kendatiundangan dari Disnaker Kabuaten Bekasi dimaksud seyogyanyatidak perlu ditanggapi, namun pihak Tergugat menghormatinyadengan hadir memenuhi undangan Nomor567/667 1/Disnaker/IX/2017 Tanggal 19 September 2017, namunanehnya justeru pihak pengadu dalam hal ini Penggugattidakhadir pada saat dilakukan pertemuan olehDisnakerpadahariRabutanggal 27 September 2017 tersebut.

/PN Bdg.Bahwa mempedomani Surat Disnaker Kabupaten Bekasi Nomor :567/6234/Disnaker/V III/2017 yang menegaskan bahwa gunamemenuhi ketentuan dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, belumdapat dilakukan sebelum adanya upaya bipartit.

Hal inipun sudah dijelaskan kepada pihak DisnakerKabupaten Bekasi, pada saat dilakukan pertemuan dan atau jugasudah dua kali mengirim surat kepada Disnaker Kabupaten BekasiNomor : 007/KUMAS/HMP/VIII/2017 dan Nomor 008/KUMAS/HMP/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 dengan maksud agar kondisi inidifahami semua pihak baik Penggugat maupun pihak pemerintahdalam hal ini Disnaker Kabupaten Bekasi;Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2018./PN Bdg.F.

Bahwa yang membuat aneh bin ajaib adalah gugatan nomor 13 yangmerujuk adanya surat anjuran dari Disnaker Kabupaten BekasiNomor 567/8024/Disnaker/IX/2017 tanggal 28 November 2017.Surat anjuran ini jelas bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1)Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial yang secara tegas menyatakan Perselisihan Hubungan Industrial WAJIB diupayakanpenyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartitsecara musyawarah untuk mencapai mufakat.Dalam

juga melanggar Pasal 4 Ayat (8) UUNomor 2 Tahun 2004 secara tegas menyatakan Setelahmenerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansiyang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaansetempat (dalam perkara a quo adalah Disnaker Kabupaten Bekasi)wajib menawarkan para pihak untuk menyepakati memilihpenyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase.Wajar jika Tergugat mempertanyakan netralitas Disnaker dan jugapemahaman akan peraturan perundangundangan khususnyapengaturan sesuai Pasal 4 Ayat

Bahwa terhadap perundingan yang dimediasi Disnaker telah dilakukan beberapakali, ternyata antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak dicapai kata sepakattentang jumlah uang konpensasi yang harus diberikan Tergugat kepada ParaPenggugat.7. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran No :567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018, yang isinya mewajibkanTergugat membayarkan sejumlah uang kepada Para Penggugat sebagaikonpensasi PHK.

Bahwa Tergugat sangatlah keberatan terhadap jumlah yang diajukan olehDisnaker tersebut di atas, karena jumlahnya sangatlah besar dan Tergugat tidakmempunyai kemampuan untuk membayarnya kepada Para Penggugat dan/atauSurat Anjuran dari Disnaker tersebut telah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003, karena Disnaker Kota Bandung tidakmempertimbangkan bahwa usaha Tergugat tempat Para Penggugatbekerja telahmengalami kerugian secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun.9.

Bahwa jumlah uang konpensasi PHK yang ditetapkan Disnaker Kota Bandungdidalam Surat Anjurannya No : 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018sangatlah bertentangan dengan Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,sehingga Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut haruslah dinyatakanbatal demi hukum.10.Bahwa apa yang dimintakan oleh Para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminanatas bangunan yang terletak di jalan Cihampelas No. 184 Bandung adalah tidakberdasar dan sangatlah berlebihan, sehingga

Bahwa Penggugat d.r sangat menyayangkan bahwa permohonan PemutusanHubungan Kerja yang diajukan Para Tergugat d.r kepada Kepala Disnaker KotaBandung, telah menebitkan anjurannya yang jumlah konpensasi PHKnya sangatmemberatkan pihak Penggugat d.r untuk melaksanakannya, yang jumlahnyaterdapat didalam Surat Anjuran 567/5504 Disnaker, tanggal 31 Agustus 2018. Putusan No. 45/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 21 9.

Bahwa Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung tersebut di atas sangatlahbertentangan dengan ketentuan hukum Pasal 164 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003,karena Disnaker Kota Bandung tidak mempertimbangkan bahwa usaha Penggugatd.r tempat Tergugat d.r bekerja telah mengalami kerugian secara terus menerusselama 3 (tahun), sehingga tidak dijadikan pertimbangan oleh Disnaker KotaBandung, sehingga surat Anjuran dari dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No ;567/5504 Disnaker, tertanggal 31 Agustus 2018 secara hukum

Setelah Penggugat dan Tergugatditanya / diklarifikasi oleh pihak Disnaker Kabupaten Tangerang / Kasie PHIdan PHK, Dra. Sudewi dan Bapak Wargo Hendro Santoso, S.H., maka pihakDisnaker Kabupaten Tangerang menyimpulkan dan menyampaikan secaralisan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan PHK sepihak yangdialami Penggugat dengan perusahaan Tergugat dapat disampaikan kepadaDinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Pihak Disnaker Kabupaten Tangerangmenyampaikan bahwa Disnaker Kabupaten Tangerang tidak berwenangmenangani permasalahan Penggugat dengan perusahaan Tergugat dikarenakan: Lokasi kerja Penggugat adalah di kantor PT. Global Fiberindo yangberalamat di Kawasan SATRUDAL INKOPAU, Pondok Gede Sengon,Bekasi.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;30 Bahwa hari Kamis, 24 November 2011 pukul 10:00 WIB untuk surat panggilankedua Nomor 567/2290HIJS/X1I/2011 untuk sidang Mediasi PPHI / PHK ke I(kesatu) pihak Tergugat tidak hadir, tapi pihak Penggugat hadir dan mengikutipersidangan;Hal. 11 dari 22 hal. Put.

/Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi;32 Bahwa hari Kamis, 01 Desember 2011 pukul 11:00 WIB untuk surat panggilanketiga Nomor 567/2352HIJS/XI/2011 untuk sidang Mediasi ke II (kedua)pihak Tergugat tidak hadir, tapi Penggugat Hadir dan mengikuti persidangan;33.

(Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Bekasi) Penggugat menerimasurat dari HRD Managernya Tergugat, dengan Nomor 015/GEF/I/2012tertanggal 18 Januari 2012 Perihal Penolakan Anjuran Mediator HubunganIndustrial Disnaker Kota Bekasi (Bukti P65);39 Bahwa tanggal 26 Januari 2012 siang Penggugat menerima Surat RisalahMediasi tertanggal 18 Januari 2012 dari Bapak F. Sihombing, S.H.

Kota Palembang dengan surat Nomor 004/PCFSP.LEMSPSI/PLG/VII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal :Mohon diperantarai, Maka Disnaker Kota Palembang melalui suratNomor 567/793/ Disnaker/2013 tanggal 16 September 2013 Perihal :Panggilan Dinas, yang intinya mengharapkan kehadiran para pihak padahari Kamis tanggal 19 September 2013 guna penyelesaian masalah PHKtersebut, akan tetapi pihak Perusahaan (Tergugat) tidak hadir,hanya pihakPekerja (Para Penggugat) yang hadir, maka Mediator HubunganIndustrial

menunda acara Sidang Mediasi, sampai menunggu panggilanSidang Mediasi berikutnya;7 Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada panggilan pertama, makaDisnaker Kota Palembang melalui surat Nomor 567/819/Disnaker/2013tanggal 24 September 2013 Perihal : Panggilan Dinas II untukHal. 3 dari 13 hal.

Nomor 760 K/Pdt.SusPHI/20141011mengharapkan hadir pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 gunamelanjutkan sidang mediasi, namun Pihak Perusahaan (Tergugat) tidakjuga hadir, hanya pihak pekerja (Para Penggugat) yang hadir, akhirnyaDisnaker melalui surat Nomor 567/871/Disnaker 2013 tanggal 30September 2013 Perihal : Panggilan Dinas HI, mengharapkan hadir padahari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dalam acara sidang mediasibertempat di Ruang Sidang Hubin Syaker, HI dan Kespek Dinas TenagaKerja Kota Palembang

alamat Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang;Bahwa berdasarkan hasil pertemuan (Mediasi) antara Penggugat danTergugat serta disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Kota Palembang tidak mencapai kesepakatan, masingmasing pihak tetap pada pendiriannya, maka Mediator mengeluarkanAnjuran kepada para pihak melalui surat Nomor 560/1084/Disnaker/2013 tanggal 31 Oktober 2013 Perihal : Anjuran;Bahwa Para Penggugat atas Anjuran tersebut pada dasarnya dapatmenerima, maka melalui Kuasanya

para penggugat mengirim suratkepada Tergugat dengan surat Nomor 006/PC FSP.LEM/SS/X1/2013tanggal 6 Nopember 2013 Perihal : Pelaksanaan Anjuran Disnaker KotaPalembang, yang intinya adalah mohon kepada Tergugat agar segeramelaksanakan Anjuran tersebut kepada Para Penggugat;Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan Anjuran Mediator tersebut,maka melalui Kuasanya Para Penggugat kembali mengirimkan suratdengan Nomor 007/PC FSP LEM/SS/XI/2013 tanggal 22 November2013 Perihal : Pelaksanaan Anjuran, namun Tergugat

Pada kesempatanmediasi tersebut, Bapak Rudi menyampaikan bahwa owmernya akan memberikanpesangon sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) (Vide : Surat AnjuranNomor : 567/430/Disnaker/2016), tentu saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ruditersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan apa yang telah menjadihak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa untuk memutarbalikkan fakta, Tergugat telah

mengirimkan surat Panggilantanggal 04 April 2016 yang Penggugat tidak mengerti dengan jelas maksud dantujuan surat tersebut, tetapi Surat tersebut baru diterima Penggugat pada tanggal 08April 2016 bersamaan dengan undangan mediasi dari Dinas Tenaga Kerja KotaPalembang Nomor 560/327/Disnaker/2016, kemudian pada tanggal 11 Agustus2016, Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Kerja yang sifatnya panggilan keIll(tiga) langsung, padahal Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan kerjapertama dan kedua

(empat puluh juta rupiah) namun jumlah tersebut tidakditerima oleh Penggugat;Sampai dengan diajukannya gugatan ini, tidak ada itikad baik Tergugat untukmemenuhi hakhak normatif Penggugat sebagaimana termaktup dalam Pasal 156ayat (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan atau sesuai dengan Surat Anjuran Nomor: 567/430/Disnaker/2016.Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Penggugat mohon agar Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas

Fotokopi dari Surat Undangan Dinas Nomor : 560/327/Disnaker/2016 tanggal 8 April2016, Surat Undangan Dinas II Nomor : 560/354/Disnaker/2016 tanggal 18 April2016, Surat Undangan Dinas II Nomor : 560/311/Disnaker/2016 tanggal 27 April2016, yang diberi tanda Bukti P 2;3.

Fotokopi dari Risalah penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan SuratAnjuran Disnaker Nomor 567/430/Disnaker/2016, yang diberi tanda Bukti P 3;Bukti surat di atas telah dilegalisasi serta diberi materai cukup, dan setelah dicocokandengan aslinya, ternyata kesemuannya sesuai dengan aslinya.Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orangsaksi yaitu :Hslaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg.

Ul melakukan perundingan bipartit dengan Tergugat perihalPHK sepihak terhadap Penggugat (Sobirin, Marhaeni, Dede Herdiyanto,Septian Said) dan perihal status kerja kontrak para Penggugat lainnya,Perundingan bipartite ini masinh menemui jalan buntu dan para pihaksepakat untuk melanjutkan perundingan bipartit kembali ;13.Pada tanggal 8 Maret 2010 Para Pihak sepakat untuk melakukanperundingan bipartit bertempat di Disnaker Kab.

No. 262 K/Pdt.Sus/201 1(3) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukanpembaharuan ;Pasal 9PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya boleh diberlakukanbagi pekerja/ouruh yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau diluar pekerjaan yang b iasa dilakukan perusahaan ;17.Bahwa terkait dengan permasalahan tentang PKWT tersebut danlemahnya pengawasan disnaker Kab.

dan masingrnasing pihak agarmenunggu anjuran dari Disnaker.

statusPKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT ;21.Bahwa dengan dikeluarkannya anjuran tersebut, para Penggugatmelakukan jawaban atas isi surat anjuran tersebut ke DisnakerKabupaten Bekasi dengan Surat No : 033/B/PTP FPBJ PT.UI/V/2010bahwa para Penggugat menerima atas anjuran dari Disnaker KabupatenBekas!

;22.Bahwa berhubungan dengan anjuran Disnaker, Pihak Serikat Buruh inginmengadakan pertemuan dengan Tergugat dengan Surat No: 034/B/PTPFPBJ PT.UIVV/2010, tetapi Tergugat membalas Surat permohonantersebut dengan surat No: 0O27/IR/PP/VV2010 yang berisi tentangpenolakan terhadap isi anjuran tersebut ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandungsupaya memberikan putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI1.

KotaPekanbaru untuk dilakukan Mediasi, dengan difasilitasi olen Disnaker KotaPekanbaru, hal ini kemudian beberapa kali dibicarakan oleh Penggugat danDisnaker Kota Pekanbaru namun setelah tiga kali di lakukan panggilankepada Tergugat (sekitar selama di bulan Februari Maret 2016), tetapiTergugat tetap pada pendiriannya tidak mau menghadiri panggilan dariDisnaker Kota Pekanbaru dan tetap hanya akan memberikan uangkompensasi sebesar yang telah disebutkan diatas, sangat disayangkankarena tidak menemukan

kesepakatan;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat saat di fasilitasi olehDisnaker Kota Pekanbaru, maka Penggugat akhirnya mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Disnaker Kota Pekanbaruyang beralamat di Jalan Samarinda Nomor 29 Telp. (0761) 21264Tangkerang Pekanbaru 28282, pada tanggal 27 Januari 2016;Bahwa menindaklanjuti pencatatan Perselisihan WHubungan Industrialtersebut, Disnaker Kota Pekanbaru telah melakukan klarifikasi denganmemanggil Penggugat dan Tergugat ke kantor

Disnaker Kota Pekanbaru,namun pihak Tergugat tidak pernah mau hadir;Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, padatanggal 8 Maret 2016 Disnaker Kota Pekanbaru telah mengeluarkanAnjuran atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut (bukti P5);Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat dapat menerima anjuran DisnakerKota Pekanbaru dan Tergugat tetap pada pendiriannya tidak bersediamembayarkan hakhak Tergugat sesuai dengan aturan perundangundangan yang ada.

(UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013);Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Kota Pekanbaru, yang artinya Tergugat jugaHalaman 2 dari 23 hal. Put.

Bahwa atas panggilan dari Disnaker Kota Pekanbaru, Tergugat in casuUD Milek Jaya selaku Pengusaha selalu menghadiri panggilansebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh perwakilan UD Milek Jaya,namun ditolak dan tidak diterima oleh pihak Disnaker Kota Pekanbarudan panggilan yang ke3 dihadiri oleh UD Milek Jaya sendiri bersamaperwakilannya, bahkan atas Anjuran Tertulis Nomor NakerC.4/565/237/II12016 tertanggal 8 Maret 2016 yang dikeluarkan olehDisnaker Kota Pekanbaru juga telah ditanggapi secara tertulis

Bahwa pertimbangan dari Mediator Disnaker Trans Jakarta Timur adalahHal. 4 dari 20 hal. Put. No. 284 K/Pdt.Sus/201 116.17.sangat tepat bahwa pekerja memberikan pendapat/saran/usulan adalahmerupakan hal yang sangat biasa di dalam rapat, apalagi pekerja telahmendapat undangan dan sudah diberikan ijin untuk memberikan usulanoleh pimpinan rapat (Dir. Pel.

Sehingga pada tanggal 19Februari 2010 Penggugat mendaftarkan Perselisihan PHK ke KantorDisnaker Trans Jakarta Timur (Bukti P25):Bahwa dengan didaftarkan nya Perselisihan PHK di Disnaker Trans JakartaTimur. Pada tanggal 08 Maret 2010 yang difasilitasi oleh Disnaker TransJakarta Timur antara Penggugat dan Tergugat berunding secara Bipartityang pada intinya Risalah Perundingan Bipartit adalah bahwa para pihakHal. 11 dari 20 hal. Put.

Agar kedua belah pihak yang berselisinh segera memberikan jawabanatas anjuran ini secara tertulis selambatlambatnya dalam waktu 10 harikerja setelah menerima anjuran ini (Bukti P27);Sehubungan dengan anjuran tertulis Disnaker Trans Jakarta Timur padatanggal 7 April 2010 Penggugat berkirim surat No.06/SU/SPIIV04.2010 keDisnaker Trans Jakarta Timur yang inti nya bahwa Penggugat menerimaanjuran dikeluarkan oleh Disnaker Trans Jakarta Timur. Dan mengirimtembusan No.

O6/SU/SPIIV04.2010 ke RSU UKI yang diterima olehsekretaris RSU UKI perihal menerima anjuran tertulis Disnaker TransJakarta Timur (Bukti P28);Bahwa pada tanggal 17 April 2010 pihak RSU FK UKI membuat iklan didiharian Kompas mencari Kepala bidang keperawatan. Pada hal padaproses mediasi di Disnaker Trans Jakarta Timur Penggugat tidak mungkinuntuk ditempatkan lagi di Bidang kepala ke perawatan karena posisiHal. 12 dari 20 hal. Put.

;Bahwa mengingat Anjuran Disnaker Trans Jakarta Timur tanggal 30 Maret2010 Tergugat tidak mau melaksanakan dan baru memberikan jawabanpenolakan tanggal 20 April 2010 ke Disnaker Trans Jakarta Timur, begitujuga Penggugat memberikan waktu hampir 2 bulan kepada Tergugat sejakkeluarnya anjuran untuk melaksanakannya.

Juni 2006 (anjuran Disnaker) =Rp. 5.300.000,Jumlah =Rp.50.946.250,3. Sdr.

Juni 2006 (anjuran Disnaker) = Rp. 2.475.000,Jumlah = Rp.26.276.250,Total: 1+2+3+4 =Rp.148.162.750,(Seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratuslima puluh rupiah) ;bahwa untuk menghindari putusan perkara aquo tidak dapatdilaksanakan, serta adanya kekhawatiran dari Penggugat, bahwa TergugatHal. 5 dari 15 hal. Put.

Juni 2006 (anjuran Disnaker)=Rp. 4.100.000,Jumlah = Rp.39.411.250,3.2. Gatot Mujiono :3.3.3.4.Uang pesangon 2 x 9 x Rp.1.325.000, = Rp. 23.850.000,Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 1.325.000, = Rp.6.625.000,Uang penggantian hak 15% x Rp. 30.475.000, = Rp.4.571.250,Upah Oktober 2004 s/d.

Mei 2005 (PutusanP4 Pusat) =Rp.10.600.000,Upah Maret 2006 s/d Juni 2006 (anjuran Disnaker) =Rp.5.300.000, Jumlah =Rp.50.946.250,Stefanus Sugeng Widodo :Uang pesangon 2 x 9 x Rp.820.000, = Rp.14.760.000,Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 820.000, =Rp. 4.100.000,Uang penggantian hak 15% x Rp. 18.860.000,=Rp. 2.829.250,Upah Oktober 2004 s/d Mei 2005 (Putusan P4 Pusat) =Rp. 6.560.000.Upah Maret 2006 s/d Juni 2006 (anjuran Disnaker) = Rp.3.280.000, Jumlah = Rp.31.529.000,Agus Purbowo Edi, :Uang pesangon

Mei 2005 (PutusanP4 Pusat) = Rp.5.775.000,Upah Maret 2006 s/d Juni 2006 (anjuran Disnaker) =Rp. 2.475.000,Jumlah = Rp.26.276.250,Total: 1+2+3+4 =Rp.148.162.750,(Seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu tujuhHal. 7 dari 15 hal. Put. No. 01 PK/Pdt.Sus/2009ratus lima puluh rupiah) ;4.

bidangusaha pariwisata;4 Bahwa dengan kondisiaturan yang tidak sesuaidengan ketentuan yangberlaku seperti makadibentuklah serikatpekerja mandiri D'batoeHotel;5 Bahwa pada tanggal 31Januari 2012, dirasakanperlunya legalitaspendirian serikatpekerja, makadilayangkanlah suratpemberitahuan danpermohonan pencatatanserikat pekerja/buruh keDisnaker kota Bandung,hingga pada tanggal 3Februari keluar SuratTanda Bukti PencatatanNomor 250/317Disnaker dengan NomorBukti Pencatatan: 250/SPM d'Batoe BoutiqueHotel / CTIT3 Disnaker

Endi Rahmadi, turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk. Muji;11 Bahwa pada tanggal 21Februari 2012, Direkturd'Batoe Hotel Bpk. TediSetiawan memanggilketua SPM d'Batoe Sdr.Endi Rahmadi, dipaksauntuk mundur darijabatan ketua SPMd'Batoe, karenamanagement tidakmerasa nyaman kalauSdr. Endi Rahmadi/Security tidakindependent dan malahjadi ketua serikat.

Tedi Setiawan, jawabannya adalah"kesepakatan sudah jelas dalam perundingan 9 Februari 2012 yangdisaksikan team Disnaker", secara langsung pengusaha mengakui kalauberita acara tersebut bukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusahasepihak menjawab tuntutan SPM;17 Bahwa pada tanggal 29 Februari 2012 disampaikan permohonan mediasi/permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial mengenai masalahperselisihan hak mengenai status pekerja, disampaikan kepada Disnaker.Perselisihan ini berkaitan

Alasan tidak sepakat: Tidak sesuai UndangUndang KTKNomor 13 Tahun 2003 & Permen. 100 th 2004;18 Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Disnaker kota Bandung mengeluarkan suratAnjuran yang dikirimkan kepada pihak pimpinan perusahaan d Batoe Hotel,ketua LBH LIPA dan ketua SPM, yang isinya pihak pengusaha dBatoememanggil para pekerja Sdr.

Pokok AgusSarwono, Dadi Tjahyadi dan Aep Saeful Rohman) Penggugat Rp2.400.000,00,Rp1.300.000,00 dan Rp1.300.000,00 dibagi 26 hari;Bahwa berdasarkan semua uraian diatas sudah sangatlah jelas bahwa PHK yangdilakukan Tergugat adalah batal demi hukum, dan juga Tergugat telah lalaimelakukan kewajibannya untuk membayar upah beserta hakhak lainnya danmelanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga kami memintakepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan dan menetapkananjuran Disnaker

Bahwa oleh karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi katasepakat, maka Penggugat membawa perselisihan ini ke Disnaker KotaSurabaya untuk diperoleh titik temu atas terjadinya perselisinan di antaraPenggugat dengan Tergugat;.

Bahwa guna menindaklanjuti terjadinya perselisihan hubungan industrialantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Disnaker Kota Surabayatelah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Tergugat kekantor Disnaker Kota Surabaya, dan kemudian melakukan sidang mediasi,dan selanjutnya Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan anjuran yang isinyasebagai berikut: Agar PT Bank Rakyat Indonesia, Tok, membayar kepada pekerja(Penggugat) berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanHalaman 3 dari

708.403.056,00;11.Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepada Tergugat untukmelaksanakan anjuran tersebut pada poin 10 beserta hakhak lainPenggugat, dengan mengirimkan Surat Permintaan kepada Tergugat Nomor226/XII/SKAR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat PermintaanNomor 08/I/SKAR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hakhakPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,NOKEP 73KWIXSDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker

Nomor 961 K/Pdt.SusPHI/201613.14.15.16.17.memberikan jawaban atas Surat Permintaan yang dikirim Penggugat Nomor226/XII/SKAR/2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Surat PermintaanNomor 08/I/SKAR/2016, tanggal 27 Januari 2016 untuk memenuhi hakhakPenggugat sesuai dengan Surat Keputusan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,NOKEP 73KWIXSDM/03/2015, tanggal 16 Maret 2015 dan Surat AnjuranMediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya Nomor 88/PHI/IX/2015, tanggal 26 Oktober 2015.

Nomor 961 K/Pdt.SusPHI/2016diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secaratunai dan sekaligus;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.8.9.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan anjuran tertulis Disnaker Kota Surabaya berdasar hukum;Menyatakan Penggugat berhak atas uang upah beserta hakhak lainnyayang biasa diterima

terbitkan Nota Pemeriksaan dalam waktu duaminggu, tetapi dari Pengawas Disnaker meminta wakti satu bulan, karenaalasan operasional selanjutnya pada bulan Desember 2019, saksi keJayapura untuk bertanya kelanjutan proses tersebut;Bahwa yang hadir mewakili Disnaker Provinsi Papua saat itu adalah BapakBosawer dan Kepala Dinas yang lama Bpk Yan Piet Rawar;Bahwa saksi ke Disnaker untuk mencari informasi tersebut padaDesember 2019, dan pada pertemuan berikutnya mendapatkan informasiHalaman 51 dari 99 Putusan

No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRbahwa Nota Pemeriksaan sudah keluar, yang memberikan informasibahwa Nota Pemeriksaan telah keluar adalah Kepala Dinas; Bahwa saksi pernah ke Disnaker mengantar surat peringatan danpenegasan yang menerima surat Sdr.

Kemudian saksi kerumah adat Toraja yang ternyata sudah ditunggu oleh para buruh, dan sdr.Bosawer dari Disnaker Provinsi Papua menyerahkan surat Gubernurdengan disaksikan oleh semua buruh dan media yang meliput saat itu;Bahwa saksi menerangkan sikap Freeport terhadap surat gubernurtersebut, Sampai saat ini belum ada tanggapannya;Halaman 53 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRBahwa upayaupaya dari saksi terkait masalah ini, adalah Saksi koordinasidengan Disnaker, mengapa sampai saat ini belum keluar

Kabupaten Mimika, mogokkerja itu Sah;Bahwa saksi tidak mengetahui, terkait fiktif positif bisa digugat di PHI atauPengadilan lain;Halaman 56 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR Bahwa saksi membawa surat dari SP ke Disnaker, saksi bersama denganPak Anton Nawawi, terkait dengan surat Teguran, yang menerima suratadalah Pak Ketut; Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai arahan Kepala Disnaker saatitu saksi disuruh ke Kantor, sampai di Kantor Disnaker pagar masih tutup,kemudian datang Pak Ketut dan

Agus dan Ibu Sri bekerjadi Timika sebagai Pengawas; Bahwa saksi mengetahui ada petugas Disnaker yang melakukan tugaspengawasan pada tahun 2018, saat itu ada temanteman Moker datangbersama Pak Aser Gobai membawa surat tentang tuntutan pelanggarannorma kerja dan saksi pada saat itu sebagai mediator; Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui surat tugas yang dikeluarkanoleh Disnaker tahun 2019 dan tidak mengetahui Disnaker Provisi telahmengeluarkan nota pemeriksaan tanggal 16 Desember 2019;Saksi Ahli

Bahwa atas ketidakadilan dan perlakuan semenamena yang Penggugatrasakan, Penggugat telah meminta kepada Disnaker Kabupaten Bekasi untukdifasilitasi memediasikan antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugatmendapatkan hakhaknya sesuai dengan ketentuan UndangUnadangketenagakerjaan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena alasanefesiaensi.12. Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018, kutipan lengkap ;MENGANJURKAN1.

Bahwa Bipartit/ musyawarah mufakattersebut telah menghasilkan kesepakatan yang mana Penggugat sanggup mengundurkan diri dan Tergugat akanmemberikan pesangon sesuai harapan Penggugat sesuai point 2 tersebutdiatas;Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugattelah tidak memenuhi apa yang telah disepakati ;Bahwa karena tidak ada itikad baik dari tergugat ,Renggugat membuat suratPermohonan Mediasi ke Disnaker Kabupaten Bekasi untuk dilakukan MediasiPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) yang dilakukan oleh

Tergugatkepada Penggugat;Bahwa Mediator telah menerbitkan anjuran Nomor : 567/4506/Disnaker,tertanggal 23 Agustus 2018;.

Bahwa Penggugat telah menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasiyang intinya menerima anjuran tersebut;Halaman4Putusan Nomor:241/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg8. Bahwa Penggugat mengetahui sikap Tergugat dengan tidak melaksanakan isianjuran serta tidak pula menjawab anjuran dari Disnaker Kabupaten Bekasi;9.

Bahwakemudian pada akhirnya TERGUGAT mengajukan Permohonanke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk meminta Tripartit(Mediasi) tanpa melengkapi Risalah Perundingan Bipartit terlebih dahuluakan tetapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi malah menerimaPermohonan Tripartit dari PENGGUGAT hingga akhirnya Dinas TenagaKerja Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan surat anjuran No.567/4506/Disnaker tertanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatanganioleh A.

&esdm, tertanggal 13 Feberuari 2018,Hal 8 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN Dps11.12.surat nomor 560/1149/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 26Feberuari 2018, surat nomor 560/634/IV/Disnaker&esdm,tertanggal 19 Maret 2018, dan Surat nomor560/250/IV/Disnaker&esdm, tertanggal 23 April 2018.

suratpanggilan bernomor : 560/250/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 23 April2018 yang seharusnya terlebih dahulu diberikan ke pihak kamiKami sebagai perwakilan dari PT Bersatu Selamnya (Feyloon Restoran)sudah mendatangi Kantor Disnaker & ESDM Provinsi Bali ketemu bapakGede Raka untuk membicarakan Risalan Penyelesaian Perselisinan HInamun beliau menyarankan untuk menemui pihak Pengacara Kale Ragadkk dan kami sudah melakukan mediasi dengan pengacara sdr KaleRaga dkk dan kami sudah menjelaskan semuanya

namun blum ada titikterangnyaBerikutnya Surat No 560/793/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 13Februari 2018, Surat No 560/114/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 26Februari 2018, dan Surat No 560/634/IV/Disnaker & ESDM Tertanggal 19Maret 2018 yang ditujukan ke Direktur PT Bersatu Selamanya (FeyloonRestoran) Ni Ketut Ayu Suharyati tidak pernah menerima surat panggilantersebut sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan No. 10Berdasarkan keteranganketerangan tersebut dan jawaban terhadapGugatan yang kami

Bersatu Selamanya tidak pernahmenerima surat Disnakertrans Badung surat No.005/2285/Perinakertertanggal 6 Nopember 2017, No.005/2532/Perinaker tertanggal 27Nopember 2017 dan No.005/339/Perinaker tertanggal 2 Februari 2018dan dari Disnaker & ESDM Provinsi Bali No.560/793/IV/Disnaker &ESDM tertanggal 13 Februari 2018, No..560/1149/IV/Disnaker & ESDMtertanggal 26 Februari 2018 dan No.560/634/IV/Disnaker & ESDMtertanggal 19 Maret 2018Hal 25 dari 67 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN DpsMaka dengan keteranganketerangan

&esdm, tertanggal 13 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P9;40.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi Il Nomor : 560/1149/IV/Disnaker& esdm, tertanggal 26 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda P 10;41.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi Il Nomor : 560/634/IV/Disnaker &esdm, tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P11;42.Fotocopy Panggilan Klarifikasi/Mediasi IV Nomor : 560/250/IV/Disnaker &esdm, tertanggal 23 April 2018, selanjutnya, diberi tanda P 12;43.Fotocopy Risalah Penyelesaian

lock) dimana Tergugat hanya bersedia memberikankonpensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji bukan dikali 2 (dua), tanpa uangpenghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan uang cutitahunan serta THR serta Penggugat meminta agar dalam rangka PHK harussesuai dengan Pasal 156 Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003, danPenggugat sudah sangat toleran dengan menawarkan pesangon hanya satukali keputusan Menteri ditambah dengan hakhak yang lainnya ;Bahwa akibat gagalnya perundingan bipartite, mediasi disnaker

No. 076 K/PDT.SUS/2007.Bahwa dalam pertemuan bipartite pihak Pengusaha (Tergugat) tidakpernah memenuhi panggilan Disnaker Kota Medan, sedangkan Penggugatselalu hadir pada waktu yang ditetapkan sesuai panggilan Dinas Tenaga KerjaKota Medan ;Bahwa dengan tidak pernah hadirnya pihak Tergugat dalamperundingan bipartite mengakibatkan perundingan menemui jalan buntu (tidakmenemui hasil) ;Bahwa pada tanggal 21 September 2006 Disnaker Kota Medan telahmengeluarkan anjuran tertulis tentang permasalahan ini

dengan Nomor.567/2009/DTKM/2006 (anjuran terlampir) ;Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2006 Penggugat menjawab anjurantertulis dari Disnaker Kota Medan dan menyatakan menyetujui isi anjuran ;Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor. 2Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugatadalah tepat dan cukup beralasan ;Bahwa keputusan sepihak Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat melalui lisan tanpa alasan yang jelas adalah sangat bertentangandengan peraturan perundangundangan

dalam surat (akanPemohon Kasasi ajukan laporan pidana dalam perkara tersendiri) ;Bahwa hal ini disebabkan kertiga bukti tersebut tidak pernah diterima olehPemohon Kasasi, bahkan sebaliknya Pemohon Kasasi sebelumnya telahberulang kali datang ketempat Termohon Kasasi untuk bekerja sebagaimanabiasa, namun Termohon Kasasi secara lisan menyatakan memutuskanhubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi tanpa pemberitahuan tertulis,bahkan akibat tidak diterbitkannya surat maka Pemohon Kasasi mengajukanhal ini ke Disnaker

Kota Medan dan pada waktu. di Disnaker Kota MedanTermohon Kasasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kalihingga perkara ini sampai ke PHI Medan yang saat ini sedang dimohonkankasasi ke Mahkamah Agung R.1 ;Bahwa selanjutnya alasan PHI Medan yang menguraikan sebelum berlakunyaUndangundang Nomor. 13 Tahun 2003 maka segala sesuatunya tidak tundukpada ketentuan dalam ruang lingkup Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003adalah keliru dan mengadaada sebab dalam perundangundangan yangHal. 10

Bahwa berdasarkan Point di atas Para penggugat hanyamendapatkan Hak jaminan Hari Tuanya untuk Sdr .Tjutju Setiawansebesar Rp. 49.220.800 ( Empat Puluh Sembilan Juta Dua RatusDua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2 % x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000, , Hak yang harus diterimanya adalahsebesar Rp. 98.860.435..

Ujang Sopandisebesar Rp. 31.345.600 (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus EmpatPuluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah ), Dan menurut Hasil Anjurandari pihak Disnaker Kota Bandung, Rumusannya adalah 2% x MK xUMK x 12 x Faktor ( saat berhenti), UMK Kota Bandung 2014sebesar Rp. 2.000.000,, Hak yang harus diterimanya adalah sebesarRp. 84.985.286..

Soekarno Hatta No. 787Bandung di DISNAKER Kota Bandung JI. RAA MartaNegara No. 4Bandung, untuk membahas perselisihan , yang intinya dalamperundingan tersebut tidak ada kesepakatan , dan akan dilaporkan kekantor Pusat.6. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 PARA PENGGUGAT yangdiwakili oleh Serikat Pekerja / Buruh Forum Komunikasi PekerjaDamri Bersatu FKPDB ) melakukan perundingan BipartitTERGUGAT dari Perum DAMRI PUSAT JI. Matraman Raya No. 25Jakarta Timur di DISNAKER Kota Bandung JI.

Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk Wajib tundukdan patuh terhadap Undang undang yang berlaku, danmelaksanakan hasil Anjuran dari DISNAKER Kota Bandung, sesuai( Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561 /Kep. 1636Bangsos/2013 Tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. UpahMinimum Kota Bandung Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000, ).103.

Eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan dan oleh karena itu harusdinyatakan ditolak seluruhnya;DALAM PROVISI, Menimbang, bahwa pihak Tergugat didalam jawabannya telahmengajukan Provisi yang pada pokoknya menghukum dan memerintahkanTergugat untuk wajib tunduk patuh terhadap hasil anjuran Disnaker KotaBandung sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.l636Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Penggugat VI menerima sebesar Rp 893.000, (delapan ratussembilan puluh tiga ribu rupiah).Bahwa Tergugat memberikan upah pokok kepada Para Penggugat tidaksesuai dengan UMR Kota Bandung ;Bahwa pada Tanggal 26 April 2010 Para Penggugat telah mengirimkansurat kepada Disnaker Kota Bandung Jalan R.E Martadinata No. 4Bandung Perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial kasus pemutusan hubungan kerja melalui mediasi pihakDisnaker Kota Bandung sebagai Mediator.Bahwa pada tanggal 14 Mei

2010 No. 005/3125Disnaker bertempat diaula disnaker kota Bandung telah diadakan Undangan oleh PihakDisnaker Kota Bandung antara Tergugat dan Para Penggugat dalam halklarifikasi Bipartit dan penawaran penyelesaian Kasus PHI (mediator/konsolidiator/Arbiter) dan Pihak Disnaker kota Bandung melalui MediatorIbu Hetty Hadiyaniati S, SH, Para Penggugat dan Tergugat untukmengadakan dufu mediasi secara Bipartit akan tetapi setelah dilakukanhasilnya Tergugat hanya sanggup untuk membayar sebesar Rp10.000.000

Bahwa dari Panggilan Ke (satu), Panggilan ke II (dua) dan Panggilan keIll (tiga) oleh Disnaker Kota Bandung bertempat di aula disnaker kotaBandung Tergugat dan Para Penggugat dalam hal penyelesain kasustersebut tidak ada kesepakatan;8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 No. 567/6258Disnaker, DisnakerKota Bandung telah mengeluarkan Surat Anjuran terhadap Tergugat danPara Penggugat dalam hal penyelesain kasus;9.

Bahwa pihak Disnaker Kota Bandung sebagai Mediator telahmengeluarkan surat anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat, akantetapi kami (Para Penggugat) tidak sepakat dengan anjuran dariDisnaker dikarenakan Tergugat tidak ada pembuktian bahwaperusahaan tersebut tutup malahan sampai detik sekarang perusahaantersebut masih buka sesuai dengan UU No. 13Tahun 2003 Pasal 164.Il. Putusan Sela.10.

Bahwa antara Paenggugat dengan Tergugat telah diadakan Mediasisecara tripartite dengan mediator dari pihak Disnaker Kota Bandungdalam mediasimana Tergugat hanya sanggup membayar Rp.10.000.000, ( Sepuluh juta Rupiah ) dan Para Penggugat tidaksepakat karena tidak sesuai dengan upah yang berlaku menurut UUNo. 13 tahun 2003 ;4.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, dirasakan perlunya legalitaspendirian serikat pekerja, maka dilayangkanlah suratpemberitahuan dan permohonan pencatatan serikat pekerja/Buruhke Disnaker kota Bandung, hingga pada tanggal 3 februari keluarSurat Tanda Bukti Pencatatan No.250/317 Disnaker dengan No.Bukti Pencatatan: 250/SPM D'BATOE BOUTIQUE HOTEL/CTT.3 Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012. susunan kepengurusanSPM d'Batoe periode 20122014, ketua terpilih Endi Rahmadi,Sekretaris Nandar Arifin dan ditetapkan

Perundingan disaksikan team Disnaker kota Bandungdan kepolisian Cicendo. Hasil perundingan:e Pemenuhan Hak Normatif dilakukan bertahape Status PKWT dilakukan sesuai UU No.13/2003 &Kepmenaker No.100 th.2004e Tidak ada PHK pasca mogoke HRD dibina duluSurat Perjanjian Bersama ditanda tangani oleh Pengusaha/Pemilik/Direktur d'Batoe Boutique hotel Bpk. Tedi Setiawan danperwakilan pekerja Ketua SPM d'Batoe Hotel sdr Endi Rahmadi,turut tanda tangan pula saksi dari Disnaker Bpk.

Untuk memperjelas kesepakatan,dilampirkan Risalah perundingan yang semestinya.Bahwa pada tanggal 28 =februari, Ketua SPM d'Batoemenyampaikan secara lisan dan tulisan langsung ke Bpk TediSetiawan, jawabannya adalah "kesepakatan sudah jelas dalamperundingan 9 februari 2012 yang disaksikan team Disnaker"!

secara langsung pengusaha mengakui kalau berita acara tersebutbukan kesepakatan tetapi hanya pernyataan pengusaha sepihakmenjawab tuntutan SPM.Bahwa pada tanggal 29 februari 2012 disampaikan pernohonanMediasi/Permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrialmengenai masalah perselisihan Hak mengenai status pekerja,disampaikan kepada Disnaker.

Agus Sarwono ;Perjanjian Bersama tertanggal 9 Februari 2012 ;UU UD TUSurat permohonan pencatatan perselisihan hubunganindustrial dari PENGGUGAT kepada Disnaker tertanggal 29Februari 2012 ;Surat Bukti Pencatatan : 250/SPM D'Batoe Boutique Hotel/CTT.3Disnaker/2012 tanggal 3 februari 2012 ;Surat Keputusan No. 0208/SKep/FSPM/Reg.Jabar/2012 ;P5 : Surat Anjuran dari Disnaker Kota Bandung No. 567/1996Disnaker tertanggal 5 Juni 2012 ;P6 : Surat No.019/SPMHBB/VI/2012 Perihal Jawaban AnjuranDisnaker tertanggal

NIPINDO PRIMATAMAtersinggung dan tidak senang karena tidak ikut ke Jepang. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib,terdakwa datang keruangan saksi LIM LIANA dan berteriak keras danberkata SAYA TIDAK MAU MENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYAMAU DIBAYAR SENILAI 5 MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKANMENYEBARLUASKAN DOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK,POLRI DAN DISNAKER, mendengar perkataan tersebut, saksi LIMLIANA menjadi takut sehingga saksi LIM LIANA melaporkan hal tersebutkepada Sdr

terdakwa yang menyebutkan SAYA TIDAK MAUMENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERadalah ancaman kepada perusahaan melalui saksi LIM LIANA dimanamaksud perkataan tersebut adalah agar terdakwa membayar sebesar Rp5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan terdakwa tidak mau mengikutiaturan Depnaker, kalau tidak dibayar maka terdakwa akan membocorkandokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERdari segi bahasa kalimat tersebut berisi ancaman dan pemerasan dimanakalimat tersebut memenuhi kriteria maka kata ancam yaitu menyatakanmaksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan,menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, dalam kontekstersebut adalah terdakwa dengan cara menyebarluaskan dokumenrahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

Selanjutnyapada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 sekira jam 16.00 Wib, terdakwadatang keruangan saksi LIM LIANA dan berteriak keras dan berkataSAYA TIDAK MAU MENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAUDIBAYAR SENILAI 5 MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKANMENYEBARLUASKAN DOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK,POLRI DAN DISNAKER, mendengar perkataan tersebut, saksi LIMLIANA menjadi takut sehingga saksi LIM LIANA melaporkan hal tersebutkepada Sdr. NIRWANA JUDI selaku Direktur Utama lalu Sdr.

yang menyebutkan SAYA TIDAK MAUMENGIKUTI ATURAN DEPNAKER, SAYA MAU DIBAYAR SENILAI 5MILYAR, KALAU TIDAK SAYA AKAN MENYEBARLUASKANDOKUMEN RAHASIA PERUSAHAAN KE KPK, POLRI DAN DISNAKERadalah ancaman kepada perusahaan melalui saksi LIM LIANA dimanamaksud perkataan tersebut adalah agar terdakwa membayar terdakwasebesar Rp 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) dan terdakwa tidak maumengikuti aturan Depnaker, kalau tidak dibayar maka terdakwa akanmembocorkan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker

jawaban); (P4)Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, Penggugat 1 mengirim suratkepada Tergugat, Perihal Melaporkan gaji para Penggugat yangNUNGGAK (Belum dibayarkan) empat (4) sampai tujuh (7) bulan, hinggabulan Oktober 2018, Uang Pesangon atas nama saudara Witonokaryawan yang sudah Pensiun namun belum dibayarkan, dan UangKontrak Kantor Cabang Blitar yang juga belum dibayar oleh Tergugat(Surat tidak ada jawaban) ; (P5)Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, Penggugat 1 mengirim suratkepada Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER

) Kota bBlitar, PerihalMengadukan secara terperinci atas Hak/Gaji para Penggugat, UangPesangon dan Uang Kontrak kantor yang belum dibayar oleh Tergugat(Surat tidak ada jawaban) ; (P6)Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Kantor DISNAKER Kota Blitarmenindaklanjuti Surat Penggugat dan berkirim surat kepada Tergugatuntuk menyelesaikan Perselisinan Hubungan Industrial antara ParaPenggugat dengan Tergugat dalam waktu tiga puluh (30) hari setelahmenerima surat dari DISNAKER Kota Blitar, namun tidak adapenyelesaian

Kota Blitar mengirimsurat kepada Tergugat dengan Nomor : 560/2022/410.113.2/2019, untukHadir di Kantor Disnaker Kota Blitar, pada tanggal 16 Desember 2019,Perihal Klarifikasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akantetapi tidak tercapai kesepakatan ; (P16)Bahwa tanggal 16 Desember 2019, DISNAKER Kota Blitar mengirimsurat kepada Tergugat dengan Nomor : 560/768/410.113.2/2019, untukHadir di Kantor Disnaker Kota Blitar, pada tanggal 19 Desember 2019,Perihal Tindak lanjut Pembahasan Perselisihan

Dikirim tanggal 24 Oktober 2018 ;Copy dari Asli Surat kepada Disnaker Kota Blitar, PerihalPengaduan atas Gaji, Uang Pesangon dan Kontrak Kantoryang belum dibayar oleh Tergugat. Dikirim tanggal 20 Maret2019 ;Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar kepada Tergugatuntuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat. Surattanggal 2 April 2019 ;Copy dari Asli Surat Penggugat 1 kepada Tergugat, perihalPengajuan Pensiun.

No.56/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyBukti P16 :Bukti P17 :Bukti P18 :Bukti P19 :Bukti P20 :Bukti P21 :Bukti P22 :Bukti P23 :Bukti P24 :Bukti P25 :Bukti P26 :21Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar kepada Tergugatuntuk hadir di Kantor Disnaker Kota Blitar tanggal 16Desember 2019. Perihal Tindak Lanjut Perselisinan Tertanggal5 Desember 2019Copy dari Asli Surat Disnaker Kota Blitar kepada Tergugatuntuk hadir di Kantor Disnaker Kota Blitar tanggal 19Desember 2019.