Nomor 3070 K/Pdt/2019tersebut dapat menjadi dasar yang sah secara hukum untuk mengajukanpermohonan hak, lagipula atas tanah sengketa telah tercatat sebagai barangmilik daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 2348808 dan 2351955;Bahwa menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin dapatditerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 565 sisa pada tanggal 23Juni 1972, yang ternyata bertentangan dengan fakta di lapangan danmenjadi tumpang tindin karena di atas tanah sengketa telah berdiri dandimanfaatkan

SAHID dengan Rp.44.000.000, (Biaya dimaksud tidak diperincijumlah secara jelas untuk kegiatan yang dilakukan sehinggaRp.59.950.000, tumpang tindin dengan biaya lainnya yangdikeluarkan atau diterima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan yang satu dengan lainnya tidakmenjadi efektif dan efisien) ;2. Sedangkan sebesar Rp.15.950.000, yaitu untukkegiatan komisi/pemantauan lapangan.

SAHID dengan Rp.44.000.000, (Biaya dimaksud tidak diperincijumlah secara jelas untuk kegiatan yang dilakukan sehinggaRp.59.950.000, tumpang tindin dengan biaya lainnya yangdikeluarkan atau diterima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan yang satu dengan lainnya tidakmenjadi efektif dan efisien) ;2. Sedangkan sebesar Rp.15.950.000, yaitu untukkegiatan komisi / pemantauan lapangan.

(PenghasilanSAHID dengan tambahan dimaksud telah tumpang tindin denganjumlah penerimaan dan peruntukannya, dimana untukRp.127.608.840. pengeluaran seperti dimaksud tidak menjadikanpelaksanaan tugas DPRD menjadi lebih baik danmewakili kepentingan masyarakat) ; 35.

Kegiatan pada pertengahan bulan bagi 44 orangNovember 2002 masingmasing Rp.1.000.000, jumlahatas nama Rp.44.000.000, (Biaya dimaksud tidak diperinciH.M.SAHID dengan secara jelas untuk kegiatan yang dilakukan sehinggajumlah tumpang tindin dengan biaya lainnya yangRp.59.850.000,dikeluarkan atau diterima oleh DPRD sehubungandengan pelaksanaan yang satu dengan lainnya tidakmenjadi efektif dan efisien) ;Rp.15.850.000,komisi/pemantauan2.

(Pengeluaranatas nama H.M. dimaksud tumpang tindin dengan uang kunjungan kerjaSAHID dengan dan biaya perjalanan dinas ;jumlah Rp.15.850.000, SPMU yang sudah di cairkan tersebut di atas tidak dijabarkan dan tidak dialokasikanbaik pada Perda No.1 Tahun 2002 tentang APBD Tahun Anggaran 2002 maupunPerda No.17 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2002.

Akan tetapi ketika ituterdapat fakta bahwa batasbatas tanah milik Tergugat tidak ditemukandilapangan, sehingga disepakati akan dilakukan pengecekan ulang denganakan menghadirkan orangorang dari pihak Tergugat yang lebih paham dantahu batasbatas tanah milik Tergugat ;Bahwa tindaklanjut terhadap hal tersebut di atas, Kemudian pada tanggal 24November 2014 telah pula dilakukan pengecekan/ pemeriksaan lapanganulang yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat untuk mengetahui adanyaindikasi tumpang tindin

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) yangkemudian dinyatakan oleh Turut Tergugat terdapat indikasi overlapping(tumpang tindin) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 178/Desa Sukadanatahun 2009 atas nama USIN setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaantanah oleh Turut Tergugat pada saat memproses permohonan pemecahansertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat.2.

PTUNPLGkarena terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260/Talang Kelapaatas nama Ridhuan tumpang tindih dan pada bidang tanah sudahterbit sertifikat, namun untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakansecara langsung pada pihak kantor pertanahan kota Palembang;Bahwa Para Penggugat melalui kKuasa hukumnya berdasarkanSurat tertanggal 25 September 2018 meminta penjelasan kepadapihak kantor pertanahan kota Palembang untuk memastikanterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260/Talang Kelapa atasnama Ridhuan tumpang tindin

; 0ne nnn nn ene nnn neeBahwa terhadap surat dari kuasa Para Penggugat pihak KantorPertanahan Kota Palembang melalui suratnya Nomor: 1078/416.71/XI/2018 tanggal 08 November 2018 menyatakan terhadapSertifikat Hak Milik Nomor : 1260/Talang Kelapa atas namaRidhuan tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor10173/Sukajaya atas nama Sugianto; Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Palembang tanggal 27 November 2018, sehinggaapabila dihitung mulai dari sejak objek sengketa

Notaris KotaPalembang; Bahwa oleh karena Penggugat s/d Penggugat V selaku ahliwaris dari almarhum Ridhuan tidak dapat melakukan balik namake Yayasan Buddhakirti (Penggugat VI) terhadap Sertifikat HakMilik Nomor : 1260/Talang Kelapa atas nama Ridhuan olehkarena tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor10173/Sukajaya atas nama Sugianto yang merupakan objeksengketa perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 53 Ayat 1UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986

tua Penggugat s/dPenggugat V tersebut sudah dihibahkan kepada YayasanBuddhakirti (Penggugat VI), maka Para Penggugat berencanaHalaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 61/G/2018/PTUNPLG13.14.15.16.melakukan balik nama ke Kantor Pertanahan Kota Palembangmelalui Kantor Notaris Husnawaty, S.H.; Bahwa berdasarkan Surat dari Notaris Husnawaty, S.H., tanggal 10September 2018 proses tersebut tidak dapat dilanjutkan oleh karenaterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260/Talang Kelapa atas namaRidhuan tumpang tindin

di Lorong Gotong Royong,Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulunyabernama Jalan Sungai Bujang, Desa Talang Kecamatan Banyuasin 1(Kecamatan Perwakilan Talang Kelapa), Daerah Tingkat Il Musi Banyuasin,Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan pemberian hak dariGubernur KDH TkI Sumsel, tanggal 27 Desember 1977 yang dimohonkanoleh A Rohim Bin A Djakir (vide bukti P10), dan pada saat PemeriksaanSetempat pada tanggal 11 januari 2019 telah mendalilkan tanah tersebuttumpang tindin

PertanahanKabupaten Maluku Tengah dan Peta Pendaftaran Tanah di Desa Dwiwarnamaka Sertipikat Hak Milik nomor 134/2004 Desa Dwiwarna atas namalbrahim Baadilla dan Surat Ukur nomor 12/2004 tanggal 10 Februari 2004dengan luas 432 M2 belum terdaftar;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatasadalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan denganjawaban dalam perkara ini;Bahwa posita Penggugat pada butir 5 menerangkan bahwa telah terjaditumpang tindin

danSertipikat Hak Milik Nomor: 00157 Desa Dwiwarna, hal ini merupakansesuatu yang tidak mempunyai alasan yang kuat, bahwa yang berhakmenyatakan suatu bidang tanah telah terjadi tumpang tindih adalah pihakTergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah,dalam hal ini melalui proses pengembalian batas, dalam proses tersebutbaru bisa diketahui apakah telah terjadi tumpang tindih bidang tanah, danjuga ada kejanggalan dalam Posita Penggugat butir 5 disebutkan bahwamaka terjadilan tumpang tindin

Maka terjadilah tumpang tindin sebahagian sertifikat, dalamsatu bidang tanah terdapat dua sertifikat hak milik. Bahwa kemudian sertifikatyang menjadi Objek Sengketa telah mencaplok sebahagian dari sertifikat hakmilik nomor : 143 di Desa Dwiwarna bagian sebelah utara yaitu dengan luasHalaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN.ABNtanah adalah 195 M? (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) dan ataudengan ukuran, kurang lebih 15 M2 X 13 M2 = 195 M?

:e Bahwa Majelis Hakim Banding yang telah dengan serta mertamengadopsi pertimbangan Yudex factie Tingkai sangatlah tidaktepat, dikarenakan Yudex Factie Tingkat dalam pertimbanganHukumnya sangatlah bertentangan serta tidak mengaplikasikanprinsip hukum normatif Pasal 1238 KUH Perdata, namun jusiru olehMajelis Hakim Tingkat Banding dikuatkan dalam pertimbanganHukumnya.e Bahwa Yudex Factie Tingkat dalam perimbangan Hukumnya jikadicermati dan dianalisa secara konprehensif terjadi overlaping/tumpang tindin

Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah membuat surat keterangandomisili yang isinya tidak benar dan tindakan Terdakwa yangmenandatangani surat pernyataan tidak tumpang tindin maupun suratpernyataan fisik bidang tanah (sporadik) telah mengakibatkan Saksi1mengalami kerugian baik materi maupun kerugian tenaga dan pikiran ;Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Penyidik diperoleh keterangan bahwasurat keterangan domisili tersebut dibuat sendiri dengan tulisan tangan olehTerdakwa di rumahnya pada sekitar

kepada Tergugat Il sebagaimana dimaksud pada butir 13diatas yakni seluas + 52 Ha yang letaknya berada pada areal WilayahSandaran (sebelah Timur) sebagaimana diketahui dari hasilPERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZINLOKASI PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH yang dibuat olehBADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHANKABUPATEN KUTAI TIMUR / Tergugat Ill Tanggal 10 September 2015,sehinga areal izin Perkebunan milik Penggugat seluas Seluas + 2.300Hektar tidak ada masalah dan / atau tumpang tindin

dari padanya;Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan hak hak hukumkepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan(IUP) Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha kepada Tergugat Il karena data data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas +19.950 Ha telah diketahui oleh Tergugat sebab, segala prosedur atautahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawitmilik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benarsehingga tidak timbul tumpang tindin

Bahwa, terhadap GUGATAN PENGGUGAT point 18 menyebutkan /zinPerkebunan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Izin UsahaPerkebunan (IUP) Kelapa Sawt yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaTERGUGAT IP dalam hal ini bertentangan dengan point 13 GUGATANPENGGUGAT, karena PENGGUGAT dalam point 18 sudah menjelaskankembali bahwa izin perkebunan milik Penggugat seluas + 2.300 Hektar (Ha)tidak ada masalah dan atau tumpang tindin kepada pihak lain termasukterhadap izin TERGUGAT Il Dengan demikian gugatan PENGGUGATOBSCUUR

Tanah Hak Guna UsahaPT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No. 39/HGU/BPNRI/2011tanggal 5/7/2009 seluas + 52 Ha;Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Illmenindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atasnama Tergugat Il yang tumpang tindin dengan areal izin usaha perkebunanmilik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan, faktanya adalah IzinLokasi dari Kepala Daerah Tingkat Il Kutai seluas + 20.000 Ha Nomor15/PKT/BPN16.3/UM14/XI1999 sudah tidak berlaku dan

berdasarkan SuratKeputusan Tergugat adalah tumpang tindihn dengan wilayah KP milikPenggugat, seharusnya Penggugat melakukan gugatan terhadap SuratKeputusan Bupati Kotabaru No. 545/61/KP/D.PE Kode Wilayah KTB 01NORP 96 tertanggal 10 Desember 2001;GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)bahwa harus ditolak gugatan Penggugat karena tidak jelas atau kaburkarena Penggugat tidak menjelaskan pada titik koordinat berapa wilayahKuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah didalilkantumpang tindin

Arutmin Indonesia (bukti P3) dengan wilayahpenambangan yang didapat Tergugat Il Intervensi/Terbanding IlIntervensi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 545/105EX/KP/D.PE tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi(TB.04 DESPR 189) tertanggal 28 Juni 2006 yang diberikan kepada PT.Radhitya Bara Moya untuk wilayah seluas 60,2 (enam puluh koma dua)Hektar yang terletak di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, KalimantanSelatan (obyek gugatan), dan dihubungkan dengan bukti P6 adalahtumpang tindin

Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa sampai saatgugatan diajukan, Dirjen Pertambangan Umum belum menetapkan ralatberupa keputusan baru tentang perubahan titik koordinat Batas WilayahKP/KK/PKPB untuk menggantikan SK Dirjen 95, sehingga berdasarkanperaturanperaturan tersebut diatas, maka secara hukum peta bataswilayah yang dimiliki Penggugat terdapat cacat yuridis;Judex Facti (Pengadilan Tinggi TUN Jakarta) telah menjatuhkanPutusan lebih dari yang digugat;Bahwa QUOD NON terjadi tumpang tindin

SoetjiptoNotosudiro (Almarhum) ataupun Para Penggugat selaku ahli warisnyayakni tanah Hak Milik Nomor 371 telah tumpang tindin dengan 3 (tiga)Sertipikat lain (atau disebut objekobjek sengketa), yakni:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2411/Tinjomoyo tercatat atas nama SitiAssiah,b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2412/Tinjomoyo tercatat atas namaHanna Dyah Sri Lestari;c.

Dengan demikian penerbitan atas objekobjeksengketa oleh Tergugat jelas telah menimbulkan ketidakpastianhukum atas Sertipikat Hak Milik Para Penggugat karena menjaditumpang tindin kepemilikan hak atas tanah dan sertipikat ganda.Karena sebelum objekobjek sengketa tersebut diterbitkan olehTergugat, objek hak atas tanah dimaksud telah terdaftar dalamSertipikat Hak Milik Para Penggugat;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalampelaksanaan

RAKAYO bin TINDIN, (umur 58 tahun), dibawah sumpahnya telah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I = danPemohon II;Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohonadalah sebagai famili;Bahwa saksi hadir pada pernikahan paraPemohon, mereka adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 23.

Putusan Perkara No. 21/G/2016/PTUNPbr104,432 Ha yang diperoleh oleh Penggugat berdasarkan pada SuratKeterangan Ganti Rugi sebagaimana diuraikan di atas, yang tidaktumpang tindin dengan Sdr. Yusni Yunus Dkk dan saat ini termuatCidalam: 222222 222 non non non en ee nnn nn nee nnn nee nen cen nee1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01 Tahun 1997, yang telahdibatalkan sebagaian seluas 51.700 M? dan telah dipisahkan seluas:382.564 M?

tidak melindungikepentingan hukum terkait hak keperdataan Penggugat terhadap sisatanah seluas 104,432 Ha berdasarkan pada SKGRSKGR sebagaimanadiuraikan diatas dan/atau Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1226,Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 21 Maret 2013, Kelurahan Sail,Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05165 seluas 66,1736 Ha; dan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1227, Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 21Maret 2013, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, NIB 05166 seluas38,2564 Ha, yang tidak tumpang tindin

Guna Bangunan milik Penggugat; Pertimbangan Majelis Hakim di atas menguatkan pula pertimbanganMajelis Hakim PTUN pada Putusan No. 35/G/2009/PTUNPbr tanggal21 Januari 2010 halaman 47 menyebutkan bahwa: Menimbang, bahwa dari buktibukti dan uraian pertimbangan hukumdiatas Majelis Hakim mendapat fakta alasan yang dimaksud oleh ParaPenggugat intinya penerbitan Sertifikat Obyek sengketa tidak cermatkarena sertifikat hak milik Nomor 92, 97 dan 98 Desa Tebing TinggiOkura atas nama para Penggugat tumpang tindin

Put Nomor 701 K/Pdt/2015 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menghapus pencatatan; Hak Milik tumpang tindin dengan Sertifikat Nomor 51/Desa Anyer; Hak Milik Nomor 254/Anyer diusulkan untuk dibatalkan:d. Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 23Oktober 1997 Nomor 630.17251977;e.

Put Nomor 701 K/Pdt/2015tumpang tindin satu sama lain, supaya tanah Sertifikat Hak Milik Nomor51/Desa Anyer (Anyar) dinyatakan tetap berada dalam status quo;Bahwa tuntutan Provisi tersebut diajukan untuk melindungi hak milik yangsah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi,dari segala gangguan dan intimidasi dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Termohon Kasasi, di atas tanahsengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer (Anyar);Bahwa Judex Facti sangat

Tidak jelas, alasan mencabut status blokir padahal Sertifikat Hak MilikNomor 354/Anyer, justru berada di atas, dan tumpang tindin dengantanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer, Surat Ukur Nomor128/GS/1975 jo Nomor 12/Anyer/2004;Hal. 28 dari 40 hal. Put Nomor 701 K/Pdt/2015Perintah ini, memang bermaksud, supaya status hukum kepemilikan atasTanah Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Desa Anyer(Anyar), dihapus untukmenguatkan status hak atas Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 354/Anyer, atas nama M.

Tanggal 10 Agustus 2004, Gambar Situasi Nomor 128/GS/1975, SHMNomor 51/Desa Anyer/1975 dirubah menjadi SU Nomor 12/DesaAnyer/2004 di Blok Slimun.Sehingga tidak mungkin terjadi Tumpang Tindin SHM Nomor 354/AnyarGambar Situasi Nomor 2522/Tahun 1992 Luas 7.715.meter persegi di BlokSlimun Dengan SHM Nomor 51/Anyer Gambar Situasi Nomor 128/GS/1975di Blok Pegadungan.

Erik Tan adalah suami Penggugat);Bahwa dari pernyataan Suharmaji, selaku Kepala Seksi Sengketa Konflikdan Perkara Kantor Pertanahan Kota Palu (Turut Tergugat) sebagaimanadiangkat pada butir 7 di atas sadar atau tidak, akan dan bahkan telahmenggiring opini, untuk berpendapat bahwa kasus penerbitan ganda,sertifikat tumpang tindin, ada kesengajaan atau tidak, dapat saja sewaktuwaktu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam jajaranBadan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kota

Demikian juga halnya dengan Sertipikat Nomor 00006atas nama Tergugat III tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor00419, atas nama Tergugat V;26.Bahwa terkait dengan terbitnya sertipikat atas nama Tergugat Ill danTergugat V dimana objeknya adalah tanah milik Penggugat tentunya tidakterlepas dari kelalaian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten KonaweSelatan.

Bahwa dengan adanya empat SHMyang timbul diatas tanah atau objek sengketa termasuk SHM PenggugatNomor 00146 tumpang tindin dengan SHM Nomor 00412/Tergugat V danSHM Nomor 00419/Tergugat V tumpang tindin dengan SHM Nomor 00006/Tergugat IV, dalam perkara ini jika dinyatakan cacat hukum, maka bukankewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan SHM adalah cacathukum. Karena yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata UsahaNegara.

, masuk sepanjang 8meter dan tumpang tindin dengan sisi batas sebelah Timur area bidangtanah Boy Markus Dawir Sertifikat Hak Milik Nomor 01950, luas 2.800 m?,begitu juga dengan Sertifikat Nomor 1037 dan Sertifikat Nomor 1038 danSertifikat Nomor 1046, yang telah masuk di area milik Tergugat denganbukti akta autentik akta jual beli, yang pada intinya posisi tanah sudahmasuk ke area bidang tanah Ny.

Memang jika Judex Facti hanya memeriksa berkasbanding di atas meja kerjanya, maka Judex Facti Tingkat Banding tidakakan menemukan dimana persoalan tumpang tindin kepemilikan dimaksud,karena dalam gambar jelas tidak ada persinggungan koordinat objeksengketa tetapi di lapangan sangat terlihat jelas;Pemohon Kasasi/Terbanding I/semula Tergugat telah menyerahkan suratbukti bertanda T.I1 sampai dengan T.I181 berupa fotokopi yang telahdiperiksa dalam persidangan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meteraiRp6000,00

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding mengenyampingkan hukum tentangkeabsahan sertifikat hak milik Terbanding II/Tergugat I dan keabsahansertifikat hak milik Terbading VII/Tergugat VII yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura, yang diketahui setelahdilakukan pemeriksaan setempat terjadi tumpang tindin, dan pertimbanganJudex Facti Tingkat Banding pada halaman 36 alinea ke 2 menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 tentang

Susanto; Barat berbatasan dengan tanah Milik Edi Susanto; Timur berbatasan dengan tanah Milik Edi Susanto;Baahwa dalam posita gugatan berikutnya didalilkan bahwa pada BulanPebruari 2016, Terbanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi mendapat kabar dari orang yang menjaga dan mengelolatanah miik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitersebut, bahwa sebagian besar tanah miliknya yang terletak di DesaPisang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, ternyatatumpang tindin

) hakkepemilikan atas tanah antara Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Pembanding semula TergugatKonvensi I/Penggugat Rekonvensi dan terkena jalan Tol sebagaimanaPeta Bidang Tanah (Lampiran D.I.201C) STA: 5075 m s/d 5575 mtanggal 1 Juni 2015 adalah seluas 15.172 (lima belas ribu seratus tujuhpuluh dua) meter persegi ;bahwa apabila disesuaikan dengan SHM No. 4 atas nama Terbandingsemula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka bidang tanahyang tidak terjadi tumpang tindin

(Overlapping) hak kepemilikan atastanah dan yang tidak terkena jalan Tol menjadi seluas 12.296 (dua belasribu dua ratus Sembilan puluh enam) meter persegi ;bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat IIl mengetahui bahwapermasalahan tumpang tindin (Overlapping) hak kepemilikan denganalas hak sertifikat atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat di atastanah yang terkena jalan tol belum selesai ;Bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat Konvensi I/PenggugatRekonvensi yang mengajukan permohonan pendaftaran

PONTIANAK;Bahwa berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangttPeradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan Tata UsahaNegara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama, berkaitan dengan perkara aquo Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak; 202220222 22 ne nen nen nn ne ne nnn nenneKRONOLOGIS PERKARA: "20 2200022 no nanan nnn nnn cence cnnBermula Kasus sengketa tumpang tindin

Asniar Ismail, dan hasilpengukuran pengembalian batas tersebut tanggal 3 September 2008terdapat tumpang tindin sebagian seluas 3,76 Ha dengan Sertipikat HakMilik Nomor 446/Karimunting/2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur163/Karimunting/2004 atas nama Sdr. Khemo Sabnani; Bahwa berdasarkan hasil pengembalian batas tersebut, Sdri. Prof.

BIN24k3Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak cermat dalam meneliti buktibuktidan tidak memeriksa kebenaran keterangan saksisaksi yang diajukan olehTERBANDING semula PENGGUGAT, yang sama sekali tidak obyektif ;k3Bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwaterdapat tumpang tindin antara SHM No.985 Gambar Situasi No.1942 tanggal17 Pebruari 1994 dengan SHM No.155 Gambar Situasi No.1812 tahun 1975telah ternyata bahwa Judex Factie sama sekali tidak mencermati gambarSituasi yang

No.118/Pdt/2016/PT.PLG.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang dikemukakanPenggugat terkecuali dengan tegas diakui akan kebenaranya olehTergugat ;Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4,5 sampai 6harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;Bahwa pada poin 7 dalil penggugat yang menyatakan telah terjaditumpang tindin dengan sertifikat hak pakai no 51 dan surat ukur no74/su/2012 adalah tidak benar karena pada saat sertifikat hak pakaitersebut terbit tidak ada sanggahan dari pihak

Disamping itu semestinya untukmembuktikan adanya tumpang tindin harus dilakukan pengembalianbatas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Untuk itu gugatanyang diajukan kabur dan prematur ;Hal. 16dari 27 Hal. Put.