Hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwaterdapat 4 (empat) wilayah ijin usaha pertambangan Penggugat yangtumpang tindin dengan wilayah Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batubara (PKP2B) Turut Tergugat ;9.

Nomor 1084 K/Pdt/201610.11Clean kepada perusahaan Penggugat;Membatalkan dan menarik kembali Surat Permohonan Pencabutan IUPNomor 2023/30/DBB/2013 tertanggal 18 Oktober 2013 dari Tergugatkepada Bupati Batanghari perihal Pengajuan Pencabutan IUPPenggugat;Menyatakan Wilayah ljin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Penggugattidak tumpang tindin dengan eks determinasi PKP2B milik TurutTergugat ;Menyatakan Putusan PTUN Jakarta Nomor 42/G/2012/PTUN JKTtertanggal 16 Juli 2012 juncto Putusan PT TUN Jakarta Nomor229

shabusebelumnya sebesar Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) belumdibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan membayarsetelah mempunyai uang, tetapi Saudara Poleng (DPO) mengatakan tidakapaapa, lalu pukul 13.58 WIB, Terdakwa menerima Whats App (WA) dariSaudara Poleng (DPO) yang berisi alamat tempat mengambil narkotika jenisshabu tersebut, yaitu 10, jalan sebelah barat pom bensin kemiri, musuk 100m,ketemu bangunan pertama kanan jalan, dibawah paralon talang air berdiri,sampurna Mild tindin

shabusebelumnya sebesar Rp.550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu Rupiah) belumdibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan membayarsetelah mempunyal uang, tetapi Saudara Poleng (DPO) mengatakan tidakapaapa, lalu pukul 13.58 WIB, Terdakwa menerima Whats App (WA) dariSaudara Poleng (DPO) yang berisi alamat tempat mengambil narkotika jenisshabu tersebut, yaitu 10, jalan sebelah barat pom bensin kemiri, musuk 100m,ketemu bangunan pertama kanan jalan, dibawah paralon talang air berdiri,sampurna Mild tindin

dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00WIB, bertempat di Desa Darussalam Kecamatan Sinaboi, Kabupaten RokanHilir diketahui ada surat edaran Nomor 01/SE/KEPDS/X/2016 yang diterbitkanoleh Terdakwa selaku Penghulu Darussalam, yang isinya mencantumkan namasaksi ASMADI sebagai mantan Penghulu Sinaboi;Menimbang, bahwa termuat dalam surat edaran yang dikeluarkanTerdakwa yang bunyinya sebagai berikut: ...diduga adanya terdapat banyakpermasalahan tumpang tindih lahan, tumpang tindin

tertulis;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwatersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut bahwaberdasarkan uraian pembuktian unsurunsur Pasal Dakwaan diatas seluruhunsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi terhadap perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa terkait dalil Terdakwa yang melakukanperbuatannya untuk kepentingan umum, menurut majelis Hakim, berdasarkanfaktafakta hukum di persidangan, bahwa surat edaran diterbitkan terdakwakarena ada tumpeng tindin

Kemudian sertifikat yangditerbitkan atas nama Tergugat pada halaman pertama yang telahtercantum No. seri BH.114414, sedangkan sertifikat Penggugatyang terbit belakangan dengan No. seri BH.108663 sungguh tidakmasuk dalam logika hukum, sebab seharusnya lebih tinggi darisertifikat Tergugat I, sebab kalau dicermati sertifikat Penggugattidak masuk akal.Bahwa kemudian terkait dengan dalil poin 17 tumpang tindihsertifikat hanya berlaku pada Penggugat, karena sertifikatPenggugat tumpang tindin dengan sertifikat

Hal ini membuktikan bahwasertifikat Penggugatlah yang menyebabkan tumpang tindin dengansertifikat hak milik Tergugat maka perbuatan Penggugatdikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).4. Bahwa oleh karena tindakan Penggugat tersebut pada poin16 yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat baikmateriil maupun kerugian in materiil yang dapat diperhitungkansebagai berikut:a.

Unh.11.12.13.14.15.16.Bahwa adanya kedua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas tanahsengketa sebagaimana yang dimaksud dalam posita 5 adalah hasilperbuatan Tergugat yang mengatasnamakan Tergugat Il dan Tergugat Illyang masih merupakan anakanak dari Tergugat sendiri;Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tanah tersebut oleh TurutTergugat, maka menimbulkan tumpang tindin hak atas tanah di atastanah sengketa, karena dalam obyek yang sama mempunyai sertifikat hakatas tanah yang ganda, yaitu Sertifikat

YUSUF) yang diolah oleh Burhan;Selanjutnya bila dicermati lebin dalam pada gugatan Penggugat tersebutmendalilkan sertifikat hak milik 1460/2008 dan 1461/2008 letaknya masukkedalam SHM Nomor 19/2003 tanah milik Penggugat sehingga terjadilahtumpang tindin kemudian batas sebelah barat dari SHM nomor 1460/2008 danSHM 1461/2008 adalah tanah penggugat dengan sertifikat hak milik nomor19/2003.Hal ini berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana penggugatmenunjukkan sebelah barat dari objek sengketa

Syamhudin dihadapan Kepada Desa (Turut Tergugat I) menerangkantanah yang diakui oleh Penggugat itu tumpang tindin dengan tanah yangdiakui M. Hayep, Nuryanti dan Zulkarnain, berdasarkan Surat Keteranganyang dimilikinya, dan atas keterangan yang disampaikan oleh H.Syamhudin dibenarkan pula oleh Kepada Desa Sei Awan Kanan (TurutTergugat I) pada waktu itu;. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dari H.

Syamhudin dan KepadaDesa Sei Awan Kanan (Turut Tergugat I), kalau tanah milik datoknyatumpang tindin dengan tanah yang diakui oleh M. Hayep, Nuryanti danZulkarnain, kemudian Penggugat meminta foto copy dari SuratKeterangan (SKT) itu kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan kalau Surat Keterangan (SKT) itu ada pada pemiliknya,kemudian Penggugat bersama Usman Bin Abdul Karim dan BaharudinBin Zainuri yang merupakan cucucucu dari (Alm) MAT NOERmendatangi M.

Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan/Pengaduan dengan melampirkan PETA OVERLAY(Bukti P.30) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Il tanggal 7 Januari2020, pada intinya menerangkan dari hasil pengecekan lokasi,berdasarkan hasil plotting titik pengecekan yang ditunjukkan olehPenggugat diatas tanah datok Penggugat tumpang tindin (Overlap)sebagian dari Hak Guna Bangunan (HGB) Tergugat yaitu:a.

melarang melakukankegiatan tetapi tetap dikerjakan;Bahwa saksi sempat bertemu dengan Mister Li yangmemakai juru bahasa dengan penjelasan bahwa tanah inidiselesaikan dulu dengan Mister Han tetapi saksi tidak sempatbertemu dengan Mister Han;Bahwa ahli waris ada meminta petunjuk ke BPN danmenanyakan apakah surat swapraja bisa disertifikatkan dan arahandari BPN untuk dibuatkan surat keterangan tanah ke Kepala DesaSungai Awan Kanan dan pernyataan dari Kepala Desa bahwa tanahtersebut tumburan atau tumpang tindin

., menyimak bunyi pertimbanganterhadap bukti pada putusan tersebut adalah sangat tepat, namun olehJudex pacti Pengadilan Agama Praya benarbenar tidak menjalani dantidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap perkaraini, dan telah terlihat dengan jelas dalam menjatuhkan amar putusan,telah tidak di muat halhal tersebut, maka terhadap putusan ini telahkeliru dan berakibat terjadinya tumpang tindin antara putusan yangsatu dengan yang lainnya pada hal putusan tersebut masih satu kantoryang

Murad Kasim terlihat, tidak tumpang tindihdengan bidang tanah Feri Antoni namun jikapun ada tumpang tindihHalaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN.PBRmelalui Sket Kaplingan yang ada kemungkinan tumpang tindin denganpihak lainnya pada sket tanah tergambar bidang tanah Drs. Murad Kasimberada di seberang jalan berhadapan dengan bidang tanah Feri Antoni;oe Bahwa bidang tanah yang Para Penggugat aku!

Bahwa oleh karenanya terlalu dini Para Penggugat menuduh bidangtanah Para Penggugat yang berasal dari Murad Kasim telah tumpangtindin dengan bidang tanah Feri Antoni, karena belum diketahul secararesminya ada atau tidaknya tumpangtindih, jika benarbenar terjaditumpang tindin baru seharusnya Para Penggugat melakukan Gugatan inioleh karenanya terlalu dini atau premature Para Penggugat mengajukanGugatan aquo;E. KEWENANGAN MENGADILI1.

Murad Kasim terlihat tidak tumpang tindih denganbidang tanah Tergugat II Intervensi, namun jikapun ada tumpang tindihmelalui Sket Kaplingan yang ada kemungkinan tumpang tindin denganpihak lainnya pada sket tanah tergambar bidang tanah Drs. Murad Kasimberada di seberang jalan berhadapan dengan bidang tanah Tergugat IlIntervensi;4.

Bahwa bidang tanah yang Para Penggugat akui berasal dari Drs.Murad Kasim jika di lihat dari data Akta Jual Beli Nomor 64/PPAT/1980tanggal 14 Februari 1980, yang merupakan tindak lanjut dari ObjekGugatan, bidang tanahnya berasal dari Penjual yang sama yaitu berasal dariMOHD DJORHARI yang mengkapling tanah menjual kepada pihakpihakdan dari data berdasarkan Sket bidang tanah kaplingan di lokasi tersebutterlihat tidak tumpang tindin dengan bidang tanah yang berasal dari ObjekGugatan;5.

Bahwa seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatanmemastikan dahulu kebenaran bidang tanah milik Para Penggugat padadasarnya tumpang tindin dengan siapa dan mencocokan data ke seluruhpihakpihak terkait dangan seksama termasuk mencari data objek gugatanke Kepala Desa Simpang Baru sekalipun bidang tanah Para Penggugat saatini masuk ke dalam wilayah Desa Tarai Bangun, karena dari Sket gambarkaplingan yang ada Tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindihdengan bidang tanah yang berasal

Nabire dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;Bahwa penerbitan objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum langsungberupa tumpang tindin dengan bidang tanah milik Penggugat yangdidasarkan pada :Sertipikat Hak Milik Nomor 1732 Kel.

Nabarua tumpang tindin dengan sebagian bidang tanah objekgugatan berdasarkan gugatan perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Nabtanggal 21 Juni 2018 yang disampaikan Silvia Anggariani di PengadilanNegeri Nabire yang menempatkan Penggugat sebagai Tergugat II danRATNA sebagai Tergugat ;Bahwa sebagian bidang tanah objek gugatan berupa:Sertipikat Hak Milik Nomor 1033 Kel.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baikpihak Penggugat maupun Tergugat telah menimbulkan problematikYuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukumyang berlaku dan untuk tidak menimbulkan terdapatnya putusan yangsaling tumpang tindin ( Over laping ) dan saling bertentangan kelakyang memungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalamperkara aquo, dan guna dapat menetapkan dan menyelesaikanpermasalahan dalam perkara aquo,secara komprehensif dan tuntasyang

Bagaimana mungkin terjadi tumpang tindin disebabkanlokasi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :550/Galonta atas nama A.Salim Arsyad,BA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 845/Galonta atas nama Abd.Azis H.M.Ali Sappa dibatasi oleh tanda batas alami yaitu Kali ;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan surat keterangan warisyang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 845 tidak berdasarkanhukum dan menyatakan objek sengketa satu kesatuan dengan Sertifikat Hak Milikatas nama Penggugat

telah dijual kepada orang lain yang masingmasingseluas 3.464 M2 dan 11.123 M2 atas nama NENENG NOOR INDAH,sedangkan Tergugat II/Turut Terbanding memiliki tanah berdasarkan SuratKeterangan Tanah (SKT) nomor: 593275/KGP/X/1999 tanggal 15 Oktober1999 seluas + 9.500 M2 yang berasal dari pembelian orang yang bernamaSumiarsa (Warga Guntung Manggis, Banjarbaru), dan yang disebelah barattanah miliknya seluas ( + 4.000 M2 ) telah dijual secara kaplingan kepadabeberapa orang lain sehingga terjadi tumpang tindin

Bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II masingmasing telah memilikialas hak atas atas tanah yang dikuasai yaitu berupa sertipikat Hak MilikTanah No. 538/2004 atas nama Tergugat dan Surat Keterangan Tanah(SKT) No. 593275/KGP/X/1999 atas nama Tergugat II, namun terbitnyasertipikat Hak Milik Tanah dan SKT masingmasing atas nama Tergugat danTergugat Il tersebut terbitnya belakangan setelah Sertipikat Hak Milikhalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 53/Pdt/2017/PT.BJM.Penggugat, sehingga telah terjadi tumpang tindin

batasbatas bidang tanah denganmemperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftardan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta penjelasannya dan Pasal 18 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan di atas yangmenyebabkan terjadinya tumpang tindin

atas tanah tersebut sehinggamenyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan diterbitkannya sertipikatsebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997;Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan Pasal 107Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin atas objek sengketa maka tindakan Tergugat dalam penerbitanobjek sengketa termasuk

No.279 K/TUN/2011pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakanatau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 ;Bahwa karena batalnya putusan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa tumpang tindin tanah Penggugat yang dilindungi oleh Sertifikat HakMilik No.87/Desa Plumbon, seluas 6.800

Kemudiansertifikat yang dimiliki oleh kakak kandungPenggugat/Pembanding bernamaJOSEP PADJI (Almarhum) Tahun 1984 dan sertifikat tanah milik ayahTergugat/Terbanding bernama DANIEL RADJAH juga diterbitkan olehKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur tahun 1984sehingga dengan demikian tanah milik kakakkandungPenggugat/Pembanding bernama JOSEP PADJI (Almarhum) tidaktumpang tindin dengan tanah dengan tanah milik ayah TergugatI/Terbanding, Daniel Radjah (Almarhum) tetapi tanah milik kakak

Putusan Nomor : 145/B/2021/PTTUN.Mks.pemberian IUP yang berakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagipemerintah, dunia usaha dan masyarakat;Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakahbenar telah terjadi tumpang tindin dalam pemberian IUP sehingga IUPEksplorasi Penggugat/Pembanding harus dicabut;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingjuga tidak menemukan bukti yang menunjukan bahwa telah terjadi tumpangtindih pemberian IUP antara Penggugat/Pembanding dengan

yangmenyatakan dan membenarkan adanya hak orang lain di atas hak milikpenggugat dan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik atas Nama Ramli Nomor :902 Kel Nae/2010, tertanggal 14 Agustus 2010, Surat ukur Nomor391/Nae/2010, tertanggal 30 Juni 2010, Luas : 236 M2 (dua ratus tiga puluhenam Meter persegi), Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota BimaMENGIKAT tanah milik penggugat yang terletak di Rt. 01, luas 223, danmenerbitan Sertifikat 902 pada saat obyek masih dalam proses Perkara,berarti terdapat tumpang tindin

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 23 yang menyatakantentang hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae masih dalam prosesperkara, tumpang tindin hak, tidak berdasarkan Hukum, Cacat HukumAdministrasi, dan pernyataan dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak benarsebab, tergugat V telah melaksanakan tugas yaitu dengan memproses penerbitanSertipikat Hak Milik Nomor : 902/Nae sudah memenuhi syarat dan melaluimekanisme/prosedur sesuai ketentuan peraturan Perundangan sebagaimandiatur

Terdapat tumpang tindin hak atas tanah; h. Data yuridis ataudata fisik tidak benar; atau i.

Putusan Nomor 205 K/TUN/2016setelah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013atas nama Helni, S.Ag., M.Si,, sebagaimana dinyatakan dalamjawaban Kepala BPN Kota Palangka Raya angka (5) pada perkaraNomor 07/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 21 Mei 2015 yangdikuatkan dengan bukti T9 (Peta Bidang) dengan menyatakanPeta Bidang yang diberikan kepada Ardiansyah, S.Hut., denganNIB 15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindin dengan Peta BidangNIB 15.01.03.02.09223 atas nama Helni sebagaimana gugatanPenggugat

untuk mencek ataumemeriksakan adakah atau tidak surat lain atas tanah tersebut yang ternyatatidak ada makanya Saksi berani membeli tanah tersebut;Bahwa untuk proses peningkatan dari 12 (dua belas) sporadik tersebut diBPN hingga sekitar 1 (Satu) tahun tidak selesai kemudian keluarlah suratsanggahan dari Terdakwa sehingga kemudian BPN mengeluarkan suratpemberitahuan penangguhan terbitnya SHM;Bahwa yang menyebabkan tidak terbitnya SHM atas 12 (dua belas) sporadiktersebut bukan karena adanya tumpang tindin

Banjar Gawi Makmur yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap LIKdan tanah yang dipermasalhakan tersebut ada tumpang tindin dengan yangSaksi kelola;e Bahwa Banjar Gawi Makmur beralamat kantor di jalan Banjar Gawi KelurahanLandasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;e Bahwa untuk luasan tanah yang masuk dalam kawasan LIK seluas 200 Hayang terketak di Landasan Ulin Tengah dan Landasan Ulin Selatan;e Bahwa keberadaan LIK sejak tahun 1990;e Bahwa pada saat ini Saksi selaku Manager

Banjar Gawi Makmur melepaskan kepemilikan tanah yangtumpang tindin dengan tanahtanah yang diklaim sebagai tanah merekadalam bentuk surat pernyataan dengan istilahnya dihibahkan untuk dibagikankepada masyarakat;Bahwa untuk Terdakwa pada saat itu diam saja;Bahwa kalau untuk permasalahan pencabutan di BPN yang dilakukanTerdakwa, tembusannya langsung ke kantor pusat;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akanmenanggapi pada kesimpulan;9.

AMIR SAID dan diakuinya tidak tumpang tindin dengan tanah yangdiakui oleh Terdakwa;Bahwa atas adanya komplin dari pihak LIK tersebut Terdakwa adamenginformasikan kepada Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dalam membahas adanya tumpang tindih tersebut ada diadakanpertemuan antara Terdakwa dengan Pihak LIK di Kantor BPN Kota Banjarbarunamun tidak melibatkan Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan pihak LIK yang diwakili oleh SaksiDIDIK SOEKMONO dan Saksi BUDIANTO di kantor BPN Kota

AMIR SAID dan diakuinya tidak tumpang tindin dengan tanah yangdiakui oleh Terdakwa;Bahwa atas adanya komplin dari pihak LIK tersebut Terdakwa adamenginformasikan kepada Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN namun dalammembahas adanya tumpang tindih tersebut dengan Pihak LIK di Kantor BPNKota Banjarbaru namun Terdakwa tidak melibatkan Saksi JAYA SIDHI SUGIWAN;Bahwa dari pertemuan Terdakwa dengan pihak LIK di kantor BPN KotaBanjarbaru. kemudian diketahui atau disampaikan oleh pihak BPN KotaBanjarbaru kalau tanah

serta menyebutkan batasbatastanah pewaris tersebut;14Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut seluruh hartapewaris pada posita 12 untuk ditetapkan sebagai harta warisan pewaris,padahal para Penggugat telah mendalilkan bahwa sebagian tanah pada posita12.1 tersebut seluas panjang 230 m x lebar 36 m telah dijual oleh Tergugat danpara Penggugat menuntut pengembalian uang hasil penjualan tanah tersebutuntuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti pewaris, kedua halmana saling tumpang tindin