Ditemukan 4492 data
Urut Berdasarkan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing.,M.Sc.,Ph.D.
207 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
207 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggaramemerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutaakan diberikan kepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melaluiLembaga Pemerintah yang berwenang.
Register : 25-06-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG. Tanggal 15 Oktober 2014 — TUMPAK JOHNI PURBA.
148 — 26
148 — 26
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa TEDDY JUMENA, ST secara umummemiliki kewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dankedudukannya selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dimanatugas dan tanggungjawabnya adalah :1) Mengawasi dan mengendalikan serta memberikan petunjuk danbimbingan baik teknis maupun administrasi kepada pelaksanakegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syaratsyaratyang telah ditentukan.2) Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Kemajuan
Register : 07-09-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 73 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. Tanggal 30 Januari 2017 — ARIS RUSLAN bin JUNAIDI
164 — 272
164 — 272
untuk keperluan lain merupakan bentuk penyalahgunaankewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan terdakwa selaku Manager Operasional Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Kota Sukabumi dalam kegiatanpenyaluran dana pinjaman yang berasal dari Lembaga Pengelola DanaBergulir Koperasi dan Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (LPDBKUMK) ;Menimbang , bahwa dengan demikian maka unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya Karenan"jJabatan
Register : 01-04-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 457/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 43
42 — 43
telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ;Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisin danbertengkar;Bahwa penyebab terjadinya perselisinan saksi tidak tahu;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejaktahun 2013 dan Pemohon yang meninggalkan kediamanbersama;Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehatioleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas benar, dan bantahsebagian lainnya, karenan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
144 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dariNegara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yang dirumuskanHal. 235 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017dalam Pasal 2 UUPA. Jika Negara sebagai penyelenggara memerlukan tanahuntuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkuta n akan diberikankepadanya oleh Negara selaku Badan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintahyang berwenang.
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
338 — 586
338 — 586
benar dan tidak sesuai dengankaidah hukum yang sebenarnya; Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum didalam unsur Perbuatan SecaraMelawan Hukum, Majelis Hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup dankeyakinann hakim atas fakta fakta hukum yang relevan sehingga kemudianmeyaini bahwa penjualan tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Baratoleh terdakwa kepada RUDIANTO SULIAWAN melalui Kuasanya SANIATMAADINOTO adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengajadengan tujuan; Bahwa oleh karenan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H
126 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untukmenguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atastanah, karenan sifatnya sematamata Hukum Publik, sebagai yangdirumuskan dalam Pasal 2 U ndangUndang Pokok Agraria. Jika Negarasebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya,tanah yang bersangkuta n akan diberikan kepadanya oleh Negara selakuBadan Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang.
Register : 15-02-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0257/Pdt.G/2016/PA.Bm Tanggal 16 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 14
24 — 14
Penggugat dan Tergugat karena saksibertetangga;e Bahwa Penggugat bernama Aminah binti Hasan dan Tergugat bernamaHasan bin Abdulah Idris ;e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikahpada tanggal 22 Juli 2015;e Bahwa Penggugat dan Tergugat setelan menikah beberapa hari,langsung berangkat ke Jakarta dan disana kontrak;e Bahwa setelah 4 bulan di Jakarta Penggugat dan Tergugat kembali keBima sampai sekarang ini;e Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonislagi karenan
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
106 — 31
106 — 31
Op.cit h. 53) ;Menimbang, bahwa terdakwa Jujun Ahmad Solihat secara umum memilikikewenangan dan kesempatan sepenuhnya karenan jabatan dan kedudukannya selaku Analis /Sub Bagian Kredit PD.BPR Cabang Banjaran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, biladihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan yang antara lain :1) Bahwa terdakwa selaku Sub Bagian Analisa Kredit PD.BPR Cabang Banjaran dalammelakukan proses, mekanisme dan persyaratan terkait dengan pengajuan
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
114 — 42
114 — 42
Op.cit h. 53);Menimbang, bahwa terdakwa ANNE SARI PUTRI secara umum memilikikewenangan sepenuhnya dan kesempatan karenan jabatan dan kedudukannya selakuPengelola Cabang PT. Nusa Niaga Raya (PT. NNR) di Bandung dan selaku Direktur PT.Karya Cahaya Anue (PT.
Register : 19-08-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
407 — 273
HARI AGUNG PUDJIYANTO,SH
Terdakwa:
Drs. KUSWENDI.,M.si. Bin EUTIK IJAJI
407 — 273
pada saat ituada ibu marintan, suaminya, haris PPTK dan Kepala Dinda (Kuswendi) sebelumnyaada undangan terlebih dahulu kepada Pihak Ke tiga tersebut;Dan mengaku bahwa jamlaknya belum ada dan berjanji besok akan segeradiserahkan;Kemudian pencairan tersebut masuk ke meja saya sekitar pukul 15.00 WIB dankemudian setelah itu saya sholat dan setelah sholat ternyatra dokumen yang barusaya tanda tangan satu lembar karena dokumen sudah tidak ada;Kemudian terkait blacklist acuannya kepada putus kontrak karenan
Register : 08-04-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
647 — 203
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Andreau Misanta Pribadi
2.Safri
647 — 203
Due Diligence dibentuk Kepmen53 tanggal 14 Mei 2020, Terdakwa menjelaskan bahwa Tim DueDiligence sebenarnya sudah terbentuk beberapa hari sebelum bermenkeluar dan sudah menjalankan tugastugas Tim Due Diligence.Bahwa ijin budidaya dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya halkarena secara administratif dirjen budidaya yang bolehmenandatangani dan mengeluarkan ijin tersebut.Bahwa Surat jin Calon Eksportir yang mengeluarkan adalah DirjenPerikanan Tangkap, dan SKWP juga dari Dirjen Perikanan Tangkap,karenan