Keputusan Bupati No. 921/021/2003 Tanggal 8 Maret 2003, tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati TA. 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ).23. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kab. Pati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 24. 1 ( satu ) buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kab. Pati TA. 2003. ( Murni dan Perubahan ). 25. Draf RAPBD Kab.

Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .27. Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir) 28. Dengan surat perintah penyitaan No.

Pati TA. 2003 ( Murni dan Perubahan TA. 2003).Keputusan Bupati Pati No. 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran BupatiDan Wakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003. ( FC. Yang telah dilegalisir ) .Keputusan Bupati Pati No. 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 (FC. Yang dilegalisir)Dengan surat perintah penyitaan No.

Bahwa selanjutnya saksi Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat DaerahKabupaten Pati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No 921/61/2003 tanggal 5Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003mengajukan SPP Nomor : R06/TP/SPP/2003 tanggal 4 Nopember 2003 untuk biayaUntuk Bantuan Keuangan pihak ke II pada APBD Perubahan tahun Anggaran 2003sebesar Rp 900.000.000, (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Kepala BagianAnggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna

Keputusan Bupati Pati No 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati DanWakil Bupati Tanggal 5 Nopember 2003 ;27. Keputusan Bupati Pati No 921/02/2003 tentang Otorisasi Anggaran BelanjaBupati dan Wakil Bupati Tanggal 8 Maret 2003 ;28. Dengan Surat Perintah Penyitaan No Pol : SP Sita/83/II/2009 Reskrim tanggal24 Maret 2009 penyidik telah melakukan penyitaan dari sdr NASIKUN , SHberupa Bukti setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An.

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2003, APBD disahkan dan kemudian Bupatimenerbitkan Keputusan Bupati Pati No.921/021/2003 tentang Otorisasi AnggaranBelanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 yang isinya bahwa biayakegiatan LPJ Bupati Tahun 2002 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan10.11.12.62seluruh anggota DPRD Kabupaten PATI sebagai bantuan Transportasi danAkomodasi selama Laporan Pertanggungjawaban Bupati PATI Tahun 2002, masingmasing dengan rincian sebagai berikut:a.

berkesimpulan bahwa Pemohon Banding adalahJasa Maklon yang mana memenuhi definisi Jasa Maklon seperti yang tercantum dalam Peratur:Jenderal Pajak No: PER70/PJ/2007 a quo; bahwa Pemohon Banding tidak punya Kuasa untuk menentukan Harga Barang yang diproduldemikian barang tersebut bukan punya Pemohon Banding melainkan milik pemesan; bahwa sampai dengan Closing Conference Pemohon Banding tidak bisa menyampaikan datauntuk menentukan harga; bahwa penjualan lokal yang dilakukan Pemohon Banding pun atas otorisasi

Bahwa Wajib Pajak tidak meminjamkan data/dokumen/ bukti berupa dokumen ekspPemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank dekspor dengan L/C atau bukti transfer dari Importir di luar negeri untuk ekspor tanpa dokumen pendukung; dokumen kebijakan penetapan harga yang dibuat atas otorisasi nFaktur Pajak Keluaran yang dilaporkan dalam SPM PPN Masa Pajak November 2008; asli fMasukan yang dikoreksi dan didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping penerimaan

Pemohon Banding tidak meminjamkan buktibukti berupa dokumen ekspor (yang meliinvoice, nota pembelian wesel ekspor oleh bank devisa untuk ekspor dengan L/C atau budari importir di luar negeri untuk ekspor tanpa L/C beserta dokumen pendukung), dokume:penetapan harga yang dibuat atas otorisasi manajemen, Faktur Pajak keluaran, Faktur Pajayang didukung dengan invoice, purchase order, delivery/shipping order, bukti penerim

Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembagabersangkutan yang dikenakan ganti rugi.(2) Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri cq.Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga yang bersangkutan,mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggarandisertai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yangmenjadi dasar permintaannya(3) Berdasarkan permintaan Menteri cq.

Direktur Jenderal Anggaran melakukanpenelitian dalam menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan AnggaranBelanja Negara Rutin.(4) Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebutdisampaikan kepada yang berhakHalaman 16 dari 41 halaman. Putusan Nomor : 8/P/FP/2020/PTUN.SMG9.

denganPIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 adalah Myverol 1804KDistilled Monoglyceride (DMG) dari Esterol SDN,.BHD, dengan NilaiPabean sebesar CIF USD 28,800.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor:820683 tanggal 17 Februari 2012, Packing List tanggal 17 Februari 2012 danBill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012.bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasitransfer (Kiriman Uang Valas Otorisasi

Transaksi tanggal 2 Februari 2012sebesar USD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00).bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasi transfer(Kiriman Uang Valas Otorisasi Transaksi tanggal 2 Februari 2012 sebesarUSD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00) telahdidebet pada Rekening Koran USD Bank BCA Nomor Rekening:0653663002 pada tanggal 2 Februari 2013 sebesar USD 28,800.00 dan USD36.00 dan telah dibukukan dalam Buku Besar bulan Februari 2012.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capbemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Bahwa pada saat otorisasi perbankan itu dilakukan dan ternyatanasabah yang mau mencairkan uang dalam bilyet giro mempunyauang tetapi tidak mencukupi dari saldo tersebut, dan dia harusmeminta persetujuan atau pimpinannya dalam kebijakannya tetapakan mencairkan uang tersebut kalau dia mau melakukan itu diaharus meminta persetujuan.

Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari atasan otorisasi perbankanuntuk memenuhi keinginan nasabah sehubungan dengan bilyet giroyang tidak ada deposito tidak boleh dilakukan.

KAHARUDIN NGAJAe Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaankorupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;e Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian AnggaranBagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara;17Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBDuntuk diajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelumdisahkan, membantu

danperubahan APBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingatpasti;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDAperubahan di sahkan;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyardempat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudiaditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan kekepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

disetujui oleh DPRD maupundari eksekutif ;Bahwa pada saat itu tidak dibahas pos per pos hanya jumlahnya saja danpada saat itu semua anggota dewan menyetujuinya ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenyasama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewatSekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda denganpengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaansesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh SekertarisDaerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerahyang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskankepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggarang untukmengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut;Bahwa surat permintaan pembayaran

Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember2003 beserta lampirannya,13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18Nopember 2003,4814.Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000, untukpembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan

Batanghari) tertanggal 9 Agustus 2004;8) 1 (satu) buah buku Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Nomor: 2P.13.2.04.005 Tahun Anggaran 2004;9) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKO. Bupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M.

ZEN (selaku Benpro) pada tanggal 11 Agustus 2004sebesar Rp.1.198.750.000, (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain1 Surat Perjanjian Kerja (SPK);Berita Acara Pemeriksaan Barang;Berita Acara Penerimaan Barang;Kwitansi Pencairan;nan FF WwW WNSurat Keputusan Otorisasi (SKO);e Setelah kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN.

Kode Proyek: 2P.13.2.04.005,Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000, Sumber Biaya: ABT Tahun2004 (DANA PERIMBANGAN);1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKOBupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M.ZEN Bendaharawan Proyek pengadaan mobil kebakaran pada Dinas PerkotaanBatanghari di Ma.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPutusan Nomor: 24/Pid.Sus/2013/PN.JBI 83Pengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN. AH selaku stafKasubag Perbendaharaan maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dandisampaikan kepada saksi M.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN. AH selaku stafKasubag Perbendaharaan maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dandisampaikan kepada saksi M.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa dalam tahap pencairan anggaran kegiatan, Terdakwa ada menandatanganiSurat Keputusan Otorisasi (SKO), dan turut membubuhkan paraf pada Kwitansipembayaran pembelian/pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran,sejumlah Rp. 1.198.750.000, (satu milyar

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj.. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Bahwa pada saat otorisasi perbankan itu dilakukan dan ternyatanasabah yang mau mencairkan uang dalam bilyet giro mempunyauang tetapi tidak mencukupi dari saldo tersebut, dan dia harusmeminta persetujuan atau pimpinannya dalam kebijakannya tetapakan mencairkan uang tersebut kalau dia mau melakukan itu diaharus meminta persetujuan.

Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari atasan otorisasi perbankanuntuk memenuhi keinginan nasabah sehubungan dengan bilyet giroyang tidak ada deposito tidak boleh dilakukan.

Tahun 2002 tentang APBD KabupatenSumenep;Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06Mei 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah KabupatenSumenep Tahun Anggaran 2002;Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/APBD 11/435.021/2002 tanggal 08Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun

Perda Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2002 tentang APBD KabupatenSumenep;b Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;c Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06 Mei2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten SumenepTahun Anggaran 2002;d Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/API3D 11/435.021/2002 tanggal 08Mei 2002 tentang Otorisasi

27 November 2002 yangdiberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tandatangan Syasul Arifin ;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

27 November 2002yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002tanda tangan Syasul Arifin ;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

tanggal 27 November2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H.;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember2002 tanda tangan Syasul Arifin;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00tanggal 02 Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

Tanjung No.2 Rt.13/10 Pasar Minggu, JakartaSelatan (rumah PENGGUGAT) dengan penjabaran Ruangan sebagaiberikut: Teras rumah; Ruang tamu bersebelahan dengan kamar tidur; Ruang duduk bersebelahan dengan kamar tidur; Ruang makan bersebelahan dengan kamar mandi; Ruang dapur bersebelahan dengan kamar pelayan;Bahwa denah gambar pada lampiran surat PL 220/374/B/II/1990,tertanggal 14 Februari 1990 dipertegas dengan Surat KeteranganKeputusan Otorisasi Pembangunan No.

Fotokopi Surat Keterangan Keputusan Otorisasi Pembangunan Nomor :PL.220.912.5583 tanggal 1 Desember 1989. (Bukti P4);5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor : 1211/A1/0173/JKT/91tanggal 18 Nopember 1991. (Bukti P5);6. Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik Rumah Dan Pelepasan Hak Atas TanahNomor : 622/KPTSHMR/Ma.5/2002 dan Nomor : 623/KPTSPHT/Ma.5/2002 tanggal 21 Maret 2002. (Bukti P6);7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1842/ Pasar Minggu atas namaDoktor Imam Muhajir, Master of Science.

No. 346K/PIDSUS/2009membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahuluiPerubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang KegiatanPenanganan Jalan dan ODrainase Lingkungan Pasar Rausebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yangditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMANSUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan OtorisasiTambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD

(iSinya Kabid Perbendaharaan belum melihat adanyarekomendasi dari Bawasda = yang ikut serta dalampemeriksaan bersama dan sebagai dasar pembebananterhadap APBD belum ada persetujuan DPRD).Surat Nomor: 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahuluiperubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah saksi oH. AMAN SUKARSO, M.SiHal. 7 dari 28 hal. Put.

KOMARUDINmembuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahuluiPerubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang KegiatanPenanganan Jalan dan ODrainase Lingkungan Pasar Rausebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yangditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMANSUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan OtorisasiTambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

No. 346K/PIDSUS/2009perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahuluiperubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah saksi H.

Antam Pomalaa, lalusaksi melihat ada beberapa lembar tumpukan Cooling Sleeve / besi material StainlessSteel yang sudah rusak dan tidak terpakai, melihat barang tersebut timbul niat saksiuntuk mengambil 1 (Satu) lembar Cooling Sleeve / besi material Stainless Steel untuk dijual di penjual besi tua kemudian saksi pergi menemui saksi Pelixs alias Pelixs Darmantoyang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisa membawamobil ke dalam lokasi PT.

Antam Pomalaa, lalusaksi melihat ada beberapa lembar tumpukan Cooling Sleeve / besi material StainlessSteel yang sudah rusak dan tidak terpakai, melihat barang tersebut timbul niat saksiuntuk mengambil 1 (Satu) lembar CoolingSleeve / besi material Stainless Steel untuk dijual di penjual besi tua kemudian saksi pergi menemui saksi Pelixs alias Pelixs Darmantoyang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisa membawamobil ke dalam lokasi PT.

dan tidak memiliki Pagar;~ 9m nme n nnn en nnn nen n ence Bahwa Bapak llwan yang mengetahui lebih dahulu hilangnya barang tersebut; Bahwa setelah mengetahui barang hilang, saksi kemudian memerintahkan stafyang bernama Ardi Syam untuk memeriksa semua CCTV; Bahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SeCUrily;nn nono nnn nn nnn n ncn nnn nnn nc nc nc nc nnns Bahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki otorisasi

mengetahui barang hilang, Bapak Sutomo sebagai AsistenManager kemudian memerintahkan staf yang bernama Ardi Syam untukmemeriksa semua CCTV; 2222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne neeBahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SCUT ity; 222222 no nnn neon nnn n en nn nen n nnn nn nnn en nennnsHalaman 10 dari Halaman 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN KkaBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki Otorisasi

Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN KkaBahwa setelah mengetahui barang hilang, Bapak Sutomo sebagai AsistenManeger kemudian memerintahkan staf yang bernama Ardi Syam untukmemeriksa SeMUa CCTV; 20 monn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn ncn ence nn nn nn nn ncnnnBahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SCUIity;9nn nono nnn nn nnn n nn nc nnn n nnn n cnc nc nc nncnsBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki otorisasi

Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002

pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya

KAHARUDIN NGAJA.e Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;16Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukanke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahan APBDtahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan disahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyard empat ratussepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan keSekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;17Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama denganpencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahuiKetua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudianditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggarasebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karenasaksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;18e Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaan yangmana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskankembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala subanggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;e Bahwa pencairan

Makadari kostruksi hukum tersebut berkaitan dan sejalan pula dengan bukti danfakta hukum pada bagian eksepsi dan poin ke3, ke7 dan ke8 di atas.Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2018/PN PbrBahwa tidak benar dalil yang mengatakan Tergugat membujuk Penggugatsebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas karena hanya sematamata inginmembantu dan menolong Penggugat saja maka Tergugat meminta kepadaPenggugat adanya bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugat kepadaPenggugat

Argantarasepanjang ada bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugat kepadaPenggugat tetapi sampai gugatan ini diajukan hal tersebut tidak pernah ada ;10.

Tergugat hanya akan memberikan upah/sisa tagihanPenggugat jika ada bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugatkepada Penggugat, namum sampai gugatan ini diajukan Penggugat belummendapatkan persetujuan tersebut. Maka sangat jelas dalil Penggugatterbantahkan dan oleh karenanya mohon ditolak dan atau setidaktidaknyatidak dapat diterima ;14.

dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Pbrinternal dari Penggugat, partner ataupun pemberi kerja (Bapak BambangPurnomo) yang menurut Tergugat adalah masalah Penggugat yang tidak adakaitannya dengan surat pernyataan.Dan tidak benar Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016 memberikan janjisebagaimana dalil posita ke19 Penggugat, sudah berkalikali Tergugatjelaskan di atas bahwa berkaitan dengan surat pernyataan tersebut hanyalahuntuk membantu Penggugat sepanjang bisa memberikan bukti otorisasi

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita ke29 dibantan dengan tegasoleh Tergugat, bagaimana Tergugat dapat dikatakan telah ingkar janjisementara Tergugat tidak ada membuat janji dan tidak ada kesepakatandengan Penggugat, hanya membantu Penggugat jika ada bukti otorisasi ataupersetujuan dari Turut Tergugat kepada Penggugat untuk bisa dibayarkan ;21.

Daftar Pengecekan DokumenPembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan.Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masihmenjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin,dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakahssaksi yang melakukan otorisasi, karena saksi tidak ingat nasabahSiapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi. Karenajuga selain BOSM, Kepala Cabang juga memiliki wewenang untukmelakukan otorisasi.

maka saya melakukan otorisasi, dan secara otomatis disystem uang pencairan langsung masuk ke rekening nasabah danKegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkan dana ke rekeningnasabah Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M.

MUKHLIS saksitidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas namaHalaman 38 dari 161 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Jmbkedua nasabah tersebut saya sedang menjalani ibadah Umroh di tanahSUCI Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanyanasabah IPUNG CAROLINA Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukankekeruangan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwaselaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saatterdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen

sudah lengkap cairkansaja, karena atas perintah terdakwa kemudian terdakwa melakukanotorisisasi dan untuk pencairan pembiayaan dan saksi lupa atas namaSiapa pembiayaan tersebut Bahwa saksi melakukan otorisasi untuk pencairan terhadapdokumendokumen nasabah yang belum lengkap karena ada tekanandari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala CabangPembantu Bank Mandiri Syariah Sipin Bahwa saksi mau melakukan otorisasi terhadap dokumenpembiayaan karena di paksa oleh terdakwa untuk dilakukan otorisasiuntuk

Cara melakukan otorisasi yaitu back office melakukan aksesmenu pencairan, lalu back office input data nasabah yang tertera dimemo yang diterima dari marketing, setelah itu langsung masuk kedalam menu Operation Officer untuk kemudian dilakukan otorisasi .Bahwa berkas pembiayaan yang tidak di lakukan pengecekanOTS (on the Spot)Berkas pembiayaan yang tidak dilakukan OTS/kunjungan kepadanasabah dan wawancara, No NO LOAN NAMA NASABAH1 LD1527384502 MUHAMAD SELAMAT2 LD1528971803 SAPRIYONO3 LD1532857676

Apabila sesualmaka sistem bank akan mengirimkan kode otorisasi untuk aktivasike nomor handphone yang telah terdaftar pada sistem bank padasaat registrasi awal pada layanan Danamon Online Banking.Apabila benar maka nasabah diminta untuk membuat MPI/N(Mobile Personal Identification Number) yang diketahui olehNasabah sendiri dan tidak dapat diketahui oleh siapapun termasukpetugas/karyawan TERGUGAT.c.

Sistem bank kemudian akanmengirimkan kode otorisasi untuk aktivasi ke nomor handphoneyang telah terdaftar pada sistem bank pada saat pembukaanrekening. Apabila benar maka nasabah diminta untuk membuat MHalaman23dari128HalamanPutusanPerdataGugatan Nomor169/Pdt.G/2021/PN YykPIN (Mobile Personal Identification Number) yang diketahui olehNasabah sendiri dan tidak dapat diketahui oleh siapapun termasukpetugas/karyawan TERGUGAT.d.

Kemudian untuk setiap transaksi perbankan melalui DanamonMobile Banking wajib memasukan otorisasi transaksi denganmemasukkan MPIN (Mobile Personal Identification Number) yakniberupa kode/sandi rahasia terdiri atas 6 (enam) angka dankewenangan penggunaannya hanya diketahui dan ada padaPENGGUGAT.Nasabah akan menerima notifikasi atas transaksitransaksiyang dilakukan melalui Danamon Mobile Banking melalui menu Inboxmaupun email Nasabah yang sudah terdaftar sebelumnya sesaatsetelah transaksi dilakukan

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

KAHARUDIN NGAJA.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untukdiajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan,membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

;Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi padatahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya samadengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yangdiketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupatikemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala SubBagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antarwaktu di tambah 2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkankarena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaanyang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudianditeruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itusebagai kepala sub anggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan danatersebut ;Bahwa pencairan dana

Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasukDana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi

Setelah dibuat rekening laludimintakan pengesahan/otoritas kepada Kepala Cabang (Kode) yang kemudianPimpinan Cabang memberikan nomor kode pada Bliyet Deposito, kemudiandibuat validasi oleh kasir (teller) untuk memastikan apakah nominal Deposito itusudah masuk ke rekening tersebut atau belum ;Bahwa benar sebelum dibuat validasi terlebin dahulu dimintakan otorisasi kepadapimpinan cabang, jika sudah masuk dan sudah diotorisasi oleh Pimpinan makakasir akan memberikan validasi dan setelah itu Bliyet Deposito

sebagai arsip, sedangkan rangkapketiga disimpan oleh kasir ;Bahwa persyaratan pencairan tabungan Deposito, nasabah wajib datang kekantor Kospin kemudian mengisi slip penarikan sendiri dan menandatanganinya,membawa Bliyet Deposito asli untuk diserahkan kepada CSO dan kemudiannasabah menandatangani tanda terima kembali pencairan deposito sebagai buktinasabah sudah mencairkan depositonya tersebut ;Bahwa benar bagian pembukuan melakukan penjurnalan/penutupan rekeningdeposito dan setelah itu dimintakan otorisasi

oleh pimpinan cabang bahwa untuktransaksi baik penerimaan atau pencairan deposito harus ada otorisasi daripimpinan cabang ;Bahwa setelah pimpinan cabang mencoret bliyet asli deposito lembar pertama,sebagai tanda bahwa deposito tersebut telah cair maka nasabah mendeposit datapada bliyet tersebut yang bertujuan untuk mencairkan ;Bahwa pencairan deposito milik H.

SALIM.Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah Bekasi yangmenjabat sebagai Kepala Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jasa Bekasi sejakbulan April 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 Tugas pokoknya adalahmenerima dan menyetujui pembukuan rekening simpanan, memproses danmengajukan proposal pembiayaan, memberi otorisasi jika ada transaksi yangmelebihi limit dan mengontrol operasional kantor.Bahwa benar jika ada transaksi yang melebihi limit yakni apabila kasir akanmenerima atau mengeluarkan

uang dari kantor diatas limit, maka kasir harusmemberitahukan dan meminta persetujuan dari saksi selaku kepala kantor ;Bahwa limit yang diberikan kepada kasir sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) sedangkan limit yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan bila ada transaksi diatas Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) harus mendapat persetujuan dari kantor pusat ;Bahwa adapun cara saksi memberikan persetujuan atau otorisasi, yaitu kasir yangmemberitahukan

(enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dariAPBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (GKO) MenteriKeuangan R.I Nomor : 0684/KM.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004. Untukmelaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telah menunjukHi.

(enam puluh tiga milyar dua ratus empat puluhtiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumberdari APBN TA 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi (SKO)Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.343/SKOR/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun 2004.Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara telahmenunjuk Hi.

(enam puluh tiga milyar dua ratusempat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh empat riburupiah) yang bersumber dari APBN TA 2004 sesuai dengan SuratKeputusan Otorisasi (SKO) Menteri Keuangan R.I Nomor : 0684/KM.343/SKOR/2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang OtorisasiAnggaran Belanja Rutin Tahun 2004.

Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Surat Permintaan Pembayaran Pengsian Kas TA 2006 bulan Januari s/d Maret2006 ditandatangani oleh Drs.H.Tashan Burhanuddin,MS selaku AtasanLangsung Pemegang Kas dan Muhammad Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 24 Mei 2006 ditandatangani oleh H.Tashan Burhanuddin,SE selaku atasan langsung pemegang kasMuhammad Taufiq,SE selaku Pemegang Kas;Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.011/P/tahun 2006 tanggal 26 April 2006mengenai Otorisasi

Permintaan Pembayaran Pengisian Kas TA 2006 bulan Januari s/d Maret2006 ditandatangani oleh Drs.H.Tashan Burhanuddin,MS selaku AtasanLangsung Pemegang Kas dan Muhammad Taufiq,S.E selaku Pemegang Kas;Lampiran Formulir SPP.BT atau SPP.PK Daftar Rincian Penggunaan AnggaranBelanja tanggal 24 Mei 2006 ditandatangani oleh ODrs.H.TashanBurhanuddin,MS selaku Atasan Langsung Pemegang Kas dan MuhammadTaufig,S.E selaku Pemegang Kas;Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No.011/P/tahun 2006 tanggal 26 April 2006mengenai Otorisasi