Pollux Barelang MegaSuper Blok yang berkedudukan di Pulau Batam sebagai pemesanyaadalah Tergugat atas perintah Penggugat di kewatir oleh Penggugat jikamemakai nama Penggugat di kwatirkan ketahuan oleh isteri Penggugat.Bahwa, adapun Appartemen yang di pesan oleh Pengguggat denganTergugat dengan Type TWO BEDROOM luas semi Grose : 51.59 M2.Dengan cara pembayaran O4/Instelemen 36 x, dengan harga julaRp.819.888.000.

Pollux Barelang Mega Super Blok yangberkedudukan di Pulau Batam sebagai pemesanya adalah Tergugat atasperintah Penggugat di kewatir oleh Penggugat jika memakai nama Penggugatdi kwatirkan ketahuan oleh isteri Penggugat.Bahwa, adapun Appartemen yang di pesan oleh Pengguggat denganTergugat dengan Type TWO BEDROOM luas semi Grose : 51.59 M2. DenganHalaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2020/PN Btmcara pembayaran O4/Instelemen 36 x, dengan harga jula Rp.819.888.000.

dihubungi saksi MOHD SHARIFBin SHAFII melalui Via Hanphone 081270167778, yang mana pada saat ituTerdakwa sedang berada di Palembang, kemudian saksi MOHD SHARIFBin SHAFII menyampaikan kepada terdakwa ada kapal mau gantibendera, dan posisi kapal sekarang lagi Docking di Batam, Tolong dibantu,bisa tidak dibuat pergantian bendera , dan kemudian pada saat ituterdakwa berkata bisa yang penting persyaratannya Komplit, diantaranyaDelletion Certificate dari negara bendera awal Togo, Bukti KepemilikanKapal atau Grose

Akta, kemudian saksi MOHD SHARIF Bin SHAFIImengatakan Delletion Cartificate dan Grose Akta Kapal tidak bisa dilengkapi, sehingga saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII meminta kepadaterdakwa mebuat asal jadi, kemudian terdakwa AGUS SALIM Bin AlmHASAN menjawab kalau untuk asal jadi bisa bantu masa berlaku 3 (tigaBulan saja, dan terdakwa bertanya Kapal mau berlayar kemana dansaksi MOHD SHARIF Bin SHAFII berkata kapal mau dipakai di Johor, dansaksi MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya lagi kapan bisa siapdokumennya

Delletion Certificate dan Grose Akta saat itu.

Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan ada kapal mauganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu,bisa tidak dibuat pergantian bendera, Terdakwa jawab bisa yang pentingpersyaratannya komplit diantaranya Delletion Certificate dari negara benderaawal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Saksi Mohd Sharif BinSafil berkata Delletion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, laluTerdakwa jawab tidak bisa, Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata buat asaljadilah

Bahwa terhadap dalil Pelawan No.6 s/d 9, Terlawan menanggapinyasebagai berikut :Pada dasarnya Pelawan mengakui menerima adanya panggilanAanmaning berdasarkan Penetapan Pengadilan denganNo.38/Eks/2015/PN.Sby tertanggal 12 Mei 2015 atas dasar Grose AktaRisalah lelang No.092/2015 tertanggal 18 Pebruari 2015 ;Pelawan mendapat relaas panggilan tertanggal 4 September 2015No.20/Eks/2015/PN.Sby jo No.624/Pdt.G/2012/PN.Sby. yang diakuipada intinya agar mengkosongkan tanah dan bangunan Sertifikat HakMilik

TBL/1458/X/2015/UM/JTM, tanggal 1 Oktober2015;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sangkalannya, pihakTerlawan dipersidangan mengajukan buktibukti berupa fotocopy suratsurat,yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dipandang sebagaialat bukti yang sah menurut hukum, yaitu :T1 Grose Risalah Lelang No.092/2015 ;T 2 Penetapan Aanmaning No.38/EKS/2015/PN.SBY ;T3 Penetapan eksekusi No.38/EKS/2015/PN.SBY ;T 4 Surat Rapat Kordinasi perkara No.38/EKS/2015/PN.SBY ;T5 Surat Undangan

Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan supayadengan segera mencatatkan dalam buku tentang kelahiran yang sedangberjalan berdasarkan salinan grose dari Penetapan ini tentangpenggantian nama anak pemohon ;4.

Pendapat Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul PerlawananTerhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan ArbitraseDan Standar Hukum Eksekusi pada halaman 117 disimpulkan bahwa :meskipun telah disepakati domisili tempat kKedudukan pengadilan yangtelah ditunjuk untuk menyelesaikan apabila terjadi perselisihnan diantarapara pihak, kesepakatan tersebut hanya berlaku pada pengajuan perkaraPerdata Biasa dan pengajuan Permohonan Eksekusi, sedangkan untukPerlawanan terhadap Eksekusi kesepakatan

bahwa untuk menentukan Kompetensi Relatif Perlawanan telahdiatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh PengadilanNegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunyaberjudul PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSE

bahwa untuk menentukan Kompetensi Relatif Perlawanantelah diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segalaperselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh PengadilanNegeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, SH dalambukunya berjudul PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSE

Perlawanantelah diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan :Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakanbahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili sepertisegala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan olehPengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanankeputusan itu.Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT YYKMenimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, SH dalambukunya berjudul PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI GROSE

Bahwa setelah perkara diputus, diketemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan, yaitu telahdiketemukannya 1 (satu) bundel surat permohonan eksekusi grose akta haktanggungan peringkat pertama Nomor 02/Lo/Js, Pst/H/2010 tertanggal 09 Februari2010 dari Kospin Jasa, bahwa surat tersebut baru diketahui oleh PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 10 Januari 2013 sesuai surat yang dikirim olehPengadilan Negeri Pekalongan Nomor w12.U4/35/ PDT.04.01/I

Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut dikeluarkan tidakdidasarkan pada alasan hukum yang kuat karena dalam pertimbangannya hanyamenyalin apa yang tertuang dalam surat permohonan eksekusi grose akta haktanggungan peringkat I (pertama) dari Termohon Peninjauan Kembali, yang akandijadikan sebagai bukti baru dalam perkara ini, dan penetapan Ketua PengadilanNegeri Pekalongan a quo tidak memberikan pertimbangan aspek hukum yang laindalam pertimbangannya sehingga tidak mencerminkan

VariaVaruna ;Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka adanya dugaanpemalsuan dokumen untuk mengurus pendaftaran kapal atau Grose Aktakapal dan untuk melakukan pengurusan Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) yang dipergunakan oleh KM. Varia Utama I, KM. Varia Samuderadan KM. Varia Varuna ;Halaman 23 dari 55 hlm. Putusan Nomor 961/Pid.B/2019/PN. Jkt. Utr.Bahwa yang dipalsukan adalah yaitu Surat Keterangan Tukang KM.Varia Utama , KM. Varia Samudera dan KM.

Varia Varuna tersebut telah dipergunakan untukmemenuhi salah satu syarat pembuatan Surat Ukur kapal di KSOP SundaKelapa dan dipergunakan juga untuk pendaftaran kapal (Grose Akta) diKSOP Cirebon;Bahwa berdasarkan dokumen kapal, pemilik pertama KM. VariaUtama adalah Victor Kurnio, pemilik pertama KM. Varia Samuderaadalah Iskandar dan pemilik pertama KM. Varia Varuna adalah VictorKurnio;Bahwa ketiga kapal tersebut telah dijual kepada PT.

Utr.Bahwa beberapa waktu kemudian saksi menerima 1 (satu) bundledokumen untuk pengurusan Surat Ukur dari Suparman = yangselanjutnya saksi langsung serahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa;Bahwa setelah Surat Ukur Sementara KM Varia Utama terbit,saksi, saksi berikan kepada Suparman di Pelabuhan Muara Batu ;Bahwa kirakira 2 bulan kemudian saksi bertemu lagi denganSuparman di Pelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikankepada saksi dokumen kapal KM Varia Utama berupa Grose Aktadan Surat Ukur;Bahwa

Grose Akta dan Surat Ukur kapal KM.

Utr.untuk pengurusan Surat Ukur dari Suparman yang selanjutnya saksi langsungserahkan ke Syahbandar Sunda Kelapa, setelah Surat Ukur Sementara KMVaria Utama terbit, saksi berikan kepada Suparman di Pelabuhan MuaraBaru dan kirakira 2 bulan kemudian saksi bertemu lagi dengan Suparman diPelabuhan Muara Baru, saat itu Suparman memberikan kepada saksi dokumenkapal KM Varia Utama berupa Grose Akta dan Surat Ukur yang kemudianGrose Akta dan Surat Ukur kapal KM.

Bahwa, Para Pelawan (tidak termasuk Gatot Wibisono) selaku pemilik atas tanahdan bangunan dimaksud tidak mengetahui terkait dengan Grose Risalah LelangNomor : 1066/2012 tanggal 24 September 2012, di karenakan6.1. Para Pelawan (tidak termasuk Gatot Wibisono) tidak mengetahui klausulaklausula yang tercantum dalam perjanjian kredit yang di buat oleh pelawanGATOT WIBISONO dengan Kantor Wilayah PT.

Grose Risalah Lelang Nomor : 1066/2012 tanggal 24 September 2012dan terkaiit atas Panggilan Aanmanning No. : 40/EKS/2013/PN. Sby, dariPengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 40/EKS/2013 antaraBURHAN SISWANTO sebagai Pemohon Eksekusi melawan PenghuniRumah Jalan Darmo Permai Selatan XVII/06 Surabaya sebagai TermohonEksekusl.

Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital; b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR ; Dengan demikian jelas Perlawanan harus berhadapan langsungdengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah adawujudnya; (mohon periksa buku Perlawanan Terhadap Grose

of 72 Put.No. 465/Pdt.Plw/2013/PN.Sbya. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital; b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR;; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR ; Dengan demikian jelas Perlawanan harus berhadapan langsungdengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah adawujudnya; (mohon periksa buku Perlawanan Terhadap Grose

Yefriadi Wibisonosebagaimana Grose Risalah lelang No. 1066/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 karenaTerlawan I melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatigedaad) dalam pelaksanaanlelang, disisi lain Pelawan juga melakukan perlawanan pelaksanaan eksekusi pengosonganperkara nomor : 40/EKS/2013/PN.Sby oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga dengandemikian Pelawan telah mencampur adukkan perlawanan pelaksanaan eksekusipengosongan dengan pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan atas dasar perbuatanmelawan

KABAROE OEN IJOE 1 (satu) bundel Dokumen kapal KABAROE OEN IJOE berupa: Grose Akta Pendaftaran kapal ( foto copy), Pas Besar (asli), Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan (asli), Surat Ukur Dalam Negeri Sementera (foto copy), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda a.n. ABDULLAH GANI Bin (alm) GANI, Surat Keterangan Kecakapan Masinis a.n. Bahtiar (asli), dan Surat Izin Pengggunaan Radio Komunikasi untuk Pelayaran (Foto Copy); 9 (sembilan) buah Fiber.

KABAROE OEN IJOE= 1 (satu) bundel Dokumen kapal KABAROE OEN IJOE := Grose Akta Pendaftaran kapal ( foto copy)=> Pas Besar (asli)= Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan (asli).= Surat Ukur Dalam Negeri Sementera (foto copy)= Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda an. ABDULLAH GANI Bin (alm)GANI.= Surat Keterangan Kecakapan Masinis a.n.

OENIJOE 02 denga GT 6, wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untukdapat berlayar melakukan penangkapan ikan, karena sesuai dengan ketentuanyang ada seluruh kapal perikanan yang melakukan aktifitas perikanan tidakterbatas berapa Grose Tonase nya, bahwa setiap berlayar melakukanpenangkapan ikan harus dilengkapi dengan SPB, namun untuk kapalperikanan dibawah 5 GT tidak diwajibkan memliki SPB karena tergolongkepada nelayan kecil, akan tetapi kapal yang berukuran 5 GT kebawah,diwajibkan untuk

KABAROE OEN IJOE1 (satu) bundel Dokumen kapal KABAROE OEN IJOEberupa: Grose Akta Pendaftaran kapal ( foto copy), PasBesar (asli), Sertifikat kelaikan dan Pengawakan KapalPenangkap ikan (asli), Surat Ukur Dalam Negeri Sementera(foto copy), Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda a.n.ABDULLAH GANI Bin (alm) GANI, Surat KeteranganKecakapan Masinis a.n.

KABAROEOEN IJO, (satu) bundel Dokumen kapal KABAROE OEN IJOE berupa: Grose AktaPendaftaran kapal ( foto copy), Pas Besar (asli), Sertifikat kelaikan dan PengawakanKapal Penangkap ikan (asli), Surat Ukur Dalam Negeri Sementera (foto copy), SuratKeterangan Kecakapan Nakhoda a.n. ABDULLAH GANI Bin (alm) GANI, SuratKeterangan Kecakapan Masinis a.n.

KABAROE OEN IJOE1 (satu) bundel Dokumen kapal KABAROE OEN IJOEberupa: Grose Akta Pendaftaran kapal ( foto copy), Pas Besar(asli), Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapikan (asli), Surat Ukur Dalam Negeri Sementera (foto copy),Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda a.n. ABDULLAHGANI Bin (alm) GANI, Surat Keterangan Kecakapan Masinisa.n.

Olehkarenanya, telah tepat Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal29 januari 2014 sebagaimana yang tertuang dalam Grose Risalah Lelang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya No. 049/2014 tanggal 29 01 2014 atasnama Pejabat Lelang GUNTUR ARIFIN, S.H., dengan nama Penjual PT. BANK DANAMONINDONESIA.

Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13 a/d angka 15dikarenakan halhal tersebut dibawah ini :1) Bahwa, pada saat ini obyek Hak Tanggungan sudah beralih menjadi hak milik dariMANSA CHANDRA sesuai dengan Grose Risalah Lelang Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya No. 049/2014 tanggal 29 01 2014 atas namaPejabat Lelang GUNTUR ARIFIN, S.H., dengan nama Penjuat PT. BANK DANAMONINDONESIA. Tbk.

dan dasar hukumpermohonan provisi tersebut, sehingga tetah Terbukti bahwa Penggugat mengajukanpermohonan provisi dengan asalasalan terlebih lagi permohonan provisi Penggugat tidakterbatas pada Obyek Lelang melainkan terhadap Harta Bergerak dan Harta Tetap milikTergugat sehingga telah tepat dan logis apabila permohonan provisi Penggugat tidakdipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;Bahwa, mengenai Obyek Lelang telah beralin menjadi hak milik MANSA CHANDRAsebagaimana disebutkan dalam Grose

Bahwa, Lelang Eksekusii terhadap Obyek Hak Tanggungan telah selesaidilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2014 berdasarkan Grose Risalah LelangKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya No.049/2014 tanggal 29 01 2014 atas nama Pejabat Lelang GUNTUR ARIFIN,S.H., dengan nama Penjual PT. BANK DANAMON INDONESIA.

Oleh karenanya, telah tepat Lelang EksekusiiHak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2014 sebagaimana yang tertuangdalam Grose Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surabaya No. 049/2014 tanggal 29 01 2014 atas nama Pejabat Lelang GUNTUR ARIFIN,S.H., dengan nama Penjual PT. BANK DANAMON INDONESIA.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase DanStandar Hukum Eksekusi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,Tahun 1996, halaman 38, menyebutkan: Caracara kamuflase dantiou daya seperti ini tidak akan berhasil terhadap Hakim yang jeli danmemiliki kualitas yang baik.c. Bahwa lebih lanjut, M.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya tersebuthalaman 133134, tentang pihak yang ditarik dalam perlawanan(partai verzet) atas penetapan eksekusi grose akta, menyebutkan:Kalau perlawanan ditujukan terhadap penetapan eksekusi grose aktaberdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, berlaku sepenuhnya azasyang ditentukan Pasal 379 Rv. Yang ditarik sebagai pihak Terlawanhanya orang yang terlibat langsung dalam penetapan. Yang terlibatlangsung dalampenetapaneksekusi groseaktaialahPemohonEksekusi.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESANomor : SP191/PUPNW.IV/KP.01/1995 tanggal 06 September 1995 ;Bahwa dengan diserahkannya masalah tersebut kepada TergugatII (BUPLN/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dari Debitur yangmacet dan dengan telah dipasang Akta Hipotik tanggal 06 September 1995maka secara Yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaanstatus quo baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupunjumlah bunganya, tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga,terhadap Grose

PN.Lmgtanggal 28 Maret 2001 terhadap rumah terletak di Desa Sukodadi,Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan SHM No.5 atas namaPenggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Bahwa akan tetapi oleh Tergugat I sebagai pemegang lelang(pembeli) telah mengajukan permohonan balik nama SHM No.5 dan SHMNo.6 atas namanya melalui turut Tegugat I, sehingga turut Tergugat I telahmelakukan balik nama SHM No.5 dan No.6 dari Penggugat dan turutTergugat II menjadi atas nama Tergugat I padahal Grose

Menyatakan sah dan berharga Revendicatoir Beslag dan ConservatoirBeslag yang dimohonkan di atas ;Menyatakan Berita Acara Lelang atau Risalah Lelang Nomor 1085/19992000 tanggal 22 Maret 2000 dan Berita Acara Eksekusi Nomor03/S.Eks/2000/PN.Lmg tanggal 28 Maret 2001 yang didasarkan padaGrose Akta Crediet Verband Nomor SP 191/PUPNWVI/KP.01/1995tanggal 4 September 1995 mengandung cacat yuridis, yangmengakibatkan kekuatan eksekutorialnya gugur dan menjadi alasanuntuk menyatakan Grose Akta yang bersangkutan

Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan eksekusi grose akte hypotik dengancara penjualan didepan umum (Lelang) dengan perantaraan Kantor LelangTulungagung pada tanggal 19 Oktober 1994.

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung selaku eksekutor grose aktehipotik atau selaku Penjual Lelang / Pelaksana lelang dan para peserta lelang / parapembeli lelang telah sepakat bahwa pelelangan dinyatakan selesai dan ditutup laludituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 43/19941995 tanggal 19 Oktober 1994;4. Bahwa fakta hukum telah menciptakan akibat hukum yakni hasil penjualan lelangoleh Pejabat Lelang telah diserahkan kepada Penjual Lelang cq.

Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Tulungagung, lalu diteruskan ke Deutsche Bank AG di FrankfurtJerman lewat Kantor Cabang di Surabaya selaku Kreditur pemegang Grose aktehipotik sekaligus disampaikan bahwa subyek hukum selaku Pembeli/Pemenang Lelang yang sah adalah PARA PENGGUGAT;5.

Bahwa sampai pada tahapan tersebut diatas, maka secara materiil dari satu segieksekusi Grose akte hipotik melalui proses lelang sudah selesai dan final, dan padasegi yang lain yaitu Hak Milik atas barang lelang in casu Sertipikat Hak Milik No. 44dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 20 telah beralih seketika kepada pembelilelang yakni PARA PENGGUGAT, sebab PARA PENGGUGAT telah melunasipembayaran dan juga telah memperoleh Sertipikat a quo, yang berarti unsur tunaidan terang dalam pembelian tanah melalui

Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung selaku eksekutor grose akte hipotik padatanggal 19 Oktober 1994, tetapi di sisi lain tanpa ada proses lelang lagitibatibamuncul terbit Risalah Lelang No.43/1995 tanggal 23 Juni 1995 yang dikeluarkansecara sepihak oleh Kantor Lelang Tulungagung sehingga terjadi overlappingkewenangan dalam proses penerbitan Risalah Lelang antara Pelaksana lelang viaPengadilan Negeri Tulungagung dengan penerbitan Risalah Lelang diluar permintaanPengadilan Negeri Tulungagung

PK.684/15/5/AD.TRK2008 tanggal 28 Mei 2012 danSurat Tanda Pendaftaran Kapal Penangkap Ikan (TPKPI) Nomor :523,411/TPKPI/DISKAN tanggal 07 Februari 2012 yang masaberlakunya sudah habis, Grose Tonase Kapal KM Pusaka Jaya IIadalah 5 GT ;Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang buktidibawa ke Sat Lan Polair Tarakan untuk diproses lebih lanjut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;2.

tersebutdilepas ke air, selanjutnya kapal bergerak sambil menarik ikan/udangyang masuk ke dalam jaring denga batuan wing/troll yang digerakkanmesin kapal KM Pusaka Jaya II ;e Bahwa kapal KM Pusaka Jaya II tersebut telah memperoleh hasilpenangkapan ikan berupa ikan jenis campuran sebanyak kuranglebih 20 (dua puluh) Kg dan udang sebanyak 120 (seratus duapuluh) Kg yang akan dijual di Pasar Beringin Tarakan ;e Bahwa KM Pusaka Jaya II menggunakan bendera Indonesiamerah putih ;e Bahwa KM Pusaka Jaya II mempunyai Grose

Maloga, Alamat KabupatenSelayar pada Tanggal 19 Maret 2012, Grose Akta PendaftaranNomor 3006 (dimiliki oleh Saparuddin Sijaya), trayek PelabuhanBungeng Jeneponto Flores (NTT).Page 9 of 2216) 1 Unit Mobil Pick Up (Open Kap)a. DD 8587 KG/05 20b. Merek Daihatsu / Green Max Tahun 2014c. Sementara dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang17) 1 (Satu) Unit Mobil Rush Toyotaa. DD 1175 GP/05 22b. Merek Toyota Produksi Tahun 2014c.

Maloga, Alamat KabupatenSelayar pada Tanggal 19 Maret 2012, Grose Akta PendaftaranNomor 3006 (dimiliki oleh Saparuddin Sijaya), trayek PelabuhanBungeng Jeneponto Florer (NTT).16) 1 Unit Mobil Pick Up (Open Kap)a. DD 8587 KG/ 0520b. Merek Daihatsu / Green Max Tahun 2014c. Sementara dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang17) 1 (Satu) Unit Mobil Rush Toyotaa. DD 1175 GP/05 22b. Merek Toyota Produksi Tahun 2014c.

ayat 6 HIR/ Pasal206 ayat 6 RBG diatas hanya mengatur landasan dasar perlawanan pihak ketiga yakniharus berkualitas Hak Milik jadi perlawanan oleh Pelawan haruslah diajukan olehpihak ketiga yang merasa memiliki bendabenda yang disita dan bukan diajukan olehpihak yang kalah dalam perkara atau tereksekusi ;Menimbang, bahwa sedangkan perlawanan dalam perkara ini biasa disebutdengan Portij Verzet adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak dalam perkaramisalnya Pelawan mendasarkan penetapan Eksekusi grose

Nomor 3186 K/Padt/2015Syarat Surat Hutang atau Surat Pengakuan Hutang/ Grose AktaPengakuan Hutang:Pengakuan hutang sepihak dari Debitur kepada Kreditur bersifat Notariildengan irahirah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa;Surat tersebut hanya ditandatangani Debitur saja tanpa melibatkanKreditur;Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan Surat Hutangkarena ditandatangani pihak Debitur dan Kreditur;Surat Perjanjian Kredit tidak memuat irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan

Nomor 3186 K/Pdt/2015Tentang Penjualan lelang obyek sengketa tidak memenuhi hukum formil(Hukum Acara Perdata): Perjanjian kredit jaminan tanah obyek sengketa tidak memenuhi syaratmutlak Pasal 224 HIR; Dasar hukum jaminan tanah tersebut pada Surat Perjanjian Kreditdibawah tangan (Onderhand) sebagaimana dimaksud perjanjian tersebutdi atas; Surat Perjanjian Kredit kualitasnya tidak sama dengan SuratHutang/Surat Pengakuan Hutang/ atau Grose Akta Pengakuan Hutangsehingga tidak memiliki Parat Eksekusi;

Menyatakan barang bukti berupa : KapalKM Bintang Jaya XV, Kapal KM Bintang Jaya IX ;Dikembalikan kepada Wijen Susanto ; Grose Akte No. 3163 Kapal KM Bintang Jaya IX, Grosse Akte No. 1131Kapal KM Bintang Jaya XV ;Dikembalikan kepada BNI Cabang Kedungdoro ; Fe perjanjian 1 Mrt 2007, fc Risalah RUPS PT. BUNP, fc. Jual beli sahamWijen Susanto dengan Bambang, fc salinan pernyataan Risalah RULBPT.

Menetapkan barang bukti berupa : KapalKM Bintang Jaya XV, Kapal KM Bintang Jaya IX ;Dikembalikan kepada Wijen Susanto ; Grose Akte No. 3163 Kapal KM Bintang Jaya IX, Grosse Akte No. 1131Kapal KM Bintang Jaya XV ;Dikembalikan kepada BNI Cabang Kedungdoro ; Foto copy perjanjian 01 Maret 2007 ; Foto copy Risalah RUPS PT. BJNP ; Foto copy Jual Beli Saham Wijen Susanto dengan Bambang ; Foto copy Salinan Pernyataan Risalah RULB PT.

Bahwa dengan demikian jelas Perlawanan harus berhadapan langsung dengansuatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya; (mohon periksa buku Perlawanan Terhadap Grose Akta Serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, karangan M. YahyaHarahap, terbitan PT Citra Aditya Bakti, 0293 hal. 28); 4.

Melawan eksekusi : melawan eksekusi berdasar Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum yang pasti, melawan eksekusi grose akta berdasarkan kekuatan Pasal 224 HIR, melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR.

YahyaHarahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akte Serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993),hal. 2328) ; Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut di atas, maka unsurunsur yangharus dipenuhi dalam suatu gugatan Perlawanan adalah : 1.

surat tertanda T.I 1 berupa fotocopy Akta PerjanjianKredit, bukti surat tertanda T.I 2 berupa fotocopy Persetujuan Perpanjangan danPenambahan/Suplesi Kredit Nomor : 72 tanggal 18 Januari 2008, bukti surat tertandaT.I 5 berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 763/2004, dan bukti surattertanda T.I 6 berupa fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 30/2003, makaMajelis Hakim menilai bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan dalamperkara ini pada pokoknya adalah untuk melawan eksekusi grose

Nomor 1586 kK/Pdt/2019berdasarkan Surat Pemesanan Unit Pertama Nomor 362 pada tanggal27 Februari 2012 dengan Luas Unit 52 m2; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata bahwa objeksengketa yang terletak di Jalan Raya Soleh Iskandar Nomor 5, KedungBadak Bogor yang berada di Tower C, Lantai 16, Unit Nomor 7 denganluas semi grose 52 m?