYOMA 30 1 4Jedis PapakTFati2PajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012;Mbahyutt Tergugat memberi jawaban penolakan permohonan Penggugat dengan alasan bahwa sejak adanyaUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, merupakankewenangan dari Pemerintah Daerah (DJP tidak mempunyai kewenangan dalam memproses penerbitanSurat Perintah Imbalan

Surat nomor: 055/FLDKPP Tanjung Pandan/IX/2012 tanggal 10September 2012 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). danKepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan telah menjawab surat Penggugat dengan suratnomor S1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012, yang menyatakan bahwa permohonanPenggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;bahwa alasan penolakan oleh Tergugat adalah bahwa sejak adanya Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

dalam perkara ini;Tentang Menempatkan Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batu Bara)Tanpa Memiliki Ijin Gangguan (HO):Bahwa, bangunan baru tersebut di atas digunakan untuk gudang batubaradan untuk menempatkan Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara),sehingga menimbulkan masalah, sebagaiberikut:1.Ketel Uap Batu Bara (Mesin Boiler Batubara) dioperasikan padapermulaan Tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalahmelanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2Tahun 2000 tentang Restribusi

Menyatakan bahwa pengoperasian Ketel Uap Batubara (mesin Boilerbatubara) tidak dilengkapi atau tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) adalahbertentangan dengan PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun2000 tantang Restribusi Ijin Gangguan;.

Bangunan (1MB), adalah melanggarPERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentangRestribusi Ijin Mendirikan Bangunan;Menyatakan bahwa memfungsikan bangunan baru yang tidak memilikiIMB untuk gudang batubara dan menempatkan serta sekaligus untukmengoperasikan Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) tidakmemiliki HO, sebagai perbuatan melanggar atau bertentangan denganhukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya PeraturanDaerah Kabupaten Pekalongan yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 1999tentang Restribusi

Mendirikan Bangunan dan PERDA Nomor 2 Tahun2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;Menyatakan bahwa beroperasinya Ketel Uap Batubara (Mesin BoilerBatubara) tersebut menimbulkan dampak gangguan terhadapkesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, sewaktuwaktu dapatmeledak yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia; sehinggamenimbulkan kerugian bagi Penggugat;8.Menyatakan bahwa setiap perpanjangan ljin Gangguan (HO) yangdilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan

dari Penggugat dan tetangga lainnya; sehinggabertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan PERDANomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokanmilik umum tepat didepan pabrik miliknya yang digunakan membuanglimbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalahbertentangan dan melanggar hukum;10.Menyatakan bahwa akibat dibendungnya parit atau selokan tersebut11mempunyai dampak buruk berupa gangguan seperti

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIKAN GIRISASONGKO, S.H. seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Juru parkir memungut restribusi parkir melebihi ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya danberjanji akan mengurus ijin parkirnya ke Dishub (Dinas Perhubungan); Bahwa Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukan adalahmelanggar Perda Nomor 4 tahun 2012 Pasal 59 ayat (1). tentang Restribusi JasaUmum ; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas ;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianHakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

tersebut,Terdakwa memberikan pendapat bukti surat tersebut benar dan Terdakwamerasa tidak keberatan;Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN TknMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Narkotikajenis Ganja; Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggotaSatNarkoba Polres Aceh Tengah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018sekira Jam 15.00 WIB bertempat di pos restribusi

sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pecahanRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uangpecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;6. 1 (Satu) buah celana jeans warna biru;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba PolresAceh Tengah pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 15.00WIB di Pos Restribusi

yakni antara lain:*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan , dengandemikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini puntelah dianggap terpenuhi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwaditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Sabtutanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Pos Restribusi

Foto copy tanda bukti pembayaran restribusi surat izin penangkapan ikannomor :003/SIPI/RBG/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 atas nama kapalKarunia lllahi4, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.6;7.

Foto copy tanda bukti pembayaran restribusi surat izin penangkapan ikan(SIPI) Nomor 004/SIPI/RBG/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama kapalKarunia Illahi4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.7 ;8. Foto copy surat tanda setoran pembayaran daftar ulang II &Ill KM KaruniaIllahi4 nomor OO6/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 mengenai dendaketerlambatan, diberi tanda bukti P.8 ;9.

kerugianmateriil sejumlah Rp 1.195.406,00 (Satu juta seratus sembilan puluh limaribu empat ratus enam rupiah), selain itu perbuatan Terdakwa bisamerusak ekosistem dan bisa mengakibatkan tanah longsor serta banjir;Bahwa persyaratan dalam proses penebangan kayu dalam hutan milikNegara yaitu : harus ada Surat Perintah Penebangan yang dikeluarkanoleh administratur dari KPH Mojokerto berdasarkan Surat PengesahanRencana Teknik Tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan.Setelah selesai penebangan harus membayar restribusi

Setelah selesaipenebangan harus membayar restribusi Provisi Sumber Daya Usaha Hutan(PSDH);Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN Jbg Bahwa Terdakwa menebang kayu Jati tersebut menggunakan gergaji/gorokukuran kecil yang Terdakwa bawa dari rumah; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenangberkaitan dengan kayu Jati tersebut; Bahwa rencananya kayu Jati tersebut akan Terdakwa pergunakan untukmembuat pagar depan rumah Terdakwa; Bahwa rumah Terdakwa terletak satu Dusun

Setelah selesaipenebangan harus membayar restribusi Provisi Sumber Daya Usaha Hutan(PSDH);Bahwa Terdakwa menebang kayu Jati tersebut menggunakangergaji/gorok ukuran kecil yang Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa tidakmempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan kayu Jatitersebut.