Ditemukan 3380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pencurian
Register : 26-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 28/Pid.B/2017/PN Kfm
Tanggal 13 Desember 2017 — - TERDAKWA : GREGONIA AKOIT Alias RENI - JPU : NGURAH BAGUS JATIKUSUMA, S.H.
129 — 88
  • berdomisili;Bahwa saksi pernah memasuki dan melihat suasana dalam kantor BRITeras Maubesi, yang mana dalam ruang pelayanan ada mesin ATM danCCTV;Bahwa waktu itu saksi bertemu dengan salah seorang pejabat Bank BRICabang Kefamenanu, yang tidak saksi kenal namun pejabat tersebutadalah seorang lakilaki;Bahwa waktu bertemu dengan pejabat Bank BRI Cabang Kefamenanutersebut, saat itu saksi juga meminta hasil rekaman CCTV tetapi pejabattersebut menolak dengan mengatakan bahwa hasil rekaman video CCTVtidak sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. >< PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk.
1721 — 901
  • kredit dengan caracara lain dikasih bunga, dihitung bunga,dihitung pokok dengan bunga, ditambah desperiode dan lain sebagainya; Bahwa akan tetapi dalam konteks yang dikenal dengan restrukturisasikredit yaitu konteks hutang menjadi penyertaan itu masuk dalamrestrukturisasi kredita, itu yang dikenal dalam teori PUOK tadi yang disebutpenyertaan modal sementara yang tidak perlu ijin dari OJK; Bahwa POJK Nomor 38 Tahun 2014 menerangkan tentang prinsip kehatihatian, dan amanat yang ada didalamnya tidak sembarangan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — HENDRO
1027 — 1538
  • kehormatan ahli, jadi soal jatuh atau tidakjatuhnya kehormatan itu tergantung kepada subjectivitas si korban jadiini menjadi delik aduan pasal 310 KUHP ini;Bahwa Ini delik aduan;Bahwa delik ini bisa dicabut sewaktu waktu ;Bahwa Ahli berpendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena yangboleh menyebarkan itu adalah media, inilah imunitas yang dimiliki olehmedia dan itu yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (8) KUHP sebagaikepentingan umum atau juga termasuk membela diri bahkan mediapun itu tidak boleh sembarangan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 1/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
PT. TRANS KALTIM SEJATI diwakili oleh RIAN STEFANUS PANDEY
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Intervensi:
1.PT. HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG
1.PT. KEDAP SAYAAQ diwakili oleh Ir. PUDYO PRAMUDYANTO
540 — 464
  • pengujian apakah ini sewenangwenang atau tidak bisa kita lihat dari niatnya kenapa ahli perlu melihat runtutanitu karena harus diketahui bagaimana sih marwah KTUN itu dikeluarkan apakahdia Sewenangwenang atau memang prosedurnya sudah seperti itu, bagaimanaitu terjadi karena memang posisi KSOP sulit karena putusan yang dikeluarkanitu tidak bisa ditarik seperti menarik kail seketika karena ini adalah perbuatantindakan hukum pemerintahan bentuknya tindakan hukum publik, tindakanhukum privat itu tidak bisa sembarangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 16-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pid.B/2016/PN Amb
Tanggal 1 Nopember 2016 — FEBRI SUITELA alias TIBO.dkk
116 — 42
  • kendaraan yang akan lewat disitu, termasuk kendaraanmobil yang dibawa oleh saksi Rivano juga tidak dapat melewati jalan tersebut;Bahwa, oleh karena merasa jalannya terhalang, maka kemudian saksi Rivanomengegas keras keras mobilnya dan juga membunyikan klakson berulangulang,sehingga kemudian, saksi Samuel Kembauw keluar dari dalam rumahnya lalumeminggirkan mobilnya dan memberi jalan kepada saksi Rivano, akan tetapikemudian saksi Rivano setelah mendapat jalan, lalu memarkikan kendaraannyadengan cara sembarangan
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
139 — 45
  • yang seharusnya disetor sampai akhir tahun tidak disetor itu adalah kerugiannegara;Bahwa uang masuk itu adalah penerimaan negara;Bahwa Penerimaan negara itu bukan hanya sekedar diambil tapi suatu pungutan yangdidasarkan dengan Undangundang , pungutan tersebut harus ditanda tangani oleh pejabatyang berwenang, lembaga dan delegasi yang berhak;Pendapatan tersebut harus diumumkan , dipaksakan bagi yang tidak membayar;Bahwa BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarif yang ditentukan tidakbisa sembarangan
    BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarif yang ditentukan tidakbisa sembarangan. Pejabat yang berwenang adalah misalnya Direksi dengan berdasarkanAnggaran Dasar. Negara sebagai pemilik BUMN, jika BUMN tidak jadi mendapat pendapatanmaka kerugian di BUMN tersebut harus dikaji secara detail.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jmb
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
MUJIANTO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
192 — 68
  • .:, karena perlu Termohontegaskan bahwa sahsah saja Termohon menggunakan upaya paksaterhadap seseorang guna kepentingan penyelidikan dan/ataupenyidikan atas suatu perkara, namun demikian upaya paksatersebut tentunya tidak dapat sembarangan dilakukan dikarenakanharus berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlakuserta menghormati dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan hakasasi manusia.b.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
998 — 907
  • Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita NegaraRepublik Indonesia sebagaimana mestinya.Bahwa Pemohon telah menggunakan batang tubuh dari ketentuanPasal 70 UU Arbitrase tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor15/PUUXII/2014, tanggal 11 November 2014 (Putusan MK 15) hanyamembatalkan penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase, namun hukum tidakboleh memberikan kemudahan bagi seseorang menuduh oranglainnya secara Sewenangwenang atau sembarangan melakukan tipumuslihat tanpa adanya pembuktian yang adil dan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
112 — 35
  • yang seharusnya disetor sampai akhir tahuntidak disetor itu adalah kerugian negara;Bahwa uang masuk itu adalah penerimaan negara;Bahwa Penerimaan negara itu bukan hanya sekedar diambiltapi suatu pungutan yang didasarkan dengan Undang undang, pungutan tersebut harus ditanda tangani oleh pejabatyang berwenang, lembaga dan delegasi yang berhak;Pendapatan tersebut harus diumumkan , dipaksakan bagiyang tidak membayar;Bahwa BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat,tarif yang ditentukan tidak bisa sembarangan
    BUMN harus mementingkan kepentingan masyarakat, tarifyang ditentukan tidak bisa sembarangan. Pejabat yang berwenangadalah misalnya Direksi dengan berdasarkan Anggaran Dasar. Negarasebagai pemilik BUMN, jika BUMN tidak jadi mendapat pendapatanmaka kerugian di BUMNtersebut harus dikaji secara detail. PeranPemerintah di BUMNadalah mencari untung maka tidak bisa dianggapsebagai Kerugian Negara, tetapi untuk kegiatan yang tidakditujukan kearah itu dan aset jadi berkurang maka Negara rugiBUMN rugi.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 21-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 692/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 17 Januari 2019 — KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN R.I (KLHK) >< PT.AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI
482 — 628
  • Dengandemikian maka terhadap suatu kegiatan perkebunan yang tidaktergolong kegiatan yang bersifat ultra hazardous tidak dapatditerapkan asas strict liability ;Bahwa selain penerapan penerapan strict liability tidak bolehdilakukan secara sembarangan, senyatanya penerapan asas strictliability hanya terbatas pada kegiatankegiatan yang bersifat sangatberbahaya atau tingkat bahayanya sangat tinggi (ultra hazardous)atau kegiatan tidak lazim yang berbahaya atau bersifat activityabnormally dangerous.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
91 — 25
  • Bahwa selain itu, dalam sistem anggaran yang ada di Indonesia juga tidakmenjelaskan secara jelas tentang prosedur yang jelas tentang upayaupayapemerintah kota dalam pencarian dana dari sponsor swasta yang dapat mendukungpelaksanaan kegiatankegiatan yang dilaksanakannya, sehingga apabila upaya iniditempuh dengan sembarangan justru akan membahayakan kepentingan dari negaraitusendiri.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 21-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 246/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2019 — Aceng bin Odi, dkk.; Melawan; PT. KWANG HWA SING INDUSTRIAL;
166 — 58
  • Kwang Hwa Shing Industrial, (ii)Roni Hidayat, dan (iii) Meigy Kurniawan, sebagai pihak dalam perkara aquoadalah juga untuk menjaga pihakpihak yang tidak bertanggung jawab, agartidak sembarangan mencatut nama mereka, hanya sematamata demikepentingannya, yang belum tentu kebenarannya, serta untuk menjaganama baik mereka.Demikian pentingnya peranan dan keikutsertaan mereka guna membuatterang benderang permasalahan dalam perkara aquo, sehingga menjadiHalaman 21 dari 108 Putusan 246/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgsuatu
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1503/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - M. Syahrul Munir
118 — 46
  • Detailer atau MedicalPepresentative atau sebagai tenaga pemasaran farmasi seharusnyamengetahui bahwa vaksin ia beli patut diduga palsu karena diedarkan bukanmelalui distributor resmi.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah Vaksin Pediacelyang telah dibelinya dari saksi Kartawinata dan setelah diperlihatkan barangbukti dipersidangan Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa mengetahuiVaksin Pediacel tersebut adalah obat keras yang pada kemasannya terteratanda huruf K dan penjualannya tidak sembarangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penggelapan
Upload : 13-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby
HENRY JOCOSITY GUNAWAN
231 — 96
  • dalam UndangUndang Perbankan tidakdinyatakan bahwa diatur dalam UndangUndang Pemberantasan Korupsi ;Bahwa pembentuk UndangUndang itu mengacu di dalam pemikiran hukum,tidak semua persoalan kemanusiaan yang muncul itu bisa diselesaikan hanyadalam 1 (satu) bidang hukum saja, ada bidangbidang hukum lain yang bisaHal. 86 Putusan Nomor : 2575/Pid.B/2017/PN.Sby.menyelesaikan persoalan kemanusiaan lalu ada doktrin dalam hukum pidanabahwa penggunaan hukum pidana harus cermat dan hatihati sehingga tidakboleh sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
169 — 102
  • Tidakpernah ada sebuah perjanjian jual beli saham yang nilainya besar,dilakukan secara sembarangan, atau diisi dengan tulisan tangan, lalukemudian ditandatangani para pihak di atas sebuah dokumenperjanjian yang banyak coretan.. Keempat, pada bagian LATAR BELAKANG.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K / PM.II-09 / AU / II / 2014
Tanggal 5 Mei 2014 — Nama lengkap : RIO BUDHI WIJAYA Pangkat,Nrp. : Koptu, 521979
62 — 53
  • takutnya ada maling soalnya tempat saya acak acakan,.Bahwa atas pertanyaan Terdakwa, Saksi Tina Sutianah yang saat ituberdiri di depan pintu kamar kost Saksi Ade Kartika menjawab sambilbertolak pinggang teuing teu nyaho aing mah (enggak tahu, tidak tahuSaya).Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi TinaSutianah ya ... mohon maaf takutnya ada orang masuk soalnya disini tidakada orang masuk sembarangan karena kunci gerbang depandigembok ... !!!"
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1151 K/Pid/2011
OBEN SARBENI Bin H. HODIN
127 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena itu, tindakan Jaksa PenuntutUmum yang tidak mengindahkan Pasal 143 ayat (4) KUHAP maupunSurat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 25November 2010 dimana dalam tembusan surat tersebut terdapat jugahak untuk Terdakwa/Kuasa/Penasehat Hukum, merupakantindakanyang sewenangwenang karena telah merampas hakhak Terdakwa yangsemestinya diperlakukan secara sama di depan hukum dansesuai/dibenarkan oleh hukum ;Bahwa penentuan status hukum Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umumtidaklah boleh sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ZAENAL ABIDIN SIMARMATA, SH
Terdakwa:
ADITYA RIZKY AGUNG ALDINO Bin ISKANDAR LATIEF, B.Sc
446 — 261
  • Memangdalam praktek perkara pidana ada istilah uang titipan berupa uang yangakan digunakan untuk membayar kewajiban pidana dari terdakwaberupa denda atau uang pengganti yang dibebankan dalam putusan.Namun penerima uang titipan pun tidak sembarangan. ContohnyaPanitera Pengadilan yang berhak menerima uang titipan perkara yangmekanismenya dititipkan dalam rekening titipan yang dengan namaUang Titipan sebelum disetorkan ke Negara.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H
Terdakwa:
MILIKHEOR MEOMANU ALIAS MILIK
376 — 41
  • Taunais, YuliusSubani, Yohanes Tnesi dan Antonius Sako, saksi tidak kenal dan tidakada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan pekerjaan; Bahwa UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pernahmelakukan kegiatan rakercam yang dihadiri oleh semua dinas/badandalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, yangmana dihadiri pula oleh seluruh kepala desa yang ada di KabupatenTimor Tengah Utara, yang mana dalam kegiatan tersebut diminta untukmenyampaikan kepada masyarakat agar tidak sembarangan
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm
Tanggal 7 Januari 2016 — Pengugat H. ACHMAD BIN H. ANWAR Tergugat PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, Dkk
217 — 134
  • Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensitersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan TergugatRekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan,berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutanpipapipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untukkegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu:Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 :> Pipa 8 sebanyak 14 batang @ 6 m = 84mPengambilan