Ditemukan 4983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 23-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 46/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2017 — ZIKO SIOW SAMUEL BORANG ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
94 — 124
  • UmumSebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenangmenghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin ;Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak melakukanpelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktorfaktor yangmendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itu ;Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,
    Pasal 5 ayat (1) Keputusan Nomor: 01/BAPEK/1998);Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) KeputusanNomor: 01/BAPEK/1998 menyebutkan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulismelalui saluran hirarki dengan memuat alasanalasan dari keberatan itusecara lengkap;(3) Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima keputusan hukuman
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 486/Pdt.P/2020/PN Blt
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
M. RIDWAN FAUZI
20 — 1
  • diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PA AMBON Perdata Agama
Register : 12-06-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA AMBON Nomor 138/Pdt.G/2019/PA.Ab
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 13
  • Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisanyaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supayaPengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PA MAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 23-03-2011 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA MAJENE Nomor 31/Pdt.G/2011/PA.Mj
Tanggal 5 Mei 2011 — PEMOHON - TERMOHON
48 — 15
  • disimpulkan penggugattidak berbuat nusyuz atau durhaka kepada tergugat sehingga berdasarkan Pasal 80ayat 7 dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat secarayuridis berhak atas nafkah lampau tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa nafkah lampau penggugat yang telah disepakatijumlahnya yang harus dibayarkan oleh tergugat, sudah layak dan wajar biladihubungkan dengan penghasilan tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-07-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PA PALU Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Pal
Tanggal 26 Oktober 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 12
  • Putusan Nomor 463/Pdt.G/2017/PA Pal.Menimbang, bahwa surat izin perceraian sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 adalah tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian dan bukan merupakan perangkat hukumacara sehingga dengan adanya atau tidak adanya surat izin tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterimanya/ditolaknya perkara ini;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaituperceraian
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN KALABAHI Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Klb
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
131 — 20
  • Surat P6, P7, P9 dan P10 sertaketerangan saksi xxx dan Sri Susanti Djafar yang pada pokoknya menerangkanbahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil maka diperloeh faktahukum Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berkerja sebagai Gurudi UPTD SD Negeri Ilasi yang telah memperoleh izin atau surat keteranganuntuk melakukan perceraian dari pejabat (Vide P6);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangantersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 03-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1409/Pdt.G/2018/PA.Bjn
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat Vs Tergugat
16 — 3
  • Bjndan/atau perceraian diatur secara knusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatasdiatur bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil atauPegawai yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil dalam melakukanperkawinan dan perceraian ditentukan bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajib memperoleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 14-10-2009 — Putus : 01-03-2009 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 1 Maret 2009 — Budiyono;Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
98 — 73
  • yangdijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenistindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungandengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukandan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya ; rrr errr errr eeBerhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkanapakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukantindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormatatau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkanfaktor faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 13-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Srp
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 35
  • UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 20-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 76/Pdt.G/2015/PN Arm
Tanggal 2 Juli 2015 — - Penggugat LELY TOAD - Tergugat MARTHIN OTTAY KATUUK
35 — 22
  • mempelajari isigugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimanapenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam UndangundangNo.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 12-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 96/Pdt.P/2018/PN Cbn
Tanggal 9 Oktober 2018 — Pemohon:
Sonny Fredy Turang
46 — 4
  • BahwaKutipan Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu bentuk Akta Pencatatan Sipilyang menerangkan tentang adanya peristiwa kelahiran seseorang dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, diterangkan bahwa perubahan nama,tanggal lahir serta identitas yang tertuang dalam Akta Pencatatan Sipil dilakukanberdasarkan Penetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang diajukan Pemohon
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 08-06-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Pkp
Tanggal 24 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 9
  • Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat
Pengadilan PA YOGYAKARTA Perdata Agama Perceraian
Register : 04-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 17/Pdt.G/2013/PA.Yk
Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
18 — 3
  • Huruf (f) Kompilasi HukumIslam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (/egal standing) dalam mengajukanCerai Gugat terhadap Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil dan untuk tertibnya administrasi pegawai, maka sesuai dengan maksudPasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 yang diamandemen denganPeraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, hal mana bahwa setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Lebong Perdata Agama
Register : 23-02-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PA Lebong Nomor 44/Pdt.G/2021/PA Lbg
Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 9
  • mohon dikabulkan, Tergugat juga telahmengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan berceraidan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 06-01-2022 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kfm
Tanggal 18 Januari 2022 — Pemohon:
NETTY MARIA JOSEFINA SOLOKANA
73 — 26
  • maka PengadilanNegeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkankepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat salinan resmipenetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapatdilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama anak pertamadan nama anak kedua pemohon dalam dokumen anakanak pemohon yangsebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipilyang
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 01-09-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 442/Pdt.G/2014/PA Kdi.
Tanggal 20 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
50 — 19
  • Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BUOL Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PA BUOL Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Buol
Tanggal 23 Februari 2017 — PEMOHON melawan TERMOHON
19 — 14
  • tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipundemikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati danmendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal pasal 82ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 KompilasiHukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 05-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2013 — DRS. ARSUL MELLENG Melawan WALIKOTA PALOPO,
107 — 77
  • nnn nnn nnn nnn nnninnnne nm nnminnm nnn nmmnmmnnf. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ; g. adanya perampingan organisasi pemerintah ; h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau ; i. halhal lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangSTII xeeocee ens ate coreneenarane nanan nianaaerirsai senna mnneamineenietnPasal 7 A Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTA YOGYAKARTA Perdata Agama
Register : 23-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTA YOGYAKARTA Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Yk
Tanggal 15 April 2021 — PEMBANDING LAWANG TERBANDING
97 — 36
  • Pasal 3 ayat (1) Guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidikdan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diberi tunjangan profesi setiap bulan; ayat (2) Tunjangan profesisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada guru dan dosenpegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; Pasal 4 Tunjangan profesibagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-09-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 61/PDT.G/2012/PN.SEL
Tanggal 28 Maret 2013 — - LALU AHMAD, DKK MELAWAN - KEPALA DESA GELANGGANG, DKK
116 — 83
  • tanah pecatu tersebut, karenatanah pecatu tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdiperuntukkan buat Perangkat Desa Gelanggang dan tetap merupakanasset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan bukan milik dari ParaPenggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqgou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunmemiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang
    Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat II (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkaraaqou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasai ataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang digaji oleh negara dan tidak mendapatkan atau menguasai tanah pecatu/tanah sengketa. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dikualifikasikansebagai gugatan yang cacat formil.
    tanah pecatu tersebut olehPemerintah Kabupaten Lombok Timur diperuntukkan buat Perangkat DesaGelanggang dan tetap merupakan asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timurdan bukan milik dari ParaPenggugat; =+2s Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menarik Sekretaris DesaGelanggang sebagai Pihak/Tergugat Il (gemis aanhoeda nigheid) dalamperkara agou, karena Tergugat II sama sekali tidak pernah menguasaiataupunMem Ki eee eee eee cettememiliki tanah sengketa, sebab Tergugat II merupakan Pegawai Negeri Sipilyang