Ditemukan 4507 data
135 — 44
Pasal 31 UndangUndang No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).Berdasarkan halhal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Randy Chandra alias Johanes Randy tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanpertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat dakwaan;2.
107 — 16
Kilam;Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa karena tanah yangmenjadi objek sengketa ini jaraknya sekitar kurang lebih 4 kilometerdengan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak tahu persisnya pabrik berdiri, sekitar tahu 1980anperusahaan tersebut sudah ada;Halaman 64 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2016/PN MilBahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa perusahaan milik H.Kilam dan Tergugat mengalami kepailitan;Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan tanah yang menjadiobjek sengketa
206 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamperkembangan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1)UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanHal. 45 dari 101 hal. Put.
87 — 41
Akan tetapi pada kenyataannya kewajibanmembayar utang oleh Terdakwa kepada para investor tersebut gagal dibayar, sehinggaperbuatan Terdakwa masuk ranah Kepailitan masuk dalam ruang lingkup hukum perdata,dan tidak bisa ditarik menjadi tanggung jawab pidana ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sebagaiberikut. 22220 2 2922222 222Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinyaberbuat sesuatu dengan sengaja.
94 — 22
Niaga.JKT.Pst,tanggal21 Mei 2008;Bahwa dalam hal ini saksi bertindak selaku staf pegawai dari saksiTOMMY SANTOKH SINGH BHAIL sebagai Kurator, yang mana tugasdan tanggung jawab saksi mengurus segala sesuatu dalam segalakeperluan dalam hal kepailitan tanah tersebut;Bahwa luas tanah tersebut terletak di Kp. Mekarharapan, Desa. Bojongpetir Kec. Tanggeung Kabupaten Cianjur seluas 44.920 (empat puluhempat ribu Sembilan ratus dua puluh) M?
85 — 55
., Advokat KonsultanHukum, curator dan Pengurus Kepailitan pada KantorHukum Ramly & Associates, yang beralamat kantor diJalan Raya Kuta No. 21 Blok 12 Kuta 80361, Bali,bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Agustus 2016, disebut sebagai TERBANDING semulaPENGGUGAT ;Dan: KETUT TOKIN ( Palsu ), Wiraswasta, tempat/tanggal lahir :Badung, 14 Februari 1953, Pemegang KIP No.5103011402530002 dan NI WAYAN GORIM ( Palsu ),Wiraswasta, tempat/tanggal lahir : Badung, 29 April 1956,Pemegang KTP No.
104 — 25
.= Menuntut setelah mendapat izin dari direksi perseroan supaya orangyang berhutang kepada perseroan dan tidak memenuhikewajibannya dinyatakan pailit oleh hakim dalam urusan kepailitan itumewakili perseroan dengan cara seluas luasnya untuk memelihara,menjaga, mempertahankan hak dan kepentingan perseroan,sertamenjalankan segala tindakan yang perlu untuk itu.= Minta pertolongan polisi dan pihak yang berwenang yang lainyauntuk menjamin,menjaga dan melindungi hak dan kepentinganperseroan;Untuk segala
138 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Keberatan Melenceng Dalam Menerapkan Konsepsi Hukum Ruleof Reason1)Seperti dijabarkan oleh Sustrisno Iwantono, Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha, dalam Filosofi dan Latar Belakang Belakang UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan,Wewenang & Tugas KPPU, dimuat dalam Prosiding RangkaianLokakarya Terbatas MasalahMasalah Kepailitan dan Wawasan HukumBisinis Lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU.
115 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Keberatan Melenceng Dalam Menerapkan Konsepsi Hukum Ruleof Reason1)Seperti dijabarkan oleh Sustrisno Iwantono, Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha, dalam Filosofi dan Latar Belakang Belakang UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan,Wewenang & Tugas KPPU, dimuat dalam Prosiding RangkaianLokakarya Terbatas MasalahMasalah Kepailitan dan Wawasan HukumBisinis Lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU.
543 — 215
mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
IR ROBERT HUTAHAEAN, MM., ALS RIO
399 — 222
Utrdan Kepailitan, Hukum Pembiayaan Non Bank, Hukum Jaminan, danHukum Dagang; Bahwa ahli menerangkan setelan mendengar paparan hasil Penyidikanyang dijelaskan Penyidik terhadap kegiatan Omega Prime yangdilakukan Sutandy Setyawan Ngui, terdakwa Robert Hutahaean,Wawan Istianto, dan Marthen Malelak, maka perbuatan tersebut telahmemenuhi unsur perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesiasebagaimana diatur dalam Pasal 16 Jo.
145 — 60
Kantor LelangNegara) ; dan (b) jika aset piutang dan atau jaminanjaminannya tersangkut perkara hukum di Pengadilan (diPengadilan Negeri atau di Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri setempat), jika perkaranya dimenangkanBBO / BBKU, dilakukan eksekusi sesuai dengan danberdasarkan Putusan Pengadilan dalam perkaranya yangtelah berkekuatan hukum tetap dan pasti (melalui eksekusilelang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atau melaluikewenangan pengelolaan/pencairan aset oleh Kurator didalam proses kepailitan
WANDY ARIFANSYAH
Tergugat:
ASPUL, H.
91 — 11
Sedangkan, kKewenangan daripengadilan niaga berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan adalah untuk menangani sengketasengketa komersial sepertisengketa di bidang hak kekayaan intelektual, sengketa dalam proses likuidasibank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan serta perkara kepailitan danpenundaaan kewajiban pembayaran utang;Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dari pengadilan khususyang terdapat dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana telah diuraikan,Majelis Hakim juga
Pembanding/Tergugat II : PT SARANA ADYABOGA AGUNG Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat III : CV ANUGERAH JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IV : CV BERSAMA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat V : CV PRIMA INDAH LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VI : CV NUSA ABADI JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VII : CV DWI PUTRA MANDIRI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat VIII : CV TUNAS PELITA JAYA Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Pembanding/Tergugat IX : CV GRAHA PRIMA LESTARI Diwakili Oleh : OJAK JEREMIAS DAMANIK,SH
Terbanding/Penggugat : PT. Perkebunan Nusantara I
Turut Terbanding/Tergugat X : CV NUSA INDAH PERMAI
71 — 42
.10.000.000.000, (Sepuluh miliarRupiah);Yang harus dibayar seketika oleh masingmasing Para Tergugat, setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap atau seketika dibacakannya putusan iniapabila Petitum Serta Merta (uit voerbaar bijvoorad) dikabulkan oleh MajelisHakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Langsa;42.Bahwa untuk tidak menunggu lama di karenakan Penggugat telahbanyak, mengalami kerugian serta perbuatan Para Tergugat berpotensiuntuk diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangdan/atau Kepailitan
216 — 204
Majelis Hakim yang memeriksaperkara Gugatan a quo wajib demi hukum mentaati dan menerapkannya agartidak membenarkan pemberian kuasa kepada orang yang tidak memilikikewenangan dan kapasitas untuk itu atau melanggar asas persona standi inJudicio.Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/1999tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal11 Mei 1999 dalam perkara perdata khusus kepailitan yang mengandung kaidahhukum bahwa gugatan mengandung cacat formil
168 — 82
Pasal 31 UndangUndangNo. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang).Berdasarkan halhal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa Raymon Chandra tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaankedua sebagaimana dalam surat dakwaan;2.
202 — 38
PENYIMPAN DANA PADA TERGUGAT IIMEMILIK HAK UNTUK DILINDUNGI BERDASARKAN AMANAT UU NO. 7TAHUN 1992 SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH OLEH UU RI NO. 10TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.15.Bahwa sesuai jiwa dan makna UndangUndang Dasar 1945(terutama Pasal 33), ketetapan MPR terutama mengenai GarisGarisBesar Haluan Negara, Undangundang No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankan Jo UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.23 tentang Bank Sentral, Kitab Undangundang Hukum Perdata,Undangundang Hukum Dagang dan tentang Kepailitan
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
272 — 165
,M.H;Bahwa ahli mengajar sebagai Dosen di Universitas Bangka Belitung untukmata kuliah hukum perdata, hukum perikatan, mengenai perjanjian kontrakdan hukum kepailitan;Bahwa ahli menerangkan dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,ada perbedaan antara RUPS dan RUPS lainnya, RUPS biasa dilaksanakansecara rutin dan tahunan oleh perusahaan sedangkan RUPS lainnya yaituRUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu oleh Direksi;Bahwa ahli menerangkan ada perbedaan unsurunsur di dalam RUPS biasadan RUPSLB yakni RUPS
- Tentang : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatanhukum.Bagian KeduaPewalianPasal 4Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.(1)(2)(1)(2)Pasal 5Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukanperbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmenetapkan wali bagi yang bersangkutan.Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan
613 — 221
., Ph.D (dibacakan) :Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagaidosen untuk mata kuliah persaingan usaha, hukum kepailitan, danhukum pidana, serta menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan HumasKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN;Bahwa ketentuan yang mengatur Perseroan Terbatas antara lainadalah UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PerseroanTerbatas,