dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

Nomor 2770 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menguasai dan memiliki tanahobjek perkara serta mendirikan bangunan permanen di atas tanah objekperkara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugatsebagai pemilik yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan penunjukan batas tanah oleh Tergugat II terhadap tanah hakmilik Tergugat yang tumpang tindin dengan tanah milik Penggugatadalah perbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkarakepada

Terdakwa tetap tidak menghiraukannya laluTerdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan PidanaNomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak miliknomor:01027 Manembonembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembonembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalamBerita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa adatumpang tindin

Terlepas dari hal tersebut diatasdemi untuk mencapai kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yangtumang tindin maka seharusnya gugatan Perlawanan atas sita jaminantersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksaperkara pokoknya ;Bahwa seharusnya secara hukum apabila Pelawan menganggap dirinyasebagai pemilik serat kapas sejumlah 1.349.737,8 kg maka jalan yang palingtepat untuk ditempuh adalah menggabungkan diri kKedalam perkara perdatanomor : 383/Pdt.G/2003/PN.Jaksel yang

PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak

dengan caramengatakan AYO korban masih tetap menolak tetapi terdakwa tetapmengajak korban dengan mengatakan Ndang to, wes tak tukokne klambi(Ayo, kan sudah dibelikan baju), setelah itu celana dan celana dalam korbandilepas oleh terdakwa kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalammiliknya, selanjutnya korban dicium pada pipi dan mulut korban, saatmenciumm mulut korban, terdakwa sambil memasukkan penis nya kedalamHalaman 3 dari Putusan Nomor 525/PID.SUS/2021/PT SBY vagina dengan posisi korban di tindin

XXX ) meninggal dunia, dengan tujuan untukmemberikan perlindungan hukum terhadap hakhak dan kepentingannyadidepan hukum dan diluar Pengadilan, kendatipun dinilai suatu yangtumpang tindin, karena disatu sisi Pemohon telah berperan sebagai walisecara otomatis bagi anakanak a quo ( vide Pasal 98 ayat (2) KompilasiHukum Islam), tetapi disisi lain ada halhal yang dipersyaratkan untukmenetapkan Pemohon sebagai wali bagi anakanaknya, namun demikianbahwa apa yang menjadi permohonan Pemohon tidak bertentangan

Thalib ; Yang keberadaannya ternyata tumpang tindin atau berada di atas tanahsertipikat milik Para Penggugat sebagaimana keterangan yang tertuang dalamHalaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG16.17.Berita Acara Pengukuran Nomor : 65/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 danBerita Acara Pengukuran Nomor : 66/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 ; Bahwa setelah diketahui ada tumpang tindih sertipikatsertipikat tersebut,Para Penggugat meminta penjelasan resmi kepada Tergugat atas keberadaan: Sertipikat

adalah tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat seluas 17.600 m? sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 373/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, KabupatenHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2020Sumbawa, atas nama Penggugat:4. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli antara Tergugat 1dengan Tergugat 2 terhadap tanah objek sengketa seluas 1.434 m?sehingga batal demi hukum;5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah memohonpenerbitan Sertifikat Hak Milik 3441/Kel.

bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin

Putusan Nomor 2457/B/PK/Pjk/2020(AAUPB); (c) bahwa judex factie telah keliru dalam hukum acara yangditetapbkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin kKewenangan sekaligus berdampakduplikasi kKewenangan dalam memeriksa dan mengadili objectum in litis;karena wewenang judex factie mengadili atas Keputusan Keberatanyang diterbitkan Termohon Peninjauan

Tidak ada keharusan bagiPenggugat untuk menyerahkan pengurusan perkara kepadaorang lain, oleh karena pengurusan perkara~ ini murnimerupakan kehendak Penggugat maka petitum ini haruslahditolak ;Bahwa , biaya kehilanagan waktu untuk mengurusi perkaradi Pengadilan sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) tidak jelas dasar hukumnya dan dasar perhitungannya, lagipula tumpang tindin dengan pengurusan biaya perkara yangtidak jelas maksudnya sehingga petitum ini harus ditolak .Bahwa, tidak ada hubungannya

Pemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara adalah objeknya tidak tumpang tindin dan sudah benartanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah objek SertifikatHak Milik No. 00092 Tahun 2008 an. H. Abu Natsir, dengan luas 903 m?

Tumpang tindin Hak atau sertifikat Hak atas Tanah.f. Kesalahan subyek dan/atau Obyek Hak.g. Kesalahan lain dalam penerapan Peraturan PerundangUndangan. Apabila 7(tujuh) Cacad Hukum Administrasi tersebut diatasdijabarkan pada penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011, maka penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011 mengandung Cacad Hukum Administrasi yaitu :a.

Tumpang tindin Hak terdapat pada Tanah Negara asal TanahMilik Adat tersebut karena : pada Tanah Negara asal Tanah MilikAdat tersebut telah terdapat Hak Prioritas untuk memiliki TanahHal 10 dari 24 hal No.187/PDT/2017/PT.MksNegara asal Tanah Milik Adat tersebut, yang nilainya sebesar50% dari Harga Tanah, sedemikian berdasarkan SK. Men.Keh.RINo.

Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2018 setelah pendaftran, kuasa hukumpenggugat datang kembali Kekantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timurdan menemui bapak MUSTIHAN ANWAR untuk mempertanyakan sekaliguspenegasan tentang kepastian hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS), apakah diatas tanah milik penggugat benarterjadi tumpang tindin kepemilikan?

/G/2018/PTUN.MTRMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi daluwarsadipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan kapan diketahuinya objek sengketa,Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13Oktober 2018 setelah diberitahukan dengan jelas dan pasti oleh bapak MustihanAnwar yang disertai penyerahan langsung hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS) yang dari hasil pengukuran tersebut Bapak MustihanAnwar menyatakan benar terjadi tumpang tindin

dari Tabrani Mahmud atas dasar AktaPengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindin dan objeksengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat,guna menjadikan jelas dan terang perkara a quo, maka sumber asal dariperolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak.

atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yangterdapat tumpang tindin dengan Sertipikat yang Hak MilikPenggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill, serta tanah milikPenggugat IV yang belum bersertipikat:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama EDY WARDOYO(Penggugat ), yang terletak di Desa Tanjunganom, KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000berdasarkan Surat Ukur Nomor: 39/BPN/1999 tanggal 20September 1999 seluas 3.690 m?

Hasilpengukuran ini menunjukan sebagian bidang tanah HakPakai Nomor 04 tumpang tindin dengan bidang tanahSHM No. 156;Bahwa pada tanggal 21 April 2014 melalui surat Nomor:390/600.13/IV/2014 Kepala Kantor PertanahanKabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. EdyWardoyo selaku pemegang SHM 156 untuk dimintaketerangannya pada tanggal 24 April 2014. Sdr. EdyHalaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.Wardoyo dahulu merupakan adik ipar sdri.

halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.tidak melapor terlebin dahulu kepada Perangkat Desabidang tanah mana yang akan dilakukan pengukuran;Bahwa Penggugat IV KASEP JOYO SUKARSO selakuKepala Desa Tanjunganom dan Penggugat Il/ SUGINYONOselaku Sekretaris Desa Tanjunganom pada saat prosespenerbitan SHM 152, 153, dan 156 melalui sertipikasi dalamrangka kegiatan PRONA Tahun 2000 seharusnyamengetahui persis tanah yang dimohon Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengahini tumpang tindin

Penggugat angka 1 dan angka 2pada Bagian Kualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinyamenyatakan Para Para Penggugat telah menguasai sebagiantanah dalam Objek Sengketa sebelum Tergugat Il Intervensiadalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telahdiuraikan dalam Jawaban Tergugat Il Intervensi angka 6;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 pada BagianKualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinya menyatakanpenerbitan Objek Gugatan merugikan Para Penggugat karenaterdapat bidang yang tumpang tindin

Tenggang Waktu Gugatan ;Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Pakai ObjekSengketa aquo pada tanggal 25 September 2013 pada saatklarifikasi tumpang tindin Hak Pakai No 4 dan SHM No 156 olehPT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina MargaWilayah Wonosobo dan Para Penggugat mendaftarkan gugatantanggal 17 Juli 2014 dengan demikian gugatan Para Penggugattidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalamPasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNT = i3.

Dinyatakan bahwa denganmemperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan dankepentingan nasional dan/atau daerah Direktorat Jenderal atauGubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yangWIUP nya tumpang tindin sesama komoditas;bahwa dengan mencermati ketentuan hukum tersebut maka Majelisberpendapat bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Gubernuruntuk melakukan penataan wilayah izin usaha pertambangan sebagailangkah penyelesaian masalah tumpang tindih in casu tindakanTergugat dalam

selurun WIUP tumpang tindih;bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurutMajelis Hakim secara hukum tindakan Tergugat dengan kewenanganyang dimiliki untuk mengambil tindakan dengan menerapkan sistempermohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhipersyaratan mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP atauberdasarkan pada prinsip first come first serve, apabila seluruh WIUPtumpang tindih dan fakta yang terungkap dalam sengketa a quomenunjukan jika telah terjadi tumpang tindin

dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.