terdakwa melakukan usaha Pengangkutan dan Penjualan tanpaIUP, IPR atau IUPK dengan cara terdakwa mengangkut pasir di lokasipertambangan pasir yang terletak di Sungai Glidik, Desa Tegalrejo,Kec.Tempursari, Kab.Lumajang yang sebelumnya terdakwa membeli darisaksi GIMUN bin WAul, saksi EKO WAHYUDI bin SUNARDI, saksi SURADIbin MUNASIR, saksi TAUFIK bin GIMUN dan saksi SUWANDI bin REBANdengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk persatu dum truk tanoa adanya kartu kendali dan biaya restribusi

terdakwa melakukan usaha Pengangkutan dan Penjualan tanpaIUP, IPR atau IUPK dengan cara terdakwa mengangkut pasir di lokasipertambangan pasir yang terletak di Sungai Glidik, Desa Tegalrejo,Kec.Tempursari, Kab.Lumajang yang sebelumnya terdakwa membeli darisaksi GIMUN bin WAdJI, saksi EKO WAHYUDI bin SUNARDI, saksi SURADIbin MUNASIR, saksi TAUFIK bin GIMUN dan saksi SUWANDI bin REBANdengan harga Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk persatu dum truk tanoa adanya kartu kendali dan biaya restribusi

pertambangan dengan cara manual;Bahwa setelah melihat terdapat penambangan di Sungai Glidik, selakuKepala Desa Saksi pernah mengundang seluruh RT/RW, kemudianHalaman 7 dari 27, Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Lmjsaksi memberikan sosialisai dan melarang warga masyarakat untuktidak melakukan penambangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa Saksi juga memasang banner yang berbunyi DILARANGMENGAMBIL PASIR DAN BATU DI SEPANJANG ALIRAN SUNGAIGLIDIK SECARA ILEGAL;Bahwa Saksi mengetahui adanya pungutan atau restribusi

sebesarRp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) terhadap para sopir tambangyang keluar dari lokasi Sungai Glidik yang dilakukan oleh Mujionoterkait pertambangan illegal yang dilakukan masyarakat dan yangmenyuruh adalah Adi Sudarmo, Mangku Cahyono dan Adi Susanto;Bahwa Saksi tidak tahu untuk dipergunakan apakah pungutan restribusitersebut dan dana restribusi tersebut tidak masuk kas Desa Tegalrejo;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakantidak keberatan;.

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;e Kitab Undangundang Hukum Perdata;f AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari KKN;g UndangUndang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungPeraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksana UndangUndangNo.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;i Peraturan Daerah Kota Bekasi No.6 Tahun 2011 jo Pasal 13 ayat (1) No.6lTahun 1999 tentang Restribusi

IzinMendirikan Bangunan, karena penerbitan Surat Keputusan Tata UsahaNegara oleh Tergugat II tersebut di atas tanah milik Penggugat (vide buktiKikitir Pagjeg dan Girik atas nama Nona Molek);Pasal 13 ayat (1) huruf d No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi Izin MendirikanBangunan :1 Dilarang mendirikan bangunan apabila ;d Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain;e Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Bekasi No.591/Kep.10DP/1/2003 oleh Tergugat II juga telah melanggar Azas Kecermatan danKetelitian

IzinMendirikan Bangunan :a Setiap orang pribadi atau badan yang akanmendirikan bangunan wajib = memiliki IzinMendirikan Bangunan (IMB) ;e Bahwa Tergugat II juga telah melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf a dan dNo.61 Tahun 1999 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan, mengingatdalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No.445/Kep.401Kesos/X/2003 tanggal 31 Oktober 2003, Terugat II tidak hanyamengenyampingkan ketentuan adanya IMB akan tetapi tanah yang akandidirikan bangunan yang berdasarkan

Surat Keputusan Tata Usaha Negaratersebut, dibangun di atas tanah milik Penggugat, sehingga Surat KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II menjadi cacat hukumserta harus dinyatakan tidak sah dan batal ;Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi IzinMendirikan Bangunan :Halaman 17 dari 58 halaman.

Putusan Nomor 201 K/TUN/2013.20g Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksana UU No.28Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;h Peraturan Daerah Kota Bekasi No.6 Tahun 2011 jo Pasal 13 ayat (1) No.61Tahun 1999 tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan ;e Bahwa oleh karena penerbitan Suratsurat Keputusan Tata Usaha Negaraoleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan peraturanperundangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan azasazas umumpemerintahan yang baik, maka Suratsurat

melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp.570.826.000, ( Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus DuaRibu Enam Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah itu perbuatantersebut dilakukan secara berturutturut yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut ,perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Restribusi

/li>

Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari 2017

Surat Ukur Dalam Negeri (Asli)

PAS BESAR (Asli)

SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017

SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017

Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian Perairan Rembang Tanggal 07 Pebruari 2019

Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembang tanggal 07 Pebruari 2019

Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pbl Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Penangkapan Ikan No.26.17.3398.113.00002 masa berlakusampai dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Penangkapan Ikan No.26.17.3398.113.00002 masa berlakusampai dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pble Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku

UNING SUWANDARI Alias BU WANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan

SUMBER DAYA ENERGY kepada Kas Negara;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi PT. SUMBER DAYA ENERGY tanggal 27 April 2010 untuk pembayaran Restribusi Izin Eksplorasi dan Cetak Peta sebesar Rp. 252.353.750,c. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran PT.

MUARA ENIM POWER ENERGI; ii) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin IUP Eksplorasi Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 545/08-IUP.EKS/DPE/2009, tanggal 17 Maret 2010; jj) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin IUP Eksplorasi Batubara dan Cetak Peta PT.

MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 48/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009; ss) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin Pencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 48/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009; tt) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin KP Penyelidikan Umum dan Cetak Peta PT.

MUARA ENIM POWER ENERGI luas 1.669 Ha sebesar Rp.834.500; ww) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin Pencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 47/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009;xx) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin Pencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT.

MUARA ENIM POWER ENERGI luas 1.548 Ha sebesar Rp.774.000,-; bbb) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin Pencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 49/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009; ccc) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin Pencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT.

SUMBERDAYA ENERGY kepada Kas Negara;b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi PT. SUMBER DAYAENERGY tanggal 27 April 2010 untuk pembayaran Restribusi Izin Eksplorasidan Cetak Peta sebesar Rp. 252.353.750,c. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran PT.

MUARA ENIM POWERENERGI;c) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin IUP EksplorasiBatubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No. 545/08IUP.EKS/DPE/2009, tanggal 17 Maret 2010;d) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin IUPEksplorasi Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SKNo. 545/08IUP.EKS/DPE/2009, tanggal 17 Maret 2010;e) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Restribusi luranTetap IUP Eksplorasi Batubara PT.

;v) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin Pencadangan WilayahBatubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No.49/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009;w) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Izin PencadanganWilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SK No.49/TAWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009;x) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin KP Penyelidikan Umumdan Cetak Peta PT.

Ha sebesar Rp.834.500:ww) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin PencadanganWilayah Batubara dan Cetak Peta PT.

;bbb) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Ian PencadanganWilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARA ENIM POWER ENERGI, SKNo. 49/T AWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009;ccc) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Pembayaran Restribusi lanPencadangan Wilayah Batubara dan Cetak Peta PT. MUARAENIM POWERENERGI, SK No. 49/T AWIL/2008, tanggal 03 Maret 2009:ddd) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan Restribusi Izin KP PenyelidikanUmum dan Cetak Peta PT.

Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA- 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem (tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara- 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir). Dirampas untuk dimusnahkan5. Menetapkan pula kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa INYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan4.

penambangantersangka dimaksud.Pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian kebetulan waktu itu belum dapat jualan,karena saat itu kegiatannya sedang membersihkan dan memindahkan limbahlimbahbatu untuk dibuang ke selokan yang diangkut dengan dump truck di sekitar tempatpenambangan.Pada saat itu terdakwa sedang mengantar anak sekolah dan setelah mengetahui adapetugas datang, maka terdakwa langsung ke tempat penambangan.Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penambangan.Namun terdakwatelah membayar restribusi

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab.

Pol DK9455 SQ (foto copy terlampir dalamberkas perkara) beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran.Dikembalikan ke ACC Renon melalui terdakwa I NYOMAN DNGIN SANJAYA 3 (tiga) lembar foto copy pembayaran restribusi / pajak ke dispenda Kab. Karangasem(tanda terima SPTPD bukan logam dan batuan)Tetap terlampir dalam berkas perkara 2 (dua) unit crasher (pengayak pasir).Dirampas untuk dimusnahkan5.

Keputusan Walikota Bandung Nomor875.1/Kep. 641BPPT/2010 tanggal 21 September 2010 Tentang PendelegasianSebagian Wewenang Penandatangan Perizinan Kepada Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Bandung yang mengatur bahwa Pendelegasian sebagianwewenang penandatanganan perizinan Kepala BPPT Kota Bandung serta telahHalaman77dari96halaman, Putusan Perkara Nomor : 172/G/2013/PTUNBDGberdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah Kota BandungNomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Restribusi

lzin MendirikanBangunan Dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang mengatur bahwa:(3) Pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepadaKepala SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayananperizinan terpadu;= = 22 na enn on nnn nnn nn nn nnn ene(5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Walikota;Menimbang, bahwa selanjutnya surat keputusan obyek sengketa a quoadalah

lzin Mendirikan Bangunan Dan RestribusiPenggantian Biaya Cetak Peta;=Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (8) huruf g danpenjelasannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan, Restribusi lzin Mendirikan Bangunan Dan RestribusiPenggantian Biaya Cetak Peta mengatur bahwa:Pesgesell (0) eye (6) pe annem aaa acPersyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:g. persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMBbangunan tertentu

terhadappersetujuan khusus warga dan Walikota dilampirkan dalam permohonan IMB yangberkaitan dengan pembangunan gedung yang digunakan untuk tempat ibadahsedangkan terhadap permohonan IMB yang berkaitan dengan obyek sengketa aquo peruntukannya guna pembangunan gedung parkir cukup melampirkanpersetujuan dari warga setempat sebagai perwujudan fungsi pengawasan publiksebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 5 PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan,Restribusi

Izin Mendirikan Bangunan Dan Restribusi Penggantian Biaya CetakPeta yang mengatur Daliwealts=22 22220 220 one one1.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025 / 1.20.05 / -BH / XI / 2011, tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.9. 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

SukoharjoSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025/ 1.20.05 / BH / XI/ 2011,tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujuh ratus dua belas ribu rupiah).3. Pendapat Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011 Dari hasilpelelangan tanah Kas Desa (tebu 3 Tahun) yaitu Sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujuh ratus dua belas ribu rupiah).3.

Modul penerimaan pembayaran restribusi secara on line.. Modul penerimaan pembayaran pajak secara on line.. Modul Laporan jurnal transaksi.. Modul Laporan arus kas untuk dana yang ditempatkan di Bank DKI..

System GCMS adalah suatu rangkaian peralatan berbasiskan teknologi danelektronik yang didefinisikan, dioperasikan oleh sekelompok orang untuk mengolahdata sehingga menghasilkan sebuah output requirement bisnis dalam bentuk AplikasiGCMS berupa modul yang merupakan sub sistem dari aplikasi yang mendefinisikansatu atau lebih layanan/fitur atas kebutuhan pengguna aplikasi tersebut, yang meliputimodul monitoring rekening secara on line, Modul Pembayaran SP2D secara on line,Modul penerimaan pembayaran restribusi

Modul penerimaan pembayaran restribusi secara on line.. Modul penerimaan pembayaran pajak secara on line.2345. Modul Laporan jurnal transaksi.6. Modul Laporan arus kas untuk dana yang ditempatkan di Bank DKI.7. Modul Laporan audit trail.8.

unit server IBM Blade yakni (satu) unit server HS 22 SN Server 99H1729 dengan kapasitas Hard Disk 300 Gb x2, (satu) unit server HS 22 SN Server 99H1736 dengan kapasitas Hard Disk 300 Gb x2 (satu) unit server HS 22 SN Server 99H1739 dengan kapasitas Hard Disk 300 Gb x2 (satu) unit server HS 22 SN Server 99H1726 dengan kapasitas Hard Disk 300 Gb x2yang berisikan Aplikasi GCMS, terdiri dari:1 Modul Monitoring rekening secara on line.Modul Pembayaran SP2D secara on line.Modul penerimaan pembayaran restribusi

memberatkanHalaman 3 dari 5 Catatan Putusan HakimPerkara Tipiring Nomor 35/Pid.C/2018/PN KIk Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dalam hal ini Pemerintan DaerahKabupaten Kapuas; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Hal yang meringankan Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginyalagi; Terdakwa belum pernah dihukum;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi

Tamungkin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pelanggaran Restribusi Parkir;

2.-- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu

Tamungkin telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapelanggaran Pelanggaran Restribusi Parkir;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp.50.000, (Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)hari ;3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.4.

Umum ;Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;Memerintahkan barang-barang bukti berupa : Batu hijau sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) karung plastik dikembalikan kepada Terdakwa ; 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah mata cangkul dan 1 (satu) buah martil dikembalikan kepada saksi Arafit pgl Rapit ; 1 (satu) buah buku catatan sumbangan penambangan batu hijau atau restribusi

telah diambil langsung dibawa oleh pemegang SKIP untukdilakukan uji laboratories ;Bahwa setahu saksi sampel yang telah diambil oleh Terdakwa belum adadibawa untuk dilakukan uji labornya karena Terdakwa bellum adamelaporkannya kepada dinas Pertambanan Kabupaten Solok ;Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 belum ada peraturan daerah yangmengatur tentang tata ruang spesifikasi daerah pertambangan di KabupatenSolok ;Bahwa dalam pengurusan penerbitan SKIP tersebut pemohon ada memberikanpembayaran uang restribusi

keuangan negara atau perekonomiannegara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Seunebok Meureudu Nomor 03tahun 2017, Gampong Seunebok Meureudu Kecamatan Idi TunongKabupaten Aceh Timur mendapat dana Anggaran Pendapatan danBelanja Gampong (APBG) sebesar Rp.931.959.550 (sembilan ratustiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratuslima puluh rupiah), yang bersumber dari pendapatan :a) Dana Gampong Rp. 745.986.400b) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi

Rp. 2.501.950c) Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200 Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadiRp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empatpuluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :a) Dana Gampong Rp. 745.986.400b) Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.989.604,(Bertambah Rp. 487.654)c) Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200 Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun 2017Gampong Seuneubok Meureudu tersebut diperuntukkan untukkegiatankegiatan

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.501.950c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200 Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadiRp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empatpuluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :a. Dana Gampong Rp. 745.986.400b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.989.604,(Bertambah Rp. 487.654)c.

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp. 2.501.950c. Alokasi Dana Gampong Rp. 183.471.200 Kemudian setelah dilaksanakan perubahan APBG TA. 2017 menjadiRp.932.447.204 (sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluhtujuh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian :a. Dana Gampong Rp. 745.986.400b. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Rp.2.989.604, (BertambahRp. 487.654)c.

AcehTimur beserta lampirannya1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2507/BTLLS/2017, tanggal 27 Desember 2017 dan Surat PerintahMembayar (SPM) Nomor : 2143/SPM/BTLLS/PPKD/2017, tanggal 20Desember 2017 berikut dengan dokumen pencairan Dana KurangBayar Gampong (Pajak Dan Restribusi Daerah Tahun 2016) DesaSeuneubok Meureudu Kec. Idi Tunong Kab.

Memerintahkan kepada Instansi tempat Tergugat bekerja, BadanPengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riauuntuk memberikan dan menyetor biaya nafkah Hadhanah anak dan ibusejumlah 60 % ( enam puluh persen ) dari keseluruhan Penghasilanyang diterima sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirisendiri atau berumur 21 tahun, atau disetor ke rekening milik Penggugatpada Bank Riau Kepri, nomor XXXX195160 atas nama Penggugatsebagai penerima nafkah yang sah;5.

dipidana ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebin dahulumemperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :Hal yang memberatkan Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Hal yang meringankan Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mengakuai dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya danberjanji tidak mengulanginya lagi;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten KapuasNomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi

Membebankan negara membayar biaya perkara;Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dariPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat keliru apabilaPenasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang menjadi objek restribusi SesuaiPeraturan Gubernur hanya untuk Pemakaian Tempat/Gedung yang menjadi saranapelayanan kilinik hewan saja karena dalam Pergub dan lampirannya telah diuraikandengan jelas mengenai tarif restriousi untuk kegiatan apa saja yaitu diantaranya padaHalaman

Lampiran Ill untuk tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium yaitu pada angka 9 Tarif Pelayanan laboratorium kesehatan klinik hewan.Oleh karena itu semua uang yang dipungut dalam pelayanan Klinik Hewan merupakanpenerimaan negara dalam bentuk restribusi yang merupakan keuangan negara.

USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan RestribusiPemakaian Kekayaan Daerah dengan Perubahan ke delapan Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2014 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewandengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015, dengan perincianseharusnya sebagai

USG Kucing Per ekor 95.000, Bahwa tarif pengobatan hewan tersebut diatas bertentangan dengan PeraturanGubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksaan Pemungutan RestribusiPemakaian Kekayaan Daerah dengan Perubahan ke delapan Peraturan Gubernur No.60 Tahun 2014 Lampiran Ill Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atasLaboratorium Nomor 09 Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewandengan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 06 tahun 2015, denganperincian seharusnya sebagai

Terhadap sisa uang restribusi tersebutsejumlah Rp.267.868.000, (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluhdelapan ribu rupiah) terdakwa Drh.

(dua ribu rupiah);

(dua ribu rupiah);4 (empat) lembar tiket/karcis restribusi tempat rekreasi dan olah ragaDTW Batur (WNI) dewasa dengan harga Rp. 15.000,00.(lima belas riburupiah);4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja dengan harga Rp.1.000,00.

Peraturan Daerah Kota Bekasi No.6 Tahun 2011 jo Pasal 13 ayat (1)No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi Izin MendirikanBangunan ;Pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara, sebagaiDer ikKUt !

Bahwa Surat Keputusan Walikota Bekasi No.591/Kep.10DP/I/2003tanggal 15 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Lokasi PembangunanPerumahan dan Sarana Komersial a/n Perum Perumnas oleh TergugatI telah melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf d No.61 Tahun 1999 tentangRestribusi Izin Mendirikan Bangunan, karena penerbitan SuratKeputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II tersebut di atas tanahmilik Penggugat (vide bukti Kikitir Pagjeg dan Girik atas nama NonaPasal 13 ayat (1) huruf d No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi

Tahun 2002 tentang BangunanGOCUIG innnn nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nnn nnn n nee nnnnePersyaratan administratif bangunan gedungmeliputi : 6. izin mendirikanDANQUNAN 5 22 non n non nnnn enn n nnn e ene e n=Pasal 2 ayat (1) Perda Kota Bekasi No.6 Tahun 2011 tentang RestribusiIzin MendirikanBangunan :22=1) Setiap orang pribadi atau badan yang akanmendirikan bangunan wajid memiliki IzinMendirikan Bangunane Bahwa Tergugat II juga telah melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf a dand No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi

Usaha NegaraNo.445/Kep.401Kesos/X/2003 tanggal 31 oktober 2003, Terugat IItidak hanya mengenyampingkan ketentuan adanya IMB akan tetapitanah yang akan didirikan bangunan yang berdasarkan SuratKeputusan Tata Usaha Negara tersebut, dibangun di atas tanah milikPenggugat, sehingga Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat II menjadi cacat hukum serta harusdinyatakan tidak sah danDatal ;02020 nnn enen nn nnen nn nene annePasal 13 ayat (1) huruf a dan d No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi

2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Pengesahan Rencana Tapakdan Gambar Rencana tapak No. 648.32/009/DTKP/I/03 oleh TergugatIl juga telah melanggar telah melanggar Peraturan Perundangan yangberlaku dan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik karenapenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas tanahmilik Penggugat, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugatatas tanah a QUO Tergugat I telahMelanQQal : 22 222 n nnn n nnn nen ene e eePasal 13 ayat (1) huruf d No.61 Tahun 1999 tentang Restribusi

. - Menyatakan bahwa Terdakwa Aliansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pelanggaran Restribusi Parkir ;

2.-- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

3.