Ditemukan 2284 data
127 — 22
diverifikasi olehSekretaris Tetap Propinsi Jawa Timur / Bapemas.Apabila telah layak dan persyaratan telah lengkap,maka Sekretaris Tetap Propinsi Jawa Timurmengusulkan ke Sekretaris Daerah Propinsi JawaTimur untuk pencairan dana bagi lembaga yangmenerima hibah tersebut.Bahwa Terdakwa sebagai Ketua UPK Bina Usaha DesaCinandang, Kecamatan Dawarblandong, KabupatenMojokerto pernah mengajukan proposal kepada GubernurPropinsi Jawa Timur melalui Sektap KabupatenMojokerto selanjutnya disampaikan kepada kami di SubBagian
157 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;10.DESSY P. KUSUMANINGTYAS, S.H., Penanganan Perkara IA Tk.V pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I,Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ;Kesemuanya berkedudukan di Sekretariat Kementerian Keuangan,berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan,Jalan Dr.
ARI PURNOMO S.Sos
Tergugat:
Badan pertimbangan Kepegawaian BAPEK
102 — 64
SaksiHalaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUNJKT.mengetahui kasusnya ketika sudah masuk kantor kembali dan tim dariKementerian Komunikasi dan Informatika datang;SAKSI TERGUGAT1.MEIRNA TRI PUSPITA :Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai diKementerian Komunikasi dan Informatika R.I. sejak tahun 2014 dengannama jabatan Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawaidan pada tahun 2016 berubah nomenklaturnya menjadi Kepala SubBagian Disiplin Pegawai;Bahwa
142 — 98
Jabatan Kepala SubBagian Peraturan Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa;3. AHMAD MULYANTI, S.H. Jabatan Kepala Sub. BagianBantuan Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa;Kesemuanya warganegara Indonesia, berkantor padaKantor Bupati Kabupaten Sumbawa, JI.
Terbanding/Terdakwa : Yunarsyah, S.H. bin Yunalis Kadin
202 — 105
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanahantara lain :Pasal 31 huruf m ;Mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran tanah, peralihan hak,pembebanan hak, SKPT, Roya, Bimbingan
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya Pasal 31 huruf m menjelaskan bahwa Kasi Pengukuran danPendaftaran Tanah mempunyai uraian tugas mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran tanah, peralihnan hak, pembebanan hak, SKPT, Roya,Bimbingan PPAT dan laporan
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor6 tahun 1993 tanggal 10 Mei 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi padaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas SubBagian, Seksi dan Urusan Sub Seksi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten /Kotamadya menjelaskan uraian tugas Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanahantara lain :Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2017/PT PdgPasal 31 huruf m ;Mengadakan pemeriksaan berkasberkas pendaftaran
49 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengusulan anggaran sampai dengan Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) diajukan kepada SekretarisDaerah, sedangkan pengusulan anggaran di atas Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diajukan kepadaBupati Talaud ;Pengajuan anggaran dikembalikan ke Kepala SubBagian Perbendaharaan untuk pembuatan SPM ;Rp.j. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengeluarkan cek ;k.
90 — 56
(Kepala SubBagian Ligitasi), 3. M. Irsadul Afkari, SH.(StafSub Ligitasi), berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.553/DISNAKERTRANS/2015, tertanggal 21April 2015 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 22 April2015, Nomor 413/SK/PDT/2015/PN.PBR, disebutPEMBANDING dahulu TERGUGAT II.;2. PPEMERINTAH PROPINSI RIAU C/Q KEPALA BADANPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,Yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 438,Kota Pekanbaru, Dalam hal ini memberi kuasakepada :1.
ANDI MUHAMMAD AMIN
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
114 — 73
., Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Bina Hukum KepulauanSetda Kepulauan Selayar, beralamat Jalan JenderalAhmat Yani No.1 Benteng Kabupaten Kepulauan SelayarProvinsi Sulawesi Selatan ;2. Saenuddin, SH., Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat, beraalamat di jalan D.I.
67 — 114
Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng danPuskesmas Kecamatan Kalideres.Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Baratmengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota AdministrasiJakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SukuDinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala SubBagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Baratyaitt WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)SKPD
271 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Jabatan Kepala Subbagian HukumSekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang;13) Henri Wiradly Hutahaean, S.H., Jabatan Analis Hukum;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor13/SKUHK.03.02/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agungpada tanggal 1 April 2019 dan diregister dengan Nomor 32
133 — 24
Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah.2. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan.3. Subbagian Hakhak dan Permasalahan Atas Tanah.Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tersebut dan melihat langsungserta bertemu dengan masyarakat di Jalan Teluk Pauh tersebut,disana saksi ditunjukkan lokasi jalan yang menjadi permasalahanpembangunan jalan yang pernah ditutup oleh Sdr.
Subbagian Umum dan Kepegawaian : Sdri. JASATRI2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan : Sdri. ANDI NURAINISeksi Pemerintahan : Sdr. INDRA JAYA. Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Sdr. SURYA ATMAJA. Seksi Kesejahteraan Sosial : Sdr. JASRISeksi Ketentraman dan Ketertiban : Sdr.
53 — 11
Ahli tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;Bahwa Keahlian Ahli di Bidang Pengawasan Perbankan, Ahli mulai bekerjadi Bank Indonesia dari tahun 2002 sebagai Pemeriksa BPR, tahun 2006sebagai Asisten Pengawas Bank, tahun 2013 sebagai Pengawas Bank dantahun 2014 ditugas di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Bank,tahun 2016 sebagai Kepala Bagian Sub Pengawas Bank dan tahun 2017beralih menjadi pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kepala SubBagian
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sonta Niago, jabatan Kepala Subbagian Advokasi Hukum Il, BiroHukum dan Organisasi;f. Mohammad Sahlan; jabatan Pelaksana pada Biro Hukum danOrganisasi dan;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 19 P/HUM/2017g.
478 — 350
., dibawah sumpah pada pokoknya Ahlimemberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :e Bekerja sebagai Wartawan di Kompas Group sejak tahun 2004;e Bekerja dibagian Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun2006 dibagian Hukum dan Kerjasama Direktorat Jenderal AplikasiInformatika dan sejak Maret 2011 Ahli diangkat menjadi Kepala SubBagian Penyusunan Rancangan Peraturan di Direktorat JenderalHal. 25 dari 44 hal Put.No.278/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.
89 — 49
., M.Si. diberhentikan dari jabatan lama yaitu jabatan KepalaBidang Penyelenggaraan EGovernment pada Dinas Komunikasi,Informatika, dan persandian pada dinas komunikasi, informatika danpersandian Ill/o. dengan penempatan baru sebagai pelaksana padaSekretariat DPRD Kabupaten Kampar;(vide Bukti P1 dan T8);10.Bahwa selanjutnya Penggugat ditugaskan sebagai pelaksana pada SubBagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar (videBukti T8 dan P2);Halaman 46 dari 56 halaman Putusan No. 24/G/2018
I Gusti Gde Putra Pringga Acyutha
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar
176 — 204
atau risalahpenyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06Oktober 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus.PHI/2021/PN Dps, telahmengajukan gugatan sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat merupakan Pegawai penuh /tetap Perusahan AirMinum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar berdasarkan Surat KeputusanDireksi Perusahan Air Minum Tirta Sewakadarma Nomor : 362 /PERUMDA/ KPTS / 2020, tanggal 1 Juli 2020 dengan jabatan staff SubBagian
71 — 14
Terdakwa bekerja pada PTTirto Sarana Pangan sejak tahun 2001 dan diangkat menjadi Kepala Subbagian farm Karangmenggah berdasarkan SK no92/WJCHRDSK/IX/2011tanggal 05 September 2011 dimana terdakwa setiap bulannya terdakwamendapat upah atau gaji berupa uang tunai sebesar Rp. 3.248.146, (tiga jutadua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah) ;Terdakwa Il bekerja pada Wonokoyo Group sejak tahun 2001 dan berdasarkanSK no 139/WJCHRDSK/XIV2011 tanggal 08 Desember 2011 diangkatmenjadi
94 — 59
Kepala Subbagian Tata Usaha UPQCiawi, Jawa Barat (fotocopy dari fotocopy)); Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor 06Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang PerubahanAtas Keputusan Kepala Unit Percetakan Alquran Nomor01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pengelola DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Pada Unit Percetakan Alquran (fotocopy dari fotocopy); Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 01 Tahun 2018tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan PengelolaDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pada
1.MUCHLIS
2.ROPI
3.NAWAWI
4.MAWARDI
5.H ROSADI S Pd
6.R ERWIN ZULKARNAEN IR MM
7.Ir SIDI RATHA OKTORUDIN MM
Tergugat:
BUPATI BEKASI
126 — 53
daerahkabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikotamerupakan jabatan eselon IIb atau jabatanpimpinan tinggi pratama..Ayat (3) Sekretaris Inspektorat daerah kabupaten/kota,inspektor pembantu, sekretaris dinaskabupaten/kota, sekretaris badan daerahkabupaten/kota, kepala bagian serta camatmerupakan jabatan struktural eselon Illa ataujabatan administrator; Ayat (4) Kepala bidang pada dinas dan badan sertasekretaris kecamatan merupakan jabatan struktureselon IIIb atau jabatan administrasi;Ayat (5) Lurah, kepala subbagian
pada sekretariat daerah,sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badandaerahkabupaten/kota, kepala unit teknis padadinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas A,sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksipada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVaatau pengawasAyat (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas danbadan daerah kabupaten/kota kelas B, kepalasubbagian pada unit pelaksana teknis dinas danbadan kelas A, kepala subbagian padaKecamatan, sekretaris keluranhan dan kepala seksipada kelurahan
125 — 13
., Staf SubBagian Bantuan Hukum dan Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, MUHAMMAD, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya, BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya, RERRY SETIANINGTIYASWATI,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya ;Berdasarkan