Bahwa mencermati dan menanggapi dalil dalil PENGGUGAT dalamdimaksudkan diatas, adalah suatu) gambaran / diskripsi prosesTERGUGAT dan TERGUGAT II dalam mendapatkan, memperoleh,menguasai dan atau memiliki hak atas tanah perkara a quo yang terjadidan sah atau benar menurut hukum, namun PENGGUGAT mencobamengaburkan dengan interpretasi dalam sudut pandang yang sangatsubyektif atas kepentingan PENGGUGAT, sehingga ada pandangan atau12pemahaman seakan akan terjadi kitidak absahan secara memperolehnyadan

Bahwa Berdasarkan gugatan tersebut diatas menandakan telah adaitikat buruk dariPenggugat dengan tidak mengakui atau menyangkal telah terjadi kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat serta Penggugat selalu menyangkali adanyakesepakatan tersebut karena ketidak absahan tidak mendapatkan persetujuan Ahli warisyaitu Penggugat sendiri ;6.

Berdasarkan gugatan tersebut diatas menandakan telah adaitikat buruk dariPenggugatdengan tidak mengakui atau menyangkal telah terjadi kKesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat SERTA Penggugat selalu menyangkali adanyakesepakatan tersebut karena ketidak absahan tidak mendapatkan persetujuan Ahli warisyaitu Penggugat sendiri ;7.

bahwaHalaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/Pdt/2018/PT MDNpelawan mengatakan tidak mengetahui adanya gugatan dari pemilik sahobjek sengketa ( Terlawan ), berdasarkan paparan yang di ajukan oleh paraTerlawan ,apabila senyata nyata nya bahwa objek perkara a quo yang diakui oleh pelawan adalah milik nya sudah sepantasnya mengajukankeberatan, atau setidak tidaknya masuk sebagai pihak intervensi dalamperkara a quo, melihat bukti dan hal tersebut para Terlawan akanmengajukan permohonan pemeriksaan ke absahan

nen nen nen nen cence cence cence eee neen nen nennenennnennee eeeLelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, tidak dapatdibatalkan Pasal.16 ayat.2 dikutip : Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupuntuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang undangan dibidang lelang.Pasal. 16, 0.00.00...2aPasal.16 ayat.3 dikutip : Penjual/pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan

.217demikian sah mengikat seluruh Warga Negara Indonesia), mohon periksaantara lain: Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku, tidak dapat dibatalkan ; Pasal.16 ayat.2 dikutip : Penjual/pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupunPasal.16 ayat.3 dikutip :tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundangundangan dibidang lelang; Penjual/pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap19.20.kerugian yang timbul karena ketidak absahan

Puteri Mea (case quoRUPS sebagaimana termuat dalam kedua Akta Notaris di atas) danoleh karenanya RUPS RUPS tersebut adalah tidak sah karenamengandung cacat hukum ; Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Pebruari 2011Jo.

Bahwa mengenai ketidak absahan RUPS RUPS tersebut telahdinyatakan dengan tegas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaluiPutusan Nomor : 312/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23Pebruari 2011 Jo.

No. 520/Pdt.G/2010/201012.Bahwa Poin 8,9 dan 10 Tergugat telah melangsungkan perkawinansecara sah berdasarkan syariat Islam dan hukum perkawinan yang ada,kalaupun tidak adanya daftar yang ada di KUA Ciampea bukanmerupakan kesalahan dan Tergugat yang harus bertanggung jawabmengenai Perawatan ataupun penyimpanan dokumendokumen yangada di kantor KUA, yang pasti Tergugat telah memiliki buku nikahsecara sah dan jika Penggugatmeragukan ke absahan tersebut silahkan menempuh upaya hukum laindahulu untuk

menentukan ketidak absahan buku Nikah tersebut.13.Bahwa pada poin 11 yang mengatakan para Penggugat memiliki buktiketerangan yang di keluarkan KUA Ciampea, perlu Tergugat Jelaskanbahwa KUA Ciampea tidak satu suratpun mengatakan PerkawinanTergugat dengan orang tua Para Penggugat tidak terdaftar, akan tetapimengatakan Documennya tidak di ketemukan, hal ini jelas sifat dariadministerasi dari KUA tersebut pada tahun 1990 tidaklah begitu baiksehingga document daftar pemikahan pada tahun tersebut tidaksemuanya

perwatasanperkebunan.Bahwa oleh karena dalam hal ini PENGGUGAT sangat dirugikan atas sikapdan tindakan TERGUGAT yang melarang dan mengakui terhadap objek tanahperwatasan / perkebunan milik PENGGUGAT untuk melakukan aktipitas diatasobjek tanah perwatasan / perkebunan PENGGUGAT sendiri hal tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalampasal 1365 KUH Perdata yang telah mengambil hak PENGGUGAT atas tanahperwatasan / perkebunan yang PENGGUGAT kuasai sejak tahun 1989 danLEGALITAS ke ABSAHAN

Tanggal19 Maret 2018 (Vide Bukti P5) namun PARA TERBANDING tetapmenerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian PEMBANDING sebagaiAnggota Partai Hanura (Bukti P8) sekaligus mengajukan PenggantianAntar Waktu (PAW) PEMBANDING (Bukti P9, Bukti P11, Bukti P18 danBukti P19), sehingga jelas dalam hal ini tindakan PARA TERBANDINGmemberhentikan PEMBANDING sebagai anggota Partai Hanurasekaligus mengajukan PAW PEMBANDING sebagai anggotaDPR RI adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena PARATERBANDING tidak memiliki absahan

adalahbenar Syahrin Bin Ardian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaPenuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalamperkara ini (non error in persona);Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN TjgMenimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan

Bahwa gugatan Penggugat pada point 3 sudah jelasmenerangkan ke Absahan dari Akta Jual Beli Nomor : 621 / 2009; tertanggal 5 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat III;Karena tenjadinya adalah sebelum keluarnya putusan PengadilanNegeri Palembang tanggal 15 September 2009 No. 48 Pdt, G /2009 / PN.PLG dan sebelum dilaksanakannya EksekusiPengosongan ; sebagaimana tercantum dalam Berita AcaraEksekusi Pengosongan Nomor: 03/ 48/ BA. Pen. Pdt. G / 2009 /Eks / 2010/ PN.PLG, tanggal 30 Mei 2011;2.

Demikian jugamajelis menolak argument Tergugat III yang menyatakan bahwa telahmenjalankan proses pembuatan akta sesuai prosedur hukum dan standarJabatan PPAT karena untuk hal hal yang tidak diketahui oleh TergugatIII adalah luar tanggung jawab Tergugat III adalah di luar tanggungjawab Tergugat III ;48Menimbang, bahwa disamping berdasarkan alasan alasansebagaimana yang telah diuraikan diatas menurut majelis dari segihukum pembuktian para Tergugat dalam perkara aquo juga tidak dapatmembuktikan ke absahan

SSP .e bahwa pada saat tanggal 08 Juli 2019 saksi tidak ada melihat Mobil Plat BM 8207EU masuk pada hari itu , dan saksi sebagai security setiap SPB masuk saksiharus menandatangani dan diberi cap untuk ke absahan SPB yang sesualdengan No. Pol BM 8207 EU dan tanda tangan yang ada bukan tanda tangansaksi .e bahwa saksi mengetahui Jabatan JEFRI Bin MANAN terdakwa yang merupakanWB officer atau petugas timbangan yang bertanggung jawab menimbangproduk sawit PT.

, Penggugat meminta agarperalinan tanah obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa dariB Moekti al Minah ke Erlin Widayati adalah tidak sah secara hukum dan bataldan sertipikat hak milik atas tanah obyek sengketa dinyatakan tidak berketentuanhukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telahmempertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh Penggugat, tidak terdapat satupun buktibukti yang dapat menunjukkanterdapatnya kecacatan atau ketidak absahan

Oleh karena itu maka eksistensi Putusan PK No.82/2007 tersebut secara yuridis telah membuktikan ketidak absahan dariAJB No. 455/2002 tanggal 27 Desember 2002.Sehingga dengan demikian atas fakta hukum tersebut diatas telah terbuktidengan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki alas hukum untukmengajukan gugatan dalam perkara a quo dan atau error in Objekto.Untuk itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat XIl, XIll danXIV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwaHalaman 30

SebelahSelatan : Jalan Raya terusan Palasari.Oleh karena itu maka atas fakta hukum tersebut telah terbukti denganjelas bahwa eksistensi Putusan PK No. 82/2007 tersebut secara yuridistelah membuktikan ketidak absahan dari AJB No. 455/2002 tanggal 27Desember 2002.Sehingga dengan demikian atas hal tersebut diatas sangatlah beralasanhukum apabila Tergugat XIl, XIll dan XM mohon kepada Majelis HakimMajelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil gugatan Penggugat butir 3untuk seluruhnya..

karena kedua pihak yangnamanya tercatat dalam akta tersebut telah meninggal dunia, bagaimana kitadapat terpikir oleh nalar sehat manusia, sehingga mempunyai keinginanmenggugat ke absahan akta perkawinan tersebut setelah keduanya meninggaldunia, sedangkan pada saat hidupnya Alm.

;Bahwa substansi dalam perkara Perdata No. 360/Pdt.G/2008/PNMdn,adanya menyangkut ketidak absahan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional Medan tanggal 6 Juni2008 yang dilanjutkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional No.22 tanggal 19 Juni 2008 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT.

.= Saksi menerangkan bahwa MUSDALUB LamKota Pekanbaru tersebut di adakan bukan karena masa priodejabatan ketua berakhir namun karena ketidak absahan MUSDAPemilihan ketua Lam Kota Pekanbaru yang di adakan pada Tanggal6 bulan Maret 2020 dan di anggap cacat sehingga di adakanyaMUSDALUB Lam Kota pekanbaru pada bualn januari 2021 tersebut.= Saksi menerangkan bahwa hasil MUSDALUBLAM Kota Pekanbaru yang di adakan pada tanggal 24 Januari 2021tersebut memilih saksi MUSPIDAUAN yang menjabat SebagaiDewan Pimpinan

Lima puluh KotaPekanbaru.= Saksi menerangkan bahwa MUSDALUB LAMKota Pekanbaru tersebut di adakan dalam Hal Pemilihan KetuaBARU menjabat sebagai DPH Lam Kota Pekanbaru.= Saksi menerangkan bahwa MUSDALUB LamKota Pekanbaru tersebut di adakan bukan karena masa priodejabatan ketua berakhir namun karena ketidak absahan MUSDAPemilihan ketua Lam Kota Pekanbaru yang di adakan pada Tanggal6 bulan Maret 2020 dan di anggap cacat sehingga di adakanyaMUSDALUB Lam Kota pekanbaru pada bualn januari 2021 tersebut

No. 209 K/Pdt/2012Bahwa demikian pula, Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbanganJudex Facti dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat secara causalitasberhubungan dengan Surat Pernyataan Hibah yang ternyata Penggugat tidakmampu membuktikan ketidak absahan atas objek eks HGB No.70, makagugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

000000000000 00000000 0000000000000 0000000000000Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemilihan kepala Desa Tondo; (00000000 000000000000 00000000000 00000000 00000000000 000000000000 000000000000 0000000000000000000000Bahwa Saksikeberatantidak mengetahui itemitem apa saja yang menjadiPihak Penggugat; (00000000 000000000000 00000000000 00000000 00000000000 000000000000 000000000000 0000000000000000000000Bahwa Panitia menyampaikan secara lisan bukan secara tertulis kepadaPenggugattentang ketidak absahan

Tentang penjelasanketidak absahan surat Eigendom Verponding No.5725 atas nama Djasman tersebuttersebut;Bahwa saksi tidak tahu apa keterkaitan terdakwa dalam perkara ini;Bahwa sebelum adanya Putusan Kasasi, pihak PDAM ~ ada menyuratiBahwa perkara di tingkat Kasasi putus tanggal 11 Januari 2007 sedangkanpemohonan Eksekusi akhir tahun 2008;Bahwa sebenarnya saksi sendiri tidak faham dengan isi dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan belum pernah membacanya ;Bahwa saksi juga tidak tahu adanya surat akte Notaris

Damsijah Abdul Hamid dengan Sibung,maka dengan demikian SHM No. 227 tertanggal 14 Februari 1999 Surat Ukur27/Muara Fajar /1999 tanggal 16 September 1999 seluas 11.199 M2 tentangketidak absahan (cacat) dan dinyatakan batal demi hukum, sehingga terhadap tanah Pemohon dapat diterbitkan surat baru.Bahwa dikarenakan SHM No. 227 sebagaimana pertimbangan hukum dalamperkara No. 11/PDT.G/2015/PN.Pbr tertanggal 26 Februari 2016 pada Hal. 49 Pun3 menyatakan Karena SHM No. 227 a.n. Hj.