• Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemilik saham agar melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.759.000,- ( satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah ) ;------------------------------------------------7.

  Bahwa Nyonya CORNELIA CHRISTIENA SITANALA selaku pemegangsaham terbanyak yaitu 123 saham atau 52 % yaitu sebagai pemegangsaham melebihi %4 dari seluruh saham yang dimasukkan tidak pernahberinisiatif untuk melaksanakan RUPS tahunan ataupun RUPS LB sampaiyang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 1995.8.

  Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, pada Pasal 66 mewajibkan adanya laporan tahunansedangkan laporan tahunan tidak pernah dilaksanakan sejak berdirinya PTAstrina Mutia, demikian halnya dengan pelaksanaan Rapat UmumPemegang Saham sesuai maksud Pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tidakpernah dilaksanakan, padahal Pasal 78 menentukan sebagai berikut :Pasal 78(1) RUPS terdiri atlas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu

  paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.9.

  Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.45. Foto Copy Surat Panggilan Untuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)tertanggal 7 November 2015, diberi tanda P.56. Foto Copy Surat Panggilan ke2 Untuk RUPS (Rapat Umum PemegangSaham) tanggal 13 November 2015, diberi tanda P.67.

  Cornelia Christiena Sitanala, disamping itu bukannya Tergugat dan Tergugat Il yang tidak mau melaksanakan RUPS tetapi Penggugatsendirilah yang tidak pernah melaksanakan RUPS kendati Tergugat II telahmenganjurkan untuk melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa berdasarkan versi masingmasing pihaksebagaimana diuraikan diatas, maka yang harus diselesaikan adalah :1. Apakah telah dilaksanakan RUPS sebagaimana diatur dalam Akta PendirianPT. Astrina Mutia No. 22 tanggal 23 Nopember 1983 ?2.

• Bahwa perubahan perjanjian kerjasama Nomor 13/DIR/PT.BPDST/XVP/2006 dan Perjanjian Nomor 120/C71.NOT.PPAT/III/06, tanggal 29 Maret2006 tersebut, Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengahberdasarkan hasil RUPS tahun 2004 vide Akta Berita Acara Rapat UmumLuar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Sulawesi TengahNomor 3, tanggal 04 Oktober 2004;5.

  Putusan Nomor 5 K/Pdt/2016dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2010 dan tahun 2011, karena RUPStahun 2010 dan RUPS tahun 2011 Penggugat selaku rekanan yang masihterikat dengan perjanjian tidak diundang lagi oleh Tergugat (vide putusanNomor 19/Pdt.G/2011/PN PL), hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karenaitikad buruknya untuk menghindar pembicaraan pembayaran jasaPenggugat dalam RUPS tahun 2009 karena janjijanji Tergugat setiap kaiiPenggugat menagih pembayaran jasa pada RUPS tahun 2009, jawabanTergugat

  Betapa tidak, padabagian awal/komparasi akta, serta pada bagian akhir Akta Nornor 13/DIR/PT BPDST/XVP/2006 dan Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/06, yangmerupakan tindak lanjut Akta Berita Acara RUPS Nornor 26 tanggal 17 MeiTahun 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nornor 3, tanggal 4 Oktober 2004,tertulis jelas namanama komisaris dan Direksi PT Bank Sulteng yangterpilin dan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2004,sedang pada RUPS Tahun 2006 tidak ada perubahan pengurus PT BankSulteng, dengan demikian

  Kehilangan pendapatan Penggugat dalam pembuatan Akta Acara RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk pembagian Laba danPengesahan Neraca. Adapun dasar perhitungan adalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Tahunan Pembagian Laba (deviden) danPengesahan Neraca Neraca tahun buku 2008 (vide Akta Berita Acara RUPSTahunan Nomor 12, tanggal 11 Juni 2009), dengan jumlah laba PT BankSulteng adalah sebesar Rp19.917.000.000,00.

  Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam PerubahanAkta Perjanjian Kerjasama Nomor 13/DIR/PT BPDST/ XV/2006 danPerjanjian Nomor 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret 2006, yangpada Akta Berita Acara RUPS Nomor 26, tanggal 17 Mei 2004 dan AktaBerita Acara RUPS Nomor 3, tanggal 4 Oktober 2004;4. Menyatakan bahwa terjadinya gugatan di Pengadilan bukan larangan dalamHalaman 8 dari 13 hal.

• Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggilatau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangatbertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasarperusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS danterhadap

  sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini dan/atausebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungberdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1).(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani olehsemua peserta RUPS.Pasal 88 yang menyatakan :(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jikadalam rapat paling sedikit

  Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)RUPS" 1, Undangan / Iklan bila melalui RUPS, 2, Tatacara penyelenggaraan rapat3, Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat() a. Untuk Perubahan Data Perseroani, Kuorum lebih dari 1/2li, Untuk RUPS ke.2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besarb. Untuk Perubahan Anggaran Dasari. Kuorum paling sedikit 2/3li.

  Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuall anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kuorum paling sedikit 3/4li, Untuk RUPS ke2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar() d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan,4, Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS) a.

  Putusan Nomor 79/G/2017/PTUNJKT.Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegangsaham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris.

• :Pasal 1 angka 4 UU PTRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalahOrgan Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukandalam Undangundang ini dan/atau anggaran dasar.Pasal 78 ayat (1) UU PTRUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU PTYang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.Bahwa RUPS sebagai organ perseroan, berbeda dengan denganpemegang

  Pemanggilan RUPSBahwa dalam setiap penyelenggaraan RUPS, wajib didahului denganpemanggilan RUPS, sebelum RUPS diselenggarakan.Mengenaipemanggilan RUPS ini, sejalan dengan ketentuan mengenaipenyelenggaraan RUPS, yaitu merupakan kewenangan Direksi.

  (2):Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.

  Jadi, tidak dilakukan dan tidak diadakan RUPS secarafisik.Halaman 33 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIRidwan Khairandy, dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (FH UII Press,Yogyakarta, 2014), halaman 254, selanjutnya memberikan pengertian mengenaicircular resolution sbb.:RUPS dengan cara circular resolution atau circular letter bukanmerupakan bentuk RUPS tersendiri seperti RUPS Tahunan atau RUPSLB.Ini hanya merupakan cara untuk melaksanakan RUPS.

  Cara inidapat diterapkan baik untuk pelaksanaan RUPS Tahunan atauRUPSLB.Bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 91 UU PT serta penjelasan M.Yahya Harahap dan Ridwan Khairandy tersebut, maka dapat diketahui halhalsbb.: Ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilanKeputusan RUPS saja; Tidak dalam forum RUPS formil/RUPS fisik; Tanpa didahului panggilan kepada para Pemegang Saham.Karena ketentuan Pasal 91 UU PT hanya merupakan mekanisme pengambilankeputusan di luar RUPS secara fisik

• Pasal69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas):Ayat (4):"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan";Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana di maksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma";b.

  Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas):Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;Halaman 18 dari 42 hal. Put. Nomor 561 PK/Pdt/2016B.

  Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas);Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemeritahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;b.

  Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang PerseroanTerbatas);Ayat 4:"Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Ayat 5:"Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma"Halaman 29 dari 42 hal. Put.

  ini adalahsesuai dengan uraian:a.Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentangPerseroan Terbatas) ayat (4) dan (5);Ayat 4:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroansejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Ayat 5:Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma;Pasal 82

• oleh Terdakwa dilakukan melalui surat kabarsebagaimana tersebut di atas, sehingga HADI CIPUTRA danSUKMAWATI tidak pernah mengetahui pemanggilan RUPS tersebut ;Berdasarkan hasil RUPS tanggal 17 Maret 2011 tersebut selanjutnyaTerdakwa selaku Presiden Direktur PT Silica Mas Nusantara menjualsebidang tanah dengan sertifikat HGB No. 1 desa/Kel.

  Dinamika MegatamaCitra sebagai pihak penerima kuasa 5e Bahwa RUPS yang dilakukan PT. Silica Mas Nusantara adalah sah,karena menurut saksi RUPS tersebut sudah sesuai dengan aturandan telah memenuhi korum rapat 5e Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak ketika akte IJB dibuat,pembayarannya sudah lunas dan tidak ada permasalahan,sedangkan cara pembayarannya dari PT. Dinamika Megatama Citrakepada PT.

  Silica Mas Nusantara telahmemenuhi kuoruM ; 22222 oe enone nee nce e ccc een neeBahwa Menurut pendapat Ahli RUPS luar biasa atas penjualan asetPT.

  Mojokerto, dan tanah tersebut rencananya akan dibangunpabrik industri ;e Bahwa direncanakan oleh Terdakwa kalau pada tanggal 21 Juni2010 akan dilaksanakan RUPS PT.

  Pungging ; 222222 2222Menimbang, bahwa RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri, dandengan hasil memberikan persetujuan kepada Terdakwa untuk mengalihkan/ menjual hartakekayaan milik PT.

• ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

  Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

  Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

  Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

  Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

• dilaksanakan RUPS saksi telah mengatakan bagi yangtidak berhak untuk hadir di RUPS silahkan keluar ruangan;Bahwa, saat saksi sedang berbicara datanganlah Rudi Salim keruanganRapat RUPS sambil memegang rokok dan setelah beberapa menitkemudian Rudi Salim membakar rokok, selanjutnya Rudi Salim merokokdidalam ruangan RUPS;Bahwa, Rudi salim masuk keraung RUPS karena ditelepon oleh saksi;Bahwa, saksi melihat Rudi Salim terhuyunghuyung setelah dipukul,namun saksi tidak melihat Rudi Salim pingsan;Bahwa,

  Putusan Nomor :1041/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST.Bahwa, Rudi Salim bukan pemegang saham PT CSI, sesuai akta PT CSI,pemegang saham adalah ayah saksi, Goey King Cheen, Yulia, Nadia, danMulyadi ;Bahwa, Saat RUPS Roger dibuka memperkenalkan diri sebagai utusanDirektur yang akan membeli genset;Bahwa, sebelum masuk ke dalam ruangan RUPS saksi lebih dulu telahbertemu dengan Roger dan selanjutnya saksi melihat roger sudah beradadidalam ruang tempat RUPS dilaksanakan;Bahwa, yang masuk kedalam ruang rapat RUPS

  CSI;Bahwa, diawal rapat, Solahudin Dalimunthe mempertanyakan yang bukanpemegang saham supaya keluar ruangan;Bahwa, saat RUPS ada pembicaraan, perdebatan dan ada pemukulanBahwa, yang hadir dalam RUPS saksi tidak ingat pasti, yang saksi ingatadalah Saksi sendiri, Terdakwa, Erika, Yulia, Mulyadi, SolahuddinDalimunthe, Goey King Cheen, Ivan Wijaya, Notaris;Bahwa, pada saat RUPS, Erika menawarkan penjualan 5 genset dankemudian dari peserta RUPS ada permintaan audit laporan keuangankalau tidak ada tidak

  dari Terdakwa;Bahwa, saksi yang mengundang untuk RUPS dengan RUPS agendanyamembicarakan penawaran penjualan power plant atau genset aset PT.CSI yang ada di PT.

  Bahwa, tempat pelaksanaan RUPS PT.

• Dwitunggal Teknik Utama;

• Copyan akta pendirian PT Guna Persada yaitu Akta No 01 tgl 02-10-2003 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 23 tgl 19-01-2006 Notaris Ukon Krisnajaya SH berkedudukan di Jakarta Selatan;
• Copyan Akta RUPS No 02 tgl 16-09-2006 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 01 tgl 08-01-2007 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;
• Copyan Akta RUPS No 03 tgl 21-01-2008 Notaris

  Tia Agustina, SH di Kota Dv epok;

• Copyan Akta RUPS No 04 tgl 15-11-2011 Notaris Tia Agustina, SH di Kota Depok;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.

• MANGGALA PURI SAKTI tidak menanggapi dan/ataumelaksanakan Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS),sebagaimana adanya permintaan untuk menyenggarakan RapatUmum Pemegang Saham ( RUPS) yang diajukan oleh PARAPEMOHON ;Bahwa dari penjelasan diatas, maka jelas PARA PEMOHON mempunyaikepentingan yang wajar untuk dilaksanakannya Rapat Umum Pemengang Saham(RUPS) PT. MANGGALA PURI SAKTI , sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;C.

  Maka dengan demikian Para Pemohon meripakanPIHAH YANG BERHAK untuk mengajukan permohonan pemberian izin untukpemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara. ( RUPS ) PT. MANGGALA PURISAKTI;3. Bahwa sebelum PARA PEMOHON sebelum mengajukan PermohonanPemberian Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS) PT.

  RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima;Maka dengan demikian PARA PEEMOHON telah memenuhi syarat untukmengajukan Permohonan Izin Untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS ) PT.

  yang daerah hukumnya meliputikedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut5. Bahwa tujuan dilakukannya Permohonan Pemberian Izin UntukPemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT. MANGGLAPURI SAKTI ini adalah untuk mendapatkan izin guna menyelenggarakan.Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) PT.

  Menetapkan Kuorum Rapat Umum Pemegang Sahara ( RUPS ) PT.MANGGALA PURI SAKTI adalah paling sedikit 50% ( Lima Puluh Persen) dari saham yang ada dan sah;. Memerintahkan kepada Direksi dan KomisarisPT.MANGGALA PURISAKTI untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )PT.MANGGALAPURI SAKTI yang dilaksanakan oleh PARA PEMOHON ;. Menunjuk Notaris, untuk mencatat, mengatakan dan melaporkan hasil dankeputusan Rapat umum pemegang saham ( RUPS ) PT.

• ;Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada tanggal O6 Juli 2017 tidakmenyelenggarakan RUPS dan berdasarkan saran dari Tergugat sehinggapada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat selaku pemegang saham mayoritasmelakukan pemanggilan secara tertulis berupa undangan kepada seluruhpemegang saham dan pengurus perseroan dan melakukan pengumumankoran di Media Indonesia untuk menghadiri RUPS LB Perseroan Ke2 yangakan diadakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Jakarta ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2017 dilaksanakan RUPS LB

  Sugeng Nugroho berdasarkan Surat yang dibuat oleh Tergugat ;Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan yangterdapat dalam pelaksanaan RUPS LB kedua kepada Penggugat dan jugatidak mengakui kehadirannya di RUPS LB kedua dalam pemeriksaan diKepolisian padahal Tergugatlah yang membuat Berita Acara RUPS LB danmencatatkannya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT.

  datang, menghadiri, menyaksikan, mengetahui atau mengesahkanmengenai RUPS LB ;Oleh karenanya Tergugat mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya tersebut ;5.

  Tng.Oleh karenanya Tergugta mensomiir Penggugat untuk membuktikandalilnya yang menyatakan Tergugatlah yang memimpin RUPS LB dan jugaikut dalam RUPS LB aquo ;.

  Tng.rapat RUPS LB pada tanggal 25 Juli 2017, karena bagaimana mungkinTergugat selaku Notaris yang terikat Sumpah jabatan terlibat sebagai pelakudengan menjadi pimpinan rapat dalam pelaksanaan RUPS LB yang dilakukandi luar wilayah kewenangannya dan faktanya Tergugat sama sekali tidak tahumenahu soal pelaksanaan RUPS LB tanggal 25 Juli 2017 juga Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham No.23 tertanggal 27 Juli 2017, bahkanTergugat baru mengetahui hal diatas ketika ada panggilan di Kepolisian yangintinya

• MENGADILI:

  DALAM EKSEPSI

  • Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya;

  DALAM KONVENSI

  1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV yang telah menyelenggarakan dan memutuskan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 2 Februari 2019 sebagai perbuatan

  ;Bahwa Pimpinan RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPSLB dapatdilakukan oleh:a.Direktur (jika direksi hanya satu orang) atau Direktur Utama jikadireksi lebih dari satu;Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utama apabilaRUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan Dewan Komisaris.Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

  ,dalam hal ini RUPS Tahunan.

  Anggota Dewan Komisaris, termasuk oleh Komisris Utamaapabila RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan DewanKomisaris.c. Pemegang saham jika RUPS diselenggarakan berdasarkanpermintaan pemegang saham.d. Dalam RUPS dapat juga pimpinan RUPS diserahkan/dilimpahkankepada salah satu pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

  RUPS Tahunan.b. RUPS lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebutRUPS Luar Biasa.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu :RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali ditentukan lain.Selanjutnya :5.

  yang diatur Dalam UndangUndang Perseroan TerbatasNo.40 Tahun 2007 dikenal ada 2 (dua) RUPS yakni RUPS tahunanseperti laporan keuangan dan keuntungan perusahaan dan RUPSLainnya yang dalam masyarakat dikenal dengan RUPS LB ;sebagaimana dalam pasal Pasal 78 (1) RUPS terdiri atas RUPStahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalamjangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana

• Berdasarkan RUPS tertanggal 20 Maret 2019, yang dihadiri oleh ParaPemegang Saham di PT.

  RUPS oleh pemegang saham, tidak melakukanPemanggilan RUPS.

  Mitra Dagang Asia berdasarkan Hasil Audit Investigasitanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, oleh Kantor JasaAkuntan Fetri, SE, AK, MM, BKP, CA;12.Bahwa apa yang dilaporkan kepada Pihak Kepolisian adalah sahmenurut hukum berdasarkan RUPS yang sah dan berdasarkan hukum;Bahwa terkait RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah Batal Demi Hukum karena tidak berdasarkan hukumsesuai dengan UU Perseroan No. 40 tahun 2007 terkait denganpersyaratan dan tata cara RUPS sebagaimana

  telah disampaikan olehTergugat seperti diatas;Bahwa dikarenakan RUPS I, RUPS II dan RUPS III yang disampaikan olehPenggugat adalah RUPS Illegal dan tidak berdasarkan hukum berdasarkanUU Perseroan No 40 tahun 2007 dikarenakan :1.

  Penggugat sebagai Pemegang Saham tidak melakukan permintaandiadakannya RUPS sebelum diselenggarakannya RUPS;2. Dan sebelum Pemanggilan RUPS, Penggugat dan para pemegangsaham lain yang memiliki hak Suara mengajukan Permintaan RUPS,yang dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi(Direktur Utama / Tergugat) dan tembusannya disampaikan kepadaDewan Komisaris (dimana Penggugat juga sebagai Komisaris);3.

• Pertama, suatu perkara di pengadilan tidak mempengaruhipenyelenggaraan RUPS suatu perseroan, terkecuali terdapat suatuPutusan Pengadilan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalamhal ini tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyebabkanTergugat tidak dapat melaksanakan RUPS, sehingga TergugatBERHAK dan PANTAS untuk menyelenggarakan RUPS. Terlebihlagi keputusankeputusan RUPS~ sangat dibutuhkan untukmendukung berjalannya kegiatan Tergugat.b.

  Bukti P 42a:42b :43.Bukti P 43.:44.Bukti P 44 :45.Bukti P 4546.Bukti P 46:47.Bukti P 47:48.Bukti P 48:49.Bukti P 49:50.Bukti P 50:51.Bukti P 51:52.Bukti P 52:53.Bukti P 53:mengingkari akta wasiat yang telah dibuat sebelumnyaoleh almarhumah, sesuai asili ;Undangan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 136/Dir/BBT/IV/2015, sesuaiCOpy ;Undangan RUPS Luar Biasa PT Blue Bird Taxi untuktanggal 11 Mei 2015 No. 145/Dir/BBT/IV/2015.sesuaiCopy ;Tata Tertib RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

  PTBlue Bird Taxi tanggal 11 Mei 2015, sesuai copy ;Surat ke Notaris : keberatan diadakannya RUPS 2015,sesuai asli ;OKNUM POLISI yang memasukan Mintarsihn/PENGGUGATkeruang gelap, sesuai copy ;Surat PENGGUGAT ~ ke KAPOLRES, tentangpenekanan oleh Purnomo/Pengurus TERGUGAT danoknum polisi saat RUPS, sesuai copy ;Tempat duduk selama RUPS yang berjarak jauh antarapihak Purnomo/Pengurus TERGUGAT~ dan pihakMintarsin/PENGGUGAT, sesuai copy ;Surat Keberatan Elliana Wibowo terhadap RUPS 11 Juni2015, sesuai

  adalah Sah ;Bahwa apabila salah satu pihak tidak menyetujui RUPS prosesperseroan tersebut masih dalam urusan Pengadilan kemudian tibatibaperseroan mengadakan RUPS, mengenai kepemilikan sahamtersebut adalah itu tidak sah;Bahwa apabila ada suatu RUPS dan pemegang saham minoritas tidakpernah menyetujui apa yang diputuskan dalam RUPS namun RUPSitu. biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat dan, kalaumusyawarah mufakat tidak berhasil maka pemegang sahamminoritas harus dilindungi ;Bahwa ketika didalam

  dari Direksi maupun Komisaris;Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 79 ayat (1), jo Pasal 78ayat (2),(4) menyatakan bahwa Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunandalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berahir, dan RUPS lainnya ;Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangundangan sebagaimanatersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagiDireksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS tahunanatau RUPS lainnya, sesuai dengan kebutuhan;Menimbang,

• AMThadir pada RUPS LB tanggal 13 Juli 2012 diundang oleh Direksi PT. AMT.

  Dan selakuDewan Komisaris Terdakwa III tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusanpada RUPS LB tersebut karena yang menentukan qorum di dalam RUPS LB adalahpemegang saham, termasuk keputusan untuk mengaktakan hasil RUPS LB tersebutkepada Notaris JAAFAR juga adalah keputusan yang diberikan oleh para pemegangsaham, sedangkan Komisaris kapasitasnya adalah sebagai yang ikut mengetahui saja ;Selanjutnya Terdakwa IIT Drs. ACHYARMAN, MM. Pgl.

  AMT :Bahwa setelah saksi diperlihatkan tanda hadir RUPS LB, pemegang sahamyang hadir dalam RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 tersebut adalah PT. PSdiwakili oleh SUPARDI dan Yayasan Bina Sejahtera Lestari (YBSL)diwakili oleh MASRI DARWIS berdasarkan kuasa dari Ketua Umumyayasan, mengenai sah atau tidaknya kehadiran mereka dalam RUPS LBtersebut, saksi tidak tahu ;Bahwa apa yang ada dalam notulen RUPS LB tanggal 30 Juli 2012, itulahyang ada dalam Akta JAAFAR No. 26 tanggal 17 September 2012 ; Bahwa PT.

  Saksi XIV, HENNY LUKMAN, SE. ;64Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Akta JAAFAR No. 26 tahun 2012tersebut, yang didasarkan pada RUPS LB tanggal 30 Juli 2012 ; Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang hadir dalam RUPS LBtersebut ;Bahwa saksi tahu diangkat sebagai Komisaris pada PT.

  ;e Bahwa menurut pendapat Ahli apabila ada 2 (dua) akta yang dikeluarkannotaris sama tanggal dan nomornya maka harus ditanyakan kepadanotarisnya dan disesuaikan dengan minutnya yang. asli ;e Bahwa kalau ada 2 (dua) akta yang berbeda maka pemegang saham bolehmengambil kebijakan untuk menyelamatkan perusahaan dengan mengadakanRUPS dan apabila RUPS tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yangbenar, maka RUPS tersebut telah sah ;e Bahwa kalau RUPS kurang dari qorum maka RUPS tersebut menjadi cacat ;

• Gee San Indonesia, Jalan Raya Serang KM.11,RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadirioleh Terdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehHal. 3 dari 18 hal.

  Gee San Indonesia Jalan Raya Serang KM.11 RT.002/RW.01, Desa Bundar, Kecamatan Cikupa Tangerang yang dihadiri olehTerdakwa Kim Bok Seob, OH See Eung dan saksi Song Sung Won, dansaksi Lee Joung Hyu, Inti pbembicaraan dalam RUPS tersebut adalah rencanapenjualan saham Terdakwa Kim Bok Seob dan saksi Oh See Eung kepadasaksi Lee Joung Hyu tetapi saksi Song Sun Won tidak mau menandatanganiBerita Acara Risalah RUPS tersebut;Bahwa setelah selesai rapat RUPS tanggal 16 Desember 2009 tersebut,Terdakwa, saksi

  RUPS tanggal 16 Desember 2009tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Song Sung Won.Seharusnya Terdakwa tahu dengan tidak ditandatanganinya RUPS tanggal16 Desember 2009 tersebut oleh saksi Song Sung Won berarti saksi SongSung Won tidak setuju dengan materi RUPS tanggal 16 Desember 2009 itu;Bahwa selanjutnya risalah RUPS tanggal 16 Desember 2009 yangditandatangani oleh saksi Song Sung Won dipalsu itu akhirnya olehTerdakwa, saksi Oh See Eung dan saksi Lee Joung Hyu digunakan untuksalah

  GEESAN INDONESIA Nomor: 19, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.20, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir Jual Beli Saham No.21, tanggal 23 Januari 2010;Legalisir RUPS PT. GEE SAN INDONESIA, tanggal 16 Desember 2009;Legalisir RUPS, tanggal 22 Januari 2010;. Legalisir Foto Copy Akta Pendirian PT. GEE SAN INDONESIA No.56,tanggal 23 Mei 2006;Legalisir Foto Copy Akta pernyataan Keputusan Rapat PT.

• Direksi menyampaikan; Laporan tahunan yang telah ditelaan oleh Dewan Komisarisuntuk mendapat persetujuan RUPS; Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyalsaldo laba yang positif;Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim9.

  Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan jjinkepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  Menetapkan untuk memberikan ijin kepada PARA PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktupaling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14(empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),tidak termasuk waktu hari pemanggilan;6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

  Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai ketuaatau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. TENIGILABADI ENAKO berdasarkan Penetapan;8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TENIGILABADI ENAKO untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.TENIGIL ABADI ENAKO kepada seluruh pemegang saham;9.

• dirugikandengan diselenggarakannya RUPS ~ tahunantersebut maka seluruh pemegang saham haruslahmenjadi Penggugat dalam gugatan ini tidak hanyaPenggugat (KUD Rahayu) dan Penggugat II (KUDMakarti) yang mengajukan gugatan~ atasdiselenggarakannya RUPS~ tahunan tersebut,kalaupun Penggugat (KUD Rahayu) dan PenggugatIl (KUD Makarti) yang mengajukan gugatan tidakboleh mengatas namakan para pemegangBahwa namun posita dan petitum dalamgugatannya Penggugat (KUD Rahayu) danPenggugat II (KUD Makarti) telah mengatasnamakan

  Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 2 juga dengan tegasTergugat dan Tergugat II tolak, dan akan kamitanggapi sebagaiberikut :e Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2015telah diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) tahunan PT. BPRMitra Pati Mandiri di Hotel Graha SantikaSeMarang jBahwa dalam RUPS tersebut Penggugat Iltidak diundang selaku pemegang sahamuntuk menghadiri RUPS denganpertimbangan karena adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS.

  Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 3 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak karena Penggugat II hadirdalam RUPS dengan kapasitas sebagai KomisarisPT. BPR.

  Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat II angka 4 dengan tegas Tergugat dan Tergugat II tolak dengan pertimbangan :1) Bahwa untuk RUPS yang diselenggarakanTergugat dan Tergugat II sudah sesuaidengan ketentuan RUPS tahunan, karenaseluruh anggota pemegang saham telahdiuandang untuk menghadiri RUPS tersebut,sedangkan untuk KUD Makarti memang tidakdiundang sebagai anggota pemegang sahamdengan pertimbangan adanya SuratPemberitahuan tertanggal 13 Maret 2015 dariHS. HASIBUAN, S.H.

  Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat danPenggugat Il angka 5 dengan tegas Tergugat dan Tergugat Il tolak karena Tergugat danTergugat Il tidak pernah melaksanakan RUPSsecara melawan hukum, Tergugat dan TergugatIl melaksanakan RUPS sesuai dengan anggarandasar perseroan dan UU Perseroan TerbatasNo.40 tahun9. Bahwa dimana secara garis besar dalil gugatanPenggugat dan Penggugat IImempermasalahkan status Penggugat Il yangdiundang dalam RUPS tahunan sebagai KomisarisPT.

• RUPS LUAR BIASA,pada tanggal 01Desember 2009.vide bukti P.1)"diperbaiki menjadi sebagai berikut :"Menurutinformasi yang Penggugat terima dari bapak Drs.Yasun bahwa ternyataTergugat belum memerintahkan Turut Tergugat untuk membuat Akta RUPSLUAR BIASA, berdasarkan NOTULEN RUPS Tanggal 01 Desember 2009, yangpernah diajukan oleh Tergugat dalam NOTULEN RUPS LUAR BIASA,padatanggal 01 Desember 2009,agar NOTULEN RUPS LUAR BIASA, pada tanggal01 Desember 2009 perlu ada peneguhan dan atau penegasan kemballipembuatan

  Notulen RUPS LUAR BIASA tersebut oleh Turut Tergugat atasperintah Majelis Hakim", kemudian perubahan petitum pada halaman 28 positaangka 7 : "Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarangTergugat untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPSLUAR BIASA,tertanggal 01 Desember 2009,yang sudah ditanda tangani olehselurun Peserta RUPS LUAR BIASA,pada waktu itu,untuk kemudian olehTergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudah menyampaikan kepada TurutTergugat Notaris SELAM BASTOMI

  ,MKn,di Jakarta pada tanggal 01Desember 2009 untuk dibuatkan AKTA RUPS LUAR BIASA,berdasarkanNotulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009, diubah menjadi"Memerintahkan kepada Direktur Utama Perseroan sekarang Tergugat untukhal 4 dari 8 hal. put.

  No.499/PDT/2012/PT.DKImeneguhkan dan/atau Penegasan untuk mengesahkan RUPS LUAR BIASAberdasarkan Notulen RUPS LUAR BIASA tertanggal 01 Desember 2009,yangsudah ditanda tangani oleh selurun peserta RUPS LUAR BIASA, pada waktuitu,yang untuk kKemudian oleh Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan sudahrnenyampaikan kepada Turut Tergugat Notaris SEIAM BASTOMI,SH.

  ,di Jakarta dan/atau Notaris manapun yangakan ditunjuk oleh Penggugat untuk meneguhkan dan/atau Penegasan untukmengesahkan Notulen RUPS LUAR BIASA berdasarkan Notulen RUPS LUARBIASA tertanggal 01 Desernber 2009,yang telah ditanda tangani oleh seluruhpeserta RUPS Luar Biasa,pada waktu itu.Sehingga nantinya terdapatbeberapa perubahan susunan pemegang saham dan Komisaris sebagai berikutLSusunan pemegang saham yang baru, menjadi :1.Ny.Erni Maryani75%,2.Pemegang saham yang baru 25%; II.Bapak Freddy Soetantomengundurkan

• oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian SebagaiDirektur).

  Keputusan RUPS BUKANLAHPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangHalaman 13 dari 48 Putusan No. 158/Pdt.SusPHI/201 6/PN.Bdg.seharsnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

  sebagai penasehatPerusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalam Akta RUPSPenunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkan perjanjian kerja.Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlahperjanjiankerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan RUPS Tergugat sebagaiOrgan permsahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UUKetenagakerjaan.

  melalui kKeputusan RUPS.

  Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.2. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.3.