Ditemukan 6226 data
Ali Usman
Terdakwa:
TIUR WAHYUNI ZULYANTI SIMATUPANG
379 — 316
., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Bnj Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikanketerangan yang benar seluruhnya ; Bahwa saksi bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara dengan jabatansebagai Penyuluh bahasa/Staf tekhnis ; Bahwa sebagai penyuluh/staf tekhnis di Balai Bahasa Sumatera Utarasaksi bertugas melaksanakan penelitian bahasa baik penggunaan maupunperkembangannya di Indonesia khususnya di Sumatera Utara
70 — 28
Primaboss Mobilindo ;--------------------------------------------14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ;----------------
PrimabossMobilindo ;14.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selakuPengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat PengadaanBarang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan diSub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan KelautanProvinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari15.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1162
PRIMABOSSMOBILINDO milik terdakwa seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Keramba dalamrangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DAS akan tetapi Perusahaan lainyang diusung oleh BAMBANG TRI HARIYANTO (selaku Petugas Pengaman prosestender dari Kepolisian Pekanbaru di Dinas Perikanan Propinsi Riau) yang lolos evaluasiadministrasi dan evaluasi tekhnis, namun akhirnya PT.
66 — 25
Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkait1) Untuk pengadaan alat lab teroadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan sebagai ATPM (agen tunggal pemegang
Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ada Adendum DokumenPengadaan terkaitUntuk pengadaan alat lab terpadu Fak Kedokteran diubah dalamspek teknis pada item barang nomor 2,5,8,49,51,52, 55, 68, 71;kemudian perubahan volume pada item barang nomor 5,8,9,10(ditiadakan), 11.Putusan No.50/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm hal 25 dari 3626Dan untuk lampiran persyaratan dokumen penawaran tekhnis adalahkarena ada penambahan persyaratan berupa lampiran suratsuratpernyataan dukungan copy surat sertifikat industri, copy suratpengangkatan
SARWOTO, SH., MH
Terdakwa:
TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
318 — 341
HPS disusun dan ditetapkan oleh PPKsecara rinci berdasarkan usulan kebutuhan dari pemilik pekerjaan yangdituangkan dalam RAB dan berdasarkan hasil survey lapangan,selanjutnya HPS diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diumumkantotal dari nilai HPS dan rancangan kontrak sednagkan rincian HPS padasaat diumumkan oleh panitia pengadaan adalah bersifat rahasia,ketentuan tersebut berdasarkan pasal 66 Perpres No. 70 Tahun 2012;Bahwa tujuan HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak sebagaitindak
Pst.Pengadaan (RUP) oleh PA/KPA, menjadi dasar pelaksanaan persiapanpengadaan bagi panitia pengadaan barang dan jasa khususnya menyusundan menetapkan dokumen pengadaan, serta untuk mempermudah pesertadalam pemasukan penawaran, Panitia dalam mengevaluasi dokumenpenawaran dan PPK serta PPHP dalam memeriksa pelaksanaan kontrak;Bahwa akibat HPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak tidak dibuatrinci akan mempersulit panitia pengadaan dalam menyusun danmenetapkan dokumen pengadaan (RKS), peserta
Apabila diperlukan dalam kaji ulang tersebutpanitia pengadaan dapat melakukan survey ulang ke pasar untukmendapatkan harga dan spesifikasi tekhnis rancangan kontrak yangterbaik. Apabila hasil kaji ulang dan survey pasar oleh panitia pengadaanmendapatkan spesifikasi tekhnis serta rancangan kontrak yang berbedadengan yang ditetapkan oleh PPK maka berdasarkan pasal 33 s/d 34perpres no 54 tahun 2010 panitia pengadaan mengusulkan perubahanHPS, spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PPK.
Apabila PPKtidak setuju terhadap usulan perubahan dari panitia pengadaan maka PPKdapat mengusulkan penetapan perubahan atau tidak ada perubahan HPS,spesifikasi tekhnis dan rancangan kontrak kepada PA/KPA jika perbedaanpendapat dengan panitia pengadaan tidak dapat terselesaikan. PA/KPAHalaman 118 Putusan No.85/Pid.SusTPK/2018/PN. Jkt.
ERICA CAHAYA BERLIAN.Bahwa Terdakwa selaku PPK bertanggung jawab dalam proses lelangmulai dari Evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga sampai penetapanpemenang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pokja III/Dkarena Pokja III/D yg melakukan evaluasi Administrasi, Tekhnis, Harga danPenetapan Pemenang lelang.
1.N U R H A I M
2.M . N A S I R
3.M A H Y I N
4.S E L A M A T
5.MUHAMMAD RABIUL PANEGAR
6.S U P A R L A N
7.LALU RABIâÂÂI PURWANINGRAT
8.M A R D I A H
9.Heri Ardhi
Tergugat:
1.KEPALA DESA SUKA DAMAI KABUPATEN SUMBAWA
2.Pemerintah Desa Suka Damai
167 — 84
tentangAdministrasi Pemerintahan, sebab dalam melakukan tindakan dan/ataumenetapkan keputusan, TERGUGAT sebagai penyelenggara administrasipemerintahan, tidak memperhatikan secara seimbang antara setiapkepentingan yang meliputi kepentingan individu dengan individu lain,kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan setiap kelompokmasyarakat dan kepentingan masyarakat dengan Pemerintah;Atas penerbitan Objek Sengketa IISelanjutnya, Penggugat IV, Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam menjabatsebagai Perangkat tekhnis
atau keputusan dengan caramelanggar dan mengabaikan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Sebagai pembuktian atas adanya konflik kepentingan dalam diri TERGUGATadalah dengan memperhatikan dan menganalisa secara seksama antaraalasan TERGUGAT yang termuat dalam Surat Permohonan RekomendasiPutusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 32Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka Damai Nomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepada Camat Labangkadengan daftar nama Perangkat Desa Tekhnis
Selain itu, ARI SUSANTO adalah satusatunya Perangkat Desa Tekhnis yang juga tidak termuat dalam SuratPermohonan Rekomendasi Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka DamaiNomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang ditujukan kepadaCamat Labangka, sementara dalam daftar nama Perangkat Desa yang terlibatsebagai Pengurus Partai Politik yang ditunjukan sebagai lampiran SuratPermohonan Rekomendasi Pemberhentian Staf/Perangkat Desa Suka DamaiNomor : 470/110/DSSD/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang
Bahwa selama PARA PENGGUGAT secara keseluruhan menjabat sebagaiPerangkat Desa dilingkup Pemerintahan Desa Suka Damai, baik yangPutusan Nomor : 51 /G/2020/PTUN.MTR Halaman 34menjabat sebagai Perangkat Tekhnis maupun yang menjabat sebagaiPerangkat Kewilayahan, tidak pernah melakukan kesalahankesalahanataupun menyalahi prosedur dan kriteria sarat sahnya Perangkat Desasebagaimana yang termuat dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa, ataupun peraturanperaturan pelaksana dari Undangundangtersebut
, dan/atau sebagaimana yang di utarakan oleh TERGUGAT,;Bahwa pengangkatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan telahsesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada poinpoindiatas;Bahwa pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desakewilayahan maupun perangkat tekhnis pada tataran Pemerintahan DesaSuka Damai Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa berdasarkanSurat Keputusan Kepala Desa Suka Damai yang sekarang menjadi OBJEKSENGKETA
56 — 18
RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang
SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.
1.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
2.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
3.Salomo Saing, S.H., M.H.
4.Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H.
Terdakwa:
JUMARDI Alias JUMAR Bin BAIDAH
109 — 54
subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis
kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis
45 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis
oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha dan ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis
Terbanding/Jaksa Penuntut : BASO BARAHIMA, SH
48 — 28
Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor : 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan SuratPerintah Nomor : 825/4097/DPUK/BM/2007 untuk melakukan surveyspesifikasi tekhnis dan harga alat berat sebagai dasar atau patokan untukpembuatan Harga Perkiraan Sendiri, kemudian Surat Perintah tersebutditindaklanjuti oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. Sutarman dan saksiIr.
Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor :80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Serang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 825/4097/ DPUK/BM/2007 untuk melakukan survey spesifikasi tekhnis dan harga alat beratsebagai dasar atau patokan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri,kemudian Surat Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa bersamadengan saksi
157 — 30
Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah, MSi. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU.
Rusdi Russeng selaku Pengelola Tekhnis dan diketahui saksi Drs.Yuliansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya Panitia Pengadaan menyiapkandokumen lelang sesuai format yang diatur dalam Permen PU Nomor : 257 tahun 2007 tentangstandar dokumen lelang dan untuk penentuan HPS, panitia pengadaan membandingkan hargayang disusun oleh konsultan perencana dengan standar harga yang dikeluarkan oleh Bidang CiptaKarya pada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, dalam lelang umum tersebut kemudian panitiamenetapkan
166 — 44
Anugrahdkk).e Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.e Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT. MIl (punya oranggolkar) dan PT.
Anugrahdkk).Tidak melakukan evaluasi tekhnis dan negosiasi harga.Saat PROSES PEMBUKAAN penawaran untuk paket Ill ada 2 (dua)Orang yang ikut datang namanya NAZARUDDIN dan HASYIM, keduaOrang itu tiba tiba ikut menentukan bahwa PT MIl (punya orang golkar)dan PT Esatex (punya sdr EGGY/golkar) harus digugurkan karenatidak lengkap dokumennyaPerusahaan yang diusulkan sebagai calon pemenang tidak dilengkapidokumen penawaran yang didukung agen tunggal serta semua barangyang ditawarkan dilengkapi dengan brosur
73 — 14
yang merupakan tetanggasekaligus aparatur kampung, dan kedua saksi mengenal Termohon sebagaimantan ister Pemohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telahbercerai di tahun 2018, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon memilikisatu orang anak perempuan bernama Nama Samaran, umur 2 tahun,dimana kedua saksi menerangkan setelah terjadi perceraian anak yangberada dalam pengasuhan Termohon dan Pemohon ingin berjumpa dengananak dan telah adanya kesepakatan yang dibuat dikampung baik mengenaiwaktu maupun tekhnis
Termohon dan apartur kampung tempattinggal Termohon, bahwasanya disepakati Pemohon dapat berjumpa danmembawa anaknya satu minggu satu kali dari jam 09.00 sampai maghribdengan penghubung yang disepakati bernama Bapak Sudarmi, karenaadalah hal tabu di masyarakat jika dua orang suami isteri yang telahbercerai bertemu dalam satu rumah meski hanya untuk menjenguk anak,Halaman 27 dari 37 HalamanPutusan Nomor 13/Pdt.G/2019/MS.Sabmaka disepakatilan Bapak Sudarmi tersebut sebagai penghubungkeduanya dalam hal tekhnis
Dra. Sri Sudarningsih
Tergugat:
1.BUPATI BANJAR
2.Tim Pembebasan Lahan Akses Menuju Bandara Syamsuddin Noor Banjarbaru pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar
109 — 17
Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanPengadaan Tanah.100.
tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
22 — 4
orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
89 — 49
TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan ataupejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugat oleh orang atau bandan hukum perdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatanPerangkat Desa secara tekhnis
23 — 14
Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 24 Mei 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis
Terbanding/Penggugat : Negara RI, Cq. Kementerian Hukum & HAM, Cq. KANWIL Kementerian Hukum & HAM Sualwesi Selatan, Cq. Balai Harta Peninggalan Makassar Diwakili Oleh : Drs. Muhsini, SH
Turut Terbanding/Tergugat : Ahmad Umar
Turut Terbanding/Tergugat : Asse Saleha Binti Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Sulaemana Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Dorahing Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : H. Supu Bin Lahu
Turut Terbanding/Tergugat : Hasnah Nur Binti Lahu
62 — 35
Ruppa Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta PeninggalanMakassar, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Perintah Penugasanmasingmasing tertanggal 20 Desember 2011 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dibawah register No:53/SK/Dal/Pdt/X11/2014 /PN. Maros tanggal 23 Desember 2011; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT, DAN1.
87 — 10
Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Pemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Badan Kesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012 beserta 1 (satu) lembar Lampiran; 3. Asli 1 (satu) berkas Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) SKPD Badan Kesbangpol dan Linmas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkada tahun 2012;4.
Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.14.Asli 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kegiatan PengadaanPakaian Hansip Linmas Pilkada Pada Badan Kesbangpol dan Linmas KotaPagar Alam.Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan LinmasPemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BadanKesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012beserta 1 (satu) lembar Lampiran.Asli
harga pasar.Bahwa dalam kegiatan pengadaan pakaian hansip linmas tersebut terdapatspesifikasi teknis yang digunakan sebagai pedoman barang yang harus dibeliatau diadakan oleh oleh pihak ketiga dengan kata lain barang yang dibeli olehpihak ketiga tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang ada, selain ituspesifikasi teknis tersebut juga digunakan untuk menguji barang yang telahdibeli oleh pihak penyedia.Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2015/PN PlgBahwa Masing masing Spesifikasi tekhnis
tangan spesifikasinya adalah kain plastic nilon warna hijaupakai atribut linmas tidak ada penjelasan lain di dalam spesifikasi tersebut.1) Untuk Senter + batu Baterai spesifikasiny adalah bahan plastic kekuatan1,5 Volt tidak ada penjelasan lain di dalam spesifikasi tersebut.Bahwa Spesifikasi tersebut diperinci untuk setiap item barang, pada saatpembuatan spesifikasi saksi sudah memerintahkan saksi HAZRILNOVRIANDI, SH, MM selaku PPK untuk melakukan survei, membuat hasilsurvei dan merinci spesifikasi tekhnis
namun tidak dilaksanakan oleh PPK,Spesifikasi tekhnis dan HPS di terbitkan oleh PPK yaitu saksi HAZRILNOVRIANDI, SH,MM.Bahwa yang menjadi pelasksana kegiatan tersebut adalah CV SUMBERABADI TEKSTIL dengan kuasa direktur Sdr.
Asli 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Kesbangpol dan LinmasPemerintah Kota Pagar Alam nomor : 24 tahun 2012 tanggal kosong desember2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada BadanKesbangpol dan Linmas Pemerintah kota Pagar Alam tahun anggaran 2012beserta 1 (satu) lembar Lampiran;3. Asli 1 (Satu) berkas Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) SKPD BadanKesbangpol dan Linmas Kegiatan Pengadaan Pakaian Hansip Linmas Pilkadatahun 2012;4.
83 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
PLN (Persero),yang pada pokoknya menyatakan :"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yangcepat untuk operasional perusahaan, maka prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanismepemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang danmembandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar daripenyedia barang/jjasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik tekhnis maupun biaya serta harusdiumumkan di papan pengumumarn" ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) CabangKupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006.DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan adanyakeahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan managerialuntuk melaksanakan pekerjaan, hal mana persyaratan yangdemikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikianPemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan MesinMAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukanatas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengaturPelakupelaku